Connect with us

ASN DKI Jakarta Dilarang Ajukan Cuti dan Keluar Kota Saat Libur Nataru

Terpidana Korupsi

Jakarta – Pemprov DKI Jakarta melarang pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non ASN mengajukan cuti dan larangan keluar kota selama periode libur Natal dan Tahun Baru 2021. Larangan ini ditegaskan dalam surat edaran yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta.

Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran yang diunggah dari situs BKD DKI Jakarta, Selasa (30/11/2021) malam dengan nomor surat 79/SE/2021.

“Menginstruksikan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai Non ASN di lingkungan saudara untuk tidak bepergian melakukan perjalanan keluar daerah dan/atau mudik selama periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru),” tulis Kepala BKD DKI Jakarta Maria Qibtya.

Dalam surat tersebut, Maria mengatakan larangan keluar kota dan pengajuan cuti berlaku sejak 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2021. Maria juga memberikan tiga pengecualian bagi pegawai yang hendak mengajukan cuti atau keluar kota.

Pertama, pegawai yang bertempat tinggal di wilayah aglomerasi sehingga setiap hari terpaksa melintas keluar masuk Jakarta. Kedua, pegawai yang melaksanakan perjalanan keluar daerah untuk pelaksanaan tugas kedinasan dan memperoleh surat tugas dari kepala perangkat daerah masing-masing.

Terakhir, pegawai yang terpaksa harus melakukan kegiatan bepergian keluar daerah seperti sakit, proses bersalin atau alasan penting lainnya.

Maria meminta kepada seluruh kepala perangkat daerah untuk tidak memberikan cuti kepada pegawai kecuali cuti melahirkan, cuti sakit, atau cuti karena alasan penting.

“Pegawai ASN yang terbukti bepergian keluar daerah tanpa izin kepala perangkat daerah selama pembatasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dapat dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,” tulis Maria.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

KPU Ingatkan Calon Peserta Pemilu 2024 untuk Serahkan LHKPN ke KPK

Oleh

Fakta News
Ketua KPU Hasyim Asy'ari

Jakarta – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari mengingatkan para calon peserta Pemilu 2024 untuk melapor LHKPN terlebih dahulu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyerahan LHKPN untuk calon peserta Pemilu 2024 merupakan salah satu syarat wajib bagi peserta Pemilu 2024.

“Kemudian kedua, juga soal syarat calon, terutama berkaitan dengan surat keterangan LHKPN, ini komitmen-komitmen yang disiapkan oleh KPU dan ini bukan sesuatu yang baru dalam beberapa pemilu terakhir. Beberapa pilkada sudah dilakukan oleh KPU,” kata Ketua KPU Hasyim Asy’ari di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (18/5/2022).

Hasyim mengatakan penyerahan LHKPN sebagai bentuk keteladanan. Untuk itu, dia mengingatkan peserta pemilu mendatang untuk melaporkan LHKPN.

“Kami di KPU ada komitmen pimpinan KPU, para anggota KPU di pusat, provinsi, kabupaten/kota, sekretariat jenderal, sampai sekretaris di kabupaten-kabupaten/kota membuat dan menyerahkan atau melaporkan LHKPN kepada KPK. Alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini sudah 100 persen,” ujarnya.

“Kenapa itu penting dilakukan KPU? Karena KPU adalah pemimpin kepemiluan, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Dan komitmen kami sebagai pemimpin kepemiluan, maka yang efektif adalah kepemimpinan dan keteladanan. Jika meminta dan memberi, syaratkan bagi partai politik kepada calon untuk menyampaikan surat keterangan bahwa lapor LHKPN ke KPK sebagai syarat dalam pencalonan, tentu KPU sudah di awal memberikan contoh salah satu hal yang terpenting,” sambungnya.

Diketahui, KPK menggelar program politik cerdas berintegritas hari ini. Sebanyak 20 partai politik diundang KPK mengikuti program antirasuah itu.

Partai yang diundang merupakan peserta dalam ajang kontestasi politik pada Pemilu 2019. Di antaranya Partai Amanat Rakyat (PAN), Partai Beringin Karya (Berkarya), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat (PD).

Lalu, KPK juga mengundang Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Selanjutnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Aceh (PA), Partai Daerah Aceh (PD Aceh), Partai Nanggroe Aceh (PNA), dan Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA).

Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati menuturkan program ini penting untuk upaya pencegahan korupsi.

“Berdasarkan data penanganan perkara, hingga Januari 2022 tercatat 310 perkara yang melibatkan anggota DPR dan DPRD, 22 perkara yang melibatkan gubernur, serta sebanyak 148 wali kota atau bupati dan wakil yang ditangani KPK. Angka tersebut menyumbang 35 persen dari keseluruhan jumlah perkara,” ujar Ipi.

Baca Selengkapnya

BERITA

Siap Tindaklanjuti Laporan Politik Uang, Bawaslu Persiapkan dan Perbaiki Sistem Penanganan Pelanggran Pemilu 2024

Oleh

Fakta News
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja

Jakarta – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengungkapkan pihaknya saat ini sedang mempersiapkan dan memperbaiki sistem penanganan pelanggaran pelaksanaan Pemilu 2024, salah satunya adalah politik uang. Menurutnya hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan dan tindaklanjut laporan masyarakat jika ditemukan adanya politik uang tersebut.

“Nah kemudian yang keempat adalah perbaikan nanti sistem penanganan pelanggaran kami sebut sebagai sigap lapor. Jadi jika ada teman-teman yang menemukan entah itu masa kampanye itu terjadi adanya praktik-praktik politik uang, maka Bawaslu akan juga mau menjelaskan beberapa kasus perkaranya dan menjelaskan perkara itu sudah sampai mana atau juga bagaimana,” kata Rahmat Bagja di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (18/5/2022).

Rahmat mengatakan wadah tersebut merupakan komitmen Bawaslu dalam menghadapi penyelenggaraan pemilu 2024. Kini, Bawaslu juga tengah merevisi program-program pengawasan di masa kampanye.

“Pada saat ini Bawaslu sedang merevisi lagi beberapa program tentang pengawasan di masa kampanye, masa tenang dan juga sebelum masa kampanye akan dimulai. Pertama adalah melakukan perbaikan terhadap Bawaslu, sistem pelaporan terhadap adanya dugaan-dugaan pelanggaran administratif hukum pidana di Badan Pengawas Pemilu,” ujarnya.

Selain itu, Bawaslu menyiapkan penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dia mengatakan pihaknya telah rampung melaporkan LHKPN ke KPK.

“Kemudian yang ketiga dalam hal penyusunan LKHPN sama dengan KPU teman-teman baik eselon satu, kemudian juga eselon dua, dan juga jabatan fungsional di Bawaslu, alhamdulillah telah selesai dalam melakukan pelaporan LHKPN,” katanya.

Di kesempatan yang sama, Irjen Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak mengatakan pihaknya berperan sebagai pembina bagi para pejabat-pejabat pembina di daerah. Dalam hal ini, Kemendagri bekerja sama dengan Bawaslu dan BKN.

“Di dalam mengawal pilkada dan pemilu tersebut, khususnya pilkada, bahwa Kemendagri juga melakukan pembinaan terhadap pejabat pembina kepegawaian di daerah, bersama-sama dengan Bawaslu dan BKN, artinya nilai-nilai politik cerdas integritas memang harus dikawal salah satunya melalui fungsi pembinaan dan pengawasan oleh Kemendagri,” ujarnya.

Kemudian, Tumpak mengatakan pihaknya juga melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Salah satunya hibah pemerintah daerah kepada penyelenggara pilkada serta pemilu yang dialokasikan di APBD.

“Nah kemudian terhadap fasilitasi lingkaran politik cerdas berintegritas, Kemendagri kita mempunyai fungsi pembinaan dan pengawasan juga di dalam pengelolaan keuangan daerah, salah satunya itu adalah hibah pemerintah daerah kepada penyelenggara pilkada, pemilu di daerah yang dialokasikan di APBD,” katanya.

“Oleh karena itu, dua kata itu pembinaan dan pengawasan menjadi aspek yang juga sangat krusial dalam mengawal apa yang sudah dideklarasikan hari ini politik cerdas berintegritas,” tambahnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Berlaku Mulai 18 Mei, Inilah Ketentuan Terbaru Perjalanan Domestik di Masa Pandemi

Oleh

Fakta News

Jakarta – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).  SE yang ditandatangani Ketua Satgas Suharyanto pada tanggal 18 Mei ini berlaku mulai 18 Mei 2022.

“Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 18 Mei 2022 sampai waktu yang ditentukan kemudian dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan terakhir di lapangan ataupun hasil evaluasi dari kementerian/lembaga,” ujar Suharyanto dalam SE.

Adapun maksud SE ini adalah untuk menerapkan protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan dalam negeri, sedangkan tujuannya adalah untuk melakukan pencegahan terjadinya peningkatan penularan COVID-19.

Berikut ketentuan protokol kesehatan yang tertuang dalam SE:

1. Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan berupa:

a. Menggunakan masker kain tiga lapis atau masker medis yang menutup hidung, mulut, dan dagu selama berada di dalam ruangan atau ketika berada dalam kondisi kerumunan;

b. Mengganti masker secara berkala setiap empat jam, dan membuang limbah masker di tempat yang disediakan;

c. Mencuci tangan secara berkala menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer, terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain;

d. Menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain serta menghindari kerumunan; dan

e. Diimbau untuk tidak berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan dengan moda transportasi umum darat, perkeretaapian, laut, sungai, danau, penyeberangan, dan udara.

2. Pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. Setiap orang yang melaksanakan perjalanan dengan kendaraan pribadi maupun umum bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku;

b. Setiap PPDN wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan perjalanan dalam negeri.

c. PPDN dengan moda transportasi udara, laut, darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, penyeberangan, dan kereta api antarkota dari dan ke daerah di seluruh Indonesia berlaku ketentuan sebagai berikut:

1) PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua dan ketiga (booster) tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen;

2) PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam atau hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan;

3) PPDN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi dikecualikan terhadap syarat vaksinasi, namun wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam atau hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19; atau

4) PPDN dengan usia di bawah enam tahun dikecualikan terhadap syarat vaksinasi dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen, namun wajib melakukan perjalanan dengan pendamping perjalanan yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi dan pemeriksaan COVID-19 serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

d. Khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, dan kereta api dalam satu wilayah/kawasan aglomerasi perkotaan dikecualikan dari persyaratan perjalanan sebagaimana diatur dalam huruf c.

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikecualikan untuk moda transportasi perintis termasuk di wilayah perbatasan, daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), dan pelayaran terbatas sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

4. Setiap operator moda transportasi diwajibkan menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk memeriksa persyaratan perjalanan pada setiap PPDN.

5. Kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang akan memberlakukan kriteria dan persyaratan khusus terkait pelaku perjalanan di daerahnya, dapat menindaklanjuti dengan mengeluarkan instrumen hukum lain yang selaras dan tidak bertentangan dengan SE ini.

6. Instrumen hukum lain yang mengatur mengenai kriteria dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 5 merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat edaran ini.

“Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 16 Tahun 2022 dan Addendum Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 16 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” pungkas Suharyanto.

Baca Selengkapnya