Arteria Harap Orang Minang Tahan Diri dan Jangan Mau Dipecah Belah
Jakarta – Politisi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan menyatakan kesedihannya dan sangat prihatin serta berharap agar Orang Minang dapat menahan diri dan jangan mau dipecah belah. Itu dikatakannya sebagai anak yang terlahir dari ayah ibu yang orang asli minang, dan juga sebagai Wakil Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang se-Indonesia.
“Saya mohon kita semua dapat lebih arif dan bijaksana dalam menyikapi pernyataan Mba Puan, ” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (4/9).
Arteria memastikan tidak ada maksud sedikitpun dari Puan Maharani untuk menyinggung perasaan warga masyarakat minang, baik yang berada di Sumbar maupun di tanah rantau.
“Mba Puan itu orang Minang, ayahnya Alm Pak Taufiq beliau itu Datuk, Datuk Basa Batuah, orang Batipuh, kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat bahkan Ibunya, ibu Megawati Soekarnoputri pun memiliki darah minang bergelar Puti Reno Nilam, nenek beliau Ibu Fatmawati, anak dari seorang tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Kakeknya pun dalam perjuangan kemerdekaan, berjuang bersama-sama dengan Bung Hatta, M Yamin, KH Agus Salim, M. Natsir, Ibu Hj. Rangkayo Rasuna Said, dll para tokoh-tokoh minang kala itu,” ungkpanya menjelaskan.
Jadi, lanjutnya, dalam diri, tubuh dan pemikiran Puan baik langsung maupun tidak langsung mewarnai hidup dan kehidupannya.
“Sampai sekarang pun Mba Puan, masih kelihatan banget orang minangnya dan kelihatan sekali bagaimana beliau konsisten meneruskan politik keberpihakannya terhadap orang minang baik di kebijakan kepartaian maupun kebijakan di fraksi di DPR RI, ” ujar Arteria.
Lebih lanjut ia menceritakan ayah Puan Maharani (Alm. Taufiq Kiemas), dalam semua kesempatan selalu dengan bangganya mengatakan bahwa dirinya orang minang.
Beliau, lanjutnya, menunjukkan keberpihakannya dengan mencoba memasukkan banyak orang minang untuk diberikan kesempatan baik di partai, eksekutif maupun legislatif.
Ia mencontohkan tokoh-tokoh minang yang ada saat ini termasuk yg berada di TNI Polri pun pastinya banyak dibantu oleh beliau.
“Saya pribadi sebagai bukti keberpihakan Pak Taufiq, Ibu Mega dan Mba Puan terhadap anak-anak muda asal minangkabau. Saya berasal dari keluarga Masjumi, nenek saya ditangkap Bung Karno karena PRRI. Tapi justru saya direkrut oleh Pak Taufiq, diberikan ruang dan kesempatan untuk berekspresi di partai hingga pada akhirnya diberikan kesempatan untuk menjadi calon anggota legislatif dan pada akhirnya menjadi Anggota DPR terpilih, sesuatu hal yang tidak mungkin rasanya kalaupakai hitungan kalkulator biasa,” ungkap Arteria menceritakan.
“Bayangkan beliau menempatkan saya orang minang di basis suara PDI Perjuangan, daerah “prestige”, di Tulungagung, Blitar dan Kediri, hanya untuk memberikan ruang adanya Anggota DPR RI PDI Perjuangan yang berdarah minang, karena beliau yakin akan sulit bagi saya untuk terpilih melalui Dapil Sumbar,” lanjutnya.
Begitu juga, kata Arteria, banyaknya kesempatan dan kepercayaan yang diberikan Ibu Megawati kepadanya di partai, dimana dulu ia pernah menjadi Kepala Badan Bantuan Hukum PDI Perjuabgan se-Indonesia, sebuah jabatan strategis yang diberikan kepada orang minang.
Saat ini Arteria menjelaskan ia pun diberikan banyak kesempatan oleh Puan Maharani di DPR, semata-mata memperlihatkan bahwa PDI Perjuangan memberikan kesempatan bagi orang minang tanpa membedakannya dengan daerah lain yang menghasilkan perolehan suara yg banyak.
“Tidak hanya saya yang berdarah minang, ada Pak Idham Samawi, Mba Evita Nur Santi, Mba Alfi. kecuali Bang Alex, mereka semua dimasukkan pada daerah-daerah basis sehingga kemungkinan keterpilihan mereka tinggi sehingga akhitnya terpilih spt sekarang ini,” ungkapnya.
Kata Arteria, Pak Taufiq dan Ibu Mega menyatakan bahwa PDI Perjuangan membutuhkan kehadiran calon-calon pemimpin bangsa yang berasal dari minang, walau perolehan suara PDI Perjuangan di sumbar selalu kecil tapi tidak menyurutkan semangat beliau.
Bahkan, lanjutnya, almarhum sangat berdisiplin, pastinya dalam banyak kesempatan untuk menduduki posisi strategis dan jabatan publik pastinya keberpihakan mereka tampak.
“Bisa ditanyakan ke Pak Doni Monardo (kepala bnpb), pak Boy Rafly (kepala BNPT), para menteri maupun kepala lembaga dll. Saya sangat sedih, prihatin sekaligus kecewa kalau anak yang dicintainya, yang memang berdarah minang dan sangat mewarisi pemikiran- pemikiran beliau justru diperlakukan seperti ini. Dipaksa berjarak dan dicoba untuk dijauhi dari Masyarakat Minang hanya karena statement spt itu. Seandainya beliau masih hidup pun pastinya beliau sedih sekali. Harusnya orang minang, menjaga Mba Puan, beliau aset dan sekaligus kebanggaan orang minang. Harus kita jaga. Kan harusnya orang minang bangga, khususnya perempuan minang bangga, punya Ketua DPRRI pertama kalinya yang perempuan, dan perempuan minang pula,” ia membeberkan.
“Kita juga harus belajar, bagaimana suku-suku lain mencoba untuk menjaga anggota sukunya satu sama lain, saling melindungi, saling menjaga, dan mengedepankan persatuan utk kemajuan bersama,” ungkapnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
