Connect with us

Aria Bima: Pemerintah Diharapkan Ciptakan Pertumbuhan Ekonomi untuk Pengusaha Ultra Mikro

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima saat memimpin Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (22/9/2021). Foto: Arief/Man

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengungkapkan, Komisi VI DPR RI menghendaki para pengusaha ultra mikro, yang banyak digeluti oleh kalangan masyarakat menengah ke bawah dibantu, diberikan bimbingan, dan diberdayakan secara ekonomi. Bimbingan tersebut dapat diberikan melalui Kementerian BUMN, dengan membentuk holding ultra mikro yang melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM.

“Kita ingin menciptakan pertumbuhan ekonomi ultra mikro yang berkualitas. Stabilitas bisnis ultra mikro yang cash in dan cash outnya terukur, dengan harapan bisnis ultra mikro ini bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya, peningkatan kualitas hidup keluarnya, memenuhi kebutuhan pokok, baik kesehatan dan pendidikan,” jelas Aria Bima saat memimpin Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (22/9/2021).

Aria berharap pemerintah mampu meningkatkan kualitas perekonomian bagi rakyat kelas menengah ke bawah lewat para pengusaha ultra mikro, atau yang juga biasa disebut pengusaha ‘gurem’. Melalui holding ultra mikro, hendaknya pemerintah bisa memberikan bantuan dan bimbingan dari sisi permodalan. Harapannya kedepan para pengusaha kecil ini bisa mandiri dan mampu meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.

“Ini akan berdampak pada kesenjangan ekonomi secara nasional, pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara Ultra Mikro atau kita sebut UMi, merupakan bagian dari usaha pemerintah untuk memperkuat ekosistem unit usaha terutama pada masa pandemi Covid-19,” ujar Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ini.

Menurut Aria Bima, dengan pendampingan, bimbingan, dan bantuan permodalan yang profesional dari pemerintah, pengusaha kecil akan mampu meningkatkan perekonomian. Selama ini para pengusaha kecil tidak mendapat pendampingan dan bantuan yang selayaknya, sehingga banyak dimanfaatkan oleh para kalangan yang tidak bertanggung jawab.

Anggota Dewan dari dapil Jawa Tengah V ini mengungkapkan para pihak yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan masyarakat kelas bawah dengan apa yang disebutnya jebakan atau akses permodalan gelap. Jebakan tersebut mengiming-imingi bantuan pinjaman permodalan, namun disertai dengan bunga yang tinggi, bahkan seringkali malah memeras para korbannya.

“Kita ingin dengan adanya lembaga holding ultra mikro ini mampu mengatasi jebakan tersebut. Kita pun sering mendapat sms atau wa tentang pinjalan online yang tak berizin, dan kalau kita turun ke dapil sering mendengar bank gelap dan rentenir, kebanyakan berwujud pinjaman modal disertai dengan bunga yang cukup tinggi. Kita ingin hal tersebut bisa teratasi

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Panglima TNI: Terima Kasih dan Rasa Bangga Saya Atas Pengorbanan Seluruh Prajurit TNI dan Anggota Polri

Oleh

Fakta News

Timika – TNI dan Polri adalah dua institusi negara yang sangat strategis milik seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah dan rakyat mempercayakan berbagai tugas mulia ke pundak prajurit TNI dan anggota Polri. Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, didampingi Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo saat memberikan pengarahan kepada Prajurit TNI dan Anggota Polri, bertempat di Brigif Raider 20 / Ima Jaya Keramo, Timika, Papua, Jumat (22/10/2021).

Panglima TNI mengatakan bahwa jangan ada rasa ragu, tidak ada rasa bimbang Prajurit TNI dan Anggota Polri telah mempersembahkan profesionalisme sebagai Prajurit TNI dan Anggota Polri kepada bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Tugas di tempat-tempat terpencil, terdepan sampai dengan tempat paling sulit dan tugas menghadapi teroris sampai dengan merawat saudara-saudara kita yang terpapar Covid-19, tugas mengawal kedaulatan ataupun mendistribusikan bantuan sosial, mempertahankan keutuhan wilayah hingga memberikan vaksinasi kepada seluruh masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sampai dengan mengajar di daerah yang sulit dijangkau harus tetap profesionalisme,” ungkapnya.

Lebih lanjut Panglima TNI menuturkan bahwa PON XX di Papua dapat berhasil diselenggarakan dengan baik dan lancar juga karena peran aktif Prajurit TNI dan Anggota Polri yang telah bersumpah untuk melaksanakan tugas dan telah melaksanakan kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya.

“Saya ucapkan terima kasih dan rasa bangga atas seluruh pengorbanan, kesiapan dan kesiapsiagaan, serta profesionalisme yang ditunjukkan,” ujarnya.

Panglima TNI menyampaikan rasa hormat yang tulus kepada prajurit TNI dan anggota Polri yang telah memberikan pengorbanan tertinggi, seluruh jiwa dan raganya, kepada bangsa dan negara.

“Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan saya kepada seluruh keluarga besar TNI dan Polri yang tidak henti-hentinya mendoakan keselamatan dan keberhasilan TNI-Polri,” katanya.

“Satu hal yang tidak boleh hilang, tidak boleh dilupakan oleh seluruh prajurit TNI ataupun anggota Polri dimanapun bertugas bahwa persatuan dan kesatuan bangsa adalah kunci utama, kekuatan utama kita sebagai sebuah negara, pelihara terus kemanunggalan dengan rakyat,” ucap Panglima TNI.

Panglima TNI juga berharap agar TNI-Polri selalu membangun sinergi dan kerja sama yang baik, bangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang baik dengan seluruh komponen bangsa.

“Tingkatkan persatuan dan kesatuan bangsa agar dapat menghadapi setiap ancaman dan tantangan di masa kini maupun masa mendatang,” tegasnya.

“Tugas kita dapat saja berbeda. Latar belakang setiap orang tentu saja berbeda. Namun Merah Putih di dada dan Bhinneka Tunggal Ika yang menyatukan kita. Kepentingan masyarakat, bangsa dan negara yang menyatukan kita semua. Tingkatkan terus profesionalisme keprajuritan, kemampuan dalam melaksanakan tugas. Pegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI, serta Tri Bhrata dan Catur Prasetya,” pungkas Panglima TNI.

Baca Selengkapnya

BERITA

Sekjen DPR Dorong Peningkatan Layanan Protokol untuk Anggota Dewan

Oleh

Fakta News
Sekjen DPR Dorong Peningkatan Layanan Protokol untuk Anggota Dewan
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar. Foto: Jaka/Man

Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan perlunya peningkatan pelayanan keprotokolan demi kelancaran setiap kegiatan yang melibatkan para Anggota Dewan. Untuk itu, perlu adanya bimbingan teknis (bimtek) bagi seluruh pegawai yang berada di bawah Biro Protokol dan Humas Sekretariat Jenderal DPR RI agar dapat menjalankan tugasnya secara maksimal dalam memberi pelayanan kepada Anggota Dewan.

“Bimtek protokol yang diselenggarakan oleh Biro Protokol dan Humas ini untuk meningkatkan kapabilitas dari kru protokol yang ada, agar dalam menangani berbagai kegiatan dan aktifitas dewan makin hari makin baik,” jelas Indra dalam Bimbingan Teknis Keprotokolan bertema ‘Pengembangan Kepribadian’ di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat (22/10/2021). Turut hadir dalam acara ini, Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI Damayanti dan Kepala Biro Protokol dan Humas Suratna serta seluruh pegawai Biro Humas dan Protokol Setjen DPR RI.

Indra menambahkan, tidak hanya di lingkup gedung DPR RI, protokol Setjen DPR RI tentunya dapat melakukan pelayanan yang optimal termasuk ketika para Anggota Dewan tengah melakukan perjalanan dengan menggunakan transportasi komersial.

“Pengaturan acara-acara itu dilakukan secara baik untuk memfasilitasi seluruh Anggota Dewan. Ke depan tentu harapannya bisa memberikan pelayanan terbaik, baik di kantor maupun di tempat tempat lain seperti di bandara, stasiun kereta dan sebagainya,” ucap Indra.

Tak hanya itu, Indra juga menyoroti tantangan pekerjaan protokol Setjen DPR RI yang dinilainya lebih berat dibanding kementerian atau lembaga lainnya karena harus mengakomodir kebutuhan keprotokolan 575 Anggota Dewan.

“Tentu tantangan protokol (Setjen DPR RI) berbeda dengan lembaga lain maupun kementerian, yaitu kita memiliki anggota dewan sebanyak 575 yang semuanya memiliki hak protokol yang sama, sehingga kita harus memberikan yang terbaik kepada seluruh Anggota Dewan tersebut tanpa terkecuali,” tutupnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Menteri LHK: Indonesia Bebas Asap Karhutla Selama Dua Tahun Pandemi Covid-19 Global

Oleh

Fakta News
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (KLHK) Siti Nurbaya Bakar

Jakarta – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya bersyukur tidak ada kebakaran besar yang menyebabkan kabut asap di tengah-tengah gelombang COVID-19. Padahal banyak pihak yang memprediksikan Indonesia bakal mengalami bencana ganda di tahun 2020 dan 2021.

“Banyak pihak memprediksi tentang bencana ganda di Indonesia pada tahun 2020 dan 2021. Kita sangat bersyukur, doa dan kerja keras kita dikabulkan oleh Tuhan. Fakta yang terjadi justru sebaliknya, Indonesia bebas asap karhutla selama dua tahun global pandemi,” kata Siti Nurbaya dalam keterangannya, Jumat (22/10/2021).

Hal tersebut disampaikan Siti Nurbaya saat pertemuan COP-16 Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution (AATHP) yang digelar virtual di Jakarta. Tahun ini, Indonesia berperan sebagai tuan rumah forum yang diikuti Menteri Lingkungan Hidup se-ASEAN itu.

Siti Nurbaya menjelaskan berdasarkan data dan tren yang didapatkan dari pengecekan lapangan dan pemantauan satelit selama hampir 10 bulan terakhir, serta prediksi hingga akhir bulan ini, Indonesia dapat memastikan bebas dari kabut asap karhutla selama pandemi Corona.

“Ini artinya, tidak ada kebakaran kabut besar yang menyebabkan kabut asap di Indonesia selama dua tahun pandemi melanda dunia. Hal ini juga mematahkan banyak prediksi yang mengatakan bahwa Indonesia akan mengalami duet bencana pada tahun lalu dan tahun ini,” tegasnya.

Mengacu data pemantuan titik panas atau hotspot dari satelit Terra/Aqua LAPAN sejak tanggal 1 Januari-20 Oktober 2021 pukul 07.00 WIB dengan tingkat keyakinan (confidence level ≥ 80%), tercatat jumlah hotspot sebanyak 1.296 titik. Sedangkan periode yang sama di tahun 2020 tercatat sebanyak 2.665 titik. Artinya, terjadi penurunan jumlah hotspot sebanyak 1.369 titik atau turun 51,37%.

Hingga akhir bulan ini, terutama di Sumatera dan Kalimantan, yang merupakan titik utama penerapan solusi permanen dalam pencegahan karhutla, menunjukkan secara umum berada dalam kondisi basah. Meski begitu, semua elemen dan sumber daya di lapangan terus tetap siaga.

Dalam forum COP-16 AATHP, Siti Nurbaya kembali menegaskan salah satu syarat utama untuk mencapai tujuan AATHP yaitu fokus pencegahan. Melalui AATHP, Indonesia telah meningkatkan upaya dalam pencegahan karhutla melalui serangkaian pedoman, kerjasama, peningkatan kapasitas dan upaya lainnya.

Di hadapan para peserta pertemuan, Siti Nurbaya juga berbagi komitmen untuk mencegah karhutla melalui serangkaian kebijakan, tindakan korektif, dan aksi di lapangan yaitu pengelolaan ekosistem gambut, peringatan dini dan deteksi dini, patroli terpadu, pelibatan masyarakat, modifikasi cuaca, pemadaman udara dan penegakan hukum.

Dalam pandangan yang lebih luas, upaya Indonesia dalam AATHP juga berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). Terkait hal itu, Siti Nurbaya menginformasikan inisiatif baru Indonesia yang sejalan dengan AATHP yang disebut FOLU Netsink 2030. Dokumen ini akan digunakan sebagai pedoman, untuk mempercepat pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor hutan dan lahan yang mencakup lahan emisi GRK dan atau kebakaran hutan.

Di akhir pertemuan, para delegasi sepakat untuk memperkuat kewaspadaan, mengutamakan langkah-langkah pencegahan, dan melakukan pemadaman kebakaran segera untuk mengurangi karhutla dan meminimalkan terjadinya kabut lintas batas selama periode cuaca kering. Kemudian, strategi pengelolaan lahan gambut berkelanjutan akan terus ditingkatkan, dalam mengatasi salah satu akar penyebab polusi asap lintas batas.

Pertemuan juga mencatat kemajuan dalam finalisasi pembentukan ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACC THPC) di Indonesia. Pembentukan dan operasionalisasi ACC THPC ini dapat memperkuat implementasi yang lebih cepat dan efektif dari semua aspek perjanjian bebas kabut asap. Terakhir, para delegasi yang hadir sepakat untuk mempertimbangkan indikator bersama untuk 20% pengurangan hotspot ASEAN untuk tahun depan dan peta jalan bebas kabut asap yang baru.

Baca Selengkapnya