Apresiasi Penanganan COVID-19, Pengangkatan Nakes Honorer Jadi P3K Perlu Jadi Prioritas
Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menilah keberhasilan seluruh tenaga kesehatan di Indonesia dalam penanganan wabah Covid-19, perlu mendapatkan apresiasi dari pemerintah. Termasuk kepada para Tenaga Kesehatan (Nakes) honorer yang telah berjuang, bahkan kehilangan rekan sejawatnya. Nihayatul menilai bahwa dengan mengangkat tenaga honorer menjadi PPPK (P3K) adalah sebagai bentuk apresiasi negara.
“Nah ini menjadi PR (pekerjaan rumah) bersama bagaimana terutama tenaga kesehatan yang ada ini bisa di-cover. Karena memang kondisi yang ada kemarin Covid-19 cukup lama dan tenaga kesehatan kita banyak yang meninggal. Jadi, ini kesempatan buat kita untuk memberikan reward kepada tenaga kesehatan kita agar mereka bisa kesejahteraannya lebih terjamin. Kita bisa mengangkat mereka menjadi paling tidak ASN atau P3K. Nanti ini juga berlaku untuk PLKKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana). Alhamdulillah di Kota Bogor ini kebutuhannya sudah terpenuhi. Namun ada catatan-catatan yang perlu kita perhatikan mulai soal honorer dan ASN,” ungkap Nihayatul usai memimpin pertemuan pada Kunjungan Kerja Komisi IX di Bogor, Jawa Barat, Kamis (01/12/2022).
Selain soal prioritas tenaga honorer kesehatan yang telah lama mengabdi, Komisi IX juga masih melihat adanya permasalahan lain dalam persiapan menuju kebijakan dihapuskannya tenaga honorer pada November 2023. Yakni, ketidaksesuaian lowongan PPPK yang dibuka dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Masalah inilah yang menjadi catatan Komisi IX untuk nantinya disampaikan kepada Pemerintah.
“Honorer itu kan biayanya (berasal) dari APBN, ada dari provinsi, ada dari BLUD dan sebagainya. Nah ini yang harus kita jembatani kebutuhannya seperti apa. Yang jelas sebenarnya ini formasi-formasi ini memang harus kita formulasikan dengan baik. Sehingga, sesuai dengan kebutuhan, dan tidak tumpang tindih. Jangan sampai juga kita membuka lowongan banyak pekerjaan, (tapi) kita mengambil yang baru dan melupakan yang lama, atau kita mempertahankan yang lama dengan kualitas yang tidak bagus, sehingga melepaskan yang baru dengan kualitas yang lebih bagus. Nah, ini yang perlu terus kita lakukan,” tambah Nihayatul.
Politisi Fraksi PKB ini pun menambahkan bahwa bagaimana pun masalah mengenai ketenagakerjaan kesehatan harus segera dituntaskan. “Yang jelas sebenarnya kebutuhan akan tenaga kerja di Indonesia memang harus kita penuhi. Terutama untuk tenaga kesehatan memang mau tidak mau itu menjadi (kebutuhan) yang paling dasar bagi warga negara, dan memang negara harus mengeluarkan biaya untuk itu,” pungkas Nihayatul.
Sejalan dengan yang disampaikan oleh Nihayatul, Anggota Komisi IX DPR RI Alifuddin, juga menyampaikan bahwasanya tidak boleh lagi ada perekrutan tenaga kerja apapun itu, sebelum tenaga honorer yang telah berdedikasi diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Jangan dibuka peluang baru (rekrutmen tenaga kerja). Sehingga nantinya yang honorer itu (bisa) tidak tertampung. Jadi, kami berharap tenaga honorer yang ada itu bisa ditampung 100 persen (sebagai ASN). Karena kita kan pada saat Covid-19 kita membutuhkan mereka. Jangan sampai habis manis sepah dibuang. Mereka itu telah berjuang, tapi begitu ada peluang tenaga P3K mereka tidak dinomersatukan.” imbuh Aliyyudin.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
