Apresiasi Paduan Suara Anak RI Juara Dunia, Puan Bangga TRCC Promosikan Budaya Bangsa
Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani memberikan apresiasi atas pencapaian paduan suara anak-anak The Resonanz Children’s Choir (TRCC) yang menorehkan prestasi di panggung dunia, dengan meraih juara umum pada Leonardo Da Vinci International Choral Festival. Ia mengatakan, prestasi tim paduan suara anak-anak Indonesia tersebut merupakan buah dari kerja keras para generasi penerus bangsa.
“Saya mengucapkan selamat atas pencapaian paduan suara anak-anak The Resonanz di ajang internasional, ukir terus prestasi yang akan mengharumkan nama negeri di dunia internasional,” kata Puan, dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Senin (17/7/2023).
“Kami di DPR juga akan terus mendorong Pemerintah untuk mendukung perwakilan Indonesia dalam berbagai ajang kompetisi internasional,” sambung perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Tahun ini, Leonardo Da Vinci Intenational Choral Festival yang merupakan salah satu kompetisi paduan suara bergengsi dunia itu diselenggarakan di Kota Firenze, Italia yang berlangsung selama 4 hari mulai dari Selasa (11/7) hingga Jumat (14/7). TRCC sendiri merupakan paduan suara yang berisikan anak-anak bangsa dengan rentan usia antara 5 sampai 17 tahun.
Selain mendapatkan gelar Grand Prix dalam ajang tersebut, TRCC juga meraih juara Kategori D (Children’s Choir) dengan nilai 94,3 dan juara kategori G (Popular, Folk, Gospel, Barbershop, Jazz, and Modern Ensemble) dengan nilai 95,5. Mereka menorehkan prestasi lewat persembahan lagu yang dikomposeri Fero Aldiansya Stefanus dengan judul Mejikuhibiniu serta lagu daerah Minang, Tak Tong Tong.
Tak hanya soal olah suara, TRCC sekaligus menyabet penghargaan kategori koreografi terbaik, di mana TRCC juga kompak menggunakan baju adat tradisional Minang sebagai pendukung. Karena itu, Puan mengaku bangga atas dikenalkannya budaya Bangsa Indonesia di dunia internasional.
“Saya selalu bangga apabila ada anak bangsa yang membawa budaya kita melangkah jauh di dunia. Ini juga menjadi ajang mengenalkan nilai budaya kita, yang tentunya akan menjadi daya tarik tersendiri di mata masyarakat dunia,” terang mantan Menko PMK tersebut.
Selain itu, Puan mengaku terkesan dengan proses terbentuknya grup paduan suara TRCC. Untuk diketahui, proses seleksi dilakukan saat masa Pandemi Covid-19, yang tidak memungkinkan para anak-anak melakukan audisi bertatap muka.
“Ini adalah salah satu bukti bahwa anak bangsa tetap bisa berkarya di tengah keterbatasan situasi dan kondisi. Di mana ada kemauan, selalu ada jalan untuk menuju keberhasilan. Ini patut dicontoh oleh generasi muda yang lain agar terus berkarya dalam keadaan apapun,” ungkap Puan.
Pada tahun 2022, TRCC berhasil meraih dua gelar juara, yaitu Gold Medal & Champion dalam kategori Children’s Choir dan Gold Medal & Champion pada kategori Folksong dalam ajang paduan suara yang bertajuk 11th Bali International Choir Festival (BICF).
Selain TRCC, muda mudi bangsa yang menyukai bidang tarik suara juga berhasil mengharumkan nama bangsa. Salah satunya Paduan Suara Mahasiswa Universitas Padjadjaran (PSM Unpad) yang meraih juara umum pada 67th International Choral Competition, Arezzo, Italia, yang diselenggarakan 22 sampai 24 Agustus 2019.
Kemudian ada juga Paduan Suara Jakarta Youth Choir (JYC) yang meraih lima penghargaan dalam Festival Internazionale Chorus Inside Advent ke-34 di Roma, Italia pada tahun 2018. Puan pun menilai putra/putri Indonesia banyak yang memiliki talenta dalam bidang olah vokal yang tidak kalah dari negara lain.
“Kita ketahui bersama, banyak pemuda pemudi Indonesia yang berasal dari berbagai suku, ras dan agama bersatu pada membawa nama baik negara dalam ajang internasional khususnya tarik suara,” sebutnya.
“Ini membuktikan, kita tidak pernah kehabisan tunas-tunas penerus bangsa yang memiliki keahlian untuk bersaing di berbagai kompetensi dunia. Maka sudah jadi kewajiban Pemerintah untuk memberi dukungan,” lanjut Puan.
Di sisi lain, cucu Bung Karno ini mendorong Pemerintah untuk memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap setiap warga negara yang berhasil mengharumkan nama bangsa. Puan menekankan, dengan adanya dukungan dari Pemerintah, hal tersebut akan membuat generasi muda berani melangkah maju.
“Pemerintah harus memiliki peran sentral dalam mengawal, mendukung dan memberikan dukungan moril, anggaran dan kebijakan dalam setiap ajang internasional yang diikuti anak bangsa. Jangan hanya fokus dalam satu bidang saja, tapi seluruh capaian anak bangsa harus diapresiasi dan diberi dukungan,” jelasnya.
Lebih lanjut, DPR RI dipastikan akan mengawal setiap anak bangsa yang memiliki potensi luar biasa di berbagai bidang untuk dapat menggapai prestasi tertinggi mereka. Apalagi prestasi-prestasi tersebut dapat membanggakan bangsa, serta menginspirasi generasi muda dalam mengejar impian mereka.
“DPR akan terus mendukung anak-anak berprestasi melalui fungsi dan kewenangan kami baik dari dukungan legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Karena kami yakin, saat Negara hadir mendukung generasi berprestasi, hal itu akan menumbuhkan jiwa patriotisme terhadap negeri,” terang Puan.
“Namun sebaliknya, jika negara acuh maka tentunya akan hilang juga rasa kecintaan dari generasi unggul kita terhadap bangsa dan negara. Jadi ini tugas bersama Pemerintah, DPR, dan semua seluruh elemen bangsa untuk mendukung anak-anak berprestasi,” pungkasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
