Connect with us

Apresiasi Ormas Islam Atas Keputusan Pemerintah Tunda Pembahasan RUU HIP

Perwakilan pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam menemui Wakil Presiden Ma’ruf Amin di rumah dinas wapres Jakarta, Selasa (16/6/2020).

Jakarta – Tiga organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam mengapresiasi keputusan Pemerintah untuk menunda pembahasan draf Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Apresiasi itu disampaikan oleh pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah saat menemui Wakil Presiden Ma’ruf Amin, yang didampingi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD di rumah dinas Wapres di Jakarta, Selasa malam.

“Kami, mewakili MUI, memberikan apresiasi yang tinggi tentang kearifan Pemerintah tentang ditundanya RUU HIP itu. Hal ini memang menimbulkan kegelisahan yang bukan main,” kata salah satu Ketua MUI Basri Bermanda.

Basri mengatakan MUI juga meminta ormas-ormas Islam lain untuk terus mengawal dan berdialog dengan DPR RI agar draf RUU HIP tersebut bisa dicabut dari program legislasi nasional (Prolegnas).

“Nanti dengan DPR juga kita akan berdialog untuk mendorong DPR agar mencabut RUU ini, karena tadi dijelaskan bahwa ini RUU inisiatif DPR,” tambahnya.

Senada dengan MUI, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti juga mengapresiasi sikap Pemerintah dalam rencana pembahasan RUU HIP. Mu’ti juga menambahkan agar Pemerintah memyampaikan surat resmi kepada DPR yang menegaskan penolakan pembahasan RUU HIP tersebut.

“Akan sangat baik kalau jawaban Pemerintah disampaikan secara tertulis kepada DPR, sehingga bisa memberikan kepastian kepada masyarakat,” katanya.

Mu’ti juga meminta kepada warga Muhammadiyah untuk tetap tenang dalam menanggapi polemik RUU HIP, sehingga fokus penanggulangan pandemi COVID-19 dapat optimal dilakukan.

“Kepada warga Muhammadiyah untuk tetap bersikap tenang dan menanggapi persoalan ini secara cerdas jernih untuk kepentingan kita terfokus untuk mengatasi persoalan pandemi pandemi ini,” katanya.

Terakhir, Sekretaris Jenderal PBNU Helmi Faishal mengatakan RUU HIP hanya akan menimbulkan penafsiran dan analisa politis membuat adanya pertentangan ideologi di kalangan umat.

“Dengan simpang siurnya terhadap penafsiran RUU HIP, yang melahirkan analisa-analisa politik, dalam pandangan kami ini berpotensi lahirnya pertentangan antar-ideologi,” ujarnya.

Oleh karena itu, Helmi meminta kepada semua pihak, baik DPR dan kelompok masyarakat, untuk mendukung Pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19, serta menuntaskan persoalan ekonomi dan kemiskinan di dalam negeri.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Pemkot Bogor Gandeng KPK Monitor Harta Pejabat

Oleh

Fakta News

Bogor – Kota Bogor menjadi kota pertama di luar Jakarta yang menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengintegrasian data atau informasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Kerjasama antara KPK dengan Pemkot Bogor juga akan menghasilkan database pemilik tanah dan bangunan yang akurat sesuai dengan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pejabat.

“Ini adalah babak baru dari kerja sama antara Pemerintah Kota Bogor dengan KPK. Kerja sama ini memperkuat komitmen Kota Bogor untuk fokus pada satu hal yang menjadi prinsip dan harga mati, yaitu transparansi dan anti korupsi,” tegas Wali Kota Bogor, Bima Arya usai penandatangan kerja sama yang dilaksanakan secara virtual di Paseban Punta, Balai Kota Bogor, Jumat (7/8/2020).

Menurut Bima Arya, melalui kerja sama ini tidak sekedar berbagi data yang terintegrasi, namun juga ada dua hal yang bisa dilakukan sekaligus. Pertama, memastikan bahwa perjuangan memberantas korupsi itu tiada henti. Kedua, mendorong agar wajib pajak agar tetap taat, sehingga bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor.

Menurutnya, transparansi bukan hanya dalam aspek atau dimensi anti korupsi saja, namun juga untuk efisiensi mendukung roda pemerintahan agar berjalan lebih efisien dan efektif untuk melayani warga secara maksimal. Selain itu juga membantu dalam menjaga dan mengawal niat Kota Bogor dalam membangun pemerintahan yang bersih dan transparan agar tetap terjaga.

“Transparansi ini juga untuk efisiensi dan kinerja kita. Ujung-ujungnya uang rakyat kembali ke rakyat,” kata wali kota yang didampingi Inspektur Kota, Kepala Bapenda, Kepala Diskominfo, Kepala Bagian Hukum dan HAM serta Ka Sub Bagian Kerja sama.

Sebelumnya, Deputi Bidang Informasi dan Data KPK, Mochamad Hadiyana menyampaikan bahwa tujuan kerja sama ini untuk menyukseskan upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi di Indonesia sesuai dengan UU Nomor 19 tahun 2019 Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Melalui kerja sama yang bersifat timbal balik, pertukaran informasi kedua pihak akan menjadi lebih efektif dan efisien melalui teknologi data. Disamping membantu upaya pencegahan dan penindakan korupsi, Pemkot Bogor juga dapat memperoleh data terkait pemberantasan korupsi, khususnya di Kota Bogor.

“Semoga kerja sama yang dilaksanakan dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya secara bersama-sama,” harap Hadiyana.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor, Deni Hendana menambahkan, dengan kerja sama tersebut data dapat diperoleh secara interkoneksi dari awalnya secara manual, khususnya data PBB-P2.

“Jika data tersebut sudah koneksi dengan KPK dan terbuka, diharapkan para wajib pajak akan lebih patuh dan penagihan akan lebih mudah dilakukan, baik bagi ASN di Kota Bogor maupun luar Kota Bogor yang memiliki aset di Kota Bogor,” ujarnya.

Keuntungan dari interkoneksi data ini kata dia, utamanya dalam rangka optimalisasi pendapatan, database yang ada pun senantiasa diperbaharui serta penilaian Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK menjadi lebih baik lagi.

 

(hed)

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi Tandatangani PP Nomor 44 Tahun 2020 tentang Aturan Pemberian Gaji ke-13

Oleh

Fakta News
Presiden Joko Widodo

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menerbitkan peraturan pemberian gaji ke-13 pegawai negeri sipil (PNS) tahun 2020. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2020.

Aturan ini ditandatangani dan diundangkan pada 7 Agustus 2020. PP Nomor 44 Tahun 2020 ini berisikan tentang pemberian gaji, pensiun, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas tahun 2020 kepada PNS, prajurit TNI, anggota Kepolisian, pegawai non negeri sipil, dan penerima pensiunan atau tunjangan.

Mengutip beleid tersebut, Jumat (7/8/2020), pemberian gaji ke-13 tahun 2020 tidak berlaku pejabat negara, seperti presiden dan wakil presiden, lalu ketua, wakil ketua, dan anggota DPR, lalu ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung. Lalu, seperti menteri, pejabat eselon I dan II dan pejabat setingkatnya di instansi pemerintahan lainnya.

Gaji ke-13 juga tidak berlaku bagi PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara serta yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Besaran gaji ke-13 tahun 2020 ditetapkan paling banyak sebesar penghasilan pada bulan Juli.

Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran gaji ke-13 2020 sebesar Rp 28,5 triliun. Total anggaran ini dibagi sebagai berikut Rp 14,6 triliun untuk APBN atau untuk PNS pusat termasuk TNI, Polri, dan pensiunan. Sedangkan untuk daerah atau APBD ditujukan untuk PNS daerah, anggarannya sebesar Rp 13,89 triliun.

 

(chrst)

Baca Selengkapnya

BERITA

Launching Gerakan 26 Juta Masker, Mendagri Ajak Semua Pihak Gotong Royong Bagi Masker dan Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Oleh

Fakta News
Mendagri Tito Karnavian pada kegiatan launching Gerakan 26 Juta Masker se-Provinsi Jawa Timur di Pendopo Agung, Kabupaten Malang, Jumat (7/08/2020).

Malang – Launching Gerakan 26 Juta Masker se-Provinsi Jawa Timur, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengakui kehadirannya sebagai bentuk penghargaan kepada pemerintah daerah atas upaya dan niat baik dalam menekan penyebaran covid-19 di masing-masing daerah. Hal tersebut juga dianggap sebagai salah satu program yang efektif dalam pencegahan penularan covid-19.

“Nah oleh karena itu masker ini akan sangat efektif, kemarin saya di Indramayu juga melakukan launching yang sama yaitu 2,5 juta masker,” kata Mendagri pada Kegiatan Launching Gerakan 26 Juta Masker se-Provinsi Jawa Timur di Pendopo Agung, Kabupaten Malang, Jumat (7/08/2020).

Sebelumnya telah dilakukan launching kampanye bagi masker di Kabupaten Gowa dengan gerakan sejuta masker pada tanggal 8 Juli lalu yang dihadiri Mendagri, Launching Gerakan Bagi Masker 2,5 juta di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada tanggal 5 Agustus, dan Gerakan Bagi Masker 2,5 juta di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu pada tanggal 6 Agustus.

Sebelumnya Mendagri melontarkan ‘tantangan’ kepada para kepala daerah, apabila ada daerah yang bisa lakukan gerakan sejuta masker maka Mendagri akan hadir secara langsung. Hari ini di Provinsi Jawa Timur tempatnya di Kabupaten Malang dilakukan Launching Gerakan Bagi Masker berjumlah 26 juta masker, termasuk yang sudah dibagikan sebelumnya.

Mendagri juga mengatakan meskipun awalnya ada kesulitan karena ini merupakan pandemi terbesar yang pernah ada diseluruh dunia. Namun, perlahan dengan antusias dan kerjasama antar Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat akan konsep mengatasi penularannya, Ia berharap situasi akan semakin membaik.

“Nah oleh karena itulah atas perintah Bapak Presiden juga, kita langkah pertamanya adalah membagi masker, membagi masker adalah langkah yang soft, simpatik kepada masyarakat,” tuturnya.

Lanjutnya, Mendagri terus mengajak semua pihak untuk bergotong-royong dalam membagikan masker dan mensosialisasikan protokol kesehatan.

“Kita harapkan membaginya tidak hanya satu sektor, kegotongroyongan itulah yang kita harapkan. Kegotongroyongan pada saat mengumpulkan dan kegotongroyongan pada saat eksekusi membagikan dengan semua jalur yang ada baik struktur formal: Kecamatan, Kelurahan, Desa, RW, RT. Kemudian Satpol PP, TNI, Polisi tetapi jalur-jalur normal juga perlu kita gunakan sesuai dengan local wisdom yang ada disitu seperti yang ada di Bali, itu desa adat kuat. Ada juga Ibu-Ibu Bhayangkari, Ibu-Ibu dari Dharma Wanita, Dharma Pertiwi ya. Disini juga kuat sekali muslimat NU, Pesantren, kenapa tidak?,” kata Tito.

 

(edn)

Baca Selengkapnya