Apresiasi Langkah IFG Tertibkan BUMN Asuransi Tetap pada ‘Core Business’ Masing-Masing
Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Hendrik Lewerissa memberikan apresiasi kepada Indonesia Financial Group (IFG), sebagai holding BUMN Asuransi dan Penjaminan, yang dinilai berhasil menertibkan perusahaan-perusahaan yang berada di bawahnya agar tetap berada pada core business masing-masing. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Makassar.
“Sebenarnya inti dari rapat tadi dengan mitra kami adalah untuk mengevaluasi kinerja mereka dalam mengelola perusahaan-perusahaan yang mereka pimpin. Dari paparan para direksi tadi, kami memiliki beberapa catatan yang penting. Yang pertama kami mengapresiasi langkah manajemen dari pihak IFG group yang saat ini menertibkan anak-anak perusahaan di IFG group yang masuk dalam line business yang bukan merupakan core business-nya mereka. Saya sebagai Komisi VI setuju sekali dengan (penertiban) itu,” ujar Hendrik kepada Parlementaria, usai rapat, Jumat (16/12/2022).
Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menambahkan kasus yang menimpa Jiwasraya merupakan contoh nyata akibat upaya diversifikasi usaha yang yang keluar dari bisnis inti perusahaan tersebut. Diungkapkan oleh Legislator Dapil Maluku itu, masalah yang terjadi sebenarnya bisa dihindari apabila perusahaan tersebut tetap pada core business-nya dan tidak mencampurkan asuransi dan investasi.
“Contoh yang paling terang benderang itu adalah kasus Jiwasraya. Jiwasraya itu kan membuat produk yang kemudian mencampurkan antara asuransi dan investasi. Kalau dia (perusahaan) disiplin untuk merancang bisnisnya di bidang asuransi saja, maka dia tidak akan mungkin menawarkan produk yang berisiko. Seperti bancassurance yang menimbulkan masalah yang begitu amat besar. Ini sebenarnya contoh-contoh dari penertibkan line business yang ada di anak-anak perusahaan,” tambah Hendrik.
Anggota Badan Legislasi itu juga memberikan apresiasi terhadap kinerja Jasa Raharja. Sebagai perusahaan asuransi dengan captive market yang besar, jasa Raharja dinilai memiliki peningkatan kualitas layanan dan sistem. Semakin singkatnya waktu penyelesaian klaim, menjadi capaian positif bagi Jasa Raharja menjelang akhir tahun ini.
Menurutnya, besarnya captive market Jasa Raharja dikarenakan setiap kendaraan wajib memiliki asuransi Jasa Raharja yang sifatnya mandatory. Meskipun demikian, ia menilai peningkatan dari sisi pelayanan dan dari segi sistem itu sudah sangat luar biasa sekali.
“Contoh, penyelesaian klaim di asuransi Jasa Raharja itu sekarang tiga hari sudah selesai. Bagi pemegang polis atau pihak tertanggung, yang paling penting adalah kecepatan pihak asuransi menyelesaikan klaim asuransi mereka. Saya kira ini beberapa hal yang positif yang kami temukan dalam rapat hari ini di Makassar,” tuturnya.
Hendrik juga menyampaikan bahwa Komisi VI akan terus melakukan pengawasan terhadap kinerja para mitra. Dengan banyaknya prediksi yang beredar terkait tahun 2023, ia berharap tantangan yang ada dapat terlampaui dengan baik.
“Tentu saja kami akan terus melakukan pengawasan sesuai dengan tugas kami sebagai anggota DPR RI, khususnya Komisi VI terhadap kinerja mereka (mitra) di tahun yang akan datang. Kita tahu bersama kalau tahun 2023 ini kan tahun yang penuh dengan tantangan. Kita berharap segala sesuatu dapat dilewati dengan baik tahun 2023 nanti,” tutupnya.
Di kesempatan yang sama, Direktur utama Bahana Pembina Usaha Indonesia (BPUI) sebagai induk holding menjelaskan bahwa selama periode 2020-2022, IFG telah melakukan berbagai perbaikan fundamental bisnis di anak perusahaan, seperti restrukturisasi secara masif termasuk migrasi Rp28,96 triliun liabilitas hasil restrukturisasi Jiwasraya, Selain itu, dilakukan juga penajaman fokus bisnis dengan cara menghentikan bisnis yang mengalami kerugian dan menghilangkan persaingan tidak sehat antar anak perusahaan.
Rapat yang diselenggarakan dalam rangka pengawasan terhadap penyaluran penjaminan kredit dan UMKM dan asuransi lainnya ini dihadiri oleh Direktur utama Bahana Pembina Usaha Indonesia (BPUI) sebagai induk holding serta Dirut Jasindo, Jamkrindo, Askrindo dan Jasa Raharja. Pada kunjungan kerja ini, Komisi VI juga akan menggelar rapat dengan BUMN bidang transportasi seperti Angkasa Pura I, Pelni dan Damri dalam rangka pengawasan persiapan BUMN menjelang Natal dan Tahun Baru.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
