Apdesi Akan Berikan Gelar ‘Bapak Pembangunan Desa’ Kepada Presiden Jokowi
Yogyakarta – Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang ke tiga di dunia. Namun kehidupan masyarakat di pelosok negeri masih jauh ketinggalan dan bahkan sangat tertinggal, apalagi bagi daerah-daerah yang ada perbatasan. Akibatnya banyak warga Indonesia di wilayah perbatasan itu kerap pindah kewarganegaraannya. Itu disebabkan kurangnya sentuhan pemerintah.
Kini, dengan adanya program Nawacita Presiden Joko Widodo yang berkomitmen membangun Indonesia dari pinggiran, yakni untuk meningkatkan pembangunan desa-desa di Indonesia. sebagai wujud dari komitmen tersebut, pemerintah pun mengalokasikan anggaran untuk dana desa melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negera (APBN). Hasilnya pun sudah mulai terlihat. Banyak desa-desa di pinggiran Indonesia itu mulai berkembang, baik dari sisi infrastrukturnya, maupun perekonomiannya. Program dana desa ini pun bukan yang pertama di Indonesia, namun pertama sekaligus terbesar di dunia.
Atas kemajuan desa-desa tersebut, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menyatakan akan menganugerahi gelar “Bapak Pembangunan Desa” atau Bapak Otonomi Desa” kepada Presiden Joko Widodo sebagai bentuk terima kasih kepada orang nomor satu di Indonesia itu.
“Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan terima kasih kepada Presiden Jokowi, kami akan anugerahkan gelar kepada beliau sebagai ‘Bapak Pembangunan Desa’ atau ‘Bapak Otonomi Desa’,” kata Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Sindawa Tarang dalam acara “Refleksi 3 Tahun Desa Membangun Indonesia” di Mataram, DI Yogyakarta, Senin (27/11).
Acara Refleksi Tiga Tahun Desa Membangun Indonesia ini juga dihadiri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo. Acara ini berlangsung sejak 26 – 28 November 2017 yang diikuti 4.000 kepala desa yang terdiri dari 1.000 perwakilan kades dari berbagai daerah di Indonesia dan 3.000 perwakilan kades dari wilayah Jawa Tengah dan DIY.
Bung ST, sapaan akrab Ketua Umum Apdesi itu mengatakan, gelar tersebut layak diterima mantan Gubernur DKI Jakarta itu, karena telah berhasil mengimplementasikan amanat UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Sehingga desa-desa di seluruh Indonesia benar-benar otonom dan bisa membangun dengan leluasa serta hasilnya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa.
Seperti diketahui, tiap tahun dana desa terus mengalami peningkatan. Anggaran itu di peruntukan kepada 74.954 desa yang menjadi sasaran dana desa tersebut. Tahun 2015, pemerintah menggelontorkan Rp20,76 triliun untuk dana desa, tahun 2016 meningkat menjadi Rp45,98 triliun, tahun 2017 meningkat menjadi Rp60 triliun, dan tahun 2018 pemerintah telah mengupayakan mencapai Rp120 triliun.
Pada tahun 2017, rata-rata desa mendapat Rp800 juta hingga Rp1 miliar tergantung luas wilayah dan jumlah penduduk. Jika tahun 2018 dana desa tersebut naik menjadi Rp120 triliun, maka setiap desa bisa mendapat Rp1,6 miliar.
“Kami apresiasi kebijakan Presiden Jokowi memperbaiki desain perencanaan dana desa untuk tahun 2018, sehingga pengerjaan proyek yang menggunakan dana desa tidak diserahkan kepada pihak ketiga, harus dilakukan sendiri alias swakelola yang melibatkan penduduk setempat, sehingga akan menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran,” tutur Sindawa.
Dia mengaku, Apdes juga memberikan apresiasi atas perhatian besar Menteri Desa dan jajarannya yang selalu aktif turun memberikan bimbingan dan monitoring atas pelaksanaan pembangunan desa agar tepat sasaran. Beliau luar biasa. Menurutnya, keberadaan UU Desa sangat bermakna bagi masyarakat desa di seluruh Indonesia.
Implementasi UU Desa yang telah memasuki tahun ketiga ini, kata Sindawa, harus menjadi titik tolak bagi upaya yang lebih serius demi mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan kesejahteraan warga desa. UU Desa telah memberikan kesempatan bagi desa untuk lebih berdaya dengan adanya pengakuan terhadap eksistensi desa dan kewajiban negara untuk mengalokasikan anggaran untuk desa.
“Desa memiliki tiga komoditas strategis yang mampu mempengaruhi dinamika nasional maupun global. Ketiga komoditas itu ialah air bersih, udara bersih, dan pangan sehat,” paparnya.
Nyong Syarif
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
