Apabila Perundingan Berakhir Buntu Freeport Mengancam Menunda Investasi
Jakarta – Freeport-McMoRan Inc tetap merasa perlu mengambil ancang-ancang, manakala proses perundingan dengan pihak Pemerintah Indonesia menemui jalan buntu. Kendati, seperti disampaikan CEO Freeport-McMoRan Richard C. Adkerson, bahwa perundingan yang melibatkan anak usahanya, PT Freeport Indonesia, berjalan positif.
Selain itu, Adkerson mengatakan, bahwa pihaknya dan pemerintah sudah sepakat untuk menyelesaikan perundingan pada akhir tahun ini. Dia melihat kedua belah pihak tengah berusaha meraih resolusi bersama. Namun, apabila terjadi kebuntuan, langkah yang akan diambil adalah dengan menunda investasi untuk pembangunan tambang bawah tanah di Indonesia. “Jika kami mengalami kebuntuan yang tidak diduga sebelum akhir tahun, kami akan melaukan tindakan tersebut,” ujarnya dalam earnings call kuartal III/2017, Rabu (25/10/2017).
Sementara itu, CFO Freeport-McMoRan Kathleen L. Quirk menjelaskan bahwa pengetatan investasi untuk tambang bawah tanah sudah dimulai pada awal tahun ini sebesar 25%. Menurutnya, secara ekonomi hal tersebut yang paling masuk akal. Namun, apabila belanja modal ditunda sepenuhnya, maka akan sangat berdampak pada produksi Freeport Indonesia. Pasalnya, produksi Grasberg Block Cave akan mulai meningkat pada 2019.
“Pada titik ini, keyakinan kami adalah kami akan menyelesaikan hal (perundingan) ini dan dapat terus melanjutkan rencana investasi jangka panjang kami,” ujar Quirk.
Bila selama ini harapannya perundingan itu akan selesai dalam waktu dekat, ternyata yang terjadi masih molor, maka hal itu disebabkan ada persoalan yang tidak cocok. Adkerson menyatakan, bahwa cara penghitungan nilai saham anak usahanya, PT Freeport Indonesia, oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan tidak tepat.
Dalam earnings call kuartal III/2017 yang digelar Rabu (25/10/2017) malam, Adkerson mengatakan cara penghitungan saham Freeport Indonesia masih dibicarakan. Namun, kedua belah pihak telah sepakat bahwa nilai pasar yang wajar adalah standard yang benar.
Menanggapi pernyataan Jonan beberapa waktu lalu, yang menyatakan secara sederhana nilai saham Freeport Indonesia bisa dihitung berdasarkan kapitalisasi pasar induk usahanya, Adkerson menilai, ada ketidaktepatan penghitungan. Menurutnya, apabila ingin menilai berdasarkan induk usaha, yang dihitung bukan hanya nilai ekuitas saja. Tetapi juga, memasukan nilai utang yang dimiliki.
“Anda tidak bisa menerapkan 40% (kontribusi Freeport Indonesia terhadap Freeport-McMoRan Inc., menurut Jonan) untuk nilai ekuitas. Ini adalah nilai perusahaan. Jadi, selain nilai ekuitas sebesar US$20 miliar lebih, kami memiliki utang US$10 miliar. Jadi, dengan ekuitas ditambah utang, maka akan meajdi US$30 miliar lebih,” jelasnya.
Berbeda dengan Perhitungan Jonan
Adapun berdasarkan laporan keuangan kuartal III/2017, total ekuitas dan liabilitas Freeport-McMoRan mencapai US$37,327 miliar. Dengan demikian, apabila kontribusi Freeport Indonesia tetap dianggap 40%, maka nilainya melebihi US$14 miliar atau lebih tinggi dari penghitungan Jonan yang hanya sekitar US$8 miliar.
Nilai tersebut pun, tidak jauh berbeda dengan penghitungan oleh Freeport-McMoRan pada tahun lalu yang mematok harga 100% saham Freeport Indonesia senilai US$16,2 miliar. Namun, Adkerson menegaskan, pihaknya belum bisa menyatakan setuju atau tidak dengan cara penghitungan tersebut. Selain itu, nilai US$16,2 miliar yang diungkapkan tahun lalu pun dinilai sudah tidak relevan lagi.
“Sekarang, saya tidak menyatakan setuju atau tidak dengan analisis tersebut. Tapi saya hanya ingin menjelaskan agar analisis tersebut menjadi logis, maka harus melalui proses seperti itu,” tuturnya.
Perlu diketahui, nilai saham Freeport Indonesia yang berada di kisaran US$8 miliar tersebut, tidak hanya disampaikan Jonan. Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut B. Pandjaitan pun memiliki hasil penghitungan yang hampir sama.
Adkerson mengakui, isu mengenai divestasi menjadi isu yang sangat kompleks. Pasalnya, selain harus menyepakati valuasinya, proses pelepasan sahamnya pun masih belum ditentukan.
“Kita berbicara dengan pemerintah tidak hanya valuasi, tapi juga struktur proses untuk menjual saham, termasuk alternatif dari Pemerintah Indonesia melalui BUMN,” katanya dalam conference call kuartal III/2017, Rabu (25/10/2017) malam.
Dia mengungkapkan pihaknya telah menyarankan Pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penawaran umum perdana (initial pulbic offering/IPO) sebagai salah satu skema divestasi. Pasalnya, menurut Adkerson, transaksi tersebut akan melibatkan nilai yang yang sangat besar dan belum jelas apakah akan dilakukan oleh pembeli tunggal. “Sampai sekarang, ada keenganan pada pemerintah untuk menerima saran kami,” tuturnya.
Seperti diketahui, Freeport Indonesia wajib mendivestasikan sahamnya hingga 51% kepada pihak nasional. Saat ini, kepemilikan Pemerintah Indonesia baru mencapai 9,36%. Artinya, masih ada 41,64% saham Freeport Indonesia yang perlu didivestasikan.
M Riz
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
