Apabila Perundingan Berakhir Buntu Freeport Mengancam Menunda Investasi
Jakarta – Freeport-McMoRan Inc tetap merasa perlu mengambil ancang-ancang, manakala proses perundingan dengan pihak Pemerintah Indonesia menemui jalan buntu. Kendati, seperti disampaikan CEO Freeport-McMoRan Richard C. Adkerson, bahwa perundingan yang melibatkan anak usahanya, PT Freeport Indonesia, berjalan positif.
Selain itu, Adkerson mengatakan, bahwa pihaknya dan pemerintah sudah sepakat untuk menyelesaikan perundingan pada akhir tahun ini. Dia melihat kedua belah pihak tengah berusaha meraih resolusi bersama. Namun, apabila terjadi kebuntuan, langkah yang akan diambil adalah dengan menunda investasi untuk pembangunan tambang bawah tanah di Indonesia. “Jika kami mengalami kebuntuan yang tidak diduga sebelum akhir tahun, kami akan melaukan tindakan tersebut,” ujarnya dalam earnings call kuartal III/2017, Rabu (25/10/2017).
Sementara itu, CFO Freeport-McMoRan Kathleen L. Quirk menjelaskan bahwa pengetatan investasi untuk tambang bawah tanah sudah dimulai pada awal tahun ini sebesar 25%. Menurutnya, secara ekonomi hal tersebut yang paling masuk akal. Namun, apabila belanja modal ditunda sepenuhnya, maka akan sangat berdampak pada produksi Freeport Indonesia. Pasalnya, produksi Grasberg Block Cave akan mulai meningkat pada 2019.
“Pada titik ini, keyakinan kami adalah kami akan menyelesaikan hal (perundingan) ini dan dapat terus melanjutkan rencana investasi jangka panjang kami,” ujar Quirk.
Bila selama ini harapannya perundingan itu akan selesai dalam waktu dekat, ternyata yang terjadi masih molor, maka hal itu disebabkan ada persoalan yang tidak cocok. Adkerson menyatakan, bahwa cara penghitungan nilai saham anak usahanya, PT Freeport Indonesia, oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan tidak tepat.
Dalam earnings call kuartal III/2017 yang digelar Rabu (25/10/2017) malam, Adkerson mengatakan cara penghitungan saham Freeport Indonesia masih dibicarakan. Namun, kedua belah pihak telah sepakat bahwa nilai pasar yang wajar adalah standard yang benar.
Menanggapi pernyataan Jonan beberapa waktu lalu, yang menyatakan secara sederhana nilai saham Freeport Indonesia bisa dihitung berdasarkan kapitalisasi pasar induk usahanya, Adkerson menilai, ada ketidaktepatan penghitungan. Menurutnya, apabila ingin menilai berdasarkan induk usaha, yang dihitung bukan hanya nilai ekuitas saja. Tetapi juga, memasukan nilai utang yang dimiliki.
“Anda tidak bisa menerapkan 40% (kontribusi Freeport Indonesia terhadap Freeport-McMoRan Inc., menurut Jonan) untuk nilai ekuitas. Ini adalah nilai perusahaan. Jadi, selain nilai ekuitas sebesar US$20 miliar lebih, kami memiliki utang US$10 miliar. Jadi, dengan ekuitas ditambah utang, maka akan meajdi US$30 miliar lebih,” jelasnya.
Berbeda dengan Perhitungan Jonan
Adapun berdasarkan laporan keuangan kuartal III/2017, total ekuitas dan liabilitas Freeport-McMoRan mencapai US$37,327 miliar. Dengan demikian, apabila kontribusi Freeport Indonesia tetap dianggap 40%, maka nilainya melebihi US$14 miliar atau lebih tinggi dari penghitungan Jonan yang hanya sekitar US$8 miliar.
Nilai tersebut pun, tidak jauh berbeda dengan penghitungan oleh Freeport-McMoRan pada tahun lalu yang mematok harga 100% saham Freeport Indonesia senilai US$16,2 miliar. Namun, Adkerson menegaskan, pihaknya belum bisa menyatakan setuju atau tidak dengan cara penghitungan tersebut. Selain itu, nilai US$16,2 miliar yang diungkapkan tahun lalu pun dinilai sudah tidak relevan lagi.
“Sekarang, saya tidak menyatakan setuju atau tidak dengan analisis tersebut. Tapi saya hanya ingin menjelaskan agar analisis tersebut menjadi logis, maka harus melalui proses seperti itu,” tuturnya.
Perlu diketahui, nilai saham Freeport Indonesia yang berada di kisaran US$8 miliar tersebut, tidak hanya disampaikan Jonan. Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut B. Pandjaitan pun memiliki hasil penghitungan yang hampir sama.
Adkerson mengakui, isu mengenai divestasi menjadi isu yang sangat kompleks. Pasalnya, selain harus menyepakati valuasinya, proses pelepasan sahamnya pun masih belum ditentukan.
“Kita berbicara dengan pemerintah tidak hanya valuasi, tapi juga struktur proses untuk menjual saham, termasuk alternatif dari Pemerintah Indonesia melalui BUMN,” katanya dalam conference call kuartal III/2017, Rabu (25/10/2017) malam.
Dia mengungkapkan pihaknya telah menyarankan Pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penawaran umum perdana (initial pulbic offering/IPO) sebagai salah satu skema divestasi. Pasalnya, menurut Adkerson, transaksi tersebut akan melibatkan nilai yang yang sangat besar dan belum jelas apakah akan dilakukan oleh pembeli tunggal. “Sampai sekarang, ada keenganan pada pemerintah untuk menerima saran kami,” tuturnya.
Seperti diketahui, Freeport Indonesia wajib mendivestasikan sahamnya hingga 51% kepada pihak nasional. Saat ini, kepemilikan Pemerintah Indonesia baru mencapai 9,36%. Artinya, masih ada 41,64% saham Freeport Indonesia yang perlu didivestasikan.
M Riz
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
