Connect with us

Antisipasi Puncak Inflasi Tradisional, Pemerintah Lamban Menahan Laju Kenaikan Harga Bahan Pokok

Inflasi

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi untuk meredam melonjaknya  harga minyak goreng dalam negeri dengan melakukan operasi pasar. Hal ini disebabkan harga crude palm oil (CPO) atau minyak sawit di luar negeri sedang tinggi.

“Soal minyak goreng, saya minta menteri perdagangan menangani stabilisasi harga minyak goreng di dalam negeri, harga minyak goreng harus tetap terjangkau, jika perlu mendag melakukan operasi pasar harga terkendali,” seru Jokowi dalam pernyataannya Senin (3/1/2022).

Menanggapi hal tersebut, praktisi ekonomi pertanian Andri Sembiring, menyambut positif langkah yang sudah dilakukan pemerintah untuk menahan laju naiknya sejumlah bahan pokok termasuk minyak goreng. Namun, Andri mengingatkan, kenaikan ini seperti penyakit yang tidak kunjung membaik, bahkan di periode Desember-Januari merupakan agenda rutin menjadi modus puncak inflasi tradisional Indonesia dan situasi ini harus diantisipasi jika tidak proyeksi tingkat inflasi RI di 2022 akan berada dikisaran 3-4% akan melebar.

“Kita mengetahui puncak inflasi tahunan tradisional Indonesia terjadi di bulan Desember-Januari disebabkan perayaan Natal dan Tahun Baru serta kemungkinan banjir akibat curah hujan tinggi di sejumlah daerah di Januari. Selain itu periode ke dua terjadi di hari raya Ramadhan, bulan Mei. Jika tidak diantisipasi maka laju inflasi kita akan melampau 3-4 %,” ungkap Andri.

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada bulan Desember 2021 tercatat sebesar 0,57 persen. Dengan begitu, inflasi secara tahunan (year on year/yoy) mencapai 1,87 persen. Inflasi bulan Desember menjadi yang tertinggi sepanjang tahun 2021, bahkan sejak Juli 2020. Sementara secara bulanan, tingkat inflasi bulan Desember 2021 merupakan yang tertinggi sejak 2 tahun terakhir.

Terkait melonjaknya harga sejumlah bahan pokok, Bambang Sutrisno Bambang Sutrisno, Sekretaris Dewan Pengarah Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) terus memberikan warning trend kenaikan harga telur dan bahan pokok lainnya seperti minyak goreng dengan kenaikan CPO dunia. Serta selayaknya dengan kejadian yang terus berulang pemerintah perlu memiliki instrumen yang mampu bergerak cepat mengatasinya.

“Naik turun harga telur misalnya jika diperhatikan dari awal tahun 2021 periode Januari-Februari. Selain itu trend kenaikan harga CPO periode September 2021 sebesar US$1.235 per ton. Harga itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan Agustus 2021 yang berada di posisi US$1.226 per ton. Bahkan, harga kontrak berjangka (futures) minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di Bursa Derivatif Malaysia bulan Oktober  mencapai MYR 4.966 per ton ini merupakan level tertingginya sepanjang masa. Sepanjang tahun berjalan (year-to-date/YTD), harga CPO terhitung melonjak 37,9% situasi ini terus berlanjut di periode Desember 2021,” ungkap Bambang.

Ditambahkan, kondisi situasional seperti ini justru pemerintah gelagapan dan tidak memiliki instrumen layaknya Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatasi bencana, tetapi ini di bidang pangan yang mampu bergerak cepat mengatasi naik turun harga. Beberapa tindakan operasi pasar yang dilakukan pemerintah daerah atau kementerian terkait justru bergerak seperti memadamkan api yang telah membesar.

“Psikologi pasar terlanjur terjun bebas. Namun, hal yang lebih penting jangka panjang adalah memperkuat kemandirian pangan kita,” pungkas Bambang.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya