Connect with us

Antisipasi Meningkatnya Corona, Sultan HB X Minta Pendatang dari Luar Yogya Harus Isolasi Diri 14 Hari

Jalan Malioboro, Yogyakarta (Ilustrasi)

Yogyakarta – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menilai peningkatan kasus Corona terjadi karena banyak pendatang ke DIY. Para pendatang yang masuk ke DIY diminta untuk mengisolasi diri lebih dulu.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X mengatakan akhir-akhir ini berbondong-bondong pendatang masuk ke Yogyakarta. Menurutnya, hal itu karena mereka tinggal di zona merah dan terpaksa kehilangan mata pencahariannya sehingga memilih kembali ke DIY.

“Sehingga belum waktunya lebaran tapi masyarakat Yogya sudah pada pulang akibat virus (Corona). Sehingga saya punya perkiraan bahwa mereka yang perlu dipantau itu akan makin besar,” kata Sri Sultan kepada wartawan di Kota Yogyakarta, Kamis (26/3/2020).

“Kami sepakat, dalam rapat tadi mengambil kebijakan bahwa pendatang dari luar Yogya yang masuk ke Yogya harus diisolasi minimal 14 hari. Dari isolasi itu akan dilakuken pemeriksaan kesehatannya, apakah positif atau negatif dari virus Corona,” lanjut Sultan.

Untuk pemeriksaan tersebut Ngarsa Dalem akan mengerahkan semua pihak terkait. Semua itu untuk mencegah bertambahnya kasus COVID-19 di DIY.

“Karena tidak kita lakukan (pemeriksaan) di jalan-jalan tapi di tempat dia (pendatang) berdomisili. Sehingga lurah, dukuh, Babinsa, Bhabinkamtibmas kami kerahken untuk mendata mereka semua,” ucapnya.

Menurut Sultan, ini isolasi mandiri itu penting. Sebab, saat ini sudah ribuan pendatang yang masuk ke DIY.

“Kenapa hal ini bagi saya penting, fakta sampai hari ini, virus Corona yang ada di Yogya dengan penderita yang makin banyak adalah produk impor dalam arti tertular. Setelah dia keluar dari Yogya atau pembawa bibit virus masuk ke Yogya,” ucapnya.

“Sehingga hari ini terdata lebih dari 1000 orang yang perlu kita pantau. Dalam waktu dua hari sudah sangat tinggi karena mayoritas semua pendatang,” imbuh Sultan.

Sultan pun meminta para pendatang untuk berinisiatif mengisolasi diri sendiri terlebih dahulu. Bahkan, pihaknya akan membantu pemeriksaan jika diperlukan.

“Bagaimanapun pendatang ini masyarakat Yogya, tidak mungkin tidak bisa kembali. Tapi harapan saya, yang saya sampaiken kepada bupati, wali kota dan masyarakat pendatang, punya kesadaran untuk mengisolasi diri begitu masuk ke Yogya dan lakukan pemeriksaan dirinya positif atau negatif,” ucapnya.

“Sehingga agar tidak menular ke tetangganya kalau positif. Kami akan membantu warga pendatang untuk memeriksakan pada rumah sakit baik punya Pemerintah dan swasta yang punya kemampuan lakukan pemeriksaan (COVID-19),” sambung Sultan.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Gunungkidul, Badingah membenarkan adanya peningkatan pendatang ke Gunungkidul. Pihaknya juga sudah menetapkan SK Bupati No 126/KPTS/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Covid 19 pada tanggal 23 Maret 2020 dan berlaku sampai tanggal 29 Mei 2020.

“Data pendatang yang telah saya laporkan ke gubernur tadi, jumlah pendatang 1.188 orang dan terbanyak di Playen, Nglipar dam Semanu,” kata Badingah melalui keterangan tertulis kepada wartawan.

 

(chrst)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Menko Polhukam: Darurat Sipil Tidak Digunakan untuk Hadapi Pandemi Covid-19

Oleh

Fakta News
Menko Polhukam Mahfud MD

Jakarta – Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan pemerintah tidak akan menggunakan kebijakan darurat sipil saat ini untuk menghadapi persoalan COVID-19. Menurutnya, kebijakan itu akan diberlakukan jika keadaan memburuk.

“Sekarang itu tidak (darurat sipil), tidak untuk menghadapi COVID-19, kecuali perkembangan jadi lebih buruk dan menghendaki itu. Baru nanti itu dihidupkan atau digunakan karena memang UU itu sudah hidup sejak tahun 1959 sampai sekarang,” kata Mahfud dalam rekaman video kepada wartawan, Selasa (31/3/2020).

Mahfud menegaskan pemerintah bisa saja menggunakan kebijakan itu karena telah ada sejak 1959. Namun dia menegaskan kebijakan darurat sipil dan baru akan digunakan sekarang ini.

“Pemerintah juga sama sekali tidak merencanakan untuk melakukan darurat sipil dalam konteks COVID-19. Ketentuan tentang darurat sipil itu ada undang-undangnya sendiri yang berlaku sejak tahun 1959 yaitu dengan UU No 23 Perppu Tahun 1959,” tuturnya.

“Undang-undang itu sudah standby hanya diberlakukan nanti kalau diperlukan, kalau keadaan menghendaki darurat sipil baru itu diberlakukan,” lanjut Mahfud.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menjelaskan kebijakan darurat sipil terkait virus Corona COVID-19 dipakai jika dalam keadaan abnormal atau luar biasa. Namun ia melihat saat ini darurat sipil belum diperlukan.

“Darurat sipil itu kita siapkan apabila memang terjadi keadaan yang abnormal sehingga perangkat itu juga harus disiapkan dan kita sampaikan. Tapi kalau keadaannya seperti sekarang ini tentu saja tidak,” ujar Jokowi dalam konferensi pers yang disiarkan saluran YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (31/3/2020).

Kebijakan itu sempat dibahas Jokowi dalam rapat terbatas, kemarin. Jokowi sudah menyiapkan skenario menghadapi wabah virus Corona.

“Semua skenario kita siapkan, dari yang ringan, dari yang sedang, maupun yang terburuk,” ujar Jokowi.

 

(adn)

Baca Selengkapnya

BERITA

Mendagri Tunggu Perkembangan Pandemi Covid-19 untuk Jadwal Pilkada Serentak

Oleh

Fakta News
Mendagri Tito Karnavian

Jakarta – Pilkada Serentak 2020 ditunda akibat mewabahnya virus Corona (COVID-19) di Indonesia. Perihal jadwal baru, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian belum memutuskan, pihaknya masih menunggu perkembangan kondisi COVID-19.

“Sama seperti kementerian dan lembaga negara lainnya, Kemendagri, saat ini, fokus menuntaskan masalah penanganan Covid 19 demi keselamatan masyarakat. Urusan keselamatan rakyat dari serangan Covid-19 menjadi terpenting. Pesta demokrasi, Pilkada menjadi urusan berikutnya. Itu komitmen dan urgensi kita sekarang,” kata Tito dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/4/2020).

Penundaan waktu pilkada ini juga telah disepakati saat rapat bersama Komisi II DPR RI, KPU, Bawaslu, dan DKPP.

Saat ini Tito tengah memerintahkan jajarannya untuk segera berkoordinasi dengan kementerian terkait, utamanya dengan Sekretariat Negara, untuk mulai menyusun Perppu Pilkada 2020 sebagai perubahan atas UU 10/2016 yang mengatur Pilkada 2020.

“Jadwal pelaksanaan Pilkada sangat tergantung pada kondisi perkembangan status Covid-19 di Indonesia dan juga di 270 daerah peserta Pilkada 2020,” ujarnya.

Tito mengatakan, hal yang menjadi fokusnya saat ini adalah memobilisasi pemerintah daerah untuk bersatu melawan wabah corona. Usai kondisi membaik, Tito baru akan menggelar rapat menentukan jadwal pelaksanaan pilkada 2020.

“Fokus saya saat ini adalah memobilisasi sumberdaya nasional, termasuk seluruh Pemda, seperti Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kotamadya dan seluruh elemen masyarakat untuk bersatu padu melawan Covid 19 demi keselamatan rakyat. Seluruh perangkat kebijakan dan protokol teknis sudah kita miliki. Bila perang melawan Covid 19 ini tuntas dan selesai, maka saya dan teman2 di DPR, KPU, Bawaslu dan DKPP akan bertemu lagi untuk urun rembug menentukan jadwal pelaksanaan Pilkada 2020,” tutup Tito.

Sebelumnya, dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, ada tiga opsi yang diusulkan terkait jadwal baru pelaksanaan pilkada 2020. Wakil Ketua Komisi II Arwani Thomafi menyebut satu di antaranya adalah Pilkada 2020 digelar pada Maret 2021, atau diundur 6 bulan dari waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

“Terkait penundaan pilkada tersebut, KPU mengusulkan 3 opsi: pertama (Pilkada 2020) ditunda 3 bulan, pemungutan suara 9 Desember 2020. Kedua ditunda 6 bulan, pemungutan suara 12 Maret 2021. Ketiga ditunda 12 bulan, pemungutan suara 29 September 2021,” ungkap Arwani kepada wartawan, Senin (30/3/2020).

“Namun demikian, sulit dan belum ada satu otoritas pun di dunia ini yang bisa memastikan kapan selesainya pandemi COVID-19 ini,” imbuhnya.

 

(hels)

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemerintah Terbitkan Aturan tentang Pelarangan Orang Asing untuk Masuk ke Indonesia

Oleh

Fakta News
Plt Dirjen Imigrasi Jhoni Ginting

Jakarta – Pemerintah menerbitkan peraturan larangan bagi orang asing masuk atau transit di Indonesia. Aturan ini dibuat untuk mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19) di wilayah Indonesia.

“Mencermati perkembangan wabah COVID-19 yang telah menjadi pandemi di lebih dari 150 negara, pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) menerbitkan larangan bagi orang asing untuk masuk maupun transit di wilayah Indonesia,” kata Plt Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi Jhoni Ginting melalui tayangan video di YouTube Ditjen Imigrasi, Selasa (31/3/2020).

Jhoni mengatakan aturan dimuat dalam Peraturan Menkum HAM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia. Menurutnya, aturan tersebut akan berlaku pada tanggal 2 April 2020 mulai pukul 00.00 WIB dan berakhir bila pandemi virus Corona sudah terkendali dan aman.

“Dengan diberlakukannya Permenkum HAM ini, maka Permenkum HAM Nomor 7 dan 8 Tahun 2020 dinyatakan tidak berlaku. Peraturan ini akan diberlakukan mulai tanggal 2 April 2020, pukul 00.00 WIB, dan akan berakhir setelah instansi yang berwenang menyatakan bahwa pandemi COVID-19 sudah dapat terkendali dan dinyatakan aman bagi masyarakat,” ujarnya.

Jhoni menjelaskan, dalam aturan itu, terdapat pengecualian terhadap enam kategori orang asing. Keenam kategori orang asing itu boleh masuk ke Indonesia, namun tetap dengan syarat.

Berikut ini enam kategori orang yang diperbolehkan tetap masuk ke Indonesia:

  1. Orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap;
  2. Orang asing pemegang visa diplomatik dan visa dinas;
  3. Orang asing pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas;
  4. Tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan. Hal ini didasari oleh alasan kemanusiaan (humanitarian purpose);
  5. Awak alat angkut baik laut, udara, maupun darat;
  6. Bagi orang asing yang akan bekerja pada proyek-proyek strategis nasional.

Orang asing yang dikecualikan tersebut tentunya harus memenuhi persyaratan antara lain:

  1. Adanya surat keterangan sehat dalam bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh otoritas kesehatan dari masing-masing negara;
  2. Telah berada 14 hari di wilayah/negara yang bebas COVID-19;
  3. Pernyataan bersedia untuk dikarantina selama 14 hari yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia.

Selain itu, Jhoni mengatakan Permenkum HAM Nomor 11 Tahun 2020 ini mengatur regulasi bagi orang asing yang berada di Indonesia. Berikut ini regulasinya:

  1. Orang asing pemegang izin tinggal kunjungan (termasuk bebas visa kunjungan dan visa on arrival) yang telah berakhir dan/atau tidak dapat diperpanjang izin tinggalnya, akan diberikan izin tinggal keadaan terpaksa secara otomatis tanpa perlu mengajukan permohonan ke Kantor Imigrasi tanpa dipungut biaya.
  2. Orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang telah berakhir dan/atau tidak dapat diperpanjang lagi, akan diberikan penangguhan dan diberikan izin tinggal keadaan terpaksa secara otomatis tanpa perlu mengajukan permohonan ke kantor Imigrasi tanpa dipungut biaya.
Baca Selengkapnya