Connect with us

Antisipasi Dampak Covid-19 ke Pariwisata, Menhub: Pemerintah Dorong Pemberian Insentif pada Maskapai

Menhub dan Menparekraf koordinasi antisipasi dampak penyebaran virus Corona (Covid-19) di Jakarta, Rabu (12/2).

Jakarta – Pemerintah mendorong seluruh stakeholder terkait untuk memberikan insentif kepada maskapai penerbangan sebagai tindak lanjut dampak penyebaran virus Corona (COVID-19).

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan hal ini usai mengadakan rapat bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama Kusubandio dengan sejumlah stakeholder penerbangan yaitu seluruh maskapai yang beroperasi di Indonesia dan operator bandara AP I dan II di Jakarta, Rabu (12/2).

Menhub mengatakan, hal tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden terkait dampak ekonomi dari Virus Corona, untuk mendorong pemberian insentif, kemudahan, dan tarif-tarif yang lebih murah, ke tiga destinasi yang banyak dituju masyarakat Tiongkok yakni Bali, Manado, dan Kepri, menganjurkan hotel memberikan tarif-tarif yang lebih baik, serta membuat kegiatan-kegiatan di tempat tujuan destinasi supaya daerah-daerah itu tetap ramai.

“Contoh insentif dari Pemerintah kepada maskapai misalnya: PNBP akan kita kurangi, kemudian API dan AP II mengurangi landing fee, diskon sewa ruangan, dan sebagainya. Jadi Pemerintah, operator bandara, maskapai, hotel harus sama-sama memberikan insentif. Tidak mungkin Pemerintah melakukan sendiri. Hal ini dilakukan untuk menggenjot sektor pariwisata. Supaya orang tetap punya keinginan untuk berlibur,” ujar Menhub.

Pada kesempatan itu, Menhub mengatakan bahwa Menteri Keuangan juga telah menyampaikan hal yang sama dan rencana akan dibahas kemungkinan insentif apa yang akan diberikan. Dengan adanya insentif ini, lanjut Menhub, diharapkan industri penerbangan dan perhotelan dapat “survive” menghadapi dampak virus Corona.

“Dalam beberapa hari ini kami akan membuat suatu klarifikasi, dan akan kami usulkan ke Presiden minggu depan,” jelas Menhub.

Lebih lanjut, Menhub menyebut maskapai yang mempunyai rute-rute ke mainland China dan Singapura adalah yang paling terdampak. Prediksi Menhub telah terjadi penurunan sekitar 30 persen pada maskapai-maskapai tersebut.

“Kita memang belum bisa memastikan kerugiannya sendiri, yang punya masalah itu rata-rata adalah yang berhubungan dengan mainland China dan Singapura. Yang lainnya sebenarnya relatif masih baik. Tetapi karena penerbangan ini juga ada sebagian ke Tiongkok kira-kira 30 persen, jadi berkurang rata-rata 30 persen,” sebutnya.

Untuk menutupi potensial lost tersebut, pihaknya telah telah berdiskusi dengan maskapai, dengan memikirkan peluang-peluang apa yang mungkin dilakukan.

“Untuk opportunity, yang paling masif itu di Asia Barat seperti India, Pakistan, Bangladesh. karena memang beberapa saat sebelum kejadian ini, para duta besar itu bertemu saya untuk dapat connecting flight. Oleh karenanya saya minta kepada Garuda, Batik, Lion, Air Asia untuk mencari konektivitas ke Asia Barat, paling lambat bulan Mei ini untuk buka rute baru, karena perencanaan itu tidak bisa langsung seketika,” pungkas Menhub.

Sementara itu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio mengatakan insentif ini adalah untuk semua. Menurutnya dalam menyikapi hal ini harus dipikirkan secara komprehensif supaya dapat bertahan dalam tantangan menghadapi virus Corona ini, bukan hanya maskapai, tapi juga hotel dan sebagainya.

“Jadi kita mencoba kali ini untuk mendengarkan pemikiran dari maskapai dan kita juga sudah melakukan pembicaraan dengan PHRI dan sebagainya yang terkait dengan pariwisata secara keseluruhan. Jadi saya pikir ini adalah usaha kita untuk bagaimana dapat menghadapi tantangan virus Corona ini, tidak mudah tetapi kita harus lakukan yang terbaik. Untuk kerugian ini masih berjalan, kita tidak tahu karena virus Corona belum berhenti. Sebagai gambaran dalam setahun Tiongkok menyumbang 2 juta wisatawan dengan total devisa USD 2,8 miliar,” tuturnya.

 

Adn

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Tiga Tingkatan Radikalisme di Indonesia Menurut Pandangan Mahfid MD

Oleh

Fakta News
Menko Polhukam Mahfud MD

Jakarta – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md bicara soal tingkatan wujud radikalisme di Indonesia. Dia menyebut, ada tiga tingkatan radikalisme yang dihadapi Indonesia.

“Kalau menggunakan bahasa agama karena yang banyak kan dikaitkan dengan itu. Tingkat satu itu takfiri, yaitu yang menganggap orang lain yang berkeyakinan beda adalah kafir yang harus dimusuhi,” ujar Mahfud di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2020).

Mahfud mencontohkan, tingkat radikalisme takfiri yakni apabila seseorang tidak menggunakan pakaian tertentu. Radikalisme takfiri, menurutnya adalah selalu menyalahkan orang lain.

“Misalnya, orang nggak pakai cadar, kafir kamu, nah itu radikal, pada tingkat takfiri. Kamu kalau tidak pakai baju kayak gini kamu itu kafir, itu takfiri. Padahal Abu Jahal juga pakai baju seperti Nabi juga ya sama aja, sehingga di tingkat takfiri itu selalu menyalahkan orang lain,” ujarnya.

Ia melanjutkan jika tingkatan kedua radikalisme yakni jihadis atau seorang yang membunuh orang lain dengan anggapan yang dilakukannya sebagai jihad suci. Mahfud memberi contoh para anggota ISIS adalah bentuk nyata dari radikalisme jihadis.

Mahfud juga menyinggung keberadaan para WNI eks ISIS. Dia menyebutkan jika dirinya juga memiliki jihad suci untuk tidak memulangkan WNI eks ISIS sebagai bentuk perlindungan kepada 260 juta rakyat Indonesia.

“Bahwa mereka punya hak asasi, iya, hak asasi mereka harus dilindungi, tapi hak asasi 267 juta rakyat Indonesia juga harus dilindungi. Itu tugas negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,” ujar Mahfud.

Tingkatan radikalisme terakhir yang menurut Mahfud lunak namun tetap berbahaya adalah radikalisme ideologi. Ia mengatakan jika pemerintah telah mencoba melawan radikalisme jenis tersebut dengan mencoba membubarkan khilafah.

“Tingkatan ketiga yang lebih lunak namun berbahaya adalah radikalisme dalam bentuk ideologis, wacana. Misalnya mau melaksanakan ideologi baru bahwa ideologi kita ini salah melalui lembaga pendidikan dan diskusi, serta brosur-brosur penyusupan bahwa Pancasila salah harus diganti,” tutur Mahfud.

“Nah itu bagian dari wacana ideologis yang selalu sebut misalnya sekarang yang kita bubarkan tuh, khilafah itu. Betul tidak khilafah itu?,” sambungnya.

Mahfud memastikan pemerintah akan terus memerangi radikalisme di Indonesia. Dirinya juga menekankan jika sistem Pancasila yang dianut Indonesia saat ini sudah benar dan tidak boleh diubah.

“Sistem yang kita anut sudah benar,” pungkas Mahfud.

 

Munir

Baca Selengkapnya

BERITA

Sebut Rezim Komunis, Alfian Tanjung Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Oleh

Fakta News
Alfian Tanjung

Jakarta – Alfian Tanjung dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait pernyataannya yang menyebut rezim hari ini ‘rezim komunis’ dalam sebuah potongan video yang viral di media sosial. Alfian dilaporkan lantaran diduga menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian.

Alfian dilaporkan oleh Ketua Umum Cyber Indonesia Habib Muannas Alaidid pada Senin (17/2/2020). Laporan teregister dengan nomor LP/B/096/II/2020/BARESKRIM dan Nomor LP/B/097/II/2020/BARESKRIM.

“Pasal yang dipakai UU No 1 tahun 1946 tentang KUHP Pasal 14 Ayat (2) dan Pasal 15 KUHP dan/atau Pasal 207 KUHP,” kata Muannas kepada wartawan.

Muannas berharap Alfian segera ditangkap polisi. Muannas menyebut Alfian merupakan seorang residivis di kasus yang sama.

“Berharap pihak kepolisan segera menangkap Alfian Tanjung yang merupakan residivis atas kasus yang sama karena menyebarkan berita bohong dan kebencian yang bisa membahayakan masyarakat,” ujar dia.

Berikut pernyataan Alfian Tanjung yang dianggap Muannas sebagai ujaran kebencian:

  1. ‘Kondisi gerakan PKI ini sudah terlalu parah, sudah tiga belasan angkatan dari gerakan partai-partai yang ada untuk berlatih ke Beijing sejak tahun 2004 sampai 2014’.
  2. ‘Rezim hari ini adalah rezim komunis, Saya menyatakan dengan sadar’.
  3. ‘Sekarang ketua badan penyangga Pancasila adalah orang yang membolehkan berzina dengan anak sendiri, yah yang doktor Wahyudin itu’.
  4. ‘Itu merupakan bagian dari proses proses dibangunnya negeri yang berpaham Komunis, termasuk Polisisasi…Siapa yang pemimpin Beacukai? Siapa menteri dalam negeri? Kalau anda liat dalam teori komunisme ketika terjadi Polisisasi, maka negara itu sedang menuju menjadi sebuah negara Komunis. Sekarang dikit lagi Pilkada, Pilkada serentak, calon gubernur Sumatera Barat itu di antaranya Polisi’.
  5. ‘Negara kita akan menjadi negara NKRI Negara Kepolisian Republik Indonesia, itu artinya negara Komunis Indonesia. Ayo kita liat seluruh negara yang didominasi oleh Polisi itu negara Komunis, silakan diperiksa diseluruh Dunia’.

Sebelumnya, Abdullah Alkatiri yang merupakan pengacara Alfian Tanjung saat kasus penyebaran ujaran kebencian terhadap PDIP sudah angkat bicara. Abdullah juga menyatakan bahwa dirinya akan dihubungi Alfian jika Alfian mendapatkan persoalan hukum nantinya.

Dia menilai pernyataan Alfian dalam video itu bukan sembarangan. Menurut Abdullah, Alfian itu seorang pemerhati komunis yang sudah terbukti menulis beberapa buku tentang komunis.

“Pak Alfian kan nggak nunjuk orang siapa-siapa, dan masalahnya dari dulu dia ini pemerhati masalah komunis. 25 tahun lebih dia pemerhati masalah komunis, artinya dia kan pemerhati jelas, kemudian komunis itu sampai hari ini belum ada peraturan sama sekali yang mencabut, komunis ini emang partai terlarang yang emang nggak boleh ada lagi di Indonesia ini,” ujar Abdullah saat dihubungi.

“Beliau ini bukan orang awam, tapi dia ini pemerhati, dia orang yang paham, saya nggak tahu dia katakan demikian seperti apa, kalau menurut saya dia punya background kalau memang betul ada statementnya,” imbuhnya.

 

Adn

Baca Selengkapnya

BERITA

Jaksa Tuntut Pria Pengancam Penggal Jokowi 5 Tahun Penjara

Oleh

Fakta News

Jakarta – Hermawan Susanto, pria yang mengancam akan memenggal kepala Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat beraksi di depan gedung Bawaslu, dituntut 5 tahun penjara. Hermawan diyakini bersalah karena telah menyerukan pernyataan dengan nada mengancam.

“Menyatakan terdakwa Hermawan Susanto terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengharapkan orang lain, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kejahatan atau memberi bantuan untuk melakukan kejahatan atau memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan makar untuk membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden,” kata jaksa Permana saat membacakan surat tuntutan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl Bungur Raya, Jakarta, Senin (17/2/2020).

Kasus ini bermula saat Hermawan diajak oleh temannya bernama Rian ke depan gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, untuk mengawal laporan dari pihak-pihak Prabowo Subianto–capres saat itu–tentang Pilpres 2019. Jaksa menyebut Hermawan melakukan aksi di depan gedung Bawaslu.

Saat di samping gedung Bawaslu, jaksa mengatakan Hermawan melihat dua perempuan menggunakan kacamata warna hitam yang sedang merekam aktivitas massa. Kemudian Hermawan mendekati dua wanita itu dan langsung melontarkan kata-kata ancaman.

“Dari Poso nih, siap penggal kepala Jokowi, demi Allah, Allahu Akbar, siap penggal kepalanya Jokowi, Jokowi lehernya siap kita penggal dari Poso. Demi Allah,” kata jaksa sambil menirukan ucapan Hermawan saat itu.

“Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, penuntut umum berpendapat bahwa terdakwa terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ancaman pidana dalam alternatif kedua sebagaimana Pasal 104 jo Pasal 110 ayat 2,” jelas jaksa.

Hal memberatkan Hermawan, menurut jaksa berbelit-belit dalam memberikan keterangan, mengganggu stabilitas dan keamanan negara, mengganggu ketertiban umum dan dapat membahayakan nyawa seseorang, yaitu presiden RI.

Sedangkan hal meringankan Hermawan, menurut jaksa, ia belum pernah dihukum, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, bersikap sopan di depan persidangan, berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri, dan memiliki tanggungan keluarga yang diharapkan dapat memperbaiki diri,” kata jaksa.

Atas perbuatan itu, Hermawan diyakini jaksa bersalah melanggar Pasal 104 jo Pasal 110 ayat 2 KUHP.

 

Mujafi

Baca Selengkapnya