Connect with us
Parlemen

Anis Byarwati Beri Catatan Soal Pemulihan Ekonomi Covid-19 Dalam Omnibus Law

Anis Byarwati Beri Catatan Soal Pemulihan Ekonomi Covid-19 Dalam Omnibus Law
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati. Foto : Arief/Man

Jakarta – Omnibus Law disebut Pemerintah sebagai salah satu prioritas transformasi utama, termasuk untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi virus Corona (Covid-19). Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati memberikan beberapa catatan kritis tentang hal ini, terutama mengenai seberapa besar Omnibus Law ini dapat membantu ekonomi Indonesia pulih setelah tertekan pandemi Covid-19.

Menurut politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini, Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja memiliki beberapa titik kelemahan. Pertama, kelemahan itu berawal dari minimnya penjelasan tentang arah Omnibus Law. Pemerintah sering mengumandangkan istilah perbaikan iklim investasi, namun tidak menerangkan secara detail bagaimana Omnibus Law berjalan memperbaiki roda perekonomian Indonesia.

“Kedua, Pemerintah mengganggap Omnibus Law diperlukan untuk menstimulus perekonomian nasional yang terhempas krisis apalagi di tengah pandemi. Namun perlambatan ekonomi Indonesia saat ini tidak bisa diselesaikan dengan hanya regulasi, karena permasalahan ekonomi Indonesia terletak kepada hal yang lebih mendasar,” kata Anis melalui keterangan tertulisnya yang diterima Parlementaria, Minggu (10/8/2020).

Ketiga, di antara permasalahan ekonomi Indonesia adalah produktivitas tenaga kerja yang masih rendah. Menurut laporan Indeks Kompetisi Global yang dirilis di World Economic Forum (WEF) pada tahun lalu, kemampuan pekerja Indonesia berada di peringkat ke 65 dari 141 negara dengan skor 64. Peringkat ini kalah dari negara tetangga seperti Malaysia yang berada di peringkat ke 30 dengan skor 72.5, walaupun kita masih unggul dari Thailand dan Vietnam yang berada di peringkat 73 dan 93.

Sementara, RUU Cipta Kerja hanya fokus untuk menghasilkan lapangan kerja baru bukan untuk meningkatkan produktivitas pekerja. Berdasarkan data ini, ia menilai RUU Cipta Kerja tidak menjawab permasalahan. Keempat, Omnibus Law RUU Cipta Kerja hanya menyentuh problem ekonomi struktural negara dengan fokus utama untuk mempermudah investasi, dan melonggarkan regulasi ketenagakerjaan bukan ke arah ekonomi fundamental.

“Sedangkan saat ini, problem ekonomi di Indonesia masih bersifat fundamental (mendasar) seperti yang sudah dijelaskan di atas yaitu tentang produktivitas pekerja,” imbuh Anis. Kelima, jika pemerintah gagal mengatasi permasalahan fundamental ini maka ekonomi Indonesia tidak akan bangkit dari stagnasi. RUU Cipta Kerja dimaksudkan untuk  mempermudah investasi. Tetapi dengan meletakkan prioritas pada isu ketenagakerjaan, ini adalah diagnosis yang keliru.

Mengutip data World Economic Forum, permasalahan utama penghambat investasi di Indonesia adalah korupsi dan ketidakpastian hukum yang melingkupinya. Riset WEF menunjukkan terdapat 16 faktor yang menjadi penghalang iklim investasi di Indonesia, dan korupsi menjadi kendala utama. Indonesia saat ini berada di urutan ke-85 dari 180 negara di Indeks Persepsi Korupsi Perception Index 2019 yang dirilis Transparency International.

Menutup pernyataannya, legislator daerah pemilihan DKI Jakarta ini menekankan, “Dengan memperhatikan poin-poin diatas, agaknya kita tidak bisa berharap Omnibus Law akan menjadi solusi terhadap permasalahan ekonomi Indonesia di tengah pandemi COVID-19,” tutup Anggota Badan Legislasi DPR RI itu. (alw/sf)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Pemerintah Bangun 23 Titik Super Wifi di Labuan Bajo

Oleh

Fakta News
Menkominfo Johnny G Plate

Kupang – Menteri Komunikasi dan Informatika Johny G Plate melakukan kunjungan Kerja di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam kunjungan itu, Johnny mengatakan, pemerintah membangun fasilitas super wifi di Labuan Bajo.

Menurut Johnny, terdapat 23 titik super wifi yang akan dibangun sebagai pilot project di Labuan Bajo.

“Ini merupakan super wifi pertama di Indonesia dengan jangkauan radius mencapai 500 meter,” ungkap Johnny dalam keterangan tertulis, Jumat (25/9/2020).

Sebanyak 20 titik super wifi tersebut telah aktif. Sedangkan tiga titik lainnya sedang dipasang. Jika pembangunan super wifi di Labuan Bajo sukses, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan membangun di wilayah lain.

“Diharapkan super wifi tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan ekonomi, sosial, politik, dan pertahanan,” katanya.

Bisa bantu masyarakat Johnny menjelaskan, super wifi itu bisa membantu masyarakat yang kesulitan mengakses informasi lewat jaringan internet.

“Super wifi ini tentunya kita harapkan juga akan mendukung pariwisata super premium di sini (Labuan Bajo) yang menjadi bagian penting dalam menunjang pariwisata di NTT,” ujarnya.

Meski dalam pandemi Covid-19, Johnny terus mendorong akselerasi dan transformasi digital. Hal ini merupakan upaya pemerintah agar sektor informasi dan komunikasi bertumbuh positif di saat sektor lain mengalami kontraksi atau tumbuh negatif.

Pada kuartal pertama, pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi sebesar 9,06 persen. Pada kuartal kedua, pertumbuhannya naik menjadi 10,88 persen.

“Di saat yang sama, hanya ada satu sektor lainnya yang masih positif yaitu sektor pertanian dengan tantangan yang begitu besar,” ujar dia.

Baca Selengkapnya

BERITA

Ganjar Lantik Enam Pjs Wali Kota/Bupati di Jateng Gantikan Kepala Daerah yang Ikut Pilkada

Oleh

Fakta News

Semarang – Sebanyak enam penjabat sementara (Pjs) yang akan memimpin enam daerah pelaksana Pilkada serentak resmi dilantik Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Gedung Gradhika Semarang pada Jumat (25/9/2020) malam. Enam daerah tersebut antara lain Kota Semarang, Rembang, Purbalingga, Grobogan, Klaten, dan Purworejo. Acara yang digelar pun berlangsung singkat dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Pelantikan tersebut diikuti oleh wali kota dan bupati secara daring melalui zoom dari tempat masing-masing. Penyematan tanda jabatan juga dilakukan sendiri oleh pejabat yang dikukuhkan. Sementara, prosesi penyerahan Surat Keputusan Mendagri diganti dengan dibacakan.

Ganjar berpesan kepada para penjabat sementara untuk menciptakan pemerintahan yang kondusif. Ganjar juga meminta agar para penjabat sementara mengawal kondisi daerahnya yang sedang dalam suasana Pilkada.

“Pesan pertama tentang penciptaan pemerintahan yang kondusif. Kedua menyukseskan Pilkada, ketiga kita minta mengikuti tahapan karena di situ ada potensi kerumunan. Maka saya tegaskan tidak,” kata Ganjar, Jumat (25/9/2020) malam.

Ganjar meminta para pejabat sementara untuk langsung berkomunikasi dengan wali kota dan bupati yang cuti.

“Lalu yang lain adalah tata kelola pemerintahan karena ini proses membahas APBD maka etisnya mereka kita minta komunikasi dulu dengan incumbent yang cuti. Kemudian besoknya dengan Forkompimda,” jelasnya.

Selain itu, Ganjar juga meminta agar diberikan laporan mingguan terkait perkembangan sosial hingga ekonomi daerah yang ditugaskan.

Sementara enam pejabat yang dikukuhkan tersebut antara lain Kepala Bapenda Jateng Tavip Supriyanto sebagai Pjs Wali Kota Semarang, Kepala Kesbangpol Haerudin sebagai Pjs Bupati Grobogan, Kepala Dinas ESDM Sujarwanto sebagai Pjs Bupati Klaten, Asisten Pemerintahan Pemprov Jateng Sarwa Pramana sebagai Pjs Bupati Purbalingga, Kabiro Adm Pengadaan Barang dan Jasa Yuni Astuti sebagai Pjs Bupati Purworejo, dan Kabiro Kesra Imam Maskur sebagai Pjs Bupati Rembang.

Baca Selengkapnya

BERITA

Susun Protokol Kesehatan Keluarga, Menteri PPPA: IRT dan Organisasi Perempuan Ujung Tombak Tekan Penularan dalam Klaster Keluarga

Oleh

Fakta News
Menteri PPPA Bintang Puspayoga

Jakarta – Peran serta anggota keluarga dalam satu rumah tangga dinilai sangat penting dalam mencegah penularan virus Covid-19, terutama ibu rumah tangga (IRT) dan organisasi kewanitaan memiliki peran yang sangat dibutuhkan.

Data per 25 September 2020 jumlah kasus aktif mencapai 60.431 kasus. Dari hasil tracing Kementerian Kesehatan, jumlah klaster sudah mencapai lebih dari 1100 klaster dan sebagian adalah klaster keluarga.

Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspa Yoga sudah melakukan koordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 dalam mensosialisasikan bahaya Covid-19 secara massif. Juga kedua pihak sedang menyusun Protokol Kesehatan Keluarga.

“Di kementerian kami sejak April sudah me-launching program Berjarak, Bersama Jaga Keluarga Kita. Dalam mencegah klaster keluarga sedapat mungkin menghindari pertemuan fisik bersama keluarga besar, kalaupun harus dilakukan bisa dilakukan secara daring,” katanya dalam dialog bersama Juru Bicara Satgas Covid-19 Reisa yang disiarkan kanal Sekretariat Presiden, Jumat (25/9).

Kementerian PPPA dalam melakukan sosialisasi secara massif sudah melibatkan organisasi kewanitaan dalam menekan persebaran virus Covid-19. Seperti organisasi PKK, Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, Kowani dan organisasi kewanitaan lainnya yang ada di Indonesia.

Selain itu, Kementerian PPPA sudah memiliki jaringan Forum Anak yang tersebar di 34 provinsi, 451 kabupaten/kota dan ribuan kecamatan dan desa.

“Kalau kita lihat anak-anak kreatif, inovatif mensosialisasikan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan). Kita harapkan langkah-langkah efektif dan massif yang bisa kita lakukan dapat mengurangi klaster keluarga ini,” ungkapnya.

Bintang juga menyampaikan kepada masyarakat, jika ada anggota keluarganya tertular, langsung hubungi puskesmas terdekat atau dinas kesehatan (Dinkes) setempat. Nantinya dinkes melaporkan kepada Satgas Covid-19 di daerahnya masing-masing. Dan biayanya ditanggung pemerintah.

“Saya melihat di masa pandemi ini kita harus berpikir positif. Dibalik tantangan pasti ada peluang, dibalik musibah pasti ada hikmahnya. Kalau dulu kita malas olahraga, nah dalam masa pandemi ini harus kita lakukan. Ini sisi positif yang akan menjadi gaya hidup kita kedepan,” ujarnya.

Tak lupa ia mengajak keluarga-keluarga di Indonesia untuk bergotong royong bersama memerangi pandemi Covid-19 dan menekan penularan dalam klaster keluarga.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 dr Reisa yang memandu dialog menyampaikan 5 langkah menghindari penularan dalam klaster keluarga. Pertama, pahami dengan benar cara penularan Covid-19. Kedua, selalu ikuti protokol kesehatan termasuk protokol kedatangan.

Ketiga, ketahui kondisi kesehatan setiap anggota keluarga di rumah termasuk kalau ada yang sakit harus menggunakan masker. Keempat, pastikan gizi seimbang dan jangan lupa olahraga rutin bersama. Dan kelima, ciptakan suasana tenang di rumah, berantas hoaks dan jauhi sumber kepanikan.

“Mari kita cegah penambahan kasus dari rumah. Lindungi anak, orang tua dan sanak keluarga kita. Lakukan lima langkah tadi, dan salam hangat untuk mereka. Selamat menikmati akhir pekan yang sehat dengan keluarga, perempuan berdaya, anak terlindungi dan keluarga tetap sehat,” ujarnya.

Baca Selengkapnya