Connect with us
DPR RI

Anggota Komisi II Ingatkan ASN Untuk Tidak Terlibat Politik Praktis

Anggota Komisi II Ingatkan ASN Untuk Tidak Terlibat Politik Praktis
Anggota Komisi II DPR RI Cornelis. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Cornelis mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya di Kalimantan Barat yang notabene merupakan daerah pemilihan (dapil) nya, untuk tidak terlibat politik praktis dan tidak memposting kegiatan yang berbau politik di media sosial.

“Kita tidak mau gara-gara tindakan tersebut, bapak/ibu kepala dinas jabatannya dicopot, karena itu akan sangat disayangkan mengingat lamanya waktu bapak- ibu perlukan untuk mencapai jabatan tersebut,” ungkap Cornelis saat mensosialisasi Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Ngabang, ibu kota Kabupaten Landak, baru-baru ini.

Dalam kesempatan itu, Cornelis juga mengingatkan kepada kepala dinas, camat dan kades harus berhati-hati. Pasalnya Ia melihat saat ini kepala desa-kepala desa sudah mulai mensosialisasikan calon-calon presiden, padahal tahapannya masih jauh. Oleh karenanya, diperlukan upaya dari seluruh komponen bangsa untuk menjaga kualitas Pemilu, termasuk para ASN dan kepala desa.

“Ini jangan sampai terjadi di Landak karena jejak digital kita itu bisa dilacak, jangan sampai gara-gara politik praktis, bapak- ibu kehilangan jabatan,” tegasnya. Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini menjelaskan bahwa sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memiliki nilai yang sangat strategis, dan penting mengingat sudah dekatnya pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024

Undang-undang pemilu itu sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024. Karena itu, kualitas Pemilu bergantung pada sejauh mana undang-undang ini disosialisasikan dengan baik kepada penyelenggara pemilu dan stakeholder terkait lainnya.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Presiden Jokowi: Waspada Risiko Gejolak Ekonomi Global

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi pada Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2023 Beserta Nota Keuangannya di Depan Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (16/08/2022). (Foto: BPMI Setpres)

Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan semua pihak untuk terus waspada karena risiko gejolak ekonomi global masih tinggi. Perlambatan ekonomi dunia tetap berpotensi memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi domestik dalam jangka pendek. Sementara itu, konflik geopolitik dan perang di Ukraina telah menyebabkan eskalasi gangguan sisi suplai yang memicu lonjakan harga-harga komoditas global dan mendorong kenaikan laju inflasi di banyak negara, tidak terkecuali Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2022-2023 yang digelar di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (16/08/ 2022).

“Bank Sentral di banyak negara melakukan pengetatan kebijakan moneter secara agresif. Pengetatan telah menyebabkan guncangan pada pasar keuangan di banyak negara berkembang. Konsekuensinya, nilai tukar mata uang sebagian besar negara berkembang mengalami pelemahan,” kata Presiden.

Dengan berbagai tekanan tersebut, IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global melambat signifikan dari 6,1 persen di tahun 2021 menjadi 3,2 persen di tahun 2022 dan 2,9 persen di tahun 2023. Namun, Presiden menekankan bahwa ketidakpastian global tidak boleh membuat bangsa Indonesia pesimistis.

“Dalam delapan tahun terakhir, kita telah memupuk modal penting untuk menciptakan ekosistem pembangunan yang lebih kondusif. Pembangunan infrastruktur secara masif, perbaikan kualitas sumber daya manusia, serta penyederhanaan aturan berusaha dan berinvestasi merupakan upaya-upaya kunci untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional menghadapi tantangan masa depan,” ujarnya.

Presiden mengungkapkan, pemerintah terus memacu transformasi struktural untuk membangun mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih solid dan berkelanjutan. Selain itu, hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi terus diperkuat, ekonomi hijau terus didorong.

“Penggunaan produk dalam negeri harus diprioritaskan guna mengurangi ketergantungan impor. Ekonomi digital juga difasilitasi agar UMKM naik kelas dan melahirkan decacorn-decacorn baru kelas dunia di masa depan,” ujarnya.

Kemudian, keseimbangan kebijakan makro-fiskal juga terus dijaga. Presiden menilai, bahwa konsolidasi fiskal menjadi sangat krusial.

“Kesehatan APBN ditingkatkan agar adaptif dan responsif dalam jangka menengah dan dalam jangka panjang,” tandasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

HUT Ke-77 RI, Naskah Asli Teks Proklamasi Kembali Disandingkan dengan Bendera Pusaka di Istana Merdeka

Oleh

Fakta News
Kepala BIro Administrasi, Setpres, Sony Kartiko meletakkan Naskah Asli Teks Proklamasi di ruang penyimpanan, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (16/08/2022). (Foto: BPMI Setpres/Kris)

Jakarta – Naskah asli teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Ir. Soekarno akan kembali hadir dan disandingkan dengan bendera pusaka dalam Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, pada 17 Agustus 2022 esok.

“Ini adalah tahun ketiga Setpres (Sekretariat Presiden) bekerja sama dengan ANRI dengan tujuan untuk menghadirkan dan menyandingkan naskah proklamasi tersebut dengan bendera pusaka di Istana Merdeka pada Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia Tahun 2022,” ujar Kepala Biro Administrasi, Setpres, Sony Kartiko usai melakukan serah terima naskah asli teks proklamasi, Selasa (16/08/2022), di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Sony menjelaskan bahwa tim dari ANRI telah melakukan penilaian terhadap kondisi ruang penyimpanan naskah di Istana Merdeka, mulai dari suhu ruangan hingga tingkat kelembapan. Hal itu penting dilakukan mengingat naskah asli teks proklamasi tersebut merupakan bukti sejarah perjuangan bangsa yang memiliki nilai yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia.

“Alhamdulillah ruangan di Istana Merdeka telah memenuhi syarat untuk digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara naskah proklamasi tersebut,” ucap Sony.

Selain itu, Setpres juga telah mengikuti proses penilaian risiko yang dilakukan oleh ANRI secara berkala setiap tahunnya sebagai upaya dari ANRI untuk menjaga memori kolektif bangsa. Sony pun yakin dokumen negara berupa naskah asli teks proklamasi tulisan tangan Bung Karno yang diserahterimakan pada hari ini dalam kondisi terawat dengan baik.

Untuk itu, Sony menyampaikan apresiasi kepada ANRI yang telah bekerja sama dan memberikan dukungan sehingga acara serah terima naskah asli teks proklamasi dapat berjalan dengan baik. Sony mengatakan bahwa Setpres akan segera mengembalikan naskah asli teks proklamasi kepada ANRI pada tanggal 18 Agustus 2022 mendatang.

“Kami mewakili pimpinan Setpres mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan kerja sama dari ANRI atas terselenggaranya kegiatan ini,” tutur Sony.

Senada, Kepala ANRI Imam Gunarto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dalam acara serah terima naskah asli teks proklamasi selama tiga tahun terakhir untuk ikut serta dalam Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Pagi ini tanggal 16 Agustus 2022, seperti kita telah lakukan di tahun-tahun sebelumnya ANRI dan Setpres, Sekretariat Negara, bersama-sama menyiapkan upacara penghantaran pusaka bangsa naskah proklamasi tulisan tangan Bung Karno asli ikut dalam prosesi suci Peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia,” ucap Imam.

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemerintah Proyeksikan Penerimaan Negara Tahun 2023 Rp2.443,6 Triliun

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi dan Ketua DPR Puan Maharani pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2022-2023, di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (16/08/2022). (Foto: BPMI Setpres)

Jakarta – Pemerintah memproyeksikan pendapatan negara tahun 2023 sebesar Rp2.443,6 triliun yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp2.016,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp426,3 triliun.

“Mobilisasi pendapatan negara dilakukan dalam bentuk optimalisasi penerimaan pajak maupun reformasi pengelolaan PNBP,” ujar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2022-2023 yang digelar di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (16/08/ 2022).

Presiden menjelaskan bahwa pemerintah akan meneruskan reformasi perpajakan untuk memperkuat kemandirian dalam pendanaan pembangunan.

“Reformasi perpajakan dilakukan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan. Selain itu, pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur diharapkan mampu mendorong percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing investasi nasional, serta memacu transformasi ekonomi,” ujarnya.

Sementara itu, dalam upaya meningkatkan PNBP, pemerintah akan melakukan reformasi mulai dari perbaikan proses perencanaan dan pelaporan dengan menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi, penguatan tata kelola dan pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset, intensifikasi penagihan dan penyelesaian piutang, serta mendorong inovasi layanan dengan tetap menjaga kualitas dan keterjangkauan layanan.

Dengan mencermati kebutuhan belanja negara dan optimalisasi pendapatan negara, maka defisit anggaran tahun 2023 direncanakan sebesar 2,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau Rp598,2 triliun. Menurut Presiden, defisit anggaran tahun 2023 tersebut merupakan tahun pertama Indonesia kembali kepada defisit maksimal 3 persen terhadap PDB.

“Defisit tersebut akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati, dengan menjaga keberlanjutan fiskal. Komitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat risiko utang selalu dalam batas aman melalui pendalaman pasar keuangan,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, khususnya kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Layanan Umum (BLU) yang diarahkan untuk penyelesaian infrastruktur strategis pusat dan daerah, pemberdayaan masyarakat, serta sinergi pembiayaan dan belanja. Di samping itu, Kepala Negara juga mendorong kebijakan pembiayaan inovatif skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

“Pemerintah tetap mendorong kebijakan pembiayaan inovatif skema KPBU, termasuk penguatan peran BUMN, BLU, Lembaga Pengelola Investasi (LPI), dan Special Mission Vehicle (SMV), serta mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan ultra mikro,” ujarnya.

Dengan pengelolaan fiskal yang kuat, disertai dengan efektivitas dalam mendorong transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat, pemerintah mengharapkan tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 dapat ditekan dalam kisaran 5,3 persen hingga 6 persen. Selain itu, indikator lain juga diharapkan sesuai dalam rentang angka yang diharapkan pemerintah.

“Angka kemiskinan dalam rentang 7,5 persen hingga 8,5 persen, rasio gini dalam kisaran 0,375 hingga 0,378, serta Indeks Pembangunan Manusia dalam rentang 73,31 hingga 73,49. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 105-107 dan 107-108,” pungkas Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya