Anggota DPR Usulkan Pembentukan Gugus Tugas Pemulihan Pariwisata
Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Mujib Rohmat mengusulkan kepada Pemerintah untuk memanajemen pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (ekraf) yang selama ini menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat, kini terpuruk akibat pandemi Covid-19. Menurut Mujib, salah satu hal yang bisa dilakukan untuk memulihkan sektor ini adalah dengan membentuk semacam gugus tugas yang concern terhadap pemulihan pariwisata.
Demikian dikatakannya saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi X DPR RI yang mengundang para pelaku usaha baik dari sektor pariwisata maupun sektor ekraf, Kamis (25/6/2020). Diantaranya Pengelola Lawu Park dan Sakura Hills Tawangmangu, Pengelola Wisata Monkey Forest Bali, Ketua DPD Persatuan Himpunan Pemandu Wisata Kalimantan Timur, Pemilik Usaha Rambak Dorokdokcu Bandung, Pemilik Dapur Balikpapan, Direktur PT. Pelita Baru Prima, Pengurus Komunitas Persaudaraan Pangkas Rambut Garut, dan Ketua Asosiasi Pengrajin dan Pengusaha Batik Pekalongan.
“Saya hanya usul satu Bu Hetifah, bagaimana kalau kita sampaikan pada Pemerintah perlunya manajemen pemulihan pariwisata ini. Perlu semacam gugus tugas khusus untuk memanajemen pemulihan pariwisata. Jadi ada gugus tugas yang dipimpin langsung entah oleh siapa, ini dalam rangka pemulihan pariwisata kita. Dengan maksud, kita ingin menjembatani apa yang tadi disampaikan langsung oleh para narasumber,” usulnya.
Hal pertama yang perlu dilakukan jika gugus tugas tersebut jadi dibentuk, menurut Mujib adalah membantu membuat suatu kebijakan yang seragam baik dari pusat sampai ke daerah. “Misalnya saja kapan sesungguhnya (Pariwisata) boleh dibuka, dan kapan sesungguhnya dibuka secara bertahap, lalu bagian mana saja yang bisa dilakukan pembukaan secara bertahap. Meskipun begitu seluruhnya dengan tetap memperhatikan protokol Covid-19,” papar Mujib.
Selanjutnya, kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat, harus disampaikan secara masif dan mungkin menjadi komitmen bersama dengan pemerintah daerah. Jangan sampai pemerintah daerah terlalu ketakutan dengan penyebaran Covid-19 sehingga tidak memperbolehkan warganya berwisata, padahal masyarakatnya sudah siap menerapkan protokol kesehatan di tempat pariwisata.
Selain itu, lanjut Mujib, manajemen ini juga akan bertugas untuk membuat destinasi-destinasi siap untuk dibuka dan siap menerima kunjungan masyarakat. “Misalnya disiapkan plastik, hand sanitizer, tempat cuci tangan dan sebagainya,” ucapnya. Termasuk juga menyiapkan aturan berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM)-nya, dengan demikian akan ada keseragaman protokol kesehatan yang diterapkan di semua destinasi wisata.
“Jadi kita sudah melihat kenyataannya, bahwa harus seimbang antara semangat kita untuk menyelamatkan jiwa manusianya dengan menyelamatkan kehidupan manusianya. Semuanya disiapkan secara bertahap sehingga akan terjadi keseimbangan,” papar politisi Fraksi Partai Golkar itu.
Dengan demikan akan ada timeline seperti halnya Gugus Tugas Covid-19, ada tahapannya. Seperti dulu ada Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kemudian ada adaptasi, ada transisi. “Karena itu saya kira perlu ada kesepakatan antara kita, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, juga kemudian stakeholder lainnya untuk membuat satu manajemen khusus untuk berkaitan dengan pemulihan pariwisata ini,” pungkasnya. (es)
BERITA
KAPT Ucapkan Selamat untuk Kemenangan Dedie Rachim – Jenal Mutaqin di Pilkada Kota Bogor 2024
Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Dedie A Rachim – Jenal Mutaqin yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bogor 2024 hasil hitung cepat terkini.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) KAPT, Achmad Fachruddin, mengatakan kemenangan Dedie – Jenal merupakan kemenangan bagi warga Kota Bogor untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi. Khususnya menata dan membangun Kota Bogor dengan memimpin pemerintahan yang tulus ikhlas, serta memimpin para birokrat dengan bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
“Semoga amanah yang diberikan warga Kota Bogor kepada Kang Dedie dan Kang Jenal bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Achmad Fachruddin atau yang akrab disapa Kasino ini.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah KAPT, Ammarsjah, juga mengucapkan selamat kepada pasangan Dedie – Jenal. Ia menyampaikan dengan pengalaman dan rekam jejak yang dimiliki oleh Dedie A Rachim sebagai pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat menghadirkan pemerintahan yang bersih dalam melayani warga Kota Bogor.
“Dengan rekam jejak dan pengalamannya sebagai pejabat KPK, saya harap Kang Dedie dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga dalam wilayah bebas korupsi atau WBK,” ucap Ammarsjah.
Selain itu Ammarsjah menitipkan pesan kepada pasangan Dedie – Jenal untuk terus amanah menjaga dan menjalankan konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945.
“Sekali lagi selamat atas kememangan di Pilkada Kota Bogor. Selamat berjuang dan bekerja, semoga Kang Dedie dan Kang Jenal tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” tutur Ammarsjah menambahkan.
BERITA
Menang Satu Putaran Pilgub DKI Jakarta 2024, KAPT Ucapkan Selamat kepada Pramono Anung – Rano Karno
Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Pramono Anung (Mas Pram) – Rano Karno (Bang Doel) yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur DKI Jakarta 2024 dalam satu putaran.
Koordinator Nasional KAPT, Bambang J Pramono mengatakan kemenangan Pramono Anung – Rano Karno merupakan amanah warga Jakarta untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi.
“Semoga amanah yang diberikan warga DKI Jakarta kepada Mas Pram dan Bang Doel bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Bambang J Pramono yang akrab disapa Gembos ini.
Selain itu Banbang menilai kemenangan satu putaran ini cermin kelompok Mas Pram – Bang Doel yang tetap kritis ditengah situasi Pilkada Serentak 2024 yang masih diwarnai upaya pembegalan demokrasi dengan adanya intervensi untuk merubah UU Pilkada sebagaimana terjadi dalam Pilpres 2024 dengan perubahan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang inkonstitusional.
“Kita patut bersyukur Pilkada Serentak 2024 telah berlangsung. Walaupun kualitas pelaksanaannya saat ini masih terdapat banyak kekurangan terutama praktek tidak netral dari aparat yang terjadi di banyak daerah,” ucapnya.
“Selamat berjuang dan bekerja, semoga mas Pram – Bang Doel tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” pungkas Bambang menambahkan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
KAPT Ucapkan Selamat untuk Kemenangan Dedie Rachim – Jenal Mutaqin di Pilkada Kota Bogor 2024
Menang Satu Putaran Pilgub DKI Jakarta 2024, KAPT Ucapkan Selamat kepada Pramono Anung – Rano Karno
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
