Anggota DPR Usulkan Pembentukan Gugus Tugas Pemulihan Pariwisata
Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Mujib Rohmat mengusulkan kepada Pemerintah untuk memanajemen pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (ekraf) yang selama ini menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat, kini terpuruk akibat pandemi Covid-19. Menurut Mujib, salah satu hal yang bisa dilakukan untuk memulihkan sektor ini adalah dengan membentuk semacam gugus tugas yang concern terhadap pemulihan pariwisata.
Demikian dikatakannya saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi X DPR RI yang mengundang para pelaku usaha baik dari sektor pariwisata maupun sektor ekraf, Kamis (25/6/2020). Diantaranya Pengelola Lawu Park dan Sakura Hills Tawangmangu, Pengelola Wisata Monkey Forest Bali, Ketua DPD Persatuan Himpunan Pemandu Wisata Kalimantan Timur, Pemilik Usaha Rambak Dorokdokcu Bandung, Pemilik Dapur Balikpapan, Direktur PT. Pelita Baru Prima, Pengurus Komunitas Persaudaraan Pangkas Rambut Garut, dan Ketua Asosiasi Pengrajin dan Pengusaha Batik Pekalongan.
“Saya hanya usul satu Bu Hetifah, bagaimana kalau kita sampaikan pada Pemerintah perlunya manajemen pemulihan pariwisata ini. Perlu semacam gugus tugas khusus untuk memanajemen pemulihan pariwisata. Jadi ada gugus tugas yang dipimpin langsung entah oleh siapa, ini dalam rangka pemulihan pariwisata kita. Dengan maksud, kita ingin menjembatani apa yang tadi disampaikan langsung oleh para narasumber,” usulnya.
Hal pertama yang perlu dilakukan jika gugus tugas tersebut jadi dibentuk, menurut Mujib adalah membantu membuat suatu kebijakan yang seragam baik dari pusat sampai ke daerah. “Misalnya saja kapan sesungguhnya (Pariwisata) boleh dibuka, dan kapan sesungguhnya dibuka secara bertahap, lalu bagian mana saja yang bisa dilakukan pembukaan secara bertahap. Meskipun begitu seluruhnya dengan tetap memperhatikan protokol Covid-19,” papar Mujib.
Selanjutnya, kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat, harus disampaikan secara masif dan mungkin menjadi komitmen bersama dengan pemerintah daerah. Jangan sampai pemerintah daerah terlalu ketakutan dengan penyebaran Covid-19 sehingga tidak memperbolehkan warganya berwisata, padahal masyarakatnya sudah siap menerapkan protokol kesehatan di tempat pariwisata.
Selain itu, lanjut Mujib, manajemen ini juga akan bertugas untuk membuat destinasi-destinasi siap untuk dibuka dan siap menerima kunjungan masyarakat. “Misalnya disiapkan plastik, hand sanitizer, tempat cuci tangan dan sebagainya,” ucapnya. Termasuk juga menyiapkan aturan berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM)-nya, dengan demikian akan ada keseragaman protokol kesehatan yang diterapkan di semua destinasi wisata.
“Jadi kita sudah melihat kenyataannya, bahwa harus seimbang antara semangat kita untuk menyelamatkan jiwa manusianya dengan menyelamatkan kehidupan manusianya. Semuanya disiapkan secara bertahap sehingga akan terjadi keseimbangan,” papar politisi Fraksi Partai Golkar itu.
Dengan demikan akan ada timeline seperti halnya Gugus Tugas Covid-19, ada tahapannya. Seperti dulu ada Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kemudian ada adaptasi, ada transisi. “Karena itu saya kira perlu ada kesepakatan antara kita, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, juga kemudian stakeholder lainnya untuk membuat satu manajemen khusus untuk berkaitan dengan pemulihan pariwisata ini,” pungkasnya. (es)
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
