Anggota DPR Apresiasi Optimalisasi Anggaran Antar Program di Kemensos
Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti mengapresiasi paparan yang disajikan oleh Menteri Sosial RI, Juliari P Batubara, dalam rangka revisi anggaran antar program Kementerian Sosial 2020. Di mana terdapat optimalisasi anggaran yang tersebut akan dimanfaatkan untuk program-program sosial diantaranya untuk mengentaskan kemiskinan.
Demikian diungkapkan Endang saat rapat kerja dengan Menteri Sosial Jualiari P Batubara di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2020). Ia ingin anggaran yang berhasil dioptimalisasikan Kemensos sebesar Rp 1,339 triliun itu benar-benar dialokasikan kepada program-program kepentingan sosial kemasyarakatan.
“Kami mengapresiasi dan mendorong kebijakan yang diambil oleh Kemensos, apalagi bila dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Karena persoalan menggeser air mata menjadi tawa ini sangat penting, agar cita-cita Presiden Joko Widodo tercapai,” ucap Endang.
Sebenarnya, menurut Endang, nilai anggaran yang berhasil diefisiensi dan dioptimalisasi oleh Kemensos sangat kecil. Terutama ketika terjadi penambahan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) seperti untuk penderita HIV/AIDS, disabilitas, lansia di seluruh Indonesia. Pemerintah kerap dianggap belum hadir, karena belum mampu menjangkau KPM di berbagai daerah.
“Di sini saya mengatakan itu masih kurang. Masih banyak lansia-lansia yang perlu diperhatikan dan butuh kehadiran negara. Begitu pun dengan disabilitas. Kita seringkali melihat saat kunjungan kerja di daerah, banyak kaum disabilitas yang masih luput dari perhatian negara,” terang politisi dapil Jawa Tengah IV itu.
Sebelumnya, Menteri Sosial Juliari P Batubara memaparkan, optimalisasi anggaran di beberapa kegiatan di Kemensos sebesar Rp 1,339 triliun. Dengan rincian optimalisasi dari Program Keluarga Harapan sebesar Rp 419.737.300, dari Bantuan Pangan Sosial sebesar Rp 720.000.000 serta Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp 200.000.000.
Dana tersebut akan dioptimalkan untuk Program Pemberdayan Sosial untuk Percepatan Pengurangan Kemiskinan senilai Rp 401,9 miliar. Penguatan Layanan Rehabilitasi Sosial melalui Revitalisasi Berstandar Internasional sebesar Rp 321,4 miliar. Penguatan Kesiapsiagaan dan Respon Cepat dalam Penanganan Bencana sebesar Rp 229,3 miliar. Penguatan Kualitas DTKS Rp 178,9 miliar, serta Penguatan Dukungan Manajemen untuk Reformasi Birokrasi sebesar 208 miliar.
Menanggapi jumlah anggaran yang masih dianggap kecil untuk program-program yang bersifat pemberdayaan masyarakat, Juliari mengatakan bahwasanya anggaran Kemensos yang bisa dioptimaliasasi memang itu adanya. “Anggaran yang bisa kita otak-atik baru bisa sejumlah itu, terus terang memang belum ideal,” ucapnya. (es)
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
