Connect with us
Parlemen

Anggota DPR Apresiasi Optimalisasi Anggaran Antar Program di Kemensos

Anggota DPR Apresiasi Optimalisasi Anggaran Antar Program di Kemensos
Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti (tengah) saat rapat kerja dengan Menteri Sosial Jualiari P Batubara di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2020). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti mengapresiasi paparan yang disajikan oleh Menteri Sosial RI, Juliari P Batubara, dalam rangka revisi anggaran antar program Kementerian Sosial 2020. Di mana terdapat optimalisasi anggaran yang tersebut akan dimanfaatkan untuk program-program sosial diantaranya untuk mengentaskan kemiskinan.

Demikian diungkapkan Endang saat rapat kerja dengan Menteri Sosial Jualiari P Batubara di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2020). Ia ingin anggaran yang berhasil dioptimalisasikan Kemensos sebesar Rp 1,339 triliun itu benar-benar dialokasikan kepada program-program kepentingan sosial kemasyarakatan.

“Kami mengapresiasi dan mendorong kebijakan yang diambil oleh Kemensos, apalagi bila dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Karena persoalan menggeser air mata menjadi tawa ini sangat penting, agar cita-cita Presiden Joko Widodo tercapai,” ucap Endang.

Sebenarnya, menurut Endang, nilai anggaran yang berhasil diefisiensi dan dioptimalisasi oleh Kemensos sangat kecil. Terutama ketika terjadi penambahan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) seperti untuk penderita HIV/AIDS, disabilitas, lansia di seluruh Indonesia. Pemerintah kerap dianggap belum hadir, karena belum mampu menjangkau KPM di berbagai daerah.

“Di sini saya mengatakan itu masih kurang. Masih banyak lansia-lansia yang perlu diperhatikan dan butuh kehadiran negara. Begitu pun dengan disabilitas. Kita seringkali melihat saat kunjungan kerja di daerah, banyak kaum disabilitas yang masih luput dari perhatian negara,” terang politisi dapil Jawa Tengah IV itu.

Sebelumnya, Menteri Sosial Juliari P Batubara memaparkan, optimalisasi anggaran di beberapa kegiatan di Kemensos sebesar Rp 1,339 triliun. Dengan rincian optimalisasi dari Program Keluarga Harapan sebesar Rp 419.737.300, dari Bantuan Pangan Sosial sebesar Rp 720.000.000  serta Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp 200.000.000.

Dana tersebut akan dioptimalkan untuk Program Pemberdayan Sosial untuk Percepatan Pengurangan Kemiskinan senilai Rp 401,9 miliar. Penguatan Layanan Rehabilitasi Sosial melalui Revitalisasi Berstandar Internasional sebesar Rp 321,4 miliar. Penguatan Kesiapsiagaan dan Respon Cepat dalam Penanganan Bencana sebesar Rp 229,3 miliar. Penguatan Kualitas DTKS Rp 178,9 miliar, serta Penguatan Dukungan Manajemen untuk Reformasi Birokrasi sebesar 208 miliar.

Menanggapi jumlah anggaran yang masih dianggap kecil untuk program-program yang bersifat pemberdayaan masyarakat, Juliari mengatakan bahwasanya anggaran Kemensos yang bisa dioptimaliasasi memang itu adanya. “Anggaran yang bisa kita otak-atik baru bisa sejumlah itu, terus terang memang belum ideal,” ucapnya. (es)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Sebut Rezim Komunis, Alfian Tanjung Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Oleh

Fakta News
Alfian Tanjung

Jakarta – Alfian Tanjung dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait pernyataannya yang menyebut rezim hari ini ‘rezim komunis’ dalam sebuah potongan video yang viral di media sosial. Alfian dilaporkan lantaran diduga menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian.

Alfian dilaporkan oleh Ketua Umum Cyber Indonesia Habib Muannas Alaidid pada Senin (17/2/2020). Laporan teregister dengan nomor LP/B/096/II/2020/BARESKRIM dan Nomor LP/B/097/II/2020/BARESKRIM.

“Pasal yang dipakai UU No 1 tahun 1946 tentang KUHP Pasal 14 Ayat (2) dan Pasal 15 KUHP dan/atau Pasal 207 KUHP,” kata Muannas kepada wartawan.

Muannas berharap Alfian segera ditangkap polisi. Muannas menyebut Alfian merupakan seorang residivis di kasus yang sama.

“Berharap pihak kepolisan segera menangkap Alfian Tanjung yang merupakan residivis atas kasus yang sama karena menyebarkan berita bohong dan kebencian yang bisa membahayakan masyarakat,” ujar dia.

Berikut pernyataan Alfian Tanjung yang dianggap Muannas sebagai ujaran kebencian:

  1. ‘Kondisi gerakan PKI ini sudah terlalu parah, sudah tiga belasan angkatan dari gerakan partai-partai yang ada untuk berlatih ke Beijing sejak tahun 2004 sampai 2014’.
  2. ‘Rezim hari ini adalah rezim komunis, Saya menyatakan dengan sadar’.
  3. ‘Sekarang ketua badan penyangga Pancasila adalah orang yang membolehkan berzina dengan anak sendiri, yah yang doktor Wahyudin itu’.
  4. ‘Itu merupakan bagian dari proses proses dibangunnya negeri yang berpaham Komunis, termasuk Polisisasi…Siapa yang pemimpin Beacukai? Siapa menteri dalam negeri? Kalau anda liat dalam teori komunisme ketika terjadi Polisisasi, maka negara itu sedang menuju menjadi sebuah negara Komunis. Sekarang dikit lagi Pilkada, Pilkada serentak, calon gubernur Sumatera Barat itu di antaranya Polisi’.
  5. ‘Negara kita akan menjadi negara NKRI Negara Kepolisian Republik Indonesia, itu artinya negara Komunis Indonesia. Ayo kita liat seluruh negara yang didominasi oleh Polisi itu negara Komunis, silakan diperiksa diseluruh Dunia’.

Sebelumnya, Abdullah Alkatiri yang merupakan pengacara Alfian Tanjung saat kasus penyebaran ujaran kebencian terhadap PDIP sudah angkat bicara. Abdullah juga menyatakan bahwa dirinya akan dihubungi Alfian jika Alfian mendapatkan persoalan hukum nantinya.

Dia menilai pernyataan Alfian dalam video itu bukan sembarangan. Menurut Abdullah, Alfian itu seorang pemerhati komunis yang sudah terbukti menulis beberapa buku tentang komunis.

“Pak Alfian kan nggak nunjuk orang siapa-siapa, dan masalahnya dari dulu dia ini pemerhati masalah komunis. 25 tahun lebih dia pemerhati masalah komunis, artinya dia kan pemerhati jelas, kemudian komunis itu sampai hari ini belum ada peraturan sama sekali yang mencabut, komunis ini emang partai terlarang yang emang nggak boleh ada lagi di Indonesia ini,” ujar Abdullah saat dihubungi.

“Beliau ini bukan orang awam, tapi dia ini pemerhati, dia orang yang paham, saya nggak tahu dia katakan demikian seperti apa, kalau menurut saya dia punya background kalau memang betul ada statementnya,” imbuhnya.

 

Adn

Baca Selengkapnya

BERITA

Jaksa Tuntut Pria Pengancam Penggal Jokowi 5 Tahun Penjara

Oleh

Fakta News

Jakarta – Hermawan Susanto, pria yang mengancam akan memenggal kepala Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat beraksi di depan gedung Bawaslu, dituntut 5 tahun penjara. Hermawan diyakini bersalah karena telah menyerukan pernyataan dengan nada mengancam.

“Menyatakan terdakwa Hermawan Susanto terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengharapkan orang lain, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kejahatan atau memberi bantuan untuk melakukan kejahatan atau memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan makar untuk membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden,” kata jaksa Permana saat membacakan surat tuntutan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl Bungur Raya, Jakarta, Senin (17/2/2020).

Kasus ini bermula saat Hermawan diajak oleh temannya bernama Rian ke depan gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, untuk mengawal laporan dari pihak-pihak Prabowo Subianto–capres saat itu–tentang Pilpres 2019. Jaksa menyebut Hermawan melakukan aksi di depan gedung Bawaslu.

Saat di samping gedung Bawaslu, jaksa mengatakan Hermawan melihat dua perempuan menggunakan kacamata warna hitam yang sedang merekam aktivitas massa. Kemudian Hermawan mendekati dua wanita itu dan langsung melontarkan kata-kata ancaman.

“Dari Poso nih, siap penggal kepala Jokowi, demi Allah, Allahu Akbar, siap penggal kepalanya Jokowi, Jokowi lehernya siap kita penggal dari Poso. Demi Allah,” kata jaksa sambil menirukan ucapan Hermawan saat itu.

“Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, penuntut umum berpendapat bahwa terdakwa terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ancaman pidana dalam alternatif kedua sebagaimana Pasal 104 jo Pasal 110 ayat 2,” jelas jaksa.

Hal memberatkan Hermawan, menurut jaksa berbelit-belit dalam memberikan keterangan, mengganggu stabilitas dan keamanan negara, mengganggu ketertiban umum dan dapat membahayakan nyawa seseorang, yaitu presiden RI.

Sedangkan hal meringankan Hermawan, menurut jaksa, ia belum pernah dihukum, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, bersikap sopan di depan persidangan, berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri, dan memiliki tanggungan keluarga yang diharapkan dapat memperbaiki diri,” kata jaksa.

Atas perbuatan itu, Hermawan diyakini jaksa bersalah melanggar Pasal 104 jo Pasal 110 ayat 2 KUHP.

 

Mujafi

Baca Selengkapnya

BERITA

Manfaat Ikuti World Expo Dubai, Mendag: Tingkatkan ‘Trade, Tourism’, dan ‘Investment’ di Timur Tengah

Oleh

Fakta News
Mendag Agus Suparmanto memberikan keterangan kepada pers usai Ratas di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Senin (17/2).

Jakarta – Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto menjelaskan bahwa World Expo di Dubai manfaatnya adalah meningkatkan trade, tourism, dan investment di kawasan Timur Tengah dan pasar lainnya serta menaikkan citra atau branding dari Indonesia di luar negeri.

“Saya ingin menjelaskan perkembangan dari tadi dengan hasil arahan dari Bapak Presiden mengenai World Expo, ini World Expo ini akan diadakan di Dubai, antara 20 Oktober 2020 sampai 10 April 2021,” ujar Mendag.

Menurut Mendag, kegiatan World Expo Dubai akan mempromosikan mengenai historical yaitu penemuan dan inovasi baru yang dapat membawa pembaharuan bagi dunia.

“Serta promosi dan pertukaran budaya serta media memperkenalkan dan mempromosikan branding kota, wilayah, dan bangsa sebagai bagian dari kampanye periklanan tiap negara,” tambah Mendag.

World Expo ini, lanjut Mendag, akan diadakan kurang lebih tadi 6 bulan atau sekitar 173 hari. “Ditargetkan sekitar 2,5 juta pengunjung di Pavilion Indonesia, dimana target seluruhnya adalah pengunjung Expo itu sendiri sekitar 25 juta pengunjung untuk Dubai Expo, dan ini diikuti oleh 190 negara,” ujarnya.

Di sisi lain, sambung Mendag, Ekspo tersebut juga menghadirkan tema yaitu ‘Transforming Future Civilization True Innovation dan Diversity’.

“Konsep yang akan kita di-delivery, yaitu entertaining, interactive, dan futuristic,” tandasnya.

Dalam rangkaian World Expo ini, menurut Mendag, memang pada bulan Januari akan mengadakan National Day.

“Ini yang sangat penting dan bobot tertingginya mungkin bukan pada opening ceremony sendiri yaitu pada National Day yaitu yang rencananya diadakan 9 Januari 2021, insyaallah Presiden akan hadir pada acara tersebut,” pungkas Mendag.

 

Yuch

Baca Selengkapnya