Anggaran Kajian Pemindahan Ibu Kota Ditolak DPR
Jakarta – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menolak usulan tambahan anggaran untuk kajian pemindahan ibu kota sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP 2017). Penolakan tersebut disampaikan Komisi Keuangan saat rapat kerja Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Bappenas dengan Komisi Anggaran DPR. Menurut mereka, rencana pemindahan ibu kota bukanlah hal mendesak yang harus dilakukan sekarang.
Sementara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Bambang Brodjonegoro menyayangkan anggaran kajian rencana pemindahan ibu kota itu batal diberikan. Ia berpendapat bahwa rencana pemindahan ibu kota justru sangat diseriusi oleh Bappenas. Pembuatan kajian pun sifatnya sudah komprehensif, bukan parsial.
Adapun pada pembahasan RKA-KL dengan Komisi XI itu, sebelum rapat panja belanja pemerintah pusat dilakukan, Bappenas sudah mengajukan adanya tambahan anggaran sebesar Rp26 miliar–dengan rincian Rp7 miliar untuk kajian mengenai pemindahan ibu kota. Selain untuk kajian pemindahan Ibukota, lanjut Bambang, tambahan anggaran akan dialokasikan untuk beberapa kegiatan lain. Sebut saja seperti untuk penyempurnaan sistem aplikasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran (KRISNA) sebesar Rp7 miliar. Kemudian, alokasi untuk mendukung fasilitas KRISNA melalui peningkatan layanan dukungan operasional sebesar Rp5 miliar. Terakhir, untuk peningkatan hubungan kerja sama internasional sebesar Rp7 miliar.
“Tapi kebetulan mungkin pembahasan di Banggar dan Kemenkeu ini (anggaran tambahan) tidak masuk. Jadi anggaran tetap sama sesuai dengan pembahasan RKA-KL 2017,” tuturnya di ruang rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (24/7). Anggaran induk Bappenas sendiri di dalam APBN 2017 sebesar Rp1.408,09 miliar. Dengan pemotongan anggaran dalam RKA-KL 2017 sebesar Rp49 miliar, angkanya menjadi Rp1.348,9 miliar.
Meski anggaran pemindahan ibu kota tidak diberikan, lanjut Bambang, Bappenas tetap bersikukuh akan terus melanjutkan kajian pemindahan ibu kota. Mereka akan terus meningkatkan kerja sama dengan kementerian-kementerian lain. “Sehingga mungkin bisa dimanfaatkan resources di kementerian lain. Plus di Bappenas sendiri sudah ada kajian sejak awal di 2017 mengenai kota baru,” ujarnya.
Bambang juga mengutarakan bahwa pemerintah hingga kini terus melakukan kajian terkait pembentukan 10 kota baru di Indonesia. Sehingga sebagian anggaran bisa digunakan dan tentunya bisa melakukan relokasi apabila diperlukan. Adapun kajian pemindahan ibu kota perlu dilakukan untuk mencari lokasi yang potensial sebagai ibu kota baru. Menurut Bambang, pemerintah akan memprioritaskan lokasi yang lahannya sudah dimiliki negara, sehingga tidak ada lagi biaya pembebasan lahan. Dari hasil kajian yang ada, kriteria lahan tersebut berada di luar Pulau Jawa. Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur disebut-sebut paling berpotensi menggantikan Jakarta sebagai ibu kota baru.
W. Novianto
BERITA
Raih 50,07 Persen, KPUD Jakarta Tetapkan Pramono Anung-Rano Karno Pemenang Pilkada Jakarta 2024 Satu Putaran
Jakarta – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Jakarta resmi menetapkan hasil rekapitulasi tingkat provinsi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 pada Minggu (8/12/2024) di Hotel Sari Pan Pacific, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam rapat penetapan ini, KPUD Jakarta menetapkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 3 Pramono Anung – Rano Karno sebagai pemenang Pilkada Jakarta 2024.
Hasil penetapan Pilkada Jakarta 2024 ini disampaikan langsung oleh Ketua KPUD Wahyu Dinata. KPUD Jakarta menetapkan pasangan Pramono – Rano secara sah unggul dengan perolehan suara sebesar 2.183.239 suara atau 50,07 persen dan memenangkan Pilkada Jakarta 2024 dalam satu putaran.
Sementara itu pesaingnya, yakni pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil – Suswono memperoleh 1.718.160 suara atau 39,40 persen dan pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun – Kun Wardana memperoleh 459.230 suara atau 10,53 persen.
Kemenangan pasangan Pramono Anung – Rano Karno tersebut mendominasi di 6 wilayah Provinsi Jakarta, yakni Kepulauan Seribu, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara.
Berikut rincian perolehan suara per wilayah:
Kepulauan Seribu
- Ridwan Kamil-Suswono: 6.578 suara 2. Dharma-Kun: 653 suara 3. Pramono-Rano: 7.456 suara
Jakarta Barat
- Ridwan Kamil-Suswono: 386.880 suara 2. Dharma-Kun: 109.457 suara 3. Pramono-Rano: 500.738 suara
Jakarta Pusat
- Ridwan Kamil-Suswono: 152.235 suara 2. Dharma-Kun: 44.865 suara 3. Pramono-Rano: 220.372 suara
Jakarta Selatan
- Ridwan Kamil-Suswono: 375.391 suara 2. Dharma-Kun: 90.294 suara 3. Pramono-Rano: 491.017 suara
Jakarta Timur
- Ridwan Kamil-Suswono: 535.613 suara 2. Dharma-Kun: 136.935 suara 3. Pramono-Rano: 635.170 suara
Jakarta Utara
- Ridwan Kamil-Suswono: 261.463 suara 2. Dharma-Kun: 77.026 suara 3. Pramono-Rano: 328.486 suara
BERITA
KAPT Ucapkan Selamat untuk Kemenangan Dedie Rachim – Jenal Mutaqin di Pilkada Kota Bogor 2024
Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Dedie A Rachim – Jenal Mutaqin yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bogor 2024 hasil hitung cepat terkini.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) KAPT, Achmad Fachruddin, mengatakan kemenangan Dedie – Jenal merupakan kemenangan bagi warga Kota Bogor untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi. Khususnya menata dan membangun Kota Bogor dengan memimpin pemerintahan yang tulus ikhlas, serta memimpin para birokrat dengan bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
“Semoga amanah yang diberikan warga Kota Bogor kepada Kang Dedie dan Kang Jenal bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Achmad Fachruddin atau yang akrab disapa Kasino ini.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah KAPT, Ammarsjah, juga mengucapkan selamat kepada pasangan Dedie – Jenal. Ia menyampaikan dengan pengalaman dan rekam jejak yang dimiliki oleh Dedie A Rachim sebagai pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat menghadirkan pemerintahan yang bersih dalam melayani warga Kota Bogor.
“Dengan rekam jejak dan pengalamannya sebagai pejabat KPK, saya harap Kang Dedie dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga dalam wilayah bebas korupsi atau WBK,” ucap Ammarsjah.
Selain itu Ammarsjah menitipkan pesan kepada pasangan Dedie – Jenal untuk terus amanah menjaga dan menjalankan konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945.
“Sekali lagi selamat atas kememangan di Pilkada Kota Bogor. Selamat berjuang dan bekerja, semoga Kang Dedie dan Kang Jenal tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” tutur Ammarsjah menambahkan.
BERITA
Menang Satu Putaran Pilgub DKI Jakarta 2024, KAPT Ucapkan Selamat kepada Pramono Anung – Rano Karno
Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Pramono Anung (Mas Pram) – Rano Karno (Bang Doel) yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur DKI Jakarta 2024 dalam satu putaran.
Koordinator Nasional KAPT, Bambang J Pramono mengatakan kemenangan Pramono Anung – Rano Karno merupakan amanah warga Jakarta untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi.
“Semoga amanah yang diberikan warga DKI Jakarta kepada Mas Pram dan Bang Doel bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Bambang J Pramono yang akrab disapa Gembos ini.
Selain itu Banbang menilai kemenangan satu putaran ini cermin kelompok Mas Pram – Bang Doel yang tetap kritis ditengah situasi Pilkada Serentak 2024 yang masih diwarnai upaya pembegalan demokrasi dengan adanya intervensi untuk merubah UU Pilkada sebagaimana terjadi dalam Pilpres 2024 dengan perubahan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang inkonstitusional.
“Kita patut bersyukur Pilkada Serentak 2024 telah berlangsung. Walaupun kualitas pelaksanaannya saat ini masih terdapat banyak kekurangan terutama praktek tidak netral dari aparat yang terjadi di banyak daerah,” ucapnya.
“Selamat berjuang dan bekerja, semoga mas Pram – Bang Doel tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” pungkas Bambang menambahkan.