Connect with us

Andi Arief Curhat Koalisi 02 Salahkan Demokrat Atas Kekalahan Prabowo-Sandiaga

Andi Arief Demokrat
Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief

JakartaPartai Demokrat disebut dijadikan kambing hitam atas kekalahan paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019 kemarin. Diketahui partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu ikut dalam koalisi Prabowo-Sandiaga bersama Partai Gerindra, PAN, dan PKS.

Hal ini diungkapkan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief dalam akun twitternya @Andi Arief pada Jumat (7/6/2019). Andi merasa heran partainya, SBY, hingga Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) disalahkan dalam kekalahan Prabowo-Sandiaga.

Padahal, menurut Andi, ketiganya tidak dilibatkan dalam deklarasi pada 9 Agustus 2018 hanya karena meminta Prabowo tak meminang Sandiaga sebagai cawapres. Andi juga mengungkapkan masalah pemilihan cawapres hingga gelaran deklarasi yang tak melibatkan partainya maupun Ketumnya yakni SBY.

“Pasangan 02 deklarasi capres-cawapres tanpa melibatkan Partai Demokrat, SBY, dan AHY. Artinya, merasa kuat dan punya perhitungan sendiri untuk menang. Dalam kenyataannya kalah, terpuruk, malah menyalahkan Partai Demokrat, SBY, dan AHY. Ngambek pada kekuatan yang tidak dilibatkan,” tulis Andi Arief dalam akun Twitter-nya, Jumat (7/6/2019).

Pada deklarasi Prabowo-Sandiaga kala itu, hanya PAN-PD-Gerindra yang menyaksikan. Sedangkan Demokrat, yang menolak pencalonan Sandiaga, belum memutuskan sikap politiknya.

“Partai Demokrat, SBY, dan AHY ditinggal oleh deklarasi 02 hanya karena bilang, jika Pak Prabowo berpasangan dengan Sandi Uno, tidak memiliki peluang menang berdasar survei, dan menyarankan Pak Prabowo mencari cawapres lain agar kesempatan menang ada,” ujarnya.

“Tidak ada pandangan subjektif pada Sandi Uno dari Partai Demokrat, SBY, dan AHY. Berdasarkan survei saat itu, Sandi Uno teridentifikasi politik SARA, sehingga sulit menang di Jateng dan Jatim, yang pemilihnya besar. Pak Prabowo keras kepala dan meninggalkan Demokrat. Kini terbukti,” lanjut Andi.

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mahfud MD Ungkap Pemerintah Tengah Siapkan Inpres Penanganan Papua yang Lebih Komprehensif

Oleh

Fakta News
Menko Polhukam Mahfud MD

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan pemerintah menyiapkan instrumen hukum terkait penanganan Papua.

“Menyiapkan inpres penanganan Papua yang lebih komprehensif,” kata Mahfud di kantornya, Jakarta, Selasa, 25 Februari 2020.

Mahfud mengatakan, instruksi presiden atau Inpres yang disiapkan merupakan kelanjutan dari Inpres Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Masa berlaku Inpres yang lama hanya sampai 2019.

“Mau diperbarui sekaligus disambung. Cuma nyambung saja fungsi sehingga koordinasi lebih menyatu dan terarah,” ujarnya.

Dalam rancangan Inpres yang baru, tim milik Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang khusus menangani pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial akan digabung dengan tim pertahanan dan keamanan dari Kemenko Polhukam. Selama ini, kedua unit berjalan sendiri. Sehingga, di Inpres yang baru, tim akan digabung dan di bawah komando Bappenas.

Menurut Mahfud, kebijakan seperti itu akan membuat penanganan Papua lebih terpadu. Sehingga, penyelesaian kasus Papua lebih komprehensif dan tidak terkesan bahwa pemerintah menggunakan pendekatan keamanan atau militer.

“Soal Papua itu kan harus diselesaikan secara serius dan terpadu. Selama ini juga sudah serius dan terpadu, tapi unit organisasinya terpisah,” kata dia.

 

Adn

Baca Selengkapnya

BERITA

Menkominfo Indikasikan Ada 127 Hoaks Bertebaran Terkait Virus Corona

Oleh

Fakta News
Menkominfo Johny G Plate

Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menyatakan, hingga saat ini sudah ada 127 hoaks yang tersebar di Indonesia terkait virus corona.

“127 per 25 februari. Per hari ini, ada 127 isu hoaks dan disinformasi, di antaranya China ingin belajar agama Islam karena warga Islam bebas dari virus corona. Ini disinformasi,” kata Johnny di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

“Ada lagi virus corona menular lewat gigitan nyamuk. Ini hoaks. Faktanya informasi tersebut adalah salah. WHO Western Pasific melalui akun resminya menyatakan bahwa virus corona tidak dapat ditularkan lewat gigitan nyamuk,” lanjut Johnny.

Ia mengatakan, disinformasi dan hoaks sangat merugikan diri sendiri, keluarga, dan masyarakatnya. Karena itu, ia meminta tak ada lagi pihak yang menyebar hoaks soal virus corona.

Johnny mengatakan, pemerintah melalui Kemenkominfo terus berkoordinasi dengan operator media sosial untuk menghentikan penyebaran konten hoaks tersebut.

“Diperiksa semuanya, diteruskan pada ISP (internet service provider) dan over the top perusahaan global over the top untuk melakukan tindakan karena telah terjadi pelanggaran aturan. Tentu tahapannya tidak langsung (blokir) begitu,” papar Johnny.

“Kita minta untuk stop (penyebaran kontennya). Mari kita jaga jadilah perisai bangsa, jadilah perisai negara jadilah perisai masyarakat jadi lah perisai keluarga jadilah perisai diri sendiri dengan tidak menyebarkan hoaks dan disinformasi,” kata dia.

 

Mujafi

Baca Selengkapnya

BERITA

Mendagri dan Menkeu Akan Pantau Realisasi Anggaran Tiap Daerah Per Bulan

Oleh

Fakta News
Mendagri Tito Karnavian memberikan keterangan pada wartawan usai mengikuti Ratas di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (25/2).

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bersama dengan Menteri Keuangan (Menkeu) akan terus melakukan monitoring atau pemantauan per bulan untuk melihat realisasi anggaran di daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Hal tersebut disampaikan Mendagri Tito Karnavian usai mengikuti Rapat Terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (25/2).

“Sekali lagi teman-teman kepala daerah, tolong betul-betul untuk segera dibelanjakan agar uang beredar sehingga daya tahan masyarakat menghadapi tekanan ekonomi akan kuat,” ujar Tito.

Sekaligus juga, lanjut Tito, dana desa, agar segera dibelanjakan sesuai dengan aturan yang ada dan sesuai dengan arahan-arahan yang sudah diberikan ke semua provinsi oleh tim gabungan Kemendagri, Kemenkeu, serta Kementerian Desa PDTT.

Penegasan mengenai belanja kementerian/lembaga dan daerah termasuk dana desa tersebut, sambung Tito, merupakan salah satu arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memperkuat daya tahan menghadapi tekanan ekonomi dunia yang saat ini terjadi terutama sebagai dampak dari Corona Virus.

“Saat ini kami sedang melaksanakan roadshow ke semua provinsi dengan mengumpulkan seluruh kepala desa lebih dari 70.000. ada tim gabungan dari Kemendagri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,” tambahnya.

Tim gabungan tersebut, menurut Tito, menjelaskan mengenai skema transfer langsung yang sudah dilaksanakan oleh Menkeu dan kemudian bagaimana pembinaan, penggunaan, dan pengawasan anggarannya.

“Saat ini per tanggal 19 Februari sudah tertransfer ke desa-desa itu lebih kurang Rp1,3 T, dan ini 4x lipat dibanding periode yang sama dua bulan ditahun 2019,” tandas Mendagri.

Jadi, sambung Tito, empat kali peningkatannya lebih cepat dan juga meliputi desa yang jumlahnya hampir tiga kali lebih banyak dibanding periode sebelumnya.

Untuk itu, Mendagri kembali mengimbau surat edaran sudah disampaikan, kemudian dalam rapat di setiap provinsi juga sudah ditegaskan kepada kepala daerah untuk menggunakan anggaran-anggaran yang ada di daerah melalui APBD.

“Transfer pusat itu jumlahnya lebih kurang Rp856 T plus Rp200-an T lebih dari PAD. Artinya di daerah itu ada anggaran di atas Rp1.100 T,” ujarnya.

Tito kembali mengingatkan arahan Presiden Jokowi untuk segera membelanjakan terutama belanja barang, belanja modal, tentunya sesuai dengan aturan dan jangan sampai tersimpan di bank.

“Karena, nanti Bu Menkeu bisa menjelaskan temuan-temuan tahun sebelumnya ada beberapa daerah yang uangnya disimpan di bank, tidak beredar di masyarakat, mengharapkan depositonya,” ungkap Tito.

Di akhir keterangannya, Mendagri menyampaikan bahwa kejadian seperti ini tidak boleh terjadi karena pembelanjaan yang dilakukan untuk memicu dan menstimulasi terjadinya perederan uang sekaligus pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah-daerah.

 

Chrst

Baca Selengkapnya