Connect with us

Ancaman Hoaks di Pilkada 2020, KPU Usulkan Pembentukan Badan Khusus

Pendaftaran Caleg
Ketua KPU Arief Budiman

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menganggap serius ancaman kabar bohong (hoaks) dalam pemilihan umum. KPU berencana membentuk tim khusus menangani hoaks di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

“Ya kita usulkan, kita bisa membentuk tim (anti hoaks) atau kelompok kerja yang isinya lintas lembaga,” kata Ketua KPU Arief Budiman di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Agustus 2019.

Arief mengatakan tim itu nantinya bisa diisi oleh penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), aparat keamanan, dan kementerian/lemabaga terkait seperti Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Badan Intelijen Negara (BIN), hingga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Selain itu tim juga bisa diisi lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pegiat media sosial, hingga ahli siber. KPU juga sudah menggelar focus group discussion (FGD) untuk memetakan hoaks berkaca pada pelaksanaan pemilu 2019 yang lalu.

“Banyak diperbincangkan adalah persebaran hoaks, kita diskusikan kenapa itu terjadi, bagaimana mengatasinya, lalu apa yang dipersiapkan agar yang demikian (hoaks) tidak terjadi lagi,” ujarnya.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan menambahkan tim yang akan dibentuk ini nantinya juga akan diberi tugas untuk mengudekasi pemilih. KPU ingin masyarakat pemilih menumbuhkan daya kritisnya agar tak mudah termakan hoaks.

Selain membentuk tim yang khusus menangani hoaks, KPU juga berencana akan memberikan edukasi melalui media sosial (medsos). Diharapkan dengan upaya-upaya ini masyarakat semakin imun dengan hoaks.

“KPU punya program besar pendidikan pemilih. Salah satunya kita akan memanfaatkan medsos untuk melakukan pendidikan pemilih. Menumbuhkan kembali kesadaran kritis masyarakat, khususnya masyarakat pemilih. Kegiatan seperti ini, akan kita lakukan bersama kpu kabupaten/kota se-Indonesia,” pungkas dia.

 

Yuch

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Setara Institute Nilai Penuntasan Pelanggaran HAM Masa Lalu Jauh dari Harapan

Oleh

Fakta News
Hendardi
Ketua SETARA Institute Hendardi

Jakarta – Ketua Setara Institute Hendardi menilai, Presiden Jokowi tak menjawab persoalan penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu. Hal ini disampaikan Hendardi menyusul pernyataan Presiden Jokowi bahwa pemerintahannya memprioritaskan bidang ekonomi terlebih dulu ketimbang persoalan HAM.

“Hal ini menunjukkan bahwa nyaris tidak ada harapan bagi penuntasan pelanggaran HAM masa lalu,” kata Hendardi dalam keterangan tertulis, Senin (17/2/2020).

Selain itu, Hendardi memandang Pemerintahan Presiden Jokowi tidak memiliki pemahaman yang menyeluruh soal penegakan HAM. Hendardi mengatakan, penegakan HAM sangat terkait dengan paradigma bernegara, bukan semata penuntasan kasus pelanggaran HAM.

Oleh karena itu, kata Hendardi, Jokowi mestinya meletakkan HAM sebagai paradigma dalam pembangunan infrastruktur, kebijakan investasi, dan penguatan Sumber Daya Alam.

“Diletakkannya HAM sebagai bukan agenda prioritas oleh presiden juga menggambarkan bahwa pemerintah tidak memiliki pengetahuan holistik soal HAM,” kata Hendardi.

“Dengan pemahaman yang demikian, agenda HAM bisa diintegrasikan dalam seluruh kinerja pemerintahan,” tutur dia.

Lebih lanjut, Hendardi mengingatkan, tugas konstitusional dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan melindungi segenap bangsa Indonesia termasuk penanganan pelanggaran HAM, bukan tugas yang harus dipilih-pilih oleh seorang presiden.

Menurut dia, Presiden dibekali kewenangan untuk mengangkat menteri di berbagai bidang agar menjalankan tugas secara bersamaan, khususnya dalam penanganan pelanggaran HAM.

“Sepanjang para pembantu presiden memiliki kepekaan dan kecakapan dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, maka tidak ada alasan bagi pemerintah menunda tugas-tugas konstitusional tersebut,” pungkasnya.

Dilansir dari BBC, dalam sebuah wawancara Presiden Jokowi menjawab terkait kritikan kepada dirinya terkait penanganan pelanggaran HAM dan berbagai persoalan lainnya. Jokowi menyatakan, ia memprioritaskan agenda ekonomi terlebih dahulu dalam periode ke-2 pemerintahannya. Sebab, Jokowi menilai, kebutuhan masyarakat pada saat ini adalah kesejahteraan dalam bidang ekonomi.

“Prioritas yang saya ambil memang di bidang ekonomi terlebih dahulu. Tapi memang bukan saya tidak senang dengan urusan HAM, atau tidak senang dengan lingkungan, tidak, kita juga kerjakan itu,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan BBC News, Karishma Vaswani.

“Tapi memang, kita baru memberikan prioritas yang berkaitan dengan ekonomi karena rakyat memerlukan pekerjaan. Rakyat perlu ekonominya tambah sejahtera,” tambahnya.

Pada masa kampanye Pilpres 2014 lalu, Jokowi berkomitmen menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu dan menghapus impunitas. Komitmen tersebut juga tercantum dalam visi, misi, dan program aksi yang dikenal dengan sebutan Nawa Cita.

Salah satu poin dalam sembilan agenda prioritas Nawa Cita, Jokowi berjanji akan memprioritaskan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu.

Kemudian Jokowi juga menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan delapan kasus pelanggaran HAM masa lalu disebutkan pula delapan kasus pelanggaran HAM masa lalu yang menjadi beban sosial politik.

Kedelapan kasus tersebut adalah kasus kerusuhan Mei 1998, Kasus Trisaksi, Semanggi I, Semanggi II, kasus penghilangan paksa, kasus Talangsari, Tanjung Priuk, dan Tragedi 1965.

 

Chrst

Baca Selengkapnya

BERITA

Update Terkini: 1.670 Orang Meninggal, 69.288 Terinfeksi Akibat Virus Corona

Oleh

Fakta News

Jakarta – Jumlah kasus akibat wabah virus corona di dunia masih terus meningkat. Hingga Senin (17/2/2020) pagi, tercatat 69.288 kasus yang telah terkonfirmasi di seluruh dunia.

Berdasarkan data real-time yang dihimpun oleh John Hopkins University, ada 1.670 kematian hingga hari ini. Selain itu, jumlah pasien sembuh juga terus meningkat. Data sementara menunjukkan, jumlah pasien sembuh telah mencapai 9.871.

Kasus kematian terbaru datang dari seorang pria Taiwan yang berusia 60-an tahun. Sebelumnya, ia telah terkonfirmasi positif virus corona COVID-19.

Melansir CNN, Menteri Kesehatan Taiwan mengumumkan hal ini pada Minggu (16/2/2020) pagi waktu setempat.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan, pria yang meninggal ini memiliki riwayat penyakit hepatitis B dan diabetes. Ia diketahui tidak memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri. Pria tersebut pun menjadi orang pertama di Taiwan yang meninggal akibat virus corona baru ini.

Kasus infeksi baru juga kembali dikonfirmasi di Taiwan pada hari Minggu (16/2/2020). Kasus baru ini membuat jumlah infeksi virus corona di Taiwan semakin bertambah.

Berikut adalah jumlah kasus virus corona yang terdeteksi pada negara-negara di dunia:

  • Lebih dari 68.000 kasus di daratan China
  • 75 kasus di Singapura
  • 57 kasus di Hong Kong
  • 59 kasus di Jepang
  • 34 kasus di Thailand
  • 29 kasus di Korea Selatan
  • 22 kasus di Malaysia
  • 20 kasus di Taiwan
  • 16 kasus di Jerman
  • 16 kasus di Vietnam
  • 15 kasus di Australia
  • 15 kasus di AS
  • 12 kasus di Perancis
  • 9 kasus di Inggris
  • 9 kasus di Uni Arab Emirat
  • 7 kasus di Kanada
  • 3 kasus di Italia
  • 3 kasus di Filipina
  • 3 kasus di India
  • 2 kasus di Rusia
  • 2 kasus di Spanyol
  • 1 kasus di Nepal
  • 1 kasus di Kamboja
  • 1 kasus di Belgia
  • 1 kasus di Finlandia
  • 1 kasus di Swedia
  • 1 kasus di Mesir
  • 1 kasus di Sri Lanka

Sementara, sebaran kasus kematian akibat virus corona di seluruh dunia adalah sebagai berikut:

  • 1.596 kasus di Hubei
  • 13 kasus di Henan
  • 11 kasus di Heilongjiang
  • 6 kasus di Anhui
  • 5 kasus di Chongqing
  • 4 kasus di Hainan
  • 3 kasus di Sichuan
  • 3 kasus di Hunan
  • 3 kasus di Tianjin
  • 3 kasus di Hebei
  • 2 kasus di Gansu
  • 2 kasus di Shandong
  • 2 kasus di Guangdong
  • 2 kasus di Guangxi
  • 1 kasus di Guizhou
  • 1 kasus di Jilin
  • 1 kasus di Liaoning
  • 1 kasus di Jiangxi
  • 1 kasus di Xinjiang
  • 4 kasus di Beijing
  • 1 kasus di Filipina
  • 1 kasus di Perancis
  • 1 kasus di Hong Kong
  • 1 kasus di Shanghai
  • 1 kasus di Taiwan
  • 1 kasus di Jepang

Dari kasus-kasus yang terjadi, infeksi paling banyak masih terjadi di daratan China. Sedangkan untuk negara di luar China yang terkonfirmasi virus corona paling banyak adalah Singapura.

Pada Senin (17/2/2020) pagi, Singapura mengidentifikasi tiga kasus baru, sehingga membuat angka infeksi bertambah dari 72 kasus menjadi 75 kasus. Dua kasus di antaranya dihubungkan dengan Grace Assembly of God church, yang merupakan kluster komunitas terbesar dari kasus-kasus di Singapura.

Sementara, kasus yang ketiga terpisah dari hubungan tersebut. Menurut Menteri Kesehatan Singapura, ketiganya tidak melakukan perjalanan ke China baru-baru ini.

Hingga Minggu (16/2/2020), total 19 pasien telah dinyatakan sembuh total dari virus dan keluar dari rumah sakit.

 

Adn

Baca Selengkapnya

BERITA

Bogor Kian Macet, Angkot di Pusat Kota Bakal Dikurangi

Oleh

Fakta News

Jakarta – Wali Kota Bogor Bima Arya berencana untuk mengurangi angkot dari pusat kota sebagai solusi mengatasi kemacetan di daerahnya. Rencananya, pemerintah setempat akan menggantikan angkot tersebut dengan bus.

“Sekarang kami sudah mulai proses konvensi nanti tiga angkot menjadi satu bus. Jadi angkot ini di pusat kota akan berkurang jumlahnya, nanti akan menjadi feeder,” ujar Bima saat ditemui di Century Park Hotel, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2020).

Menurut dia, banyaknya jumlah angkot menjadi salah satu sumber kemacetan di Kota Bogor. Saat ini, Bima mengatakan, terdapat 3.412 angkot di daerah tersebut yang dimiliki oleh 15 badan hukum.

Selain itu, ia juga berencana membangun trem sebagai moda transportasi yang terkoneksi dengan light rail transit atau lintas rel terpadu (LRT).

“Mulai tahun ini sudah mulai perencanaan untuk membangun trem,” ucap Bima Arya.

“Jadi di pusat kota, Istana Kebun Raya, stasiun, untuk menjemput LRT yang akan masuk dua tahun lagi ke Kota Bogor,” kata politisi PAN ini.

 

Mujafi

Baca Selengkapnya