Ancaman DBD Meningkat, Puan Dorong Sosialisasi Masif Tekan Risiko Kematian
Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong Pemerintah agar kembali memasifkan sosialisasi tentang bahaya ancaman virus Demam Berdarah Dengue (DBD). Ia menekankan pentingnya langkah preventif pencegahan merebaknya penyakit DBD untuk menekan risiko kematian.
“Pemerintah agar segera bertindak menghadapi merebaknya DBD dan mengambil langkah-langkah antisipasi yang diperlukan untuk mencegah potensi melebarnya wabah di berbagai daerah di Indonesia,” kata Puan dalam keterangan resminya, Rabu (20/9/2023).
Puan pun menyoroti peningkatan penyebaran penyakit DBD di daerah Kalimantan Barat (Kalbar). Tingginya lonjakan kasus DBD di daerah tersebut dinilai harus menjadi perhatian.
Menurut data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalbar, kasus penyakit DBD telah mencapai 2.303 kasus hingga September 2023. Angka ini mengalami lonjakan dibandingkan dengan Agustus 2023 lalu di mana terdapat 1.306 kasus. Depanjang tahun 2023, tercatat sudah ada 27 kasus kematian akibat DBD di Kalbar, dengan 19 di antaranya adalah anak-anak.
Kenaikan angka kasus DBD di wilayah Kalbar disinyalir akibat kemarau berkepanjangan yang meliputi sebagian wilayah Indonesia. Oleh karena itu, Puan meminta adanya langkah konkret dari Pemerintah untuk menekan penyakit DBD di seluruh wilayah Indonesia.
“Di tengah peningkatan suhu lingkungan terjadi peningkatan populasi nyamuk Aedes Aegypti yang harus diwaspadai untuk menekan jumlah kasus DBD yang berpotensi terus meningkat,” jelas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR ini.
Sementara itu menurut data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), angka kasus DBD pada tahun 2023 juga meningkat di sejumlah daerah. Hingga Juli 2023, jumlah kasus DBD di Indonesia tercatat telah mencapai 35.694 kasus.
Provinsi Jawa Barat memiliki kasus DBD terbanyak dengan lebih dari 6.000 kasus. Kemudian disusul dengan Bali sebanyak 3.400 kasus, lalu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). DPR mengingatkan Pemerintah untuk merespons cepat upaya pencegahan peningkatan kasus DBD.
“Catatan tersebut harus segera disikapi dengan upaya pencegahan yang masif antara lain dengan konsisten menebar pesan kepada masyarakat agar menguras, menimbun dan menutup (3M),” ungkap Puan.
Mantan Menko PMK ini menambahkan, upaya pencegahan merebaknya kasus DBD juga mencakup dengan peningkatan pemantauan kasus DBD. Puan pun menekankan peningkatan akses ke perawatan medis bagi masyarakat, dan menghilangkan sarang nyamuk di sekitar rumah-rumah penduduk dengan berbagai sarana dan fasilitas.
“Gerakan bersih-bersih lingkungan, termasuk membersihkan sampah, bak-bak penampungan air yang kerap menjadi sarang nyamuk, harus gencar dilakukan,” tuturnya.
Puan juga mendorong digencarkan edukasi kepada masyarakat mengenai gejala DBD. Mulai dari demam, lemas, selalu mengantuk, muntah, nyeri perut hebat, pendarahan, bintik merah di kulit, mimisan, gusi berdarah hingga buang air besar berdarah.
“Masyarakat harus benar-benar memahami gejala-gejala demam berdarah itu, agar penanganan demam berdarah bisa dilakukan sedini mungkin untuk mencegah munculnya kasus kematian akibat demam berdarah,” ucap Puan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
