Alotnya Menetapkan Konservasi di Laut Internasional
Alotnya Menetapkan Konservasi di Laut Internasional
Lebih dari setengah samudera di dunia, tak ada satu negarapun yang mengklaim memilikinya. Sehingga, kekayaan yang ada di dalamnya mudah dijarah. Kini negara-negara di dunia untuk pertama kalinya, sepakat untuk melindungi sumber daya berharga dari laut lepas.
Setelah perundingan para diplomat di PBB berjalan dua tahun, seperti yang dilansir New York Times, Rabu (2/7/2017), akhir Juli 2017 lalu, mereka sepakat merekomendasikan untuk memulai negosiasi perjanjian menyangkut penetapan kawasan konservasi (perlindungan) laut di perairan di luar yurisdiksi nasional dari negara-negara yang bersepakat.
Dengan kesepakan tersebut, pada gilirannya mulailah persekongkolan diplomatik tingkat tinggi mengenai berapa banyak dan berapa luas wilayah laut lepas yang harus dilindungi serta bagaimana cara menegakkannya.
Dengan kata lain, menyepakati peraturan terkait perlindungan wilayah konservasi di laut lepas.
“Lautan di laut lepas menyimpan cadangan keanekaragaman hayati terbesar di planet ini,” kata Peter Thomson, duta besar Fiji dan presiden Majelis Umum PBB saat ini, dalam sebuah wawancara setelah perundingan tersebut. “Kami tidak dapat melanjutkan dengan cara yang tidak bertanggung jawab jika kita khawatir melindungi keanekaragaman hayati dan melindungi kehidupan laut,” imbuhnya.
Tanpa sistem internasional yang baru, lanjut Thomson, untuk mengatur semua aktivitas manusia di laut lepas, perairan internasional tersebut tetap menjadi “zona bajak laut.”
Dalam rangkaian pelanggaran hukum di laut lepas ini, pengamat hukum laut Ian Urbina mengungkapkan, bahwa kejahatan dan kekerasan di perairan internasional sering kali tidak dihukum.
Kesepakatan untuk menetapkan kawasan konservasi di laut lepas yang terkesan ambisius itu, cenderung bertabrakan. Hal itu, tampak dari tawar-menawar diplomatik yang keras. Beberapa negara menolak pembentukan badan internasional untuk mengatur laut lepas, dengan alasan bahwa organisasi dan peraturan negara yang ada sudah mencukupi.
Kepentingan komersial kenyataannya memang sangat kuat. Lihat saja, kapal Rusia dan Norwegia pergi ke laut lepas untuk memancing krill; Kapal Jepang dan Cina pergi ke sana untuk tuna. India dan China mengeksplorasi dasar laut di perairan internasional untuk mendapatkan mineral berharga. Banyak negara enggan mengadopsi peraturan baru yang akan membatasi mereka.
Jadi, negosiasi perlu menjawab pertanyaan kritis. Bagaimana kawasan konservasi laut dipilih? Berapa banyak samudera akan disisihkan sebagai tempat yang tak boleh diganggu kelestariannya? Akankah ekstraksi semua sumber daya laut dilarang dari cadangan tersebut – seperti yang disebut daerah tanpa mengambil – atau akankah sebagian aktivitas manusia diperbolehkan? Paling tidak, bagaimana perlindungan cadangan baru akan diberlakukan?
Pertentangan Keras
Atas pertanyaan tersebut, seperti Rusia, misalnya, keberatan menggunakan upaya konservasi “jangka panjang” dalam dokumen yang keluar dari perundingan terakhir pada bulan Juli, dan bukannya memilih tindakan terikat waktu. Maladewa, berbicara untuk negara-negara kepulauan, berpendapat bahwa negosiasi perjanjian baru sangat penting untuk melindungi keanekaragaman hayati.
Kemudian beberapa negara, terutama yang telah membuat kesepakatan dengan tetangganya tentang apa yang diizinkan di perairan internasional bersama mereka, ingin badan pengelolaan perikanan regional dapat memimpin dalam menentukan kawasan lindung laut di laut lepas. Yang lain mengatakan, bahwa tambal sulam badan regional, yang biasanya didominasi oleh negara-negara kuat, tidak mencukupi, karena mereka cenderung hanya menyetujui standar yang paling tidak ketat. Seperti misi Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, menolak berkomentar.
Terlepas dari perdebatan itu, negosiasi perjanjian baru akan dimulai pada awal tahun 2018. Majelis Umum PBB, yang terdiri dari 193 negara, pada akhirnya akan mengambil keputusan.
Sebuah petunjuk tentang diplomasi yang sulit, diperkirakan akan muncul saat negosiasi perjanjian tentang kawasan perlindungan laut di laut internasional itu nanti. Seperti ketika negara-negara yang termasuk dalam Komisi Konservasi Sumber Daya Air Laut Antartika, sebuah organisasi regional, menyetujui konsensus untuk menunjuk area seluas 600.000 mil persegi sebagai zona tanpa penangkapan ikan. Saat itu, butuh beberapa bulan untuk menekan Moskow, termasuk sebuah intervensi oleh John F. Kerry, yang kemudian menjadi sekretaris negara Amerika Serikat.
Diskusi seputar kawasan lindung laut di laut lepas, juga dapat menawarkan planet ini suatu cara untuk mencegah munculnya beberapa dampak pemanasan global. Ada bukti ilmiah yang berkembang, bahwa menciptakan tempat-tempat suci yang besar dan tidak terganggu dapat membantu ekosistem laut dan populasi pesisir untuk mengatasi dampak perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan air laut, badai yang lebih kuat, pergeseran dalam distribusi spesies dan pengasaman laut.
Paling tidak, dengan menciptakan kawasan konservasi juga memungkinkan spesies rentan untuk bertelur dan bermigrasi, termasuk ke daerah di mana penangkapan ikan diperbolehkan.
M Riz
Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta petugas dari instansi terkait terus siaga di puncak arus balik Lebaran 2024. Ia pun mengimbau pemudik untuk berhati-hati saat melakukan perjalanan kembali dari kampung halaman.
“Libur Idul Fitri sebentar lagi usai, dan banyak masyarakat yang mulai kembali pulang setelah berlebaran dan berlibur dari kampung halamannya. Saya meminta pihak-pihak yang bertugas terus siaga membantu keamanan dan kelancaran para pemudik sampai arus balik selesai,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/4/2024).
Puncak arus balik Lebaran 2024 diprediksi terjadi hari ini dan besok, Senin (14/4). Puan menilai, pengawalan oleh petugas kepolisian dan Dishub bagi kendaraan pemudik perlu dilakukan di titik-titik rawan.
“Terutama bagi pemudik bermotor. Biasanya dari pelabuhan banyak kendaraan keluar di saat bersamaan setelah turun dari kapal penyeberangan. Dengan pengawalan dari petugas, keamanan pemudik akan lebih terjamin,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Puan juga meminta pihak kepolisian memperhitungkan dengan cermat saat memberlakuan rekayasa lalu lintas. Menurutnya, harus ada antisipasi khusus saat tiba-tiba ada lonjakan kendaraan signifikan. “Optimalkan pos-pos keamanan serta pos pelayanan. Dan tentunya pos kesehatan di setiap titik keramaian,” ungkap Puan. Optimalisasi pos keamanan dan pos pelayanan dinilai Puan penting sebagai langkah antisipasi. Mengingat saat arus mudik lalu, terjadi beberapa kecelakaan maut kendaraan.
Lebih lanjut, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini pun mendukung kebijakan kombinasi work from office (WFO) dan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) demi mengurangi kemacetan saat arus balik Lebaran 2024. Puan menilai, kebijakan seperti ini bisa juga diadopsi untuk lembaga atau instansi non-Pemerintah.
“Kita sudah belajar saat pandemi Covid-19 lalu, sistem masuk bergantian ke kantor dengan metode WFH ternyata bisa membantu. Tentunya harus disesuaikan dengan kondisi kantor masing-masing,” tutur Puan.
Kepada pemudik, Puan mengimbau agar selalu berhati-hati selama perjalanan arus balik. Apalagi dalam beberapa waktu terakhir, hujan lebat mengguyur sejumlah wilayah.
“Selalu waspada, khususnya yang membawa kendaraan pribadi. Pastikan kondisi prima, dan beristirahat saat lelah. Perhatikan juga prakiraan cuaca demi kelancaran saat perjalanan,” ucap Puan.
“Semoga semua tiba di tujuan dalam kondisi aman, dan selamat kembali beraktivitas untuk seluruh masyarakat,” tutupnya.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini mengapresiasi ketegasan Menlu RI, Retno Marsudi, yang tidak akan menormalisasi hubungan dengan penjajah Israel. Ketegasan Menlu Retno tersebut diambil di tengah banyak tekanan terhadap Indonesia agar mulai melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.
“Apresiasi Ibu Menlu yang dengan tegas membantah isu normalisasi hubungan dengan Israel. Fraksi PKS terus mendukung dan mengawal sikap yang merupakan cerminan konstitusi kita tersebut,” tegas Politisi Fraksi PKS tersebut dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakrta, Minggu (14/4/2024).
Ketegasan sikap tersebut, lanjut Jazuli, diharapkan merupakan sikap bulat dan kompak jajaran pemerintahan lainnya terutama dari kementerian yang membidangi urusan ekonomi. Hal itu karena isu normalisasi kembali mencuat yang dikaitkan dengan rencana bergabungnya Indonesia menjadi anggota OECD atau Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan.
“Tidak ada alasan apapun yang membuat Indonesia menormalisasi hubungan dalam bentuk apapun dengan zionis Israel yang nyata-nyata melakukan penjajahan dan genosida atas rakyat Palestina,” tandas politisi asal Banten ini.
Jazuli Juwaini yang juga Wakil Presiden Anggota Parlemen Muslim Dunia (IIFP) menegaskan, bagi Indonesia penolakan atas penjajahan Israel adalah amanat konstitusi, yang secara tegas menyatakan tugas dan tanggung jawab untuk menghapuskan segala bentuk penjajahan di atas dunia.
“Israel jelas menjajah bangsa Palestina, merampas tanah mereka, dan membantai warga sipil anak-anak, perempuan, dan orang tua. Normalisasi hubungan dengan penjajah jelas menciderai amanat konstitusi, melukai perasaan kolektif rakyat Indonesia, sehingga haram hukumnya,” tegas Jazuli.
Sebaliknya, lanjutnya, Indonesia berdiri tegak membela hak-hak rakyat Palestina hingga memperoleh kemerdekaannya. “Sampai kapanpun Indonesia pro Palestina dan anti penjajah Israel,” pungkasnya.
Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendukung kebijakan Pemerintah, khususnya Menteri Perhubungan, Kakorlantas, Kapolri, hingga Menko PMK, yang mendorong agar kantor-kantor melakukan Work From Home atau bekerja dari luar kantor selama puncak arus balik Lebaran 2024.
Menurutnya, langkah ini juga menjadi salah satu solusi antisipasi lonjakan volume lalu lintas pada periode arus balik. “Kami juga telah mendengarkan rekomendasi dari segenap pemangku kepentingan yang terlibat untuk menyarankan diberlakukan Work From Home (WFH) sehingga pemudik dapat menunda kepulangan serta memanfaatkan potongan tarif tol. Selain itu, kami juga meminta bantuan teman-teman media agar dapat terus mensosialisasikan kepada masyarakat terkait informasi-informasi yang penting agar pemudik dapat mengatur waktu perjalanan,” kata Andre saat meninjau Tol Trans Jawa di KM 70, Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Sabtu (13/4/2024).
Dalam keterangan kepada Parlementaria, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini pun mengapresiasi atas upaya Jasa Marga yang selalu berkoordinasi dengan segenap pemangku kepentingan seperti Kepolisian, Kementerian Perhubungan dan Kemenko PMK yang telah sukses dalam melayani arus mudik beberapa waktu yang lalu sehingga tidak terjadi kepadatan yang terlalu berarti.
“Baru saja saya mendapatkan informasi mengenai kesiapan Jasa Marga untuk menghadapi arus balik, dengan koordinasi yang telah dijalankan. Jasa Marga sudah sangat siap untuk menghadapi arus balik, di antaranya dengan menyiapkan jalur contraflow hingga 3 lajur sesuai kondisi lalu lintas beserta kelengkapannya serta akan ada safety car yang berkolaborasi dengan Kepolisian,” katanya.
Selain itu Andre juga mengapresiasi upaya Jasa Marga yang memberikan potongan tarif tol sebesar 20 persen untuk mendistribusikan lalu lintas arus balik yang puncaknya diprediksi terjadi pada Senin, 15 April 2024.
Andre mengapresiasi langkah Jasa Marga yang memberikan diskon 20 persen bagi para pemudik yang pulang pada 17-19 April 2024.
Menurut dia, kebijakan ini sebagai solusi untuk mencegah kemacetan yang luar biasa saat arus balik. “Meskipun saya tahu 20 persen itu angkanya Rp84 ribu per mobil, kurangnya penghasilan Jasa Marga. Tapi ini langkah yang perlu kita apresiasi oleh direksi Jasa Marga,” kata politisi asal Sumatera Barat ini.
Diketahui, PT Jasa Marga (Persero) Tbk menyampaikan kesiapan pelayanan operasional arus balik periode Hari Raya Idul Fitri 1445H/Tahun 2024 yang diprediksi akan mulai meningkat pada H+2 s.d H+4 Hari Raya Idul Fitri 1445H/Tahun 2024 atau pada Sabtu-Senin, 13-15 April 2024.
Pemerintah memberikan kesempatan bagi aparatur sipil negara (ASN) di instansi tertentu untuk bekerja dari rumah atau work from home (WFH) pada 16-17 April 2024.
Nantinya, kebijakan WFH akan dikombinasikan dengan bekerja dari kantor atau work from office (WFO) selama periode tersebut.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, kebijakan WFH untuk ASN diberlakukan karena antusiasme mudik Lebaran tahun ini yang dinilai luar biasa besar.
Puan Minta Petugas Terus Siaga di Puncak Arus Balik Lebaran 2024
Apresiasi Menlu RI Tidak Akan Normalisasi Hubungan dengan Israel
Andre Rosiade Dukung Kebijakan WFH Saat Arus Balik
Jazuli Juwaini: Bukan Hanya Perayaan Keagamaan, Idulfitri Momentum Perkuat Nilai Kebangsaan
Sarifuddin Suding: BNPT Hadirkan Situasi Kondusif di Momen Idulfitri 1445 Hijriah
Apresiasi Menlu RI Tidak Akan Normalisasi Hubungan dengan Israel
Andre Rosiade Dukung Kebijakan WFH Saat Arus Balik
Puan Minta Petugas Terus Siaga di Puncak Arus Balik Lebaran 2024
Sarifuddin Suding: BNPT Hadirkan Situasi Kondusif di Momen Idulfitri 1445 Hijriah
