Aktivis 98 Duga Ada Mafia Daging Sapi yang Menolak Rencana Erick Thohir Beli Peternakan Sapi di Belgia
Jakarta – Rencana Menteri BUMN Erick Thohir membeli peternakan sapi di Belgia mendapat dukungan penuh dari Aktivis 98 Wahab Talaohu. Menurut Wahab, langkah yang diambil oleh Menteri Erick sudah tepat dan menjadi solusi atas ketergantungan daging sapi impor selama ini.
“Ini solusi yang sangat tepat karena kita punya masalah utama adalah kualitas dan kuantitas produksi yang masih kecil sehingga sangat tergantung dengan pasokan daging sapi impor,” terang Wahab Talaohu yang juga adalah Direktur Indeks 98 dalam keterangan tertulisnya.
Saat ini stok dalam negeri hanya sebesar 473.814 ton atau masih sangat jauh dari kebutuhan Daging Sapi dan Kerbau di tahun 2021 diperkirakan meningkat menjadi 696.956 ton. Demi memenuhi kekurangan daging tersebut, Pemerintah akhirnya melakukan impor sapi bakalan/bibit sebanyak 502.000 ekor dan impor daging sapi sebesar 185.500 ton.
Wahab sangat prihatin karena meskipun pasar lokal telah dibanjiri dengan daging sapi impor tidak serta-merta membuat harga daging di pasaran turun.
Harga masih dikisaran Rp 140 ribu sampai dengan Rp 150 ribu per kilogram.
“Kita prihatin, daging impor sudah masuk tapi harga masih saja mahal. Maka kita harus melihat upaya Menteri Erick dengan membeli peternakan di Belgia sebagai sebuah terobosan yang positif,” katanya.
Menurut Wahab, ada 4 (empat) Manfaat yang dapat diperoleh ketika BUMN (PT Rajawali Nusantara Indonesia) membeli peternakan sapi di Belgia.
Pertama akan ada transfer teknologi peternakan yang dikelola secara modern.
Kedua mendapatkan pasokan indukan betina yang berkualitas.
Ketiga menghasilkan income bagi BUMN/Kas Negara.
Keempat kualitas Daging Sapi Indonesia akan mampu bersaing di Pasar Lokal bahkan Internasional,” jelasnya.
“Saya mengamati ada penolakan dari DPR yang lebih menuntut untuk pengembangan Peternakan Sapi Lokal kerena ada ketersediaan lahan yang cukup luas. Saya pikir ini pemahaman yang keliru. Yang mau dibeli itu bukan “Lahan Peternakan” nya saja, melainkan perusahaan peternakan, dimana di dalamnya ada lahan, teknologi, manajemen, SDM, bibit unggul, lisensi/hak paten, dan lain sebagainya. Jadi jangan dikerdilkan seolah-olah hanya mau beli tanah Peternakan saja ,” tegasnya.
Wahab menambahkan ini upaya transformasi pangan yang dapat dijadikan sebagai fondasi menuju Swasembada Daging Sapi di masa yang akan datang.
Menurutnya dari pada Indonesia impor terus dari India, Brazil atau Australia, maka lebih baik kita beli sekalian peternakan sapi di Belgia yang telah terkenal punya teknologi yang baik dan punya jenis indukan yang berkualitas. Sehingga Indonesia punya keunggulan komperatif dan ada keuntungan bagi Kas Negara.
“Para peternak lokal yang tergabung dalam asosiasi tidak perlu risau dan kuatir , justru dengan adanya BUMN Indonesia yang menguasai peternakan yang berlabel internasional tentu akan sangat menguntungkan. Karena kedepan bisa diadakan studi banding, transfer teknologi dan pengetahuan manajemen serta akan memperoleh bibit unggul berkualitas,” ungkapnya.
Menurut Wahab aksi korporasi BUMN Indonesia dengan membeli Peternakan di Belgia adalah sebuah upaya terebosan yang wajar. Karena sudah pernah dilakukan juga oleh BUMN sekelas Semen Indonesia Group dan Pertamina. Ini demi meningkatkan daya saing BUMN Indonesia di level Internasional.
Wahab pun menaruh curiga bila ada pihak-pihak tertentu yang bersuara lantang menolak kebijakan tersebut.
“Bila ada pihak yang lantang menolak, maka kita patut curiga. Jangan sampai mereka ini mafia-mafia daging yang selama ini menikmati keuntungan impor sehingga tidak mau ada Transformasi Pangan di Indonesia,” tegasnya.
Meski mendukung sepenuhnya upaya Menteri Erick terkait rencana pembelian lahan peternakan Sapi di Belgia namun Wahab juga mengingatkan agar Menteri Erick segera membuat blue print swasembada daging sapi di Indonesia. Hal ini agar kedepan Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dan bahkan ekspor.
“Kita berharap agar blue print swasembada daging sapi di Indonesia agar segera disusun sehingga kita bisa memenuhi stok dalam negeri dan menjadi Eksportir kelas dunia,” tutupnya.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Badung – Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman berharap BUMN Pariwisata dan Aviasi mampu hasilkan keuntungan bagi negara. Sebab, BUMN tersebut telah memperoleh suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang nilainya cukup besar.
“Komisi VI sudah mendukung upaya peningkatan kinerja BUMN Pariwisata dan Aviasi antara lain melalui persetujuan PMN. Sudah seharusnya ada perbaikan fasilitas dan layanan yang mereka hadirkan setelah memperoleh suntikan dana pemerintah melalui PMN agar bisa menghasilkan keuntungan untuk negara,” jelas Mahfudz di sela-sela kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (22/4/2024).
Politisi PKS ini mengimbuhkan BUMN Pariwisata sudah semestinya berorientasi profit (mengejar keuntungan) agar mampu berkontribusi pada pemasukan negara. Negara seperti Jepang, Malaysia saat ini sangat serius mengelola industri pariwisatanya. Bagaimana Jepang berusaha memanjakan para wisatawan yang berkunjung ke negaranya agar tiap tahun semakin bertambah.
“Malaysia juga melakukan semacam rekayasa engineering, misalnya sekolah di sana lebih murah, biaya berobat general check up di sana juga lebih murah sehingga orang tertarik ke sana. Kalau orang sudah ke sana walau tujuannya berobat, sekolah itu kan nantinya butuh menginap, belanja dan akan meningkatkan penerimaan devisa negara tersebut,” tukasnya.
Legislator asal Dapil Jawa Barat VI meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok ini menilai bahwa BUMN Pariwisata dan Aviasi perlu melakukan upaya dan terobosan yang luar biasa dan menarik, apalagi Bali sudah menjadi tujuan wisata utama masyarakat dunia. Tinggal variabel masalahnya yang perlu diperhatikan misalnya infrastruktur, daya dukung ekosistem pariwisata harus dikelola dengan baik.
“Seperti di Bali ini kurang fasilitas kendaraan umum, apakah ini bagian dari produk kebijakan daerah. Betapapun itu kendaraan umum menurut saya diperlukan untuk masyarakat Bali termasuk wisatawan juga,” katanya.
Masalah lainnya, menumpuknya wisatawan di Bali seharusnya bisa diarahkan ke Nusa Tenggara Barat, ada Lombok, Senggigi, dimana daya dukung kultural dan kebijakan pemerintah daerahnya perlu ada paradigma baru di sana. Perlu juga edukasi kepada masyarakat agar dapat ramah dengan wisatawan yang datang dari berbagai mancanegara.
“Paket wisata yang menawarkan destinasi alternatif selain Bali menurut saya sangat baik dan perlu dilakukan agar wisatawan mancanegara mengenal lebih banyak daerah di Indonesia. Sama halnya saat kita keluar negeri juga ditawarkan paket kunjungan ke berbagai destinasi,” tutupnya.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali. Akses pekerjaan dan ekonomi harus dibuka secara luas.
Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah menyampaikan hal ini usai mengikuti pertemuan dengan para direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH tersebut, Senin (22/4). “Pelibatan masyarakat harus optimal. Masyarakat jangan sebagai bagian dari korban atau tikus mati di lumbung padi. Jangan sampai Bali go international tapi masyarakatnya secara ekonomi semakin menurun,” ucapnya.
Seperti diketahui, PT. Pelindo sedang membangun BMTH di Benoa, di atas areal ratusan hektar. Selain tempat bersandar kapal-kapal besar, kelak BMTH juga menjadi destinasi wisata, pusat perbelanjaan, konser musik, gerai UMKM, dan lain-lain. Semua fasilitas untuk para wisatawan yang datang dibangun, seperti kesehatan, keamanan, dan kebutuhan ekonomi lainnya.
Erma, sapaan akrab Siti Mukaromah berharap, pembangunan BMTH yang masif tidak meninggalkan masyarakat lokal. Akses pekerjaan jangan hanya diberikan kepada para pendatang atau orang asing. Masyarakat Bali harus dipastikan bisa ikut menikmati proyek strategis nasional itu.
“Jangan sampai orang Bali menjadi pengangguran ketika orang luar atau asing mendapatkan pekerjaan. Kita berharap, ketika membangun sebuah koneksi wisata dan pelabuhan harus betul-betul dipastikan masyarakat bisa menikmati,” seru Politisi PKB ini.
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Dyah Roro Pertanyakan Bantuan Bank Dunia Bagi Negara Berkembang terkait Perubahan Iklim
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Gus Muhaimin: Segala Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan Harus Dilawan
Puan Bicara Soal Pejuang Keadilan di Hari Kartini: Habis Gelap Terbitlah Terang
