Connect with us
Parlemen

Akibat ‘Black Out’, 20 Juta Pelanggan PLN Merugi

Akibat ‘Black Out’, 20 Juta Pelanggan PLN Merugi
Anggota Komisi VII DPR RI Bara Hasibuan. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Bara Hasibuan mengatakan, setidaknya 20 juta pelanggan PLN yang mengalami kerugian atas kejadian pemadaman massal secara mendadak (black out) yang terjadi pada 4 Agustus lalu di wilayah Jawa-Bali. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Ketenagalistrikan (Gatrik) Kementerian ESDM dan Plt Direktur Utama PLN, Bara menilai penjelasan mengenai penyebab terjadinya black out pada 4 Agustus lalu di wilayah Jawa-Bali, masih kurang memuaskan.

“Ada semacam penjelasan (penyebab black out) tetapi tidak memuaskan. Kami masih belum bisa memahami apa sebetulnya penyebab terjadinya hal tersebut. Disebutkan ada investigasi yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri, padahal seharusnya ada investigasi yang dilakukan secara internal yang dilakukan PLN,” ungkap legislator Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini usai rapat di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

RDP ini, lanjut Bara, menjadi kali pertama dilakukannya rapat resmi terbuka dengan PLN dan Kementerian ESDM untuk menjelaskan mengenai black out, serta membahas langkah perbaikan yang tepat guna memastikan kejadian tersebut tidak berulang. Pada pertemuan tertutup sebelumnya, setidaknya terdapat dua kesepakatan yaitu dibentuknya tim investigasi untuk menyelidiki penyebab kejadian tersebut dan pemberian kompensasi yang dilakukan PLN. Pihak PLN sendiri mengatakan kompensasi telah diberikan berupa pemotongan jumlah tagihan pada bulan Agustus lalu.

Investigasi Internal

Selain mendesak adanya hasil investigasi internal, Komisi VII DPR RI juga sempat menyoroti soal penanganan black out yang dilakukan oleh PLN. Bara juga menilai, PLN tidak cepat dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat. Selain itu, Komisi VII DPR RI juga menyayangkan minimnya peran Kementerian ESDM dalam memberikan asistensi dan bantuan kepada PLN.

“Kesannya kementerian itu memberikan semua beban itu kepada PLN untuk menangani kasus mereka tersebut, terutama soal teknis. Padahal seharusnya pihak kementerian sebagai regulator harus ikut tanggung-jawab untuk bisa menunjukkan kepemimpinannya dan memberikan asistensi sebagai regulator dan support kepada PLN untuk menangani situasi krisis tersebut. Tapi, itu tidak dilakukan kementerian, itu yang sangat disesalkan Komisi,” tambah legislator dapil Sulawesi Utara itu.

Ke depannya, Komisi VII DPR RI mendukung beberapa program perbaikan PLN yang difokuskan pada peningkatan sistem dan layanan crisis center, serta peningkatan tata kelola publikasi PLN. “Kita mendukung beberapa perbaikan, misalnya memperkuat divisi public relations dan peningkatan strategi komunikasi. Jadi kita lihat saja nanti kalau terjadi black out lagi, bagaimana cara PLN memyampaikan perkembangan situasi krisis kepada masyarakat,” pungkas Bara.

Meski penjelasan teknis hasil dari investigasi PLN belum bisa di-share kepada Komisi VII DPR RI, agenda yang sama akan terus dilanjutkan. Selanjutnya, Komisi VII DPR RI akan mengupayakan kembali digelarnya rapat dengar pendapat lanjutan terkait masalah pemadaman listrik ini, sebelum masa jabatan Anggota Dewan pada periode ini berakhir. “Ini sudah jadi kewajiban dari Komisi VII untuk periode ini. Kami ingin masalah ini betul-betul kami tuntaskan sebelum masa jabatan kami berakhir,” tutup Bara. (alw/sf)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Menlu ASEAN Berkumpul Bahas Isu Kudeta Militer di Myanmar

Oleh

Fakta News
Menlu Retno LP Marsudi

Jakarta – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bertemu dengan para menteri luar negeri negara ASEAN untuk membahas masalah terkait kudeta militer di Myanmar. Dalam pertemuan yang digelar secara virtual, Selasa (2/3/2021), Retno menekankan tiga isu penting yang harus menjadi perhatian.

Pertama, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Myanmar adalah prioritas.

“Oleh karena itu Indonesia mendesak security forces untuk menahan diri dan tidak menggunakan kekuatan dan kekerasan,” ujar Retno, dalam konferensi pers, Selasa sore.

Retno menekankan pentingnya akses kemanusiaan bagi semua orang yang membutuhkan bantuan di Myanmar, termasuk para tahanan politik. Indonesia juga meyakini bahwa ASEAN dapat memainkan peran dalam membantu keperluan kemanusiaan di negara tersebut. Terlebih ASEAN telah memiliki ASEAN Ad Hoc Task Force for Rakhine State yang dapat diperkuat untuk menjalankan misi tersebut.

“Saya juga sampaikan Sekjen ASEAN dapat menjajaki kerja sama kemanusiaan terkait vaksin,” kata dia.

Kedua, restorasi demokrasi kembali pada situasi normal harus terus didorong. Oleh karena itu, kata Retno, Indonesia menegaskan bahwa keinginan, kepentingan dan suara rakyat Myanmar harus dihormati.

Retno mengatakan, demokrasi menjamin kebebasan berpendapat, menuntut adanya komunikasi, serta dialog. Ia meyakini ASEAN siap memfasilitasi dialog tersebut apabila diminta.

“Kami mendesak agar semua pihak terkait untuk memulai dialog dan komunikasi, kondisi yang kondusif, untuk itu harus segera diciptakan termasuk melepaskan tahanan politik,” kata dia.

Ketiga, Indonesia juga menekankan perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan kawasan untuk terus dijaga. Indonesia menekankan bahwa seluruh negara ASEAN memiliki kewajiban untuk menjaga situasi tersebut.

“Jika kita gagal memeprtahankan situasi ini, maka kita tidak dapat mewariskan perdamaian kepada anak cucu. Kami juga menekankan semua pilihan ada di tangan masing-masing negara ASEAN,” kata dia.

“Saat ini merupakan waktu tepat bagi ASEAN untuk menunjukkan kepada rakyat ASEAN makna dari sentralitas ASEAN,” lanjut Retno.

Lebih jauh Retno mengatakan, pertemuan dengan negara ASEAN bertujuan untuk membahas dan mencari penyelesaian masalah di Myanmar. Namun keinginan untuk membantu tersebut tidak akan dapat dijalankan apabila Myanmar tidak membuka pintu.

Saat ini situasi dan kondisi di Myanmar cukup mengkhawatirkan pasca-kudeta oleh pihak militer.

Baca Selengkapnya

BERITA

Setahun Pandemi: Dampak Libur Panjang Jadikan Pembelajaran Untuk Perbaikan Kedepan

Oleh

Fakta News
Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito

Jakarta – Pandemi Covid-19 di Indonesia sudah terhitung genap 1 tahun sejak kasus pertama dilaporkan pada 2 Maret tahun 2020 lalu. Dan sejak itu pula seluruh elemen bangsa bahu membahu melakukan penanganan terbaiknya dan bergerak bersama mewujudkan kolaborasi pentahelix.

Kolaborasi ini mulai dari pemerintah, swasta, relawan, serta tenaga kesehatan di puskesmas, dinas kesehatan, laboratorium dan rumah sakit tingkat daerah dan pusat.

“Kami apresiasi setiap pihak baik dari pemerintah dan elemen masyarakat, yang bergerak bersama mewujudkan kolaborasi pentahelix dalam penanganan Covid-19 di Indonesia,” Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Selasa (2/3/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Ia lanjut menyampaikan kilas balik perkembangan penanganan 1 tahun pandemi Covid-19 sejak kasus pertama dilaporkan Presiden Joko Widodo pada Maret 2020 lalu. Perkembangannya hingga Januari 2021, pada kasus positif mengalami tren peningkatan, kemudian menurun pada Februari 2021.

Dalam kenaikan kasus, trennya bervariasi tiap bulannya. Melihat grafik pada 4 bulan pertama pandemi, ada kenaikan tajam hingga mencapai 70 – 90 persen.

“Masa-masa ini adalah masa dimana Indonesia dihadapkan pada pandemi yang terjadi secara tiba-tiba, dan pemerintah tengah berupaya melakukan percepatan penangananan semaksimal mungkin, salah satunya menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB),” jelasnya.

Yang perlu menjadi perhatian selama pandemi tahun 2020, adanya beberapa periode libur panjang. Dan ini berdampak pada peningkatan tajam terhadap penambahan kasus positif.

Data menunjukkan, pada September 2020 dengan kenaikan sebesar 42,3 persen atau 45.895 kasus. Hal ini kontribusi dari libur panjang pada periode 15 – 17 dan 20 – 23 Agustus 2020.

Grafik penambahan kasus selanjutnya cenderung melandai pada September – Oktober dan November 2020, meskipun kasus masih bertambah. Namun pada Desember 2020 hingga Januari 2021, terjadi lagi peningkatan tajam hingga mencapai 190.191 kasus atau meningkat lebih dari 100 persen dari bulan Oktober 2020.

Dan ini dampak dari periode libur panjang Natal dan Tahun Baru 2021.

“Ini yang paling penting untuk dicatat, bahwa ada implikasi kematian pada setiap event libur panjang yang terjadi sepanjang satu tahun kebelakang,” imbuh Wiku.

Membandingkan data pada bulan-bulan tanpa libur panjang, jumlah kematian adalah 50 – 900 kasus. Sebaliknya, bulan-bulan dengan libur panjang, kematian meningkat tajam menjadi 1000 – 2000 kasus.

“Bayangkan dalam 1 bulan kita bisa kehilangan lebih dari 1000 nyawa, hanya karena memilih untuk melakukan perjalanan dan berlibur,” Wiku menyayangkan.

Untuk itu, mengingat 1 tahun terjadinya pandemi di Indonesia jatuh pada awal tahun 2021, Wiku menyarankan hendaknya pemerintah dan masyarakat belajar membuat keputusan yang lebih bijaksana.

“Sehingga tidak membahayakan nyawa diri sendiri dan orang lain,” lanjutnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Kunjungi De Djawatan, Puan Maharani Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan Sejumlah Tempat Wisata di Banyuwangi

Oleh

Fakta News
Ketua DPR RI Puan Maharani mengunjungi sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, untuk melihat langsung penerapan protokol kesehatan, salah satunya Wisata De Djawatan yang ada di Desa Benculuk, Kecamatan Cluring

Banyuwangi – Ketua DPR RI Puan Maharani mengunjungi sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, untuk melihat langsung penerapan protokol kesehatan, salah satunya Wisata De Djawatan yang ada di Desa Benculuk, Kecamatan Cluring.

“Tempatnya sangat indah dan rindang. Dan yang terpenting dalam kondisi saat ini adalah tetap terapkan protokol kesehatan,” kata Puan, Selasa (2/3/2021). De Djawatan merupakan salah satu destinasi favorit di Banyuwangi, karena menyajikan latar belakang instagramable yang mirip Hutan Fangorn di film The Lord of The Rings.

Puan melihat penerapan protokol kesehatan yang diterapkan di destinasi wisata dengan panorama pepohonan trembesi raksasa berusia ratusan tahun itu. Dia berkeliling melihat pohon-pohon tua tersebut.

“Jaga dan rawat terus pohon-pohon ini, agar masih bisa dinikmati anak cucu kita,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) tersebut juga menorehkan pesan tertulis pada jertas kanvas yang disediakan pengelola, “Terus Jaga dan Lestarikan Pohon Indonesia untuk Indonesia”.

Di De Djawatan terdapat sekitar 805 pohon yang telah berumur sekitar 100-150 tahun. Pohon-pohon tersebut rata-raya berukuran keliling antara 400-500 centimeter, dengan diameter mencapai 1,5 meter hingga 2 meter. Saat ini, hutan yang dikelola oleh Perhutani bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Banyuwangi ini menjadi salah satu obyek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan.

Sebelumnya, Puan juga mengunjungi sejumlah kantor untuk melihat proses pelayanan publik.  Ia mengunjungi kantor Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari. Di kantor tersebut, Puan menyaksikan secara langsung bagaimana aparat desa melayani berbagai kebutuhan masyarakat lewat program Smart Kampung, yaitu program digitalisasi pelayanan publik di tingkat desa yang digeber Pemkab Banyuwangi beberapa tahun terakhir.

Puan juga sempat ngopi di Sanggar Genjah Arum, dan mengunjungi beberapa tempat lainnya di Banyuwangi.

Baca Selengkapnya