Akademisi, Peneliti, dan Profesional di Bidang Perencanaan Pembangunan
Kurang sedikit dari tiga tahun lalu, nama Yanuar Nugroho masuk dalam jajaran para Deputi Kepala Staf Kepresidenan. Dikenalkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan saat itu, Luhut Binsar Pandjaitan, ia kemudian diangkat Presiden Joko Widodo, ditunjuk mengisi posisi Deputi II Bidang Pengelolaan dan Kajian Program Prioritas.
Yanuar memang dikenal sebagai seorang akademisi, peneliti, dan profesional di bidang perencanaan pembangunan. Mantan Direktur dan Penasihat Khusus Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut juga mantan Senior Lecturer di Universitas Manchester, Inggris, yang merupakan sebuah posisi bergengsi di kampus tersebut.
Pada tahun 2009, Universitas Manchester menganugerahinya dengan predikat peneliti dan pengacara terbaik. Sebelumnya ia meraih gelar sarjana Teknik Industri ITB dan melanjutkan studi master di Inggris hingga mendapat beasiswa doktor di Universitas Manchester.
Pria kelahiran Solo, 15 Januari 1972 itu juga sempat mencuat sebagai salah satu calon menteri Presiden Joko Widodo yang diusulkan Aliansi Masyarakat Profesional Indonesia (AMPI). Dalam usulan yang digagas lewat situs kabinetprofesional.org, Yanuar yang berulang tahun hari ini digadang menjadi salah satu calon Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Mulai tahun 2004 sampai dengan saat ini, ia juga masih tercatat sebagai akademisi (jabatan saat ini Research Fellow) di bidang inovasi dan perubahan sosial di Manchester Institute of Innovation Research, University of Manchester, Inggris.
Sedangkan pada tahun 2012, Yanuar meninggalkan Inggris dan bergabung dengan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan & Pengendalian Pembangunan (UKP4) sebagai Asisten Ahli Kepala UKP4. Ia bertanggung jawab melakukan perencanaan pembangunan Indonesia masa depan dan beberapa inisiatif strategis internasional.
Sementara di Kantor Staf Presiden, sejak Januari 2015, Yanuar bertanggung jawab memastikan seluruh janji Presiden dan Wakil Presiden terjabarkan dalam program pembangunan Pemerintah yang bisa dilaksanakan (actionable).
Yanuar Nugroho saat menjadi pembicara di Design Action yang diselenggarakan di kota Bandung, November 2017 lalu.
Hal ini dilakukan dengan cara memastikan agar melalui Kedeputian II, KSP bisa melaksanakan koordinasi dengan Bappenas, Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait, dalam menentukan kegiatan prioritas (rencana aksi) dan melakukan penajaman target-target program dan kegiatan prioritas nasional setiap tahun (2015-2019).
Yanuar juga bertugas memastikan agar inisiatif strategis Presiden, baik nasional maupun internasional, terlaksana dengan baik. Misalnya keterlibatan Indonesia dalam penyusunan Agenda Pembangunan Pasca-2015 pengganti MDGs, Open Government partnership (OGP)/Open Government Indonesia (OGI), isu perubahan iklim, ekonomi hijau, dan lain-lain.
Aktivis Reformasi
Pasca lulus dari Teknik Industri ITB, Yanuar sempat terlibat dalam dunia pergerakan. Yanuar terlibat dan mendirikan beberapa organisasi masyarakat sipil. Di antaranya adalah ELSPPAT, Uni Sosial Demokrat, dan Business Watch Indonesia. Yanuar terlibat aktif dalam gerakan reformasi 1998.
Yanuar melakukan penelitian dengan mengimplementasi metode foresight dalam membantu perencanaan dan penentuan kebijakan publik dalam pemulihan Eropa Timur pasca krisis ekonomi.
Ia juga aktif meneliti dalam bidang perubahan sosial, inovasi, masyarakat sipil, foresight, dan pembangunan. Pada tahun 2012, ia bersama Mirta Amalia mendapat penghargaan ‘Highly Commended Paper 2012’ dari “Emerald Literati Network Excellence Awards 2012”.
Namun Yanuar diminta kembali ke Indonesia oleh Kuntoro yang saat itu menjadi Kepala UKP4 di periode ke-2 pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah UKP4 dibubarkan, Yanuar ditempatkan kembali sebagai Deputi II Kepala Staf Kepresidenan.
Novianto
Jakarta – Pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan Lebaran terus menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia. Terlebih, setiap tahun pelaksanaannya terus mengalami tantangan yang cukup signifikan.
Terkait hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi seluruh pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang telah berlangsung dengan baik. Meski, terdapat sejumlah catatan atau evaluasi dalam pelaksanaannya.
“Pemerintah telah mengambil langkah dalam meningkatkan infrastruktur dan mengatur sistem transportasi. Namun, peningkatan jumlah pemudik dan kepadatan lalu lintas masih menjadi permasalahan utama,” ujar Novita dalam wawancara tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Lebih lanjut dikatakan oleh Legislator dari Dapil Banyumas-Cilacap (Jawa Tengah VIII) ini, peran koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan operator transportasi serta pihak terkait lainnya masih perlu ditingkatkan.
“Komunikasi yang lebih efektif dan perencanaan yang matang diperlukan untuk menghindari kemacetan yang berlebihan dan memastikan keselamatan pemudik,” tandas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Tak hanya itu, Novita juga mencatat perlunya peningkatan pengawasan yang lebih ketat terhadap protokol kesehatan di tempat-tempat peristirahatan dan terminal, guna mencegah penyebaran penyakit. Terlebih, lanjutnya, di tengah cuaca ekstrem yang dapat mempengaruhi kondisi tubuh para pemudik.
Kendati demikian, Novita mengapresiasi secara keseluruhan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang baru saja selesai terselenggara. Dirinya berharap, perbaikan dan peningkatan pelayanan dapat terus dilakukan di setiap tahunnya.
“Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa perbaikan yang telah dilakukan, tentunya masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran di masa mendatang,” pungkasnya.
Denpasar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke LPP RRI Denpasar, Bali. Dalam kunjungan ini Komisi I DPR RI memberikan perhatian serius pada konten kearifan lokal di Bali. Dengan kuatnya konten kearifan lokal yang ada di Bali maka diharapkan kedepan akan semakin meningkatkan industri pariwisata yang ada di Bali.
“Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI mendorong LPP RRI Denpasar Bali untuk selalu mengupdate program siaran bermuatan kearifan lokal secara multiplatform guna mendorong peningkatan pariwisata di Bali,” papar Politisi Fraksi PKS itu di kantor LPP RRI Denpasar, Bali, Kamis (18/4/2024).
Kearifan lokal merupakan suatu identitas budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Konten kearifan lokal merupakan suatu muatan yang ditampilkan kepada masyarakat melalui media yang menampilkan kebudayaan suatu bangsa.
Komisi I mendorong LPP RRI turut andil dalam mempertahankan kearifan lokal di tiap satuan kerja (Satker) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tiap Satker dari Sabang sampai Merauke, berperan penting untuk mengikat kearifan lokal yang menjadi ciri khas LPP RRI selama ini. Sebagai gambaran, siaran RRI sendiri terdiri dari PRO 1 hingga PRO 4. Khusus PRO 4, merupakan program yang menyajikan konten kearifan lokal yang tersebar di kota-kota yang memiliki potensi budaya besar, termasuk Denpasar Bali.
Promosi kearifan lokal budaya di Bali dapat dilakukan dengan memanfatkan media massa seperti media elektronik, media cetak, dan media online maupun media sosial lainnya. LPP RRI turut menyajikan konten yang sesuai dengan sasaran wisatawan. LPP RRI Denpasar telah menyediakan saluran khusus untuk Budaya Bali melalui PRO 4, dengan menggunakan bahasa Bali untuk berkomunikasi dengan pendengar dan narasumber.
Jakarta – Peristiwa terjadinya puluhan pemudik yang sempat memblokade jalan menuju kapal Eksekutif Bakauheni, Lampung, Minggu (14/04/2024) belum lama ini menuai respon dari Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Para pemudik mobil ini, imbuh pria yang akrab disapa SJP, memprotes karena petugas mendahulukan kendaraan yang terakhir tiba.
“PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau ASDP meminta maaf dan menyebut bahwa ada kesalahan jalur antrean karena kekeliruan pengarahan pengguna jasa atau pemudik yang giliran masuk kapal,” ujar SJP sebagaimana keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Masalah tersebut, tandas Politisi Fraksi PKS ini, semakin menambah panjang daftar kesalahan ASDP dalam memberikan pelayanan bagi pemudik di lintasan penyeberangan kapal feri Merak-Bakauheni.
“Sebelumnya, jalan menuju Pelabuhan Merak, Banten sempat mengalami kemacetan hingga belasan kilometer selama 5-12 jam karena banyaknya kendaraan atau masyarakat yang belum memiliki tiket kapal feri, tapi tetap datang ke pelabuhan,” terangnya.
Sebagaimana data ASDP, ungkap Suryadi, total masyarakat yang belum memiliki tiket mudik pada 6-7 April lalu sebanyak 19.700 orang atau 32 persen. Sementara calon penumpang yang sudah mempunyai tiket hanya 68 persen.
“Padahal ASDP sudah mewajibkan pengguna jasa membeli tiket secara daring via aplikasi Ferizy dengan radius maksimal 4,7 km dari Pelabuhan Merak dan sudah bertiket maksimal H-1 keberangkatan demi menghindari terjadinya antrean kendaraan dan penjualan tiket oleh calo,” tuturnya.
Namun di lapangan, masih banyak ditemukan para calon penumpang masih membeli tiket di Pelabuhan Merak dari agen-agen penjualan. Tanpa berbekal tiket, lanjut SJP, para pemudik ini tetap nekat berangkat menuju Pelabuhan Merak. Akibatnya, mereka berdesakan dengan para pemudik yang sudah membeli tiket. Karena mereka masih yakin bisa memperoleh tiket di Pelabuhan dan faktanya masih bisa mendapatkannya melalui agen-agen penjualan tidak resmi.
“Kita meminta agar alasan para pemudik datang langsung ke pelabuhan untuk membeli tiket tanpa menggunakan aplikasi Ferizy ini dievaluasi oleh pihak ASDP dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena banyaknya keluhan pembeli tiket terkait aplikasi ini,” pungkas SJP.
Rating 2,5 dan ulasan-ulasan buruk terhadap Ferizy di Google Play Store, kata Suryadi, dapat menjadi bahan evaluasi tersebut. Misalkan kuota pemesanan tiket begitu cepat habis yang kemungkinan besar sudah diborong oleh calo yang kemudian menawarkannya di sekitar pelabuhan, bahkan ada yang hilang uangnya setelah melakukan pembayaran dan masih banyak lagi.
Novita Wijayanti: Perlu Perbaikan dan Pelayanan dalam Evaluasi Mudik 2024
Penguatan Konten Kearifan Lokal Bali Diharapkan Semakin Meningkatkan Industri Pariwisata
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Biro PP Tukar Pengetahuan Pengelolaan Informasi dengan Kantor Berita Tatoli Timor Leste
Lima Saran Banggar untuk Pemerintah Antisipasi Dampak Perang Iran versus Israel
Lebaran, Hasil dari Laku Puasa Menahan Diri Tercermin dalam Etika Politik
Todung Mulya Lubis: MK Paling Berwenang Diskualifikasi Paslon
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Gus Muhaimin: Mudik Lebaran 2024 Berjalan Cukup Baik
