Akademisi, Peneliti, dan Profesional di Bidang Perencanaan Pembangunan
Kurang sedikit dari tiga tahun lalu, nama Yanuar Nugroho masuk dalam jajaran para Deputi Kepala Staf Kepresidenan. Dikenalkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan saat itu, Luhut Binsar Pandjaitan, ia kemudian diangkat Presiden Joko Widodo, ditunjuk mengisi posisi Deputi II Bidang Pengelolaan dan Kajian Program Prioritas.
Yanuar memang dikenal sebagai seorang akademisi, peneliti, dan profesional di bidang perencanaan pembangunan. Mantan Direktur dan Penasihat Khusus Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut juga mantan Senior Lecturer di Universitas Manchester, Inggris, yang merupakan sebuah posisi bergengsi di kampus tersebut.
Pada tahun 2009, Universitas Manchester menganugerahinya dengan predikat peneliti dan pengacara terbaik. Sebelumnya ia meraih gelar sarjana Teknik Industri ITB dan melanjutkan studi master di Inggris hingga mendapat beasiswa doktor di Universitas Manchester.
Pria kelahiran Solo, 15 Januari 1972 itu juga sempat mencuat sebagai salah satu calon menteri Presiden Joko Widodo yang diusulkan Aliansi Masyarakat Profesional Indonesia (AMPI). Dalam usulan yang digagas lewat situs kabinetprofesional.org, Yanuar yang berulang tahun hari ini digadang menjadi salah satu calon Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Mulai tahun 2004 sampai dengan saat ini, ia juga masih tercatat sebagai akademisi (jabatan saat ini Research Fellow) di bidang inovasi dan perubahan sosial di Manchester Institute of Innovation Research, University of Manchester, Inggris.
Sedangkan pada tahun 2012, Yanuar meninggalkan Inggris dan bergabung dengan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan & Pengendalian Pembangunan (UKP4) sebagai Asisten Ahli Kepala UKP4. Ia bertanggung jawab melakukan perencanaan pembangunan Indonesia masa depan dan beberapa inisiatif strategis internasional.
Sementara di Kantor Staf Presiden, sejak Januari 2015, Yanuar bertanggung jawab memastikan seluruh janji Presiden dan Wakil Presiden terjabarkan dalam program pembangunan Pemerintah yang bisa dilaksanakan (actionable).
Yanuar Nugroho saat menjadi pembicara di Design Action yang diselenggarakan di kota Bandung, November 2017 lalu.
Hal ini dilakukan dengan cara memastikan agar melalui Kedeputian II, KSP bisa melaksanakan koordinasi dengan Bappenas, Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait, dalam menentukan kegiatan prioritas (rencana aksi) dan melakukan penajaman target-target program dan kegiatan prioritas nasional setiap tahun (2015-2019).
Yanuar juga bertugas memastikan agar inisiatif strategis Presiden, baik nasional maupun internasional, terlaksana dengan baik. Misalnya keterlibatan Indonesia dalam penyusunan Agenda Pembangunan Pasca-2015 pengganti MDGs, Open Government partnership (OGP)/Open Government Indonesia (OGI), isu perubahan iklim, ekonomi hijau, dan lain-lain.
Aktivis Reformasi
Pasca lulus dari Teknik Industri ITB, Yanuar sempat terlibat dalam dunia pergerakan. Yanuar terlibat dan mendirikan beberapa organisasi masyarakat sipil. Di antaranya adalah ELSPPAT, Uni Sosial Demokrat, dan Business Watch Indonesia. Yanuar terlibat aktif dalam gerakan reformasi 1998.
Yanuar melakukan penelitian dengan mengimplementasi metode foresight dalam membantu perencanaan dan penentuan kebijakan publik dalam pemulihan Eropa Timur pasca krisis ekonomi.
Ia juga aktif meneliti dalam bidang perubahan sosial, inovasi, masyarakat sipil, foresight, dan pembangunan. Pada tahun 2012, ia bersama Mirta Amalia mendapat penghargaan ‘Highly Commended Paper 2012’ dari “Emerald Literati Network Excellence Awards 2012”.
Namun Yanuar diminta kembali ke Indonesia oleh Kuntoro yang saat itu menjadi Kepala UKP4 di periode ke-2 pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah UKP4 dibubarkan, Yanuar ditempatkan kembali sebagai Deputi II Kepala Staf Kepresidenan.
Novianto
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
