Ahmad Basarah: Sesungguhnya Pikiran dan Jiwa Puan Maharani Nasionalis Religius
Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengatakan pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR RI (HC) Puan Maharani yang berharap Sumatera Barat menjadi Provinsi yang memang mendukung Pancasila, sesungguhnya adalah esensi alam pikir dan spiritualitas seorang Puan Maharani dalam dimensi Nasionalisme Religius.
Namun, ia menyayangkan hal itu telah dipolitisasi oleh beberapa pihak dengan berbagai latar belakang motif.
Ia mencontohkan mulai dari motif persaingan kontestasi Pilkada Sumbar, hingga motif ideologis dan politis untuk menghancurkan citra Puan Maharani dan PDI Perjuangan.
Seperti diketahui, saat mengumumkan calon kepada daerah (cakada) pilkada serentak 2020 dari PDI Perjuangan pada Rabu (2/9) yang disampaikan secara virtual, Puan memberi kata pengantar pengumuman calon gubernur dan wakil gubernur Sumatra Barat yaitu “Semoga Sumatra Barat menjadi Provinsi yang memang mendukung Pancasila. Bismillahirrahmani rahiim”.
Dan hal itu, lanjut Basarah, telah dipolitisasi oleh beberapa pihak.
“Padahal, jika kita telisik secara jernih dalam konteks alam pikir kebangsaan dan spiritualitas Puan Maharani sebagai seseorang yang sedang memegang amanat sebagai Ketua DPR RI perempuan pertama Republik Indonesia. Kita sesungguhnya telah menemukan esensi alam pikir dan spiritualitas seorang Puan Maharani dalam dimensi Nasionalisme Religius,” ujar Basarah, Minggu (6/9).
Ketua DPP PDI Perjuangan ini menjelaskan, ketika kata “Pancasila” dan “Bismillah” diucapkan oleh Puan dengan sadar dan hikmat, itu membuktikan bahwa dalam dirinya terbentuk dan mengalir pikiran kebangsaan dan sikap religius yang sangat kuat.
Konstruksi pemikiran dan sikap Puan yang Nasionalis Religius ini, kata Basarah, menggambarkan Puan bukan hanya sosok cucu biologis Bung Karno, tetapi juga sosok cucu ideologis Bung Karno.
“Nasionalisme Religius Puan Maharani juga lahir dari latar belakang kultural ayahnya, Almarhum Taufiq Kiemas, dan ibunda tercinta, Megawati Soekarnoputri,” jelasnya.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu juga mengungkapkan agak mengherankan jika ada yang tesinggung hanya karena Puan Maharani berharap Sumatra Barat menjadi Provinsi yang mendukung Pancasila.
Basarah menilai seharusnya ucapan Puan itu justru dilihat dari kecintaannya yang besar pada rakyat Sumbar agar dapat lebih sejahtera dan berkeadilan sosial melalui pilkada 2020 ini.
“Dalam darah Puan mengalir garis keturunan Minang yang kuat, tak mungkin ia ingin menistakan tanah kelahiran nenek moyangnya sendiri. Nenek Puan dari garis ayahnya, yakni almarhum Taufiq Kiemas, bernama Hamzatun Rusdja adalah tokoh perempuan Minang dari Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Bahkan Taufiq Kiemas sendiri pernah mendapat gelar Datuk Basa Batuah. Ibunya, Megawati Soekarnoputri, mendapat gelar Puti Reno Nilam,” jelas Ahmad Basarah.
Ke-Indonesiaan yang Kuat
Bukan hanya itu, penulis buku “Bung Karno, Islam dan Pancasila” itu bahkan melihat Puan Maharani sebagai sosok yang mewakili keindonesiaan yang kuat karena dalam dirinya juga mengalir darah nenek moyang dari beragam suku dan daerah.
Dari trah ibunya, Megawati Soekarnoputri, Eyang Buyut Puterinya berasal dari Bali bernama Ida Ayu Nyoman Rai, Sedangkan Eyang Buyut Putera berasal dari Jawa Timur bernama Raden Soekemi Sosrodihardjo. Dari merekalah lahir seorang tokoh nasionalis-religius berwawasan luas bernama Soekarno. Sedang neneknya, Fatmawati, adalah puteri dari pasangan Hasan Din dari Bengkulu dengan Siti Khadijah dari keturunan Kerajaan Inderapura yang berpusat di Pesisir Selatan, Sumatera Barat.
Sementara dari garis keturunan ayahnya, Almarhum H.M. Taufiq Kiemas, kakek Puan berasal dari Sumatera Selatan bernama Tjik Agoes Kiemas dan Nenek bernama Hamzatoen Rosjda dengan ayah berasal dari Pulau Pisang Krui, Lampung, bernama Joesaki, dan ibu dari Batipuh Tanah Datar, Sumatera Barat, bernama Taksiah.
“Dengan silsilah keluarga yang majemuk itu, dalam diri Puan mengalir darah Jawa Timur, Bali, Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan dan Sumatera Barat. Sosok Puan Maharani adalah ciri khas Indonesia sejati,” jelas Ahmad Basarah.
Nasionalis dan Religius
Sementara itu, lanjut doktor ilmu hukum lulusan Universitas Diponegoro Semarang ini, jika ditelaah secara geografi politik, daerah-daerah garis keturunan nenek moyang Puan Maharani menggambarkan daerah berlatar belakang Nasionalis dan Religius.
“Jawa Timur dan Bali dapat kita asumsikan mewakili daerah Nasionalis (dan religius) dan daerah Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan dan Sumatera Barat mewakili daerah yang diasumsikan sebagai daerah agamis atau religius (dan nasonalis),” ujarnya.
Perpaduan gen ideologis dan kultural daerah nenek moyang Puan itulah yang membentuk karakter politik nasionalis religiusnya. Sehingga alam pikir dan spiritualitasnya menginstruksikan Puan untuk mengeluarkan kata Pancasila dan Bismillah dalam satu tarikan nafas.
“Dengan demikian, kalau dikaji dalam perspektif komunikasi politik, pihak-pihak yang saat ini tengah mempermasalahkan pernyataan Puan tentang “Pancasila dan Bismillah” sesungguhnya secara tidak langsung telah membantu mempromosikan dan menjelaskan kepada masyarakat luas bahwa Puan adalah sosok Ketua DPR RI yang alam pikir dan spiritualitasnya mewakili spektrum nasionalis-religius,” tandas Ahmad Basarah.
Sementara dari perspektif moralitas politik, semakin Puan mengalami pendzoliman termasuk atas pernyataan Pancasila dan Bismillahnya, akan semakin mendorong dan mengangkat Puan sebagai calon pemimpin masa depan bangsa Indonesia seperti kakeknya, Bung Karno dan Ibundanya, Megawati Soekarnoputri.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
