Agar Tarif Listrik Bisa Turun
Jakarta – PT PLN mengaku terus berupaya mencari cara menurunkan tarif listrik sebagaimana imbauan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan. Namun hal tersebut sepertinya sulit untuk dilakukan, terlebih untuk tahun ini.
Meski demikian, sejumlah cara tetap dicari, termasuk dengan adanya rencana untuk memiliki tambang sendiri agar bisa menekan biaya listrik. Apalagi, General Manager PLN Pembangkitan Tanjung Jati B, Ari Basuki, mengatakan, saat ini industri listrik sangat dipengaruhi dengan harga bahan baku yang fluktuatif.
“Ini sudah menjadi keresahan terutama PLN. Karena begini, industri apapun kalau harga jual dipatok tapi harga inputnya fluktuatif seefisien apapun tidak bisa hidup,” ujar Ari, Rabu (23/8). Menurutnya, rencana itu sebenarnya sudah menjadi pembicaraan di dewan direksi PLN.
“Bagaimana supaya policy (kebijakan) pemerintah tidak naik (listrik) kata presiden sampai akhir 2017. Oke itu adalah policy pemerintah, apapun PLN harus ikut. Lalu bagaimana memenuhi itu tanpa PLN bangkrut? Salah satunya dengan mengomunikasikan (rencana) ke regulator dalam hal ini pemerintah,” ujarnya lagi.
Masih katanya, saat ini sudah ada beberapa tambang yang dibidik PLN untuk diakuisisi. Hanya saja ia belum bisa mengatakan tambang daerah mana yang akan segera diakuisisi. “Persisnya belum tahu. Penghasil batu bara terbesar ya pulau Sumatera dan Kalimantan. Dua pulau itu yang berpotensi,” sambungnya lagi.
Jelasnya, ia memastikan jika PLN memiliki tambang sendiri, maka bisa mengerjakan industri listrik di Indonesia. “Jadi nanti juga harga yang menentukan PLN. Harapannya ke depan harga batu bara berapa biayanya dan marginnya, tapi tidak mengikuti fluktuasi. Karena harga itu yang bergejolak di luar, kenapa kita yang kena imbasnya,” katanya.
Masih Sulit Menurunkan Tarif Listrik
Di waktu terpisah, Kepala Satuan Unit Komunikasi Korporat PLN, I Made Suprateka, pernah mengatakan bahwa pihaknya telah berkomitmen untuk tidak menaikkan tarif listrik ataupun menurunkan hingga akhir tahun. Adapun penurunan tarif listrik kemungkinan baru bisa dilakukan tahun depan.
“Langkah-langkah untuk menurunkan tarif listrik itu ada berbagai hal yang dilakukan. Pertama, melakukan efisiensi ke dalam sehingga mengurangi potensi-potensi biaya yang muncul,” ujar Made sewaktu di Jakarta, awal Agustus lalu.
Selain itu, lanjutnya, dengan melakukan kombinasi bauran energi yang lebih baik. Ia lantas mencontohkan misalnya PLN saat ini telah mampu menyediakan daya sebesar 53 ribu MW di seluruh Indonesia. Sementara beban puncak keseluruhan sistem kelistrikan di Indonesia baru mencapai 35 ribu MW. “Nah, ini kan tentunya ada yang bisa diaktifkan dan ada yang bisa dimatikan. Jadi diupayakan dengan efisiensi yang tinggi,” terangnya.
Tak cuma itu, I Made Suprateka juga memberi contoh untuk tidak terlalu banyak menggunakan diesel-diesel yang ada di Jawa, tapi cukup digunakan PLTU atau PLTA. “Karena solar kan lebih mahal,” kata dia. Menurutnya, pembangkit listrik dengan energi solar cukup difungsikan untuk memasok listrik daerah terpencil.
Pihak PLN pun kini juga tengah mendorong konversi energi diesel menjadi energi gas yang konteksnya lebih murah.
Tak hanya itu, PLN kini juga sedang melakukan pembangunan jaringan transmisi di Sumatera dengan panjang mencapai 19 ribu kilo meter sirkit (kms). Jaringan transmisi ini nantinya diharapkan bisa menggantikan sebagian besar Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang ada di Sumatera.
“Transmisi ini nanti akan melewati daerah-daerah yang sebelumnya secara lokal dilistriki melalui PLTD yang dulu dibangun. Nah, begitu dengan adanya listrik dari transmisi itu PLTD itu dimatiin saja. Kan banyak yang kontrak, kontraknya disetop,” katanya menambahkan.
Dengan begitu, PLN akan mengoptimalkan penggunaan pembangkit-pembangkit yang berlokasi di daerah Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. “Jadi menggunakan itu aja. Jadi daerah yang dilewati itu cukup membangun gardu induk, terus membagi jaringan transmisi Tegangan Tinggi, Tegangan Menengah, dan Tegangan Rendah. Daerah itu nanti didistribusi dengan membangun jaringan,” pungkasnya.
W. Novianto
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
