Agar Pembangunan Infrastruktur Berjalan Cepat dan Berkualitas
Jakarta – Pembangunan infrastruktur di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), menjadi prioritas utama. Seperti yang tertera dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 58 Tahun 2017, telah ditetapkan 245 proyek strategis nasional (PSN), 151 diantaranya merupakan proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Dari jumlah tersebut, sebanyak 4 proyek sudah selesai pembangunannya, yakni Bendungan Teritip dan tiga Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Nanga Badau, Wini dan Aruk. Sebanyak 97 proyek, dalam tahap kontruksi seperti Bendungan Gondang, Karian, Lolak, Jalan Tol Elevated Cikampek II, Tol Becakayu, dan SPAM Umbulan.
Sementara itu, 50 proyek lainnya masih dalam tahap persiapan maupun tahap lelang, seperti Bendungan Pamukkulu di Sulsel, Tigadihadji di Lampung, bendungan Bener di Jateng, dan Bendungan Temef di NTT, kemudian ruas Tol Cikampek II sisi selatan, Cilacap – Yogya, dan Tol Padang-Bukittinggi-Pekanbaru.
“Salah satu syarat sebagai PSN, proyek tersebut harus sudah dimulai konstruksinya tahun 2018. Bila tidak, akan dikeluarkan dari daftar PSN. Ada 151 PSN yang menjadi tanggung jawab kita semua,” jelas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera) Basuki Hadimuljono melalui keterangan tertulis, Kamis (31/8/2017).
Sebagian PSN lainnya sudah selesai namun tidak masuk dalam lingkup Perpres 58/2017 antara lain 6 bendungan (Rajui, Bajulmati, Nipah, Payaseunara, Titab, dan Jatigede), 4 PLBN (Skouw, Motaain, Motamasin dan Entikong) dan Jalan Tol Gempol-Pandaan.
Menteri Basuki juga menginstruksikan, agar dilakukan pengalihan alokasi anggaran proyek infrastruktur yang belum lelang tahun 2017 untuk menambah pendanaan proyek infrastruktur yang dibiayai secara tahun jamak (multiyears) sehingga mempercepat penyelesaiannya, sekaligus mengurangi kebutuhan pendanaan proyek tersebut pada tahun 2018.
Di samping memacu kerja Kempupera dengan ritme rock and roll, Menteri Basuki meminta kepada pegawai kementeriannya untuk menjauhi narkoba dan perilaku koruptif. “Semua harus mawas diri, kita perkuat iman kita untuk tidak berbuat tercela. Kita bekerja adalah sebagai ibadah dan untuk keluarga. Ingat itu,” kata Menteri Basuki.
Pada acara Raker tersebut, Menteri Basuki juga menyerahkan buku kode etik dan perilaku Kempupera secara simbolis kepada para Pejabat Tinggi Madya untuk selanjutnya dijadikan panduan oleh seluruh pegawai.
Menteri Basuki menambahkan agar infrastruktur yang dibangun tidak hanya cepat tapi juga berkualitas. Selain itu semua Satker dan PPK harus benar-benar memperhatikan tertib waktu, tertib biaya, tertib administrasi dan tertib mutu. “Pekerjaan harus cepat selesai, progres penyerapan keuangan juga baik, dan semua pelaksana selamat.”
Satu Hati, Satu Pikiran dan Satu Langkah
Raker yang di buka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti mengangkat Tema: “Satu Hati, Satu Pikiran Dan Satu Langkah Mempercepat Pembangunan Infrastruktur PUPR Untuk Negeri”. Disamping melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2017 dan persiapan tahun 2018, dalam Raker tersebut juga diberikan pembekalan untuk memberikan motivasi untuk bekerja dengan hati.
Turut hadir sebagai narasumber dalam Raker tersebut yakni Founder and Chairman Markplus Hermawan Kertajaya dengan materi WOW Leadership and Branding Dalam Pembangunan Infrastruktur. Dalam pesannya, Hermawan mengatakan dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat, tak hanya cukup dengan melaksanakan standar operasi prosedur (SOP) namun diperkuat dengan nilai-nilai (values) yang menjadi corporate culture Kempupera.
Pembicara lainnya adalah Kepala Bareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto yang membawakan materi pembangunan Infrastruktur PUPR Dalam Prespektif Bareskrim Polri, serta Direktur Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan Didik Choiroel dengan materi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian PUPR.
Kabareskrim Ari Dono menekankan pentingnya komunikasi antara pimpinan Kempupera dengan Polri dalam rangka pencegahan dan pengawasan bersama, sehingga proyek dapat selesai dengan baik dan memberikan manfaat layanan kepada masyarakat yang optimal.
Sekjen PUPR Anita Firmanti saat membuka pelaksanaan Raker mengatakan pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas utama program pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan daya saing global serta mempercepat pertumbuhan juga mewujudkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan.
Komitmen pemerintah merealisasikan pembangunan infrastruktur dapat dilihat dari anggaran Kementerian PUPR yang pada tahun 2017 mendapat alokasi sebesar Rp 104,3 triliun, meningkat menjadi Rp. 106,9 triliun pada tahun 2018 sekaligus merupakan anggaran terbesar diantara Kementerian/Lembaga.
“Besarnya anggaran tersebut merupakan refleksi dari kepercayaan publik yang tinggi dan tantangan yang besar kepada seluruh insan Kementerian PUPR untuk kerja bersama menjalankan amanah yang diberikan,” jelasnya.
Amanah tersebut harus dilaksanakan dengan kepemimpinan yang kuat, didukung oleh seluruh jajaran dengan penuh semangat dan motivasi, serta dilandasi oleh kode etik dan perilaku.
M Riz
Jakarta – Pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan Lebaran terus menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia. Terlebih, setiap tahun pelaksanaannya terus mengalami tantangan yang cukup signifikan.
Terkait hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi seluruh pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang telah berlangsung dengan baik. Meski, terdapat sejumlah catatan atau evaluasi dalam pelaksanaannya.
“Pemerintah telah mengambil langkah dalam meningkatkan infrastruktur dan mengatur sistem transportasi. Namun, peningkatan jumlah pemudik dan kepadatan lalu lintas masih menjadi permasalahan utama,” ujar Novita dalam wawancara tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Lebih lanjut dikatakan oleh Legislator dari Dapil Banyumas-Cilacap (Jawa Tengah VIII) ini, peran koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan operator transportasi serta pihak terkait lainnya masih perlu ditingkatkan.
“Komunikasi yang lebih efektif dan perencanaan yang matang diperlukan untuk menghindari kemacetan yang berlebihan dan memastikan keselamatan pemudik,” tandas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Tak hanya itu, Novita juga mencatat perlunya peningkatan pengawasan yang lebih ketat terhadap protokol kesehatan di tempat-tempat peristirahatan dan terminal, guna mencegah penyebaran penyakit. Terlebih, lanjutnya, di tengah cuaca ekstrem yang dapat mempengaruhi kondisi tubuh para pemudik.
Kendati demikian, Novita mengapresiasi secara keseluruhan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang baru saja selesai terselenggara. Dirinya berharap, perbaikan dan peningkatan pelayanan dapat terus dilakukan di setiap tahunnya.
“Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa perbaikan yang telah dilakukan, tentunya masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran di masa mendatang,” pungkasnya.
Denpasar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke LPP RRI Denpasar, Bali. Dalam kunjungan ini Komisi I DPR RI memberikan perhatian serius pada konten kearifan lokal di Bali. Dengan kuatnya konten kearifan lokal yang ada di Bali maka diharapkan kedepan akan semakin meningkatkan industri pariwisata yang ada di Bali.
“Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI mendorong LPP RRI Denpasar Bali untuk selalu mengupdate program siaran bermuatan kearifan lokal secara multiplatform guna mendorong peningkatan pariwisata di Bali,” papar Politisi Fraksi PKS itu di kantor LPP RRI Denpasar, Bali, Kamis (18/4/2024).
Kearifan lokal merupakan suatu identitas budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Konten kearifan lokal merupakan suatu muatan yang ditampilkan kepada masyarakat melalui media yang menampilkan kebudayaan suatu bangsa.
Komisi I mendorong LPP RRI turut andil dalam mempertahankan kearifan lokal di tiap satuan kerja (Satker) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tiap Satker dari Sabang sampai Merauke, berperan penting untuk mengikat kearifan lokal yang menjadi ciri khas LPP RRI selama ini. Sebagai gambaran, siaran RRI sendiri terdiri dari PRO 1 hingga PRO 4. Khusus PRO 4, merupakan program yang menyajikan konten kearifan lokal yang tersebar di kota-kota yang memiliki potensi budaya besar, termasuk Denpasar Bali.
Promosi kearifan lokal budaya di Bali dapat dilakukan dengan memanfatkan media massa seperti media elektronik, media cetak, dan media online maupun media sosial lainnya. LPP RRI turut menyajikan konten yang sesuai dengan sasaran wisatawan. LPP RRI Denpasar telah menyediakan saluran khusus untuk Budaya Bali melalui PRO 4, dengan menggunakan bahasa Bali untuk berkomunikasi dengan pendengar dan narasumber.
Jakarta – Peristiwa terjadinya puluhan pemudik yang sempat memblokade jalan menuju kapal Eksekutif Bakauheni, Lampung, Minggu (14/04/2024) belum lama ini menuai respon dari Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Para pemudik mobil ini, imbuh pria yang akrab disapa SJP, memprotes karena petugas mendahulukan kendaraan yang terakhir tiba.
“PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau ASDP meminta maaf dan menyebut bahwa ada kesalahan jalur antrean karena kekeliruan pengarahan pengguna jasa atau pemudik yang giliran masuk kapal,” ujar SJP sebagaimana keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Masalah tersebut, tandas Politisi Fraksi PKS ini, semakin menambah panjang daftar kesalahan ASDP dalam memberikan pelayanan bagi pemudik di lintasan penyeberangan kapal feri Merak-Bakauheni.
“Sebelumnya, jalan menuju Pelabuhan Merak, Banten sempat mengalami kemacetan hingga belasan kilometer selama 5-12 jam karena banyaknya kendaraan atau masyarakat yang belum memiliki tiket kapal feri, tapi tetap datang ke pelabuhan,” terangnya.
Sebagaimana data ASDP, ungkap Suryadi, total masyarakat yang belum memiliki tiket mudik pada 6-7 April lalu sebanyak 19.700 orang atau 32 persen. Sementara calon penumpang yang sudah mempunyai tiket hanya 68 persen.
“Padahal ASDP sudah mewajibkan pengguna jasa membeli tiket secara daring via aplikasi Ferizy dengan radius maksimal 4,7 km dari Pelabuhan Merak dan sudah bertiket maksimal H-1 keberangkatan demi menghindari terjadinya antrean kendaraan dan penjualan tiket oleh calo,” tuturnya.
Namun di lapangan, masih banyak ditemukan para calon penumpang masih membeli tiket di Pelabuhan Merak dari agen-agen penjualan. Tanpa berbekal tiket, lanjut SJP, para pemudik ini tetap nekat berangkat menuju Pelabuhan Merak. Akibatnya, mereka berdesakan dengan para pemudik yang sudah membeli tiket. Karena mereka masih yakin bisa memperoleh tiket di Pelabuhan dan faktanya masih bisa mendapatkannya melalui agen-agen penjualan tidak resmi.
“Kita meminta agar alasan para pemudik datang langsung ke pelabuhan untuk membeli tiket tanpa menggunakan aplikasi Ferizy ini dievaluasi oleh pihak ASDP dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena banyaknya keluhan pembeli tiket terkait aplikasi ini,” pungkas SJP.
Rating 2,5 dan ulasan-ulasan buruk terhadap Ferizy di Google Play Store, kata Suryadi, dapat menjadi bahan evaluasi tersebut. Misalkan kuota pemesanan tiket begitu cepat habis yang kemungkinan besar sudah diborong oleh calo yang kemudian menawarkannya di sekitar pelabuhan, bahkan ada yang hilang uangnya setelah melakukan pembayaran dan masih banyak lagi.
Novita Wijayanti: Perlu Perbaikan dan Pelayanan dalam Evaluasi Mudik 2024
Penguatan Konten Kearifan Lokal Bali Diharapkan Semakin Meningkatkan Industri Pariwisata
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Biro PP Tukar Pengetahuan Pengelolaan Informasi dengan Kantor Berita Tatoli Timor Leste
Lima Saran Banggar untuk Pemerintah Antisipasi Dampak Perang Iran versus Israel
Lebaran, Hasil dari Laku Puasa Menahan Diri Tercermin dalam Etika Politik
Todung Mulya Lubis: MK Paling Berwenang Diskualifikasi Paslon
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Gus Muhaimin: Mudik Lebaran 2024 Berjalan Cukup Baik
