Agar Masyarakat Tak Menyesal di Kemudian Hari
Jakarta – Sebenarnya tergiurnya masyarakat untuk umrah dengan biaya murah, bukan kali ini saja terjadi. Namun masih saja ada masyarakat yang tertipu dengan berbagai macam iming-iming perusahaan biro travel dan umrah abal-abal.
Untuk itu, masyarakat perlu mengenali mana biro travel yang patut dipercaya dan mana yang abal-abal sehingga tak patut dipercayai. Ada beberapa ciri yang bisa dikenali calon jamaah umrah, agar tak menyesal di kemudian hari :
1. Harga Sangat Miring
Belajar dari kasus First Travel, harga paket umrah yang sangat murah dibandingkan tour and travel lainnya, adalah ciri paling mencolok untuk melihat kredibilitas perusahaan penyelenggara umrah.
Saat ini, biaya umrah dari harga rata-rata sekitar Rp 20 juta, First Travel menawarkan hanya Rp 14 juta per orang. Saat ini saja, biaya paling murah, dari sejumlah situs penyelenggaraan umroh, adalah Rp 17 juta.
Maka, jika ada penyelenggara umrah menawarkan biaya dengan harga sangat miring seperti dilakukan First Travel, seharusnya Anda tidak lantas percaya. Bahkan Anda patut curiga dengan kredibilitas penyelenggara umrah tersebut.
Lebih hati-hati lagi, bila Anda bertanya ke perusahaan tersebut, dengan dana semurah itu, bagaimana perusahaan akan membiayai kebutuhan jamaah? Juga bertanya ke pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama.
2. Mentransfer Uang ke Rekening Pribadi
Banyak kerugian yang diderita jemaah umrah karena salah urus dalam hal keuangan. Salah satu tandanya, nasabah diminta mentransfer ke rekening pribadi para agen marketing atau pemasar.
Seharusnya, nasabah mengirim dana tanda jadi ke rekening perusahaan, sebagai bukti sah pembayaran. Jika dikirim ke rekening pribadi, besar kemungkinan dananya tidak diteruskan ke perusahaan travel, namun digunakan untuk kepentingan pribadi.
Selain itu, perusahaan penyelenggara umrah akan mudah berkilah dananya tidak diterima perusahaan sehingga posisi konsumen sangat lemah.
3. Tidak Transparan
Salah satu tanda manajemen perusahaan penyelenggara umrah yang baik adalah menerapkan manajemen yang transparan atau terbuka kepada jemaah.
Terutama terbuka dalam hal pengelolaan keuangan dan fasilitas bagi jamaah. Misalnya, dengan biaya yang disetorkan jemaah, perusahaan penyelenggara umrah akan memberikan apa kepada jamaah. Semakin detail dan jelas, semakin meningkatkan kepercayaan jemaah.
Selain itu, sejauh mana perusahaan memberikan bukti-bukti legal tentang perusahaan. Seperti surat izin pendirian perusahaan, surat keanggotaan perusahaan dalam asosiasi umrah, hingga surat perpajakan.
Jika ada bukti prestasi yang pernah diraih perusahaan, tentu akan semakin baik. Sebaliknya, Anda boleh meragukan kredibilitas perusahaan yang tak mau memberikan berbagai surat izin perusahaan kepada calon jemaah.7
4. Usia Baru Seumur Jagung
Kebanyakan kasus kegagalan berangkat ke tanah suci menimpa jamaah umrah pada perusahaan travel yang baru berdiri satu atau dua tahun terakhir. Namun tidak semua perusahaan penyelenggara umroh yang baru seumur jagung itu jelek.
Sepanjang perusahaan tersebut memiliki jaringan atau diakui keberadaannya oleh asosiasi penyelenggara umrah, misalnya, jamaah dapat sedikit mempercayai perusahaan tersebut. Di sisi lain, tidak semua perusahaan penyelenggara umrah yang telah lama berdiri itu benar-benar dapat dipercaya.
Sebaiknya Anda melihat pertumbuhan peserta umrah di perusahaan tersebut, atau perkembangan usaha perusahaan secara keseluruhan.
Semakin banyak jemaah yang berangkat ke tanah suci setiap, perusahaan tersebut bisa dipandang cukup dipercaya oleh masyarakat.
Setidaknya begitulah cara agar masyarakat bisa mengenali perusahaan penyelenggara umrah yang baik.Jangan sampai dana yang telah ditabung sekian tahun, raib begitu saja akibat Anda tidak hati-hati, hanya tergiur oleh iming-iming harga paket yang murah.
M Riz
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
