Adhyaksa Ingin Pramuka di Kemendikbud Langsung Ditolak
Jakarta – Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault mengeluarkan pernyataan bahwa Pramuka tidak cocok di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Menurut mantan Menpora ini, Pramuka seharusnya berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Di mata Adhyaksa, ia melihat Pramuka yang di bawah naungan Kemenpora, seperti tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12/2010 tentang Gerakan Pramuka, merupakan organisasi pemuda yang berlandaskan politik. Sementara ia menegaskan bahwa tidak ada sedikitpun unsur politik di tubuh pramuka.
“Pramuka itu organisasi pendidikan nonformal, jadi dasarnya itu. Oleh karena itu, maka sebaiknya ada di Kemendikbud. Pramuka punya pembina banyak sekali dari guru-guru,” kata Adhyaksa, Senin (21/8).
Ia pun kemudian memberi gambaran bahwa Pramuka berbeda dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di bawah naungan Kemenpora ataupun organisasi Taruna Siaga Bencana di bawah Kementerian Sosial.
“Saya ini kan pernah jadi Menpora 5 tahun. Nah, yang di bawah binaan Kemenpora itu, organisasi pemuda dalam kategori politik seperti KNPI. Kalau kategori sosial seperti Tagana ya di Kemensos,” ujarnya lagi.
Tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut Adhyaksa juga mempertanyakan dana untuk Pramuka yang terus berkurang dari tahun ke tahun. Menurutnya, sejak Imam Nachrowi menjadi Menpora, Pramuka hanya mendapat Rp 10 miliar per tahun dari yang awalnya Rp 45 miliar.
“Pas jaman saya jadi Menpora, untuk Pramuka itu Rp 45 miliar. Semakin kesini makin turun. Pas jaman Andi Malarangeng masih Rp 45 miliar. Sekarang Rp 10 miliar,” sebutnya.
Lebih lanjut, Adhyaksa menyebut bila Presiden Joko Widodo menjanjikan akan memberikan bantuan pada Pramuka sebesar Rp 15 miliar. Hal tersebut dikatakan Adhyaksa setelah Presiden mengetahui bila dana tahunan Pramuka sebesar Rp 10 miliar sudah digunakan semua untuk kegiatan Raimuna Nasional XI.
“Presiden kemarin bilang siap membantu Rp 15 miliar. Belum tahu kapan turun tapi diblang akan bantu. Ini sedang kita koordinasikan lagi,” tutupnya.
Sebelumnya dalam penutupan Raimuna Nasional XI di Bumi Perkemahan Cibubur, Minggu (20/8), Adhyaksa juga sempat mempertanyakan mengapa dana untuk Pramuka terus berkurang dari tahun ke tahun. Ia heran saat ini Pramuka hanya mendapat Rp10 miliar per tahun dari yang awalnya Rp45 miliar.
“Pas jaman saya jadi Menpora, untuk Pramuka itu Rp45 miliar. Semakin ke sini makin turun. Pas zaman Andi Malarangeng masih Rp45 miliar. Sekarang Rp10 miliar,” sebutnya.
Selain itu, ia juga menyebut bahwa Presiden Joko Widodo telah menjanjikan akan memberikan bantuan pada Pramuka sebesar Rp15 miliar. Hal tersebut dikatakan Adhyaksa setelah Presiden mengetahui bila dana tahunan Pramuka sebesar Rp10 miliar sudah digunakan semua untuk kegiatan Raimuna Nasional XI.
“Presiden kemarin bilang siap membantu Rp15 miliar. Belum tahu kapan turun tapi dibilang akan bantu. Ini sedang kita koordinasikan lagi,” imbuhnya.
Meski demikian, ia membantah kalau keinginannya memindahkan Pramuka dari Kemenpora ke Kemendikbud lantaran kecilnya anggaran Pramuka saat ini. “Bukan, bukan, itu alasannya. Saya sudah sampaikan ke Menpora, kabar itu salah,” tegas Adhyaksa.
Kemendikbud Menolak
Sementara di tempat terpisah, Mendikbud Muhadjir Effendy tak sepakat dengan pendapat Adhyaksa yang menilai bahwa Pramuka lebih cocok berada di bawah naungan Kemendikbud. Menurutnya Gerakan Pramuka lebih pas tetap berada di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). “Pramuka spektrum anggotanya luas, tidak hanya pelajar. Saya lebih cocok kalau di bawah Kemenpora,” ujar Muhadjir, Senin (21/8).
Meski demikian, Muhadjir memastikan bahwa Kemendikbud selalu siap mendukung kegiatan-kegiatan Pramuka yang melibatkan pelajar. “Nanti untuk kegiatan-kegiatan Pramuka yang pelajar bisa kami dukung. Kalau itu tidak ada masalah, seperti kemarin kami mengadakan Jambore Budaya di Palangkaraya itu memang khusus pelajar, ya kami dukung,” kata dia.
W. Novianto
Denpasar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke LPP RRI Denpasar, Bali. Dalam kunjungan ini Komisi I DPR RI memberikan perhatian serius pada konten kearifan lokal di Bali. Dengan kuatnya konten kearifan lokal yang ada di Bali maka diharapkan kedepan akan semakin meningkatkan industri pariwisata yang ada di Bali.
“Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI mendorong LPP RRI Denpasar Bali untuk selalu mengupdate program siaran bermuatan kearifan lokal secara multiplatform guna mendorong peningkatan pariwisata di Bali,” papar Politisi Fraksi PKS itu di kantor LPP RRI Denpasar, Bali, Kamis (18/4/2024).
Kearifan lokal merupakan suatu identitas budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Konten kearifan lokal merupakan suatu muatan yang ditampilkan kepada masyarakat melalui media yang menampilkan kebudayaan suatu bangsa.
Komisi I mendorong LPP RRI turut andil dalam mempertahankan kearifan lokal di tiap satuan kerja (Satker) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tiap Satker dari Sabang sampai Merauke, berperan penting untuk mengikat kearifan lokal yang menjadi ciri khas LPP RRI selama ini. Sebagai gambaran, siaran RRI sendiri terdiri dari PRO 1 hingga PRO 4. Khusus PRO 4, merupakan program yang menyajikan konten kearifan lokal yang tersebar di kota-kota yang memiliki potensi budaya besar, termasuk Denpasar Bali.
Promosi kearifan lokal budaya di Bali dapat dilakukan dengan memanfatkan media massa seperti media elektronik, media cetak, dan media online maupun media sosial lainnya. LPP RRI turut menyajikan konten yang sesuai dengan sasaran wisatawan. LPP RRI Denpasar telah menyediakan saluran khusus untuk Budaya Bali melalui PRO 4, dengan menggunakan bahasa Bali untuk berkomunikasi dengan pendengar dan narasumber.
Jakarta – Peristiwa terjadinya puluhan pemudik yang sempat memblokade jalan menuju kapal Eksekutif Bakauheni, Lampung, Minggu (14/04/2024) belum lama ini menuai respon dari Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Para pemudik mobil ini, imbuh pria yang akrab disapa SJP, memprotes karena petugas mendahulukan kendaraan yang terakhir tiba.
“PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau ASDP meminta maaf dan menyebut bahwa ada kesalahan jalur antrean karena kekeliruan pengarahan pengguna jasa atau pemudik yang giliran masuk kapal,” ujar SJP sebagaimana keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Masalah tersebut, tandas Politisi Fraksi PKS ini, semakin menambah panjang daftar kesalahan ASDP dalam memberikan pelayanan bagi pemudik di lintasan penyeberangan kapal feri Merak-Bakauheni.
“Sebelumnya, jalan menuju Pelabuhan Merak, Banten sempat mengalami kemacetan hingga belasan kilometer selama 5-12 jam karena banyaknya kendaraan atau masyarakat yang belum memiliki tiket kapal feri, tapi tetap datang ke pelabuhan,” terangnya.
Sebagaimana data ASDP, ungkap Suryadi, total masyarakat yang belum memiliki tiket mudik pada 6-7 April lalu sebanyak 19.700 orang atau 32 persen. Sementara calon penumpang yang sudah mempunyai tiket hanya 68 persen.
“Padahal ASDP sudah mewajibkan pengguna jasa membeli tiket secara daring via aplikasi Ferizy dengan radius maksimal 4,7 km dari Pelabuhan Merak dan sudah bertiket maksimal H-1 keberangkatan demi menghindari terjadinya antrean kendaraan dan penjualan tiket oleh calo,” tuturnya.
Namun di lapangan, masih banyak ditemukan para calon penumpang masih membeli tiket di Pelabuhan Merak dari agen-agen penjualan. Tanpa berbekal tiket, lanjut SJP, para pemudik ini tetap nekat berangkat menuju Pelabuhan Merak. Akibatnya, mereka berdesakan dengan para pemudik yang sudah membeli tiket. Karena mereka masih yakin bisa memperoleh tiket di Pelabuhan dan faktanya masih bisa mendapatkannya melalui agen-agen penjualan tidak resmi.
“Kita meminta agar alasan para pemudik datang langsung ke pelabuhan untuk membeli tiket tanpa menggunakan aplikasi Ferizy ini dievaluasi oleh pihak ASDP dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena banyaknya keluhan pembeli tiket terkait aplikasi ini,” pungkas SJP.
Rating 2,5 dan ulasan-ulasan buruk terhadap Ferizy di Google Play Store, kata Suryadi, dapat menjadi bahan evaluasi tersebut. Misalkan kuota pemesanan tiket begitu cepat habis yang kemungkinan besar sudah diborong oleh calo yang kemudian menawarkannya di sekitar pelabuhan, bahkan ada yang hilang uangnya setelah melakukan pembayaran dan masih banyak lagi.
Jakarta – Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menerima kunjungan dari Lembaga Pendidikan ANTARA dan Kantor Berita Tatoli yang berasal dari Negara Timor Leste. Kunjungan tersebut guna bertukar pengetahuan mengenai bagaimana pengelolaan pemberitaan di DPR RI, terutama dalam menginformasikan mengenai kinerja-kinerja anggota DPR RI dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.
“Beberapa hal yang kita sampaikan tentu terkait dengan bagaimana Biro Pemberitaan mengemas berita-berita tentang kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI kepada publik melalui semua platform yang dimiliki baik televisi, radio parlemen lalu media cetak, media online website dan media sosial serta E-media untuk disampaikan kepada masyarakat. Kita sampaikan beberapa rencana dan capaian selama beberapa tahun tentu juga kita evaluasi kekurangannya,” ujar Indra Pahlevi selaku Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, Indra Pahlevi, seusai menerima kunjungan di Ruang Pansus B, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (18/04/2024).
Dalam kesempatan itu, Indra juga menjelaskan mengenai pengelolaan informasi untuk mengatasi kendala seperti adanya isu atau berita negatif. Pengelolaan informasi ini dilakukan dengan meluruskan informasi berita sesuai fakta dan data yang sesungguhnya. Selain itu, dalam keterbukaan informasi publik saat ini Biro Pemberitaan Parlemen juga memfasilitasi masyarakat untuk dapat melihat proses rapat-rapat yang dilakukan DPR RI yang bisa diakses masyarakat secara streaming. Kita sampaikan beberapa rencana dan capaian selama beberapa tahun tentu juga kita evaluasi kekurangannya.
“Jadi kontra narasinya itu bisa kita buat berita yang untuk menjelaskan. Tapi juga bisa melihatkan langsung melalui streaming (mengenai) proses rapat-rapat yang dilakukan anggota di AKD (Alat Kelengkapan Dewan) untuk suatu isu ya yang membahas waktu agenda yang ada di DPR, entah undang-undang, pengawasan, atau anggaran,” jelasnya.
Dengan adanya kunjungan dari Kantor Berita Tatoli dan Timor Leste ini, Indra berharap selain untuk berbagi informasi dan pengalaman terkait pengelolaan pemberitaan serta menghadapi kendala-kendala juga kedepannya diharapkan dapat menjalin kerja sama dengan baik antara Parlemen Indonesia dengan Timor Leste.
“Tentu kan sebagai negara tetangga juga harus bisa menjalin hubungan, apalagi Timor Leste juga bagian dari walaupun belum anggota penuh AIPA ya. Tetapi sering Parlemen Timor Leste kan hadir di pertemuan-pertemuan Parlemen ASEAN ya, tentu suatu ketika mungkin Timor Leste menjadi tuan rumah satu event yang tingkatnya ASEAN, kita kan akan ke sana juga nanti dan pasti akan perlu untuk menjalin relasi itu,” pungkasnya.
Penguatan Konten Kearifan Lokal Bali Diharapkan Semakin Meningkatkan Industri Pariwisata
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Biro PP Tukar Pengetahuan Pengelolaan Informasi dengan Kantor Berita Tatoli Timor Leste
Lima Saran Banggar untuk Pemerintah Antisipasi Dampak Perang Iran versus Israel
Di Tengah Gejolak Kurs, Legislator Optimistis Sektor Energi Stabil
Apresiasi Menlu RI Tidak Akan Normalisasi Hubungan dengan Israel
Puan Minta Petugas Terus Siaga di Puncak Arus Balik Lebaran 2024
Lebaran, Hasil dari Laku Puasa Menahan Diri Tercermin dalam Etika Politik
Jazuli Juwaini: Bukan Hanya Perayaan Keagamaan, Idulfitri Momentum Perkuat Nilai Kebangsaan
