Ade Rezki Minta BBPOM Pekanbaru Gencar Awasi Produk Pangan
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR Ade Rezki Pratama meminta, agar Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru semakin gencar mengawasi keamanan pangan takjil, sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi umat muslim dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan.
“Oleh karena itu dalam rangka menjalankan bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idulfitri, kita berharap seluruh stakeholder tidak hanya BPOM, tapi juga Pemprov Riau serta pihak aparat Kepolisian untuk semakin gencar memagari dan memberikan proteksi yang lebih kepada masyarakat terhadap bahan-bahan mencurigakan yang tidak sesuai izin edar dan peruntukkannya,”ujar Ade saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI mengunjungi BBPOM Pekanbaru di Provinsi Riau, Senin (18/4/2022).
Politisi Partai Gerindra ini menyatakan, program pengawasan yang telah berjalan ini patut diapresiasi, namun perlu melihat dalam jangka waktu kedepan program yang sifatnya mengajak atau mengkampanyekan masyarakat supaya lebih cerdas dan peduli sebelum mengkonsumsi pangan maupun obat-obatan.
“Karena menurut saya, sosialisasi tentang edukasi masyarakat agar cerdas dan peduli terhadap konsumsi pangan dan obat-obatan tidak cukup hanya satu atau dua kali saja. Tetapi, harus secara simultan dan terus menerus tetap gencar terhdap kampanye-kampanye peduli dalam melihat dan membaca sebelum mengkonsumsi barang-barang produk makanan,” pungkas Ade.
Selain itu, Ade menjelaskan, Riau adalah wilayah yang strategis berada di segitiga emas antara Singapura dan Malaysia. Namun, pihaknya mengingatkan kewaspadaan yang perlu ditingkatkan terus-menerus terkait peredaran dan distribusi dari bahan-bahan makanan, pangan, vitamin dan obat-obatan yang masuk ke Tanah Air melalui pelabuhan besar maupun kecil di Riau.
“Oleh karena itu, kita banyak menemukan produk-produk yang begitu masif dari negara tetangga, baik itu dari Malaysia, Singapura dan bahkan produk dari Thailand Selatan yang masuk ke Provinsi Riau. Mudah-mudahan yang sudah terdistribusikan produk-produk yang sudah memiliki izin edar dan melalui mekanisme prosedural impor yang sesuai dengan aturan main,” harap legislator dapil Sumatera Barat II ini.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BBPOM Pekanbaru Yosef Dwi Irwan mengatakan, temuan pangan yang memiliki zat berbahaya di Provinsi Riau tahun ini menurun jika dibandingkan pada tahun 2021, itupun yang ditemukan bahan berbahaya boraks dan zat pewarna tekstil rhodamin. “Walaupun temuannya menurun, tetapi kami tetap waspada terus dengan juga membekali para kader penyuluh di lapangan,” terangya.
Selain itu, Yosef mengusulkan agar untuk daerah-daerah perbatasan ada izin edar khusus yang berlaku hanya untuk daerah tersebut dan tidak boleh keluar dari daerah itu. Tetap nanti akan dikenakan pajak dan dikenakan negative risk, apabila sekali ketemu bahan pangan atau obat-obatan mengandung zat berbahaya maka importirnya bisa langsung di-blacklist.
“Tapi sayangya ini masih bertentangan dengan Undang-Undang Pangan yang menyatakan bahwa suatu prpduk yang diproduksi dan diedarkan di indonesia harus memiliki izin edar, nah ini juga yang menjadi permasalahan. Tapi selama ini memang kalau ada temuan kita selalu melakukan pemusnahan, walaupun sebenarnya dari sisi safety-nya aman , karena di sanapun produk-produk itu juga dikonsumsi,” imbaunya.
Kemudian, Yosef juga mengusulkan agar UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga ikut direvisi karena sekarang wewenang fungsi pengawasan ditarik semua ke tingkat provinsi. Sehingga Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan tidak bisa lagi melakukan pengawasan, padahal anggaran provinsi itu kan terbatas. “Mohon dikaji kembali lagi UU ini, karena pengawasan ini kan tugas bersama,” tutupnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
