Ade Rezki Minta BBPOM Pekanbaru Gencar Awasi Produk Pangan
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR Ade Rezki Pratama meminta, agar Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru semakin gencar mengawasi keamanan pangan takjil, sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi umat muslim dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan.
“Oleh karena itu dalam rangka menjalankan bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idulfitri, kita berharap seluruh stakeholder tidak hanya BPOM, tapi juga Pemprov Riau serta pihak aparat Kepolisian untuk semakin gencar memagari dan memberikan proteksi yang lebih kepada masyarakat terhadap bahan-bahan mencurigakan yang tidak sesuai izin edar dan peruntukkannya,”ujar Ade saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI mengunjungi BBPOM Pekanbaru di Provinsi Riau, Senin (18/4/2022).
Politisi Partai Gerindra ini menyatakan, program pengawasan yang telah berjalan ini patut diapresiasi, namun perlu melihat dalam jangka waktu kedepan program yang sifatnya mengajak atau mengkampanyekan masyarakat supaya lebih cerdas dan peduli sebelum mengkonsumsi pangan maupun obat-obatan.
“Karena menurut saya, sosialisasi tentang edukasi masyarakat agar cerdas dan peduli terhadap konsumsi pangan dan obat-obatan tidak cukup hanya satu atau dua kali saja. Tetapi, harus secara simultan dan terus menerus tetap gencar terhdap kampanye-kampanye peduli dalam melihat dan membaca sebelum mengkonsumsi barang-barang produk makanan,” pungkas Ade.
Selain itu, Ade menjelaskan, Riau adalah wilayah yang strategis berada di segitiga emas antara Singapura dan Malaysia. Namun, pihaknya mengingatkan kewaspadaan yang perlu ditingkatkan terus-menerus terkait peredaran dan distribusi dari bahan-bahan makanan, pangan, vitamin dan obat-obatan yang masuk ke Tanah Air melalui pelabuhan besar maupun kecil di Riau.
“Oleh karena itu, kita banyak menemukan produk-produk yang begitu masif dari negara tetangga, baik itu dari Malaysia, Singapura dan bahkan produk dari Thailand Selatan yang masuk ke Provinsi Riau. Mudah-mudahan yang sudah terdistribusikan produk-produk yang sudah memiliki izin edar dan melalui mekanisme prosedural impor yang sesuai dengan aturan main,” harap legislator dapil Sumatera Barat II ini.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BBPOM Pekanbaru Yosef Dwi Irwan mengatakan, temuan pangan yang memiliki zat berbahaya di Provinsi Riau tahun ini menurun jika dibandingkan pada tahun 2021, itupun yang ditemukan bahan berbahaya boraks dan zat pewarna tekstil rhodamin. “Walaupun temuannya menurun, tetapi kami tetap waspada terus dengan juga membekali para kader penyuluh di lapangan,” terangya.
Selain itu, Yosef mengusulkan agar untuk daerah-daerah perbatasan ada izin edar khusus yang berlaku hanya untuk daerah tersebut dan tidak boleh keluar dari daerah itu. Tetap nanti akan dikenakan pajak dan dikenakan negative risk, apabila sekali ketemu bahan pangan atau obat-obatan mengandung zat berbahaya maka importirnya bisa langsung di-blacklist.
“Tapi sayangya ini masih bertentangan dengan Undang-Undang Pangan yang menyatakan bahwa suatu prpduk yang diproduksi dan diedarkan di indonesia harus memiliki izin edar, nah ini juga yang menjadi permasalahan. Tapi selama ini memang kalau ada temuan kita selalu melakukan pemusnahan, walaupun sebenarnya dari sisi safety-nya aman , karena di sanapun produk-produk itu juga dikonsumsi,” imbaunya.
Kemudian, Yosef juga mengusulkan agar UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga ikut direvisi karena sekarang wewenang fungsi pengawasan ditarik semua ke tingkat provinsi. Sehingga Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan tidak bisa lagi melakukan pengawasan, padahal anggaran provinsi itu kan terbatas. “Mohon dikaji kembali lagi UU ini, karena pengawasan ini kan tugas bersama,” tutupnya.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
