ADB: Momentum Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Terus Berlanjut
Jakarta – Menurut Winfried Wicklein, Director Economist Asian Development Bank (ADB), pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan masih terus berlanjut tahun ini dan tahun depan, meskipun harus dijaga dengan investasi dan ekspor yang kuat untuk mendukung laju pertumbuhan yang sehat.
“Ekonomi Indonesia tetap kuat terlepas dari ketidakpastian global, dengan pertumbuhan yang diharapkan akan baik pada tahun ini. Dengan alokasi yang lebih tinggi untuk infrastruktur publik dan iklim investasi swasta yang makin baik, maka “Ekspansi ekonomi kemungkinan masih berlanjut hingga tahun depan,” ujar Winfried Wicklein di Jakarta, Selasa (26/9).
Edisi pembaruan dari publikasi ekonomi tahunan Asian Development Outlook (ADO) 2017, ADB mempertahankan prakiraan pertumbuhan produk domestic bruto (PDB) Indonesia sebesar 5,1% untuk tahun ini, dan 5,3% untuk tahun depan. Perkiraan tersebut selaras dengan prediksi pada April lalu, yaitu pertumbuhan PDB yang melampaui 5,0% pada paruh pertama tahun ini, didorong oleh investasi aset tetap dari ekspor bersih. ADO update mencatat bahwa belanja pemerintah diperkirakan akan mendongkrak pertumbuhan pada paruh kedua 2017. Sementara itu investasi swasta diperkirakan akan meningkat perlahan selama periode prakiraan, seiring mulai terlihatnya dampak positif dari reformasi kebijakan yang diarahkan untuk memperbaiki iklim usaha. Pemberian peringkat investment grade untuk Indonesia dari Standard&Poor`s diharapkan akan mempercepat arus modal masuk, termasuk investasi langsung asing.
Pertumbuhan kredit diperkirakan akan membaik secara bertahap, setelah pemangkasan suku bunga acuan Bank Indonesia, dan berbagai kebijakan yang mendorong fleksibilitas perbankan dalam mengelola likuiditas.
Kebijakan fiskal Indonesia masih mampu menopang pertumbuhan, dengan perubahan anggaran yang menghasilkan belanja total yang lebih tinggi. “Terutama dengan alokasi yang lebih besar pada infrastruktur publik, kesehatan dan pendidikan.” Kendati pemerintah mengurangi subsidi energi yang mengakibatkan kenaikan harga listrik, ADB berpendapat pengeluaran rumah tangga masih tetap kuat. Keyakinan konsumen masih terlihat baik, berkat kestabilan rupiah dan harapan akan inflasi yang lebih terkendali. Inflasi umum rata-rata diperkirakan sebesar 4,0% pada 2017 dan 3,7% pada 2018.
“Tren ini terutama berkat upaya baru dari pemerintah untuk menjaga harga pangan melalui pengelolaan logistik dan pusat distribusi pangan di daerah-daerah secara lebih baik,” ungkap ADB dalam ADO update.
ADB melihat adanya ketidakpastian pada prospek perdagangan Indonesia karena tidak meratanya tingkat pemulihan dan pertumbuhan para mitra perdagangan Indonesia, serta adanya pelemahan harga komoditas. Impor diperkirakan masih akan tumbuh lebih lambat daripada ekspor pada paruh kedua tahun ini.
ADO update mempertahankan prakiraan defisit transaksi berjalan Indonesia sebesar 1,7% PDB pada tahun ini, tetapi memperkirakan akan adanya kenaikan defisit menjadi 2,0% pada 2018. Pelebaran defisit ini, seiring dengan meningkatnya impor yang mulai mengalahkan laju ekspor, untuk memasok beberapa proyek investasi publik berskala besar. Arus modal masuk diperkirakan akan lebih dari cukup untuk membiayai defisit transaksi berjalan, sehingga cadangan devisa asing akan tetap meningkat.
Menurut Winfried, risiko terhadap proyeksi ini akan bergantung pada perkembangan upaya pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pajak, harga komoditas global, dan kepastian kebijakan di negara-negara maju. “Berbagai risiko tersebut menunjukan bahwa Indonesia perlu menjaga nilai tukar yang fleksibel, perdagangan dan arus modal terbuka serta melanjutkan pelaksanaan reformasi struktural guna semakin memperkuat perekonomiannya,” ungkap Winfried.
KR – Ipotnews
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
