ADB: Momentum Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Terus Berlanjut
Jakarta – Menurut Winfried Wicklein, Director Economist Asian Development Bank (ADB), pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan masih terus berlanjut tahun ini dan tahun depan, meskipun harus dijaga dengan investasi dan ekspor yang kuat untuk mendukung laju pertumbuhan yang sehat.
“Ekonomi Indonesia tetap kuat terlepas dari ketidakpastian global, dengan pertumbuhan yang diharapkan akan baik pada tahun ini. Dengan alokasi yang lebih tinggi untuk infrastruktur publik dan iklim investasi swasta yang makin baik, maka “Ekspansi ekonomi kemungkinan masih berlanjut hingga tahun depan,” ujar Winfried Wicklein di Jakarta, Selasa (26/9).
Edisi pembaruan dari publikasi ekonomi tahunan Asian Development Outlook (ADO) 2017, ADB mempertahankan prakiraan pertumbuhan produk domestic bruto (PDB) Indonesia sebesar 5,1% untuk tahun ini, dan 5,3% untuk tahun depan. Perkiraan tersebut selaras dengan prediksi pada April lalu, yaitu pertumbuhan PDB yang melampaui 5,0% pada paruh pertama tahun ini, didorong oleh investasi aset tetap dari ekspor bersih. ADO update mencatat bahwa belanja pemerintah diperkirakan akan mendongkrak pertumbuhan pada paruh kedua 2017. Sementara itu investasi swasta diperkirakan akan meningkat perlahan selama periode prakiraan, seiring mulai terlihatnya dampak positif dari reformasi kebijakan yang diarahkan untuk memperbaiki iklim usaha. Pemberian peringkat investment grade untuk Indonesia dari Standard&Poor`s diharapkan akan mempercepat arus modal masuk, termasuk investasi langsung asing.
Pertumbuhan kredit diperkirakan akan membaik secara bertahap, setelah pemangkasan suku bunga acuan Bank Indonesia, dan berbagai kebijakan yang mendorong fleksibilitas perbankan dalam mengelola likuiditas.
Kebijakan fiskal Indonesia masih mampu menopang pertumbuhan, dengan perubahan anggaran yang menghasilkan belanja total yang lebih tinggi. “Terutama dengan alokasi yang lebih besar pada infrastruktur publik, kesehatan dan pendidikan.” Kendati pemerintah mengurangi subsidi energi yang mengakibatkan kenaikan harga listrik, ADB berpendapat pengeluaran rumah tangga masih tetap kuat. Keyakinan konsumen masih terlihat baik, berkat kestabilan rupiah dan harapan akan inflasi yang lebih terkendali. Inflasi umum rata-rata diperkirakan sebesar 4,0% pada 2017 dan 3,7% pada 2018.
“Tren ini terutama berkat upaya baru dari pemerintah untuk menjaga harga pangan melalui pengelolaan logistik dan pusat distribusi pangan di daerah-daerah secara lebih baik,” ungkap ADB dalam ADO update.
ADB melihat adanya ketidakpastian pada prospek perdagangan Indonesia karena tidak meratanya tingkat pemulihan dan pertumbuhan para mitra perdagangan Indonesia, serta adanya pelemahan harga komoditas. Impor diperkirakan masih akan tumbuh lebih lambat daripada ekspor pada paruh kedua tahun ini.
ADO update mempertahankan prakiraan defisit transaksi berjalan Indonesia sebesar 1,7% PDB pada tahun ini, tetapi memperkirakan akan adanya kenaikan defisit menjadi 2,0% pada 2018. Pelebaran defisit ini, seiring dengan meningkatnya impor yang mulai mengalahkan laju ekspor, untuk memasok beberapa proyek investasi publik berskala besar. Arus modal masuk diperkirakan akan lebih dari cukup untuk membiayai defisit transaksi berjalan, sehingga cadangan devisa asing akan tetap meningkat.
Menurut Winfried, risiko terhadap proyeksi ini akan bergantung pada perkembangan upaya pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pajak, harga komoditas global, dan kepastian kebijakan di negara-negara maju. “Berbagai risiko tersebut menunjukan bahwa Indonesia perlu menjaga nilai tukar yang fleksibel, perdagangan dan arus modal terbuka serta melanjutkan pelaksanaan reformasi struktural guna semakin memperkuat perekonomiannya,” ungkap Winfried.
KR – Ipotnews
Jakarta – DPR RI akan menggelar rangkaian pertemuan antarparlemen dalam ‘Forum Air Sedunia ke-10’ (Parliamentary Meeting of the 10th World Water Forum) sepanjang 19-21 Mei 2024 di Nusa Dua, Bali mendatang. Melibatkan multipihak, pertemuan tersebut diadakan, baik pada tingkat pertemuan bilateral, regional, dan internasional.
Demikian hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024). Ia menekankan setiap elemen pendukung perlu terlibat dan berpartisipasi dengan aktif.
“Sebagai tuan rumah kegiatan sidang, DPR RI berfokus untuk menyukseskan kegiatan tersebut, baik dari aspek penyelenggaraan maupun sukses subtansi dalam memperkuat tata kelola air bagi kesejahteraan rakyat,” ucap Gobel membacakan pidato rapat paripurna.
Dirinya pun berharap anggota parlemen dari seluruh dunia yang hadir bisa berkontribusi melalui gagasan, aspirasi, dan masukan guna melahirkan solusi lugas sekaligus komprehensif. Keterlibatan ini, ungkapnya, turut menjadi kunci kesuksesan Forum Air Sedunia itu.
“Melalui tema ‘Mobilizing Parliamentary Action on Water for Shared Prosperity’, anggota parlemen dari seluruh dunia akan berkesempatan mengambil langkah untuk mengatasi kelangkaan air, meningkatkan kerja sama parlemen dalam memperluas akses terhadap air bersih, serta memobilisasi tindakan terhadap air untuk keamanan dan kemakmuran global,” tutup Politisi Fraksi NasDem itu.
Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyoroti mengenai rencana Pemerintah untuk kembali melakukan impor beras sebanyak 3,6 juta ton dan melakukan kerja sama dengan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan di Kawasan food estate di Kalimantan. Ia mengungkapkan kekecewaannya kepada Pemerintah yang bukan merekonstruksi pengelolaan pangan, melainkan malah membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan.
“Pemerintah sudah dan akan kembali memecahkan rekor impor beras tertinggi dalam sejarah, di mana kami menilai hal tersebut merupakan dampak dari buruknya tata kelola pangan selama lima tahun terakhir ini. Akan tetapi alih-alih merekonstruksi pengelolaan pangan Pemerintah malah terus membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan,” ungkap Slamet dalam interupsi Rapat Paripurna DPR RI ke-16 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 yang dilaksanakan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/05/2024).
Tambahnya, pengelolaan pertanian saat ini semakin tidak jelas arah dan tujuannya. Hal ini tidak sesuai dengan Nawacita yang dijanjikan Presiden Jokowi pada kampanyenya di tahun 2014. Termasuk dengan rencana kerja sama Indonesia dan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan nasional di Kawasan food estate di Kalimantan. Menurutnya, rencana ini mendiskriminasi peneliti dan perguruan tinggi pertanian di Indonesia. Ia juga khawatir dengan adanya kemungkinan impor petani suatu hari nanti.
“Menurut kami rencana ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap peneliti dan perguruan tinggi pertanian yang hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu dugaan kami, kegiatan tersebut dapat menjadikan jalan eksodus Petani Tiongkok berupa impor petani seperti yang kita lihat saat ini terjadi di sektor pertambangan. Jika ini terjadi maka akan membuktikan prediksi kami sebelumnya bahwa suatu saat nanti yang diimpor bukan lagi komoditas pertaniannya saja melainkan petani pun akan diimpor,” pungkas Politisi Fraksi PKS itu.
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Dian Istiqomah mendorong DPR untuk ikut andil dalam penyelesaian polemik pembatalan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi bidan pendidik atau bidan lulusan D4 di sejumlah daerah. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan V, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2023).
“Saya memohon kepada ketua DPR RI untuk mendorong dengan segera SK PPPK dan NIP semua pelamar bidan pendidik yang dinyatakan sudah lulus PPPK tahun 2023 yang dibatalkan oleh BKN. Lebih dari 500 orang bidan seluruh indonesia yang menuntut hak mereka. Bahkan ada yang sudah bekerja selama seminggu kemudian SK nya ditarik lagi dan secara otomatis ditarik lagi dari pekerjaan mereka,” tutur Anggota Fraksi PAN tersebut.
Dian menilai polemik yang terjadi terhadap ratusan tenaga kebidanan ini sungguhlah miris. Disampaikannya, bidan merupakan salah satu garda terdepan percepatan penurunan stunting di tanah air. Bidan terjun langsung ke masyarakat untuk mengedukasi dan mensosialisasikan pencegahan stunting termasuk memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita.
“Program penurunan stunting di Indonesia diwujudkan dengan intervensi spesifik dan sensitif seperti pemantauan tumbuh kembang balita di Posyandu, imunisasi, pemberian vitamin A dan program makanan tambahan untuk anak maupun ibu hamil dan ini merupakan kerja dari bidan yang bertugas di seluruh indonesia. Mereka yang terjun langsung ke masyarakat,” kata politisi yang pernah berkarir sebagai tenaga kesehatan ini.
Terkait dengan polemik ini, Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI) selaku organisasi profesi kebidanan di Indonesia telah melayangkan surat kepada Direktur Pembina dan Pengawasan pada Dirjen Tenaga kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada surat tertanggal 23 Oktober 2023 tersebut PP IBI memperjuangkan status Bidan Ahli lulusan D4 Bidan Pendidik.
“Mari kita selamatkan generasi emas Indonesia dengan mencegah stunting dan menyelamatkan hak bidan seluruh indonesia,” tutup Dian.
Polemik ini dilatari dengan Bidan lulusan D4 atau Bidan Pendidik yang dinyatakan gugur pada tahap akhir proses seleksi tenaga kesehatan PPPK oleh BKN RI karena adanya Surat Edaran dari Kemenkes RI terkait kualifikasi D4 Bidan Pendidik yg dinilai tidak memenuhi kriteria. Padahal dalam ketentuan awal sebelum proses seleksi dilakukan, bidan lulusan D4 Pendidik terhitung memenuhi kriteria untuk melanjutkan proses seleksi dan diangkat menjadi tenaga kesehatan PPPK dengan jabatan fungsional Bidan Ahli.
DPR RI Dorong Partisipasi Aktif Parlemen Dunia Atasi Isu Air
Pengelolaan Pertanian Kian Tidak Jelas, Proyek Food Estate di Kalimantan Libatkan Cina
Polemik Pembatalan SK 500 Bidan PPPK Lulusan D4 Harus Segera Diselesaikan
Legislator Sampaikan Kekhawatiran Terhadap Wacana Penambahan Jumlah Kementerian
Pemerintah Diminta Buat Program Konkret atasi PHK
Komisi IX Harap RSD Mangusada Jadi Proyek Percontohan ‘Medical Tourism’ di Indonesia
Kunjungi LPS Spanyol, Puteri Komarudin Pelajari Skema Penjaminan pada Koperasi
Rektor Unri Polisikan Mahasiswa, Andreas Hugo: Sudah Komersialisasi Kini Kriminalisasi
Ina Ammania Tegaskan Kesuksesan Ibadah Haji Bergantung pada Profesionalitas Petugas Haji
