Ada Nama Tommy, Mamiek, dan Prabowo dalam Paradise Papers
Bermuda – Paradise Papers alias Dokumen Surga alias dokumen keuangan skala besar dan banyak lagi sebutan lain, mendadak menghangat dibicarakan kembali. Terbaru, bocoran dokumen ini mengungkapkan bagaimana orang-orang super kaya di dunia ternyata secara diam-diam berinvestasi di luar negeri, di tempat surga pajak.
Menariknya-yang membuatnya terasa dekat-ada beberapa nama tokoh asal Indonesia yang disebut dalam bocoran tersebut. Beberapa bahkan memiliki nama besar, seperti Tommy Soeharto dan Prabowo Subianto yang disebut bersamaan dengan kejutan tokoh dunia lainnya macam Ratu Elizabeth.
Tak cuma itu, beberapa nama lain pun disebutkan seperti Menteri Perdagangan dalam Pemerintahan Donald Trump yang diungkap memiliki saham di perusahaan yang melakukan transaksi dengan Rusia yang dikenai sanksi oleh Amerika Serikat. Semua terangkum dalam Paradise Papers yang mencakup 13,4 juta dokumen, yang sebagian besar dari satu perusahaan keuangan luar negeri. Tak pelak, beberapa media internasional pun ramai-ramai menyelidiki dokumen ini.
Sebelas-dua belas dengan bocornya Panama Papers tahun lalu, Dokumen Surga ini diperoleh dari media asal Jerman, Süddeutsche Zeitung. Mereka kemudian meminta International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) atau Konsorsium Jurnalis Investigatif untuk melakukan penyelidikan.
Laporan yang baru keluar kemarin, Minggu (5/11) ini bahkan disebut hanya sebagian kecil saja dari total laporan yang akan dikeluarkan dalam satu minggu ke depan. Namun pastinya bocoran yang akan dikeluarkan mengungkap skandal pajak dan keuangan.
Artikel-artikel yang lahir dari bocoran tersebut pun banyak yang terpusat pada bagaimana para politikus, perusahaan multinasional, selebritas, dan orang-orang kaya secara individu menggunakan struktur kompleks yayasan dan perusahaan tertutup untuk melindungi uang mereka dari para pejabat pajak atau menyembunyikan transaksi mereka. Pastinya juga, sebagian besar transaksi tersebut adalah transaksi yang dianggap tidak melanggar peraturan.
Nah, laporan ICIJ ternyata menyebutkan nama Tommy, Prabowo, dan Mamiek Suharto. Sebagaimana diketahui, Tommy adalah Pemimpin Humpuss Group dan pernah menjadi Direktur Dewan Asia Market Investment, perusahaan yang terdaftar pada 1997 dan ditutup pada 2000. ICIJ pun mencatat alamat yang sama untuk Asia Market dan V Power, perusahaan yang terdaftar di Bahama dan tercatat dimiliki Tommy yang menurut catatan Securities and Exchange Commision memiliki saham di perusahaan mobil mewah Italia Lamborghini.
Hal ini dikuatkan data yang dikeluarkan sebuah firma hukum di Bermuda, Appleyby. Laporan mereka pun mencakup informasi tentang perusahaan patungan di Bermuda antara cabang Humpuss dan perusahaan iklan asal Australia, NLD.
Dari sebuah laporan pada 1997, perusahaan itu membuat Tommy dan mitranya yang dari Australia tadi mendirikan iklan jalan di Negara Bagian Victoria, Australia, Filipina, Malaysia, Myanmar dan Cina. Perusahaan itu lantas ditutup di Bermuda pada 2003 dan dicatat di Appleby sebagai “pengemplang pajak.”
Sedangkan Mamiek dalam data disebutkan sebagai Wakil Presiden Golden Spike Pasiriaman Ltd, pemilik, dan pimpinan Golden Spike South Sumatra Ltd, bersama eksekutif Kodel Group, Maher Algadri. Ia juga disebut merupakan salah satu konglomerat terbesar Indonesia zaman Suharto yang dilansir Forbes. Namun dua perusahaan itu pun sudah tutup.
Sementara Prabowo disebutkan pernah menjadi Direktur dan Wakil Pemimpin di Nusantara Energy Resources yang berkantor di Bermuda. Perusahaan terdaftar pada 2001 dan ditutup pada 2004, serta tercatat sebagai “penunggak utang”. Adapun perusahaan di Singapura yang bernama sama, Nusantara Energy Resources, kini adalah bagian dari Nusantara Group, yang oleh sejumlah media disebut dimiliki sebagian oleh Prabowo.
Namun, Wakil Ketua Partai Gerindra, Fadli Zon, memastikan bahwa Prabowo tak memiliki kaitan dengan Nusantara Energy Resources. Ia menyanggah bahwa perusaah itu mengemplang pajak dan tidak aktif sejak didirikan.
“Ini adalah perusahan satu dolar,” ujar Fadli kepada mitra ICIJ di Indonesia, TEMPO. Perusahaan itu, lanjut Fadli, dididirikan untuk eksplorasi minyak dan gas. Sejumlah politikus katanya terlibat. Namun ia tidak tahu bagaimana keterlibatan mereka di perusahaan itu.
Menyebut Sejumlah Tokoh Dunia
Seperti disebutkan tadi, dokumen Paradise Papers pun melaporkan ada sekitar £10 juta uang pribadi Ratu Elizabeth yang ditanamkan di luar negeri. Dana itu disimpan di Cayman Islands dan Bermuda oleh Duchy of Lancaster, yang mengeluarkan pendapatan untuk Ratu dan menangani investasi kekayaan pribadinya sebesar £500 juta.
Investasi tersebut pun dinyatakan tidak ilegal. Tidak ada petunjuk bahwa Ratu pun mengemplang pajak, meski banyak yang mungkin bertanya-tanya mengapa kerajaan menanamkan modal di luar negeri.
Kemudian nama lainnya adalah Menteri Perdagangan Wilbur Ross, yang membantu Donald Trump menjadi bangkrut pada 1990-an dan kemudian diangkat sebagai menteri pada Pemerintahan Trump. Ross dikatakan memiliki minat dalam dalam perusahaan perkapalan dengan pendapatan jutaan dolar per tahun dengan bisnis transportasi minyak dan gas untuk perusahaan energi Rusia; dengan pemilik saham termasuk menantu Vladimir Putin; dan dua orang yang dikenakan sanksi oleh Amerika Serikat. Walhasil, dokumen ini pun kembali mengangkat pertanyaan ke permukaan mengenai adakah koneksi Rusia dengan tim Trump.
Yang perlu diketahui, Trump terpilih menjadi presiden pada November 2016, di tengah tuduhan bahwa Rusia berkolusi untuk mencoba mempengaruhi Pemilu AS. Namun Trump sudah menegaskan bahwa tuduhan itu palsu.
Pertanyaan berikutnya lantas muncul, yakni dari mana kebocoran ini? Sebagian besar data memang berasal dari perusahaan yang disebut Appleby tadi. Appleby pun disebut membantu para nasabah di luar negeri untuk membayar pajak rendah atau tanpa pajak sama sekali.
Sementara dokumen perusahaan ini berasal dari perusahaan yang memiliki yurisdiksi di Karibia yang didapatkan Süddeutsche Zeitung. Namun sumbernya tidak disebutkan. Appleby bahkan mengatakan mereka, “Puas karena tidak ada bukti adanya pelanggaran, baik oleh kami atau klien kami”. Kami tidak menolerir tindakan ilegal,” tegasnya.
Novianto
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
