Ada Dugaan Penyimpangan pada Proses Rekrutmen CPNS Kementerian Keuangan
Jakarta – Setelah menerima aduan dari peserta seleksi penerimaan pegawai negeri sipil (PNS), Ombudsman Republik Indonesia meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperbaiki sistem seleksi penerimaan PNS. Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Laode Ida mengatakan, ada beberapa temuan dugaan penyimpangan prosedur dalam rekrutmen CPNS Kemenkeu.
Temuan tersebut, adalah pada pengumuman awal menyatakan bahwa yang lolos seleksi kompetensi dasar (SKD) sebanyak 3x formasi jabatan tanpa ranking jurusan. “Namun, saat pengumuman SKD, yang lolos adalah berdasarkan ranking jurusan,” ujar Laode, Jumat (3/11/2017).
Temuan lainnya, pada pengumuman awal ada formasi analis publikasi menerima jurusan komunikasi, manajaman, administrasi negara dan ditetapkan di Setjen, DJKN atau BPPK.
Saat pendaftaram peserta diminta memilih unit penempatan tersebut namun ketika pengumuman, muncul tabel berbeda yang menyatakan kebutuhan direktorat terhadap jurusan tertentu yang berbeda dari pengumuman sebelumnya.
Pihaknya juga menemukan pengumuman hasil tes SKD tidak diurutkan berdasar formasi jabatan dan derajat kelulusan melainkan berdasarkan alfabet sehingga tidak diketahui apakah nama yang lulus adalah nilai tertinggi saat SKD pada suatu formasi jabatan terntentu dan merupakan 3x jumlah formasi yang disediakan.
“Padahal di Kementerian Luar Negeri, hal itu dilakukan sehingga kami melihat tidak ada standar yang sama di Kemenkeu,” tambahnya.
Berdasarkan itulah, Ombudsman menggelar pertemuan klarifikasi dengan pihak Kementerian Keuangan dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang menghasilkan kesepahaman bahwa dalam pengumuman awal Kemenkeu tidak secara utuh diinformasikan mengenai formasi atau tidak merinci formasi kualifikasi pendidikan.
Kementerian tersebut hanya mencantumkan jumlah formasi jabatan sehingga sejak awal masyarakat tidak memperoleh informasi jumlah formasi berdasarkan kualifikasi pendidikan per jabatan yang dibutuhkan.
Pelapor atas nama Saidibot Roulina Panjaitan memenuhi passing grade dan dinyatakan lulus dan dapat mengikuti seleksi pada tahap berikutnya 5 November 2017. Pelapor lainnya, Shela Aprilia Kartika, memenuhi passing grade namun dinyatakan tidak lulus karena peringkatnya berada di bawah kuota yang dibutuhkan.
“Bagi semua peserta seleksi kompetensi dasar akan melihat hasil secara lengkap melalui website rekrutmen.kemenkeu.go.id hari ini,” paparnya.
Selain itu, terdapat 1775 peserta SKD dengan lokasi tes di Medan dengan rincian 275 peserta formasi umum memenuhi passing grade, tiga pelamar dari formasi cumlaude, dan satu pelamar dari formasi disabilitas yang diterima dari BKN 2 November 2017 dan diumumkan 3 November 2017.
BKN menyampaikan ada keterlambatan data dikarenakan salah satu file berisi nama-nama peserta seleksi tidak terkirim karena gangguan teknis dan berjanji mencari tahu penyebab gangguan tersebut.
“Ombudsman juga meminta BKN maupun Kemenkeu untuk memperbaiki sistem seleksi penerimaan CPNS antara lain, merinci formasi kualifikasi pendidikan dan hasil kelulusan secara utuh setiap tahapan pengumuman dan hasil kelulusan peserta. Kami juga meminta BKN merespons secara cepat dan menyampaikan hasilnya kepada publik mengenai adanya kendala teknis dalam pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS,” pungkas La Ode Ida.
Semestinya tak sekedar usulan untuk memperbaiki sistem, namun perlu dipertimbangkan pula berapa banyak yang kecewa kendati telah sesuai passing grade, namun kemudian dinyatakan tidak lulus karena alasan perankingan.
M Riz
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
