Achmad Yurianto: Data Kasus Corona di Indonesia, 2.956 Positif, 240 Meninggal dan 222 Orang Sembuh Per 8 April 2020
Jakarta – Pemerintah merilis data terbaru terkait virus Corona baru (COVID-19) di Indonesia. Total, hingga hari ini ada 2.956 kasus positif COVID-19.
“Ada 218 kasus baru. Total menjadi 2.956 kasus,” ujar Juru Bicara Pemerintah terkait Penanganan Wabah Virus Corona, Achmad Yurianto, Rabu (8/4/2020).
Dari 2.956 kasus tersebut, 222 orang di antaranya sudah dinyatakan sembuh. Sementara, 240 lainnya meninggal dunia.
“Yang pertama ada 218 kasus baru sehingga total menjadi 2.956 kasus. Ada 18 kasus yang sudah sembuh, sehingga total menjadi 222 kasus dan ada 19 kasus yang meninggal, sehingga total menjadi 240 kasus,” kata Yuri.
Atas penambahan kasus tersebut, Yuri pun kembali mewanti-wanti masyarakat untuk disiplin dalam melakukan physical distancing dan mengikuti protokol kesehatan. Dengan disiplin, kata dia, maka penyebaran COVID-19 dapat dicegah.
“Kita ingatkan kembali bersama-sama untuk bisa mematuhi patuhi dan disiplin, patuh dan disiplin cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir, patuh dan disiplin memakai masker, patuh dan disiplin menjaga jarak aman, patuh dan disiplin untuk tetap di rumah dan membersihkan sarang nyamuk. Oleh karena itu diharapkan tidak melakukan perjalanan ke manapun pada periode saat sekarang ini risikonya akan semakin besar,” tuturnya.
Berikut pernyataan lengkapnya:
Selamat sore,
Pada sore hari ini, kami akan menginformasikan beberapa hal terkait dengan upaya kita bersama untuk memerangi COVID-19 yang sekarang menjadi pandemi di seluruh dunia. Secara mendasar pemerintah telah menyusun strategi untuk pemberantasan COVID-19 ini.
Di antaranya, yang paling mendasar adalah mencegah terjadinya penularan baru di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu maka sejak awal physical distancing menjadi kunci sukses di dalam pelaksanaan pengendalian penularan COVID-19 ini. Saat ini, dirasa perlu oleh pemerintah untuk kemudian memperkuat physical distancing ini karena dalam beberapa hari terakhir, kita masih mendapat ketidakefektivan pelaksanaan ini akibat disiplin yang masih belum kita bangun bersama-sama di tengah masyarakat. Oleh karena itu pemerintah kemudian memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengajukan pembatasan sosial berskala besar, di dalam kaitan untuk meningkatkan efektivitas physical distancing. Tujuan dari PSBB, bukan dimaknai melarang, tapi membatasi karena kita sama-sama pahami, faktor pembawa penyakit ini adalah manusia. Oleh karena itu sebaran penyakit ini akan sejalan dengan aktivitas sosial manusia itu sendiri, oleh karena itu perlu untuk kita batasi. Mengapa dibatasi? Karena kita yakini banyak kasus positif tanpa gejala kasus positif COVID-19, dengan gejala yang minimal sehingga secara subjektif dirasakan tidak ada gejala yang masih berada di tengah-tengah kita dan kemudian masih banyak kelompok masyarakat yang rentan yang mengabaikan physical distancing mengabaikan untuk menjaga jarak, mengabaikan untuk tidak rajin mencuci tangan sehingga akibatnya adalah penularan yang terus-menerus terjadi. Strategi dasar ini kita perkuat dengan gerakan masker untuk semua. Kita wajib menggunakan masker manakala berada di ruang publik, manakala di luar rumah karena kita tidak pernah tahu bahwa orang yang di sekitar kita, apakah menderita COVID-19 tanpa keluhan, tanpa gejala atau yang kita sebut dengan orang tanpa gangguan. Oleh karena itu dengan semua memakai masker kita yakini kita akan menjadi tidak rentan terhadap penularan COVID-19 ini.
Strategi yang kedua yang dilaksanakan adalah melakukan penelusuran kontak dari kasus positif yang kita rawat. Kita harus mewaspadai betul kelompok-kelompok yang potensial menjadi sumber penularan, di antaranya adalah kontak dekat kasus positif yang kita rawat, kemudian risiko pada tenaga kesehatan yang merawat penderita COVID-19 dan pada masyarakat di daerah di mana kasus COVID-19 ini sangat banyak kita temukan. Inilah gunanya kemudian pemerintah menentukan kebijakan untuk melakukan screening, untuk melakukan pemeriksaan penapisan dengan menggunakan metode rapid test, pemeriksaan rapid test oleh pemerintah sampai dengan saat ini sudah didistribusikan lebih dari 450.000 ke seluruh Indonesia. Tujuannya adalah untuk melakukan penyaringan, penjaringan kasus penelusuran kontak pada tenaga kesehatan dan pada komunitas di mana di daerah tersebut didapatkan banyak sekali kasus positif. Ini strategi awal yang dilakukan terkait dengan pemeriksaan tes selanjutnya.
Kebijakan yang ketiga adalah mengedukasi dan menyiapkan secara mandiri pada sebagian hasil kontak tracing yang menunjukkan hasil tes positif dari rapid test atau negatif namun memiliki gejala, untuk melakukan isolasi secara mandiri. Isolasi ini bisa dilaksanakan secara tersendiri atau dilaksanakan secara kelompok seperti yang diinisiasi oleh berbagai kelompok masyarakat kita. Upaya ini adalah upaya yang positif yang patut diapresiasi sehingga saudara-saudara kita yang melaksanakan isolasi bisa melaksanakan dengan baik tanpa ada stigmatisasi dan tanpa ada upaya untuk mengucilkan mereka. Namun kewajiban bersama untuk membantu agar mereka bisa melaksanakan isolasi dengan baik. Dari kelompok inilah kemudian apabila pemeriksaannya kemudian diulang dan didapatkan positif atau keluhan klinis semakin memberat baru kita laksanakan pemeriksaan antigen dengan metode PCR. Sampai dengan hari ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan lebih dari 150.000, ketersediaan reagen untuk PCR juga ada sampai dengan 200.000. Tes PCR kita adalah tes untuk menegakkan diagnosa dari mekanisme screening yang terarah. Oleh karena itu kita tidak akan melakukan screening dengan PCR, screening yang kita lakukan adalah dengan rapid test, di samping juga melalui tracing dan analisis risiko kontak yang cukup tinggi. Inilah efektivitas penggunaan PCR kita sehingga persentase positif PCR dari pemeriksaan yang dilakukan relatif tinggi karena PCR tidak kita lakukan dengan metode acak tetapi terpilih dan terstruktur, dimulai dari awal, selanjutnya tahapan yang terakhir adalah melaksanakan isolasi rumah sakit. Ini dilakukan manakala isolasi mandiri tidak mungkin dikerjakan karena ada tanda klinis yang membutuhkan layanan definitif di rumah sakit termasuk kemudian kita membangun rumah sakit darurat untuk COVID-19 baik yang berada di Wisma Atlet maupun yang kita bangun di Pulau Galang dan sudah barang tentu beberapa daerah juga akan melakukan hal yang sama dalam rangka untuk melakukan isolasi kasus positif dengan klinis ringan sampai dengan sedang yang tidak mungkin melaksanakan isolasi mandiri, puncaknya adalah rumah sakit rujukan untuk penanganan kasus COVID-19 dengan keluhan sedang berat, dengan keluhan sedang berat yang membutuhkan alat bantu yang spesifik termasuk ventilator. Strategi ini kita lakukan dalam rangka untuk mengefektifkan dan mengefisienkan dan tepat sasaran pada saat kita melakukan sumber daya yang kita miliki inilah saudara-saudara sekalian langkah yang kita lakukan dan akan konsisten kita lakukan terus-menerus.
Kemudian sampai dengan saat ini sudah lebih dari 679.000 APD diadakan. Stok masih tersisa lebih dari 500.000, 200.000 sudah kita distribusikan, hari ini pun sudah dilakukan kiriman ke beberapa provinsi Sumatera. Kita berharap ini akan membantu para petugas kesehatan agar bisa lebih profesional, lebih aman, lebih tenang memberikan layanan.
Hampir 18.000 relawan medis dan non medis telah mendaftar. Ini bukti kepedulian yang luar biasa dari segenap bangsa kita. Bahkan sudah lebih dari Rp 83 miliar telah diterima yang merupakan partisipasi dari seluruh masyarakat Indonesia termasuk warga diaspora ataupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Namun sekali lagi ujung tombak masalah ini adalah di tengah-tengah masyarakat sekalian.
Seperti yang saya katakan di awal bagaimana pondasi untuk mencegah penularan ini diperkuat sehingga hal-hal yang harus selalu dilakukan adalah pertama gunakan masker, masker kain. Masker bedah, masker N95 hanya untuk petugas. Cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Hindari kerumunan pembatasan sosial berskala besar akan melakukan itu. Kemudian jaga diri kita sendiri cukup istirahat asupan gizi yang baik, ini menjadi awal bagi kita untuk bisa menjaga kesehatan secara keseluruhan. Jangan melakukan perjalanan ke manapun, keluar rumah hanya apabila diperlukan, selebihnya lebih baik berada di rumah, banyak yang bisa dilakukan.
Kami mengingatkan saat ini adalah periode pancaroba yang secara klasik ada gambaran peningkatan kasus demam berdarah di daerah. Oleh karena itu mari kita cegah tetap di rumah, berantas sarang nyamuk. Ini menjadi sesuatu yang penting. Dengan cara yang seperti ini secara terstruktur dan masif kita bisa menghentikan rantai penularan COVID-19.
Yang terakhir akan saya update kembali data kasus konfirmasi positif dari pemeriksaan PCR yang kita dapatkan. Yang pertama ada 218 kasus baru sehingga total menjadi 2.956 kasus. Ada 18 kasus yang sudah sembuh, sehingga total menjadi 222 kasus dan ada 19 kasus yang meninggal, sehingga total menjadi 240 kasus.
Kita ingatkan kembali bersama-sama untuk bisa mematuhi patuhi dan disiplin, patuh dan disiplin cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir, patuh dan disiplin memakai masker, patuh dan disiplin menjaga jarak aman, patuh dan disiplin untuk tetap di rumah dan membersihkan sarang nyamuk. Oleh karena itu diharapkan tidak melakukan perjalanan ke manapun pada periode saat sekarang ini risikonya akan semakin besar. Oleh karena itu mari kita bisa melindungi diri kita sendiri, kita bisa melindungi keluarga kita, kita bisa melindungi lingkungan kita, kita bisa melindungi orang-orang yang sudah tua, saudara-saudara kita yang di kampung, agar mereka tetap sehat. Kita bisa melindungi seluruh bangsa kita, karena kita yakin hanya kita dan kita yang pasti bisa melindungi bangsa ini. Sekali lagi hanya kita dan kita sajalah yang bisa melindungi bangsa ini dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kita bisa.
Terima kasih. Selamat sore
BERITA
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
BERITA
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
BERITA
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.