Connect with us

Absen Pemberian Tanda Kehormatan, Gatot Nurmantyo Diminta Bedakan Urusan Kenegaraan dengan Politik

Gatot Nurmantyo

Jakarta – Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, tidak menghadiri pemberian tanda kehormatan Bintang Mahaputera. Ketua DPP Partai Golkar Ace Hassan Syadzily berharap Gatot bisa membedakan urusan kenegaraan dengan urusan ‘politik’.

Ace enggan berkomentar apakah ketidakhadiran Gatot untuk menerima penghargaan Bintang Mahaputera berkaitan dengan kedatangan Habib Rizieq Syihab (HRS). Namun ia meminta Gatot dapat membedakan urusan politik dengan urusan kenegaraan.

“Seharusnya beliau dapat membedakan mana politik, mana urusan kenegaraan. Apa yang dilakukan negara dengan memberikan penghargaan kepada Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo justru sebagai penghargaan kepada beliau yang menjabat Panglima TNI,” kata Ace kepada wartawan, Rabu (11/11/2020).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini menilai gelar Bintang Mahaputera yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah bentuk penghargaan. Sebab, Gatot pernah menjabat Panglima TNI selama 2015-2017.

“Pemberian gelar Bintang Mahaputera dari Presiden kan merupakan penghargaan dari negara karena beliau pernah menjabat sebagai Panglima TNI,” ucapnya.

Ace juga menilai sikap Gatot bukanlah sikap seorang negarawan.

“Sangat disayangkan beliau tidak hadir. Tidak menunjukkan sikap negarawan,” kata Ace.

Suasana pandemi COVID-19 menjadi salah satu alasan Gatot tidak hadir dalam pemberian penghargaan itu. Padahal, menurut Ace, protokol kesehatan di Istana Presiden cukup ketat.

“Jika alasannya adalah COVID-19, di Istana telah diterapkan protokol COVID-19 yang ketat,” ucap Ace.

Diketahui, Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, akan tetap menerima pemberian tanda kehormatan Bintang Mahaputera tetapi tak dapat hadir dengan alasan suasana COVID-19. Menko Polhukam Mahfud Md menyebut anugerah Bintang Mahaputera tersebut nantinya akan dikirim kepada Gatot lewat Sekretaris Militer.

“Dari sekian yang dianugerahi Bintang Mahaputera ada yang tidak hadir Bapak Gatot Nurmantyo, tapi dalam suratnya Pak Gatot Nurmantyo menyatakan menerima, menerima pemberian bintang jasa ini, tetapi beliau tidak bisa hadir karena beberapa alasan,” kata Mahfud secara live melalui akun YouTube Setpres, Rabu (11/11).

Padahal pihak Istana Kepresidenan telah memastikan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo bersedia hadir menerima Bintang Mahaputera yang dianugerahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Gatot juga sudah mengambil undangan kegiatan.

“Terkait Pak Gatot Nurmantyo. Hadir, sudah ambil undangan dan pernyataan kesediaan menerima tanda kehormatan,” kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono kepada wartawan, Selasa (10/11).

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya