Connect with us

Konektivitas Transportasi jadi Isu Utama di 4th Asia-Europe Meeting Transport Ministers Meeting 2017 di Bali

Menhub Budi Karya Sumadi, tuan rumah ASEM-TMM 2017(foto : balipost.com)

Denpasar – Berharap besar ada investor yang berminat pada proyek logistik dan transpirtasi, maka dalam rangkaian acara 4th Asia-Europe Meeting Transport Ministers Meeting 2017 (ASEM TMM) di Bali, Kementerian Perhubungan menggelar pameran logistik dan transportasi. “Saya berharap akan ada investor yang berminat pada proyek tersebut setelah melihat pamerannya,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangan persnya kepada fakta.news.

Pameran yang mengiringi acara pembukaan ASEM-TMM 2017, pada Selasa (26/9/2017) itu, juga diikuti oleh beberapa BUMN sektor transportasi seperti PT Pelindo I, II, III, IV dan PT Angkasa Pura I dan II. Turut serta pula asosiasi logistik seperti Indonesian National Shipowner Association (INSA) dan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI).

Budi juga memastikan bahwa pertemuan ASEM-TMM ke-4, akan tetap dilaksanakan walaupun aktivitas Gunung Agung tengah berstatus awas. Meskipun dalam beberapa pemberitaan, kawasan Nusa Dua dan Denpasar Bali dinyatakan tidak terdampak oleh aktivitas Gunung Agung, dia akan terus berkordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika untuk mendapatkan update aktivitas Gunung Agung.

“Kami selaku panitia pelaksana harus memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada seluruh delegasi. Untuk itu kita akan terus koordinasi dengan ESDM dan BMKG terkait aktivitas Gunung Agung,” katanya.

Konektivitas Transportasi jadi Bahasan Utama
Seperti diketahui, ASEM – TMM merupakan pertemuan yang dihadiri Menteri Transportasi Asia dan Eropa dan digelar setiap dua tahunan. “Pada tanggal 26 s.d. 28 September akan berlangsung Asia-Europe Meeting yang ke -4 di Hotel Westin Nusa Dua Bali. Dalam Pertemuan ini telah diundang 51 negara anggota ASEM, dan yang sudah konfirmasi akan hadir 39 negara di Asia dan Eropa serta 2 organisasi internasional,” ujar Menhub.

Dari 39 negara yang sudah menyatakan kehadirannya, menurut Menhub, terdapat 18 Menteri Transportasi yang akan hadir langsung, yaitu Menteri Transportasi dari negara-negara Eropa diantaranya Inggris, Rusia, Latvia, Hungaria, Luxembourg, Polandia, dan dari negara-negara Asia yaitu Malaysia, Filipina, Singapura, Myanmar, Laos, Mongolia, Kamboja, Jepang, Cina, Korea, India dan Brunei Darussalam.

“Menteri Transportasi yang akan hadir jumlahnya sekitar 6 dari negara di Eropa dan 12 dari negara di Asia. Adapun 2 organisasi internasional yang akan hadir yaitu European Commisioner for Mobility and Transport dan ASEAN Deputy Secretary General,” jelas Menhub.

Perhelatan besar para menteri transportasi ini, tak lepas dari arahan Presiden Joko Widodo. Menurut Menhub, Presiden Jokowi telah memberikan arahan agar acara tingkat internasional ini dapat digunakan sebagai ajang untuk memperkenalkan dan mempromosikan potensi yang dimiliki bangsa Indonesia.

“Arahan Bapak Presiden Jokowi, ajang ASEM – TMM ini harus digunakan secara maksimal untuk menarik minat investor guna menanamkan investasinya di Indonesia melalui potensi yang dimiliki bangsa Indonesia,” kata Budi.

Selain itu, Menhub menambahkan, penyelenggaraan ASEM – TMM juga sekaligus sebagai sarana mempromosikan sektor pariwisata di Bali. “Manfaat lain dari penyelenggaraan ASEM – TMM ini adalah kontribusi bagi perekonomian khususnya masyarakat di Bali dari sektor pariwisata,” tambahnya.

Adapun isu yang akan dibahas dalam pertemuan The 4th ASEM – TMM tahun ini, berkaitan dengan konektivitas, Investasi dan isu strategis lainnya yang terdapat di Asia dan Eropa.

“Konektivitas akan menjadi isu utama sesuai dengan tema tahun ini yaitu “Menjembatani Asia dan Eropa Melalui Konektivitas Transportasi Terpadu dan Sinergi Rencana Strategis Regional. Isu lainnya yang juga akan dibahas berkaitan infrastruktur dan Investasi sektor transportasi,” terang Menhub.

Sebagai informasi, agenda acara ASEM – TMM akan dimulai pada tanggal 26 September, yaitu Transport Senior Officials Meeting (TSOM) dan kegiatan pameran transportasi dan logistik yang didukung oleh mitra kerja BUMN dan swasta seperti Garuda Indonesia, Airnav, AP I, AP II. Kemudian pada tanggal 27 September dilanjutkan dengan pertemuan tingkat Menteri serta forum bisnis.

Di sela-sela kegiatan tersebut, Menhub juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri-Menteri Transportasi yang hadir untuk membahas infrastruktur dan peluang investasi di sektor transportasi.
Menhub mengatakan nantinya pada forum bisnis akan dihadiri oleh pemangku kepentingan dari berbagai instansi pemerintah dan akan dibahas sejumlah solusi untuk meningkatkan konektivitas transportasi di negara berkembang.

“Pada tanggal 27 September akan diadakan pertemuan tingkat Menteri serta forum bisnis. Forum bisnis akan fokus untuk meningkatkan integritas konektivitas transportasi di negara berkembang yang melibatkan sektor swasta, serta mendiskusikan solusi pada biaya logistik dan pembangunan sarana dan prasarana transportasi,” urai Menhub.

Menhub yakin dengan menjadi tuan rumah ASEM – TMM ke-4, Indonesia akan semakin dekat menjadi poros maritim dunia. Ajang ini juga sebagai sarana untuk meningkatkan kerja sama internasional. “Saya yakin Indonesia akan mendapatkan kesempatan yang luas untuk mempromosikan, serta menuju perwujudan nusantara sebagai poros maritim dunia. Ajang ini juga sebagai sarana peningkatan kerja sama internasional sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019,” pungkas Menhub.

M Riz

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Putu Supadma Sampaikan Peran Parlemen Indonesia Hadapi Perubahan Iklim di Forum P20

Oleh

Fakta News
Putu Supadma Sampaikan Peran Parlemen Indonesia Hadapi Perubahan Iklim di Forum P20
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Putu Supadma Rudana menyampaikan peran parlemen Indonesia dalam menghadapi Climate Change dalam 2nd Session Parliamentary Forum in The Context of The G20 Parliamentary Speaker's Summit (P20) di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/10/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana menyampaikan peran parlemen Indonesia dalam menghadapi Climate Change dalam 2nd Session Parliamentary Forum in The Context of The G20 Parliamentary Speaker’s Summit (P20) dengan tema “How can parliaments help reach emission reduction targets and facilitate global cooperation on climate change in timer of multiple crises?”.

Dalam sesi tersebut, Putu mengatakan bahwa dalam mengatasi perubahan iklim, parlemen memiliki peran yang dalam menentukan perumusan kebijakan melalui tiga fungsinya yakni legislatif, anggaran dan pengawasan. Salah satunya adalah dengan memastikan undang-undang yang dibuat sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

“Dalam konteks ini, kita harus memastikan bahwa undang-undang atau tindakan tentang perubahan iklim bersifat inklusif, dan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan tiga pilar ekonomi, sosial dan lingkungan, yang sangat penting selama fase pemulihan pandemi Covid-19,” ujarnya di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (5/10/2022).

Untuk mewujudkan hal tersebut, Putu berpandangan bahwa anggota parlemen harus mengintegrasikan pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam perubahan iklim. Hal ini berarti sebagai anggota parlemen harus mengarusutamakan dan meningkatkan visibilitas prinsip-prinsip hal asasi manusia yang non diskriminasi, berbasis kesetaraan, akuntabilitas, dan partisipatif dalam proses pengambilan keputusan.

Lebih lanjut, dari segi peraturan undang-undang, Indonesia sendiri telah mengadopsi undang-undang, peraturan dan langkah-langkah dalam usaha menghadapi perubahan iklim tersebut. Diantaranya adalah melalui Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional serta DPR RI yang saat ini sedang dalam proses pengesahan RUU Energi Baru dan  Energi Terbarukan (RUU EBET).

Selain itu, Indonesia juga sejauh ini telah memastikan berbagai hal dalam implementasinya. Meski demikian, Putu menilai aksi-aksi tersebut tidak hanya bisa dilakukan Indonesia dalam level nasional, tetapi membutuhkan perhatian bersama semua negara.

“Meski kita sudah melakukan berbagai implementasi di Indonesia dan di level nasional, kita tahu bahwa tidak ada negara yang dapat mengatasi perubahan iklim itu sendiri, tentu saja seperti yang ada dalam SDG’s Goals No. 17 Partnership for The Goals, ini harus menjadi Perhatian bersama,” jelasnya.

Untuk itu, Putu berharap dalam agenda P20 esok, akan memperkuat kerja sama antar negara dalam upaya mengatasi perubahan iklim yang ada. “Masih banyak yang bisa dan harus kita lakukan terkait aksi untuk perubahan iklim. Saya juga sangat berharap bahwa KTT P20 besok, yang akan membahas pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau, akan semakin memperkuat kerja sama kita dalam upaya mengatasi perubahan iklim yang ada. Kita harus bertindak secara kolektif, kecuali dampaknya akan lebih parah,” tutupnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Fadli Zon: Saatnya Parlemen Ambil Tindakan Nyata Selesaikan Masalah Global

Oleh

Fakta News
Fadli Zon: Saatnya Parlemen Ambil Tindakan Nyata Selesaikan Masalah Global
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR RI Fadli Zon saat sambutan di Parliamentary Forum in the Context of the G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/10/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengungkapkan, sekarang bukan saatnya diam dan saling menyalahkan atas segala permasalahan yang tengah dialami. Dimana, setiap hari masyarakat dunia disuguhkan dengan cerita tentang kemiskinan, pengangguran, kelaparan, kerawanan pangan, polarisasi, perpecahan, perang dan masuknya pengungsi.

“Tak hanya itu, ketidaksetaraan dan kesenjangan, penurunan ekonomi dan krisis utang, bencana iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati, pandemi dan kurangnya akses ke perawatan kesehatan universal, korupsi yang meluas dan otoritarianisme. Semua diceritakan, berlangsung tanpa jeda, terjalin dan rumit. Ini sangat membahayakan masa depan dan generasi mendatang. Mungkin akhir dari sejarah kita, jika kita tetap diam tanpa tindakan,” papar Fadli dalam di acara Parlementary Forum di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/10/2022).

Meski demikian, lanjut Fadli, sekarang adalah saat yang tepat untuk bertindak secara kolektif dan bersama-sama sembari menegaskan bahwa parlemen mengambil peran utama untuk memastikan bahwa semuanya harus mengambil tindakan nyata.

“Pertama dan terpenting adalah tindakan untuk mengamankan kerja sama global sebagai solusi terbaik untuk menuju kesatuan global bukan keberpihakan, kerja sama bukan perpecahan, dan sinergi bukan perselisihan, atau yang disebut multilateralisme. Ini harus diperkuat dan diperluas,” tutur politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

“Percayalah bahwa peningkatan multilateralisme merupakan satu-satunya jalan keluar yang dapat kita yakini. Ini akan menjembatani berbagai perspektif antar negara untuk selesaikan tantangan bersama, seperti tindakan kita untuk menjaga planet agar lebih aman, salah satunya dengan mengurangi emisi gas rumah kaca,” tegasnya.

Di akhir sambutannya, Fadli berharap forum ini bermanfaat dan produktif, dengan kebersamaan kita yang lebih solid, dalam damai, aman, makmur dan tanpa ada yang tertinggal. Tidak ada yang tidak mungkin untuk pulih lebih kuat dan lebih berkelanjutan.

Baca Selengkapnya

BERITA

Puan Harap P20 Hasilkan Langkah Nyata Atasi Perubahan Iklim

Oleh

Fakta News
Puan Harap P20 Hasilkan Langkah Nyata Atasi Perubahan Iklim
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani saat sambutan di Parliamentary Forum in the Context of the G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/10/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani berharap, pada kesempatan P20 yang  merupakan rangkaian kegiatan the 8th G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) akan dibuka secara resmi besok, Kamis (6/10), nantinya dapat merumuskan suatu agenda yang dapat meningkatkan kemampuan setiap negara untuk merespon dan menghadapi berbagai permasalahan global.

Menurutnya, saat ini adalah waktu bagi negara-negara dunia untuk bertindak menurunkan emisi global, mengakselerasi transisi menuju energi terbarukan, serta mengimplementasikan bantuan keuangan dan transfer teknologi bagi negara berkembang.

“Cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, bencana alam terus terjadi silih berganti dan semakin sering terjadi. Pemanasan global telah mencapai 1.1 derajat celcius. Kita harus memiliki sense of urgency,” ucap Puan dalam sambutannya di Parliamentary Forum in the Context of the G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/10/2022).

Puan menilai, dunia perlu membangun mitigasi perubahan iklim yang berpusat pada manusia (people-centered). “Mitigasi people-centered dimulai dari membangun kesadaran dan komitmen untuk menjaga kelestarian dan daya dukung alam dan lingkungan hidup. Pada tahap selanjutnya, dituntut kemauan bersama dalam membangun tata dunia ekosistem industri dan perekonomian yang ramah terhadap lingkungan hidup,” urainya.

Puan mengatakan, diperlukan perubahan cara berpikir bahwa manusia tidak saja mengambil dari alam, tetapi juga harus memulihkan alam kembali kepada ekosistem yang baik. Kemudian dibutuhkan juga kerja sama antar bangsa dan negara yang realistis dan nyata untuk dapat menyentuh permasalahan inti.

“Yaitu mengelola persaingan ekonomi global dan industri yang dapat berkontribusi dalam pemulihan lingkungan hidup. Industri tidak hanya mengambil dari alam tetapi juga harus dapat mengembalikan pemulihannya. Suatu program mitigasi dengan pemulihan yang dilakukan secara sistematis dan masif,” kata Puan.

Parlemen pun dituntut untuk semakin menyadari peran strategis dalam penguatan kerjasama internasional antar parlemen untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Puan menyebut, isu itu menjadi salah satu perhatian bersama antara lain di Sidang Majelis Umum IPU ke-144 yang digelar di Bali pada Maret lalu.

Dalam mendukung amanat dari forum parlemen internasional itu, DPR RI, lanjutnya, telah mengambil langkah nyata untuk mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan memperkuat pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau.

Langkah nyata tersebut diwujudkan dengan mengusulkan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) sebagai usul inisiatif DPR RI. Selain itu di kompleks DPR RI sendiri juga akan mulai menggunakan solar sel untuk memenuhi 25 persen kebutuhan listrik di gedung DPR.

Terakhir, Puan berharap, pertemuan P20 yang sangat strategis dapat mengambil komitmen dan langkah-langkah nyata dalam mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim. Selain itu juga terkait kompleksnya permasalahan global yang membutuhkan kerja bersama semua pihak. Tidak hanya pemerintah, namun juga parlemen, swasta, akademisi, ataupun masyarakat sipil.

“Semoga pembahasan hari ini, Inter-parliamentary Forum P20 tentang peran parlemen dalam memperkuat multilateralisme di abad 21 dan mitigasi perubahan iklim dapat menghasilkan agenda bersama yang produktif,” tukas Puan.

Baca Selengkapnya