51 Gereja di Kota Bogor Gelar Ibadah Natal Secara Virtual, Perayaan Tahun Baru Tak Diperbolehkan
Bogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama Polresta Bogor Kota, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dan Perwakilan Gereja menggelar rapat koordinasi persiapan ibadah Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 di Paseban Punta, Balai Kota Bogor, Kamis (17/12/2020).
Dalam rapat tersebut, disebutkan bahwa dari total 77 gereja yang ada di Kota Bogor, sebagian besar perayaan ibadah Natal dilakukan secara virtual. Sementara sejumlah gereja lainnya tetap melangsungkan ibadah di gereja namun dengan pembatasan jemaat serta menerapkan protokol kesehatan.
“Untuk tahun baru tidak boleh ada perayaan yang hingar bingar dengan kerumunan massa baik di luar maupun di dalam ruangan. Sedangkan Ibadah Natal masih diperbolehkan namun dengan protokol kesehatan dan pembatasan yang ketat kepada jemaat yang akan hadir ke gereja. Tapi tadi kita lihat sebagian besar gereja sepakat untuk melakukan ibadah secara virtual. Kami mengapresiasi itu,” ungkap Bima Arya.
Bima menjelaskan, kondisi Covid-19 di Kota Bogor saat ini terus mengalami peningkatan kasus setiap harinya. “Situasinya sangat mengkhawatirkan karena per hari mencapai 70-an kasus dan kluster keluarga semakin melonjak. Sementara keterisian tempat tidur di rumah sakit sudah diatas 80 persen, sehingga ada indikasi akan diterapkan kebijakan-kebijakan lebih ketat dari Pemerintah Pusat,” jelas Bima.
“Kami juga akan menyiapkan rumah sakit darurat, menguatkan tim Detektif Covid-19 dan sepakat akan fokus untuk menguatkan patroli setiap malam sampai awal tahun memastikan warga tidak berkerumun dan menahan diri tidak keluar rumah di tahun baru,” tegas Bima.
Sementara itu, dari catatan Kabag Ops Polresta Bogor Kota Kompol Prasetyo Purbo mengatakan, dari 77 lokasi kegiatan yang akan melaksanakan kebaktian natal, 51 lokasi akan melaksanakan secara virtual dan 26 lokasi menggabungkan antara ibadah virtual dan offline ke gereja.
“26 lokasi yang menggelar kebaktian di gereja, sesuai arahan Wali Kota Bogor harus memperhatikan protokol kesehatan serta jumlah jemaat yang hadir di kebaktian hanya sepertiganya saja. Itupun jemaat yang memang sudah mendaftar ke gereja. Anak kecil dan manula juga tidak diperbolehkan datang, serta kegiatan dibatasi maksimal dua kali kegiatan,” ujar Prasetyo.
Ia menuturkan, Operasi Lilin Lodaya 2020 akan dimulai pada 21 Desember sampai 5 Januari 2021 atau selama 14 hari. Pihaknya akan menyediakan tujuh pos pengamanan dan satu pos pelayanan terpadu. Pos-pos ini akan mendukung semua kegiatan, yakni kebaktian natal dan antisipasi malam tahun baru dengan personil gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP dan Dishub.
“Sesuai instruksi Wali Kota Bogor tidak di perbolehkan ada perayaan tahun baru. Pada pelaksanaan tahun ini, pengamanan Natal dan Tahun Baru lebih mengedepankan protokol kesehatan dan patroli difokuskan pada sasaran kerumunan massa atau tempat kerumunan akan dibubarkan untuk menekan penyebaran Covid-19,” jelasnya.
Sementara itu, Pastor Gereja Katedral Romo Dion mengatakan, pada Natal 2020, Gereja Katedral masih menggelar ibadah Natal di gereja namun dengan pembatasan sesuai arahan Pemkot Bogor. Bahkan, pihaknya membentuk Satgas internal agar jalannya ibadah tertib dan sesuai protokol kesehatan.
“Satgas internal ini yang nantinya mengatur administrasi jemaat yang datang. Jemaat yang diperbolehkan masuk hanya Jemaat yang sudah memiliki tiket (terdaftar sebelumnya) dan dipastikan sehat. Pihaknya juga sudah memutuskan hanya memakai ruangan sepertiga dari total keseluruhan gedung per sesi kebaktian. Sementara jemaat lainnya mengikuti secara streaming,” beber Dion.
“Untuk mencegah kerumunan kami juga akan membagi tempat parkir sebut saja di halaman Gereja Katedral, di halaman SMA Budi Mulya dan halaman gedung eks DPRD,” pungkasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
