Connect with us
Parlemen

5 Pimpinan BURT Ditetapkan

5 Pimpinan BURT Ditetapkan
Pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Periode 2019-2024 resmi ditetapkan oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Muhaimin Iskandar. Foto: DPR RI

Jakarta – Pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Periode 2019-2024 resmi ditetapkan oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Muhaimin Iskandar. Melalui rapat internal BURT, disepakati lima orang Pimpinan BURT yang terdiri dari 1 Ketua dan 4 Wakil Ketua.

“Sesuai Pasal 427E (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3), Pimpinan terdiri dari 1 orang Ketua dan 4 Wakil Ketua. Kemudian kita juga telah menyepakati komposisi Pimpinan BURT sesuai dengan hasil rapat pengganti Bamus,” kata Muhaimin di Ruang Rapat BURT, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, (30/10/2019).

Berdasarkan kesepakatan dan keputusan itulah, lanjut Muhaimin, Fraksi Partai Demokrat mengajukan Agung Budi Santoso sebagai Ketua. Sementara untuk Wakil Ketua, Fraksi PDI-Perjuangan mengajukan Evita Nursanty, Fraksi Gerindra mengusulkan Novita Wijayanti, Fraksi PKS mengajukan Achmad Dimyati Natakusumah, dan Fraksi PAN mengusulkan A. Bakri HM.

“Nama-nama Pimpinan BURT tersebut apakah bisa disetujui,” tanya Politisi F-PKB itu, yang langsung dijawab “Setuju,” oleh seluruh Anggota BURT yang hadir, dan kemudian ditutup oleh tiga kali ketukan ‘palu sidang’. Menutup prosesi pelantikan, secara simbolis dilakukan penyerahan palu sidang dari Muhaimin kepada Pimpinan BURT yang baru.

Sebagai informasi, BURT bertugas menetapkan kebijakan kerumahtanggaan DPR RI, melakukan pengawasan terhadap Sekjen dalam pelaksanaan kebijakan kerumahtanggaan termasuk pelaksanaan dan pengelolaan anggaran, melakukan koordinasi dengan alat kelengkapan DPD dan MPR berkaitan dengan kerumahtanggan berdasarkan hasil rapat Bamus, menyampaikan hasil keputusan dan kebijakan BURT kepada anggota, hingga menyampaikan laporan kinerja dalam Rapat Paripurna. (alw/sf)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Wilayah Pertama Terapkan New Normal, Kota Tegal Imbau Warga Tertib Laksanakan Protokol Kesehatan

Oleh

Fakta News
Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono

Kota Tegal – Kota Tegal memulai era new normal pada Sabtu (30/5) hingga sebulan ke depan. Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono menyebut daerahnya merupakan yang pertama memulai era new normal di Indonesia.

“Kota Tegal adalah yang pertama di Indonesia melaksanakan era new normal, dimulai tanggal 30 Mei hingga 30 Juni 2020,” ujar Dedy kepada wartawan di sebuah pusat perbelanjaan di Kota Tegal, Sabtu (30/5/2020).

Dedy mengungkap harapannya agar era new normal di Kota Tegal menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Dia mengimbau warganya tertib melaksanakan protokol kesehatan.

Dalam masa pengamanan new normal, Pemkot Tegal menyiapkan seluruh personel gabungan yang terdiri dari anggota TNI, Polri, Satpol PP, Dishub, BPBD dan tim medis khususnya yang terdiri dari dokter dan perawat yang bertugas di pusat-pusat perbelanjaan seperti swalayan dan mal.

Selain itu, lanjut Dedy, ada 10 boks disinfektan (chamber), 20 thermo gun dan 10 tempat cuci tangan dan ambulans yang disebar di beberapa mal dan supermarket di Kota Tegal.

Dalam memutus rantai penyebaran virus Corona, Dedy meminta setiap wilayah untuk tidak menerapkan ego sektoral.

“Pengamanan di mal selama satu bulan, mempersiapkan pengamanan satu swalayan sejumlah 43 orang yang terdiri dari 20 Polri dan 20 orang TNI, 1 dokter dan dua perawat dalam satu shift-nya,” jelas Dedy.

Dalam kesempatan yang sama, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Mochamad Effendi ikut memantau pelaksanaan protokol kesehatan di sejumlah pusat keramaian di Kota Tegal. Mochamad Effendi meninjau Pasific Mall, Rita Mall dan Transmart di Jalan Kolonel Sugiono Kota Tegal.

“Kita memastikan persiapan new normal di Kota Tegal. Prosedur kesehatan sudah disiapkan. Kuncinya satu pengertian dan kesadaran kita semua,” kata Effendi.

“Intinya kami TNI-Polri dan Pemerintah Daerah berharap agar kegiatan seperti ini bisa membantu mendisplinkan masyarakat dalam rangka mematuhi protokol kesehatan,” tuturnya.

Diwawancara terpisah, Wakil Wali Kota Tegal M Jumadi menambahkan, pelaksanaan new normal di wilayahnya memang maju dari rencana awal yakni 1 Juni 2020. Jumadi menjelaskan alasan di balik keputusan ini.

“Rencana dimulai 1 Juni, tapi sesuai rapat dimajukan hari ini. Setelah dicanangkan, semua dipersiapkan segala sesuatunya agar nanti tanggal 1 Juni sudah bisa berjalan tanpa hambatan. Semua fasilitas untuk protokol kesehatan disiapkan dari sekarang untuk persiapan 1 Juni new normal,” kata Jumadi.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya

BERITA

Kemenag Terbitkan Aturan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Saat Tahapan New Normal

Oleh

Fakta News
Kementerian Agama

Jakarta – Menjelang diterapkannya new normal, Kementerian Agama menerbitkan aturan terkait penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah. Aturan tercantum dalam Surat Edaran (SE) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah lbadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi.

Dalam SE disebutkan, aturan terbit sebagai respons atas keinginan masyarakat kembali berkegiatan di rumah ibadah. Tentunya dengan menaati protokol kesehatan untuk menekan risiko tertular dan menekan jumlah kasus COVID-19 di masyarakat. Rumah ibadah selanjutnya menjadi contoh terbaik pencegahan persebaran infeksi virus corona.

“Panduan ini mengatur kegiatan keagamaan inti dan sosial di rumah ibadah berdasarkan situasi riil terhadap pandemi COVID-19. Bukan hanya berdasarkan status zona yang berlaku di daerah. Meskipun berstatus zona Kuning namun bila di lingkungan rumah ibadah terdapat kasus penularan COVID-19, maka rumah ibadah dimaksud tidak dibenarkan menyelenggarakan ibadah berjamaah/kolektif,” demikian tertulis dalam surat edaran pada Sabtu (30/5/2020).

Berikut aturan lengkap kegiatan keagamaan di rumah ibadah menjelang new normal:

1. Rumah ibadah yang dibenarkan untuk menyelenggarakan kegiatan berjamaah/kolektif adalah yang berdasarkan fakta lapangan serta angka R-Naught/RO dan angka Effective Reproduction Number/Rt, berada di kawasan/lingkungan yang aman dari COVID-19.

Hal itu ditunjukkan dengan Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman COVID dari Ketua Gugus Tugas Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan sesuai tingkatan rumah ibadah dimaksud, setelah berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah setempat bersama Majelis-majelis Agama dan instansi terkait di daerah masing-masing. Surat Keterangan akan dicabut bila dalam perkembangannya timbul kasus penularan di lingkungan rumah ibadah tersebut atau ditemukan ketidaktaatan terhadap protokol yang telah ditetapkan.

2. Pengurus rumah ibadah mengajukan permohonan surat keterangan bahwa kawasan/lingkungan rumah ibadahnya aman dari COVID-19 secara berjenjang kepada Ketua Gugus Kecamatan/ Kabupaten/Kota/Provinsi sesuai tingkatan rumah ibadahnya.

3. Rumah ibadah yang berkapasitas daya tampung besar dan mayoritas jemaah atau penggunanya dari luar kawasan/lingkungannya, dapat mengajukan surat keterangan aman COVID-19 langsung kepada pimpinan daerah sesuai tingkatan rumah ibadah tersebut.

4. Kewajiban pengurus atau penanggung jawab rumah ibadah:

a. Menyiapkan petugas untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan di rumah ibadah

b. Melakukan pembersihan dan desinfeksi berkala

c. Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah untuk pengawasan protokol kesehatan

d. Menyediakan fasilitas cuci tangan, sabun, atau hand sanitizer di pintu keluar masuk rumah ibadah

e. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu dan tidak membolehkan jamaah dengan suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat Celcius masuk rumah ibadah

f. Menerapkan pembatasan jarak minimal satu meter

g. Melakukan pengaturan jumlah jemaah/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan

h. Mempersingkat waktu pelaksanaan tanpa mengurangi kesempurnaan beribadah

i. Memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat

j. Membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan

k. Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jamaah dari luar lingkungan rumah ibadah.

5. Kewajiban masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan di rumah ibadah:

a. Jamaah dalam kondisi sehat

b. Meyakini rumah ibadah yang digunakan memiliki Surat Keterangan aman COVID-19 dari pihak yang berwenang

c. Menggunakan masker/masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah

d. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer

e. Menghindari kontak fisik seperti bersalaman atau berpelukan

f. Menjaga jarak antar jamaah minimal satu meter

g. Menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah selain untuk ibadah wajib

h. Melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap COVID-19

i. Ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan.

6. Penerapan fungsi sosial rumah ibadah meliputi kegiatan pertemuan masyarakat, misal akad pernikahan/perkawinan, tetap mengacu pada ketentuan di atas dengan tambahan ketentuan sebagai berikut:

a. Memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan negatif COVID-19

b. Membatasi jumlah peserta yang hadir maksimal 2O% (dua puluh persen) dari kapasitas ruang dan tidak boleh lebih dari 30 orang

c. Pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin.

 

(edn)

Baca Selengkapnya

BERITA

Kemenhub Perpanjang Larangan Mudik dan Arus Balik hingga 7 Juni 2020

Oleh

Fakta News

Jakarta – Kementerian Perhubungan memperpanjang masa berlaku pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri 1441 H dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 menjadi hingga 7 Juni 2020.

“Dengan demikian larangan mudik dan arus balik yang tadinya berlaku hingga 31 Mei 2020, diperpanjang hingga 7 Juni 2020. Kemenhub akan memastikan pengawasan pengendalian transportasi di lapangan bahwa hanya orang yang memenuhi kriteria dan syarat sesuai SE Gugus Tugas yang masih boleh bepergian,” demikian disampaikan Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati di Jakarta dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/5/2020).

Keputusan perpanjangan masa berlaku ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 116 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dimana sebelumnya Permenhub 25/2020 berlaku hingga 31 Mei 2020 dan dapat diperpanjang jika diperlukan.

“Terbitnya Keputusan Menhub ini untuk menindaklanjuti terbitnya Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 5 Tahun 2020 pada 25 Mei 2020 yang memperpanjang masa berlaku Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 hingga 7 Juni 2020,” ujar Adita.

Adita mengatakan, melalui Keputusan Menteri ini, Menteri Perhubungan meminta kepada para Dirjen di Lingkungan Kemenhub, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Gubernur, Bupati/Walikota, tim satgas Gugus Tugas pusat serta daerah, dan para operator transportasi untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap implementasi aturan ini.

“Dalam setiap mengeluarkan aturan dan kebijakan, Kemenhub selalu berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan stakeholder terkait lainnya, sehingga kebijakan yang dikeluarkan dapat selaras dan saling mendukung dalam rangka mempercepat penanganan Covid-19,” ungkap Adita.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya