5 Novel Berlatar Peristiwa 1965 yang Menarik Dibaca
Jakarta – Polemik peristiwa 1965 sampai saat ini masih menjadi wacana yang hangat untuk dipebincangan. Sebuah episode kelam yang menggores catatan perjalanan bangsa ini dari sudut pandang pemerintahan orde baru berhasil disajikan kedalam berbagai bentuk media. Yang masih melekat sampai saat ini adalah film ‘Pengkhianatan G30S PKI’ yang disutradarai oleh Arifin C Noer. Bagaimana tidak setiap tahun di bulan September, film ini menjadi menu wajib yang harus ditonton masyarakat pada era presiden Soeharto.
Sebuah peristiwa sejarah sebagai bagian dari politik waktu itu menyisakan beberapa sudut pandang. Sehingga peristiwa 1965 menjadi peristiwa yang kadang membingungkan. Mana yang benar dan mana yang salah.
Namun untuk generasi sekarang atau generasi milenial, peristiwa 1965 mungkin banyak yang tidak mengetahui mengenai peristiwa 1965 ini. Semenjak PKI dibubarkan dan paham komunis menjadi paham terlarang, segala hal yang berkaitan dengannya juga menjadi hal yang tabu.
Mungkin sekedar menyegarkan ingatan dan memperkaya wawasan tentang peristiwa 1965, tidak salahnya kalau kita melihatnya dari sudut pandang sebuah buku atau novel. Banyak sastrawan atau penulis kita yang menceritakan peristiwa ini dengan sudut pandang yang berbeda, sehingga sangat menarik untuk dibaca sebagai penambah wawasan. Berikut beberapa buku atau novel yang berlatarbelakang peristiwa 1965.
Ronggeng Dukuh Paruk, Ahmad Tohari
Ronggeng menjadi profesi yang paling dihormati di Dukuh Paruk. Dinobatkannya Srintil sebagai ronggeng baru setelah ibunya meninggal, membuat Dukuh Paruk kembali bergeliat. Namun. malapetaka politik di tahun 1965 membuat dukuh tersebut hancur, baik secara fisik maupun mental. Kesenian ronggeng dianggap berbau komunis, sehingga harus dihancurkan dan tidak boleh lagi pentas. Srintil bersama bersama penabuh calung kesenian Ronggeng ditahan.
Pulang, Leila S Chudori
Novel ini berkisah tentang Dimas Suryo. Saat berada di Prancis, Dimas bertemu dengan Vivienne Deveraux, yaitu seorang aktivis mahasiswa Prancis. Dimas mendengar kabar dari Jakarta, teman-teman seperjuangannya ditangkap tentara dan dinyatakan tewas. Bersama puluhan wartawan dan seniman, dirinya tak bisa kembali lagi ke Tanah Air karena paspor mereka dicabut oleh pemerintah Indonesia. Sejak saat itu, Dimas bersama eksil yang lain terlunta-lunta tanpa status kewarganegaraan, mengelana ke Havana, Peking, hingga akhirnya mendarat di tanah Eropa.
Di negeri orang, Dimas terus menerus dikejar rasa bersalah karena teman-teman seperjuangannya di Indonesia satu per satu harus tumbang dan menghilang begitu saja dalam perburuan di tahun 1965.
Amba, Laksmi Pamuntjak
Bekisah tentang dokter muda bernama Bisma, Amba mengambil latar tempat Pulau Buru. Pertemuannya dengan Gerard saat tinggal dan menetap di Pulau Buru, membuat Bisma makin paham betul dengan paham komunis. Novel ini secara garis besar menghadirkan cerita orang-orang yang tersingkir dari catatan Peristiwa 1965.
Nisa salah seorang pengulas dalam laman Goodreads mengatakan, “Sebelum ada Amba saya tidak mengenal Laksmi Pamuntjak, jadi saya memilih Amba bukan karena reputasi penulisnya yang ternyata bagus, semata-mata karena temanya G30S. Untuk saya, si generasi yang hanya tahu PKI itu jahat, tukang makar, tema G30S sungguh sangat menarik. Maka saya berterima kasih atas terbitnya Amba karena dengan membaca Amba ada sedikit pencerahan tentang apa yang terjadi akhir tahun 1960-an di Indonesia.”
September, Noorca Massardi
Novel sejarah ini ingin menyampaikan pesan bahwa peristiwa 1965 mengubah banyak hal dari Indonesia. Dalam novel ini, Noorca benar-benar menceritakan tempat, nama insitusi, hingga nama tokoh yang hidup pada 1965, meski nama-nama tersebut disarukan. Meski bukan merupakan kisah nyata, novel ini menjadi rujukan dan memberikan pandangan dari sisi lain yang menarik dari peristiwa 1965 melalui gaya bertutur Noorca yang unik.
Blues Merbabu, Gitanyali
Absurd, itulah pandangan pertama saat selesai membaca buku ini. Kisah absurd ini dibungkus dengan sangat apik melalui latar sejarah kelam yang terjadi pada bangsa ini di tahun 1965. Gitanyali kecil melihat langsung sang ayah diciduk aparat dan tak pernah kembali lagi karena dianggap ikut komunisme. Parahnya lagi, sang ibu juga ditahan dan bernasib sama. Semenjak itu, keluarga Gitanyali bercerai berai. Dirinya pun pindah dan menetap di Jakarta dengan label sangat berat yang dibebankan kepada dirinya sebagai anak seorang komunis.
Ping.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
