Connect with us

4 Syarat Pinjaman PEN bagi Daerah

4 Syarat Pinjaman PEN Bagi Daerah. (Sumber: Kemenkeu)

Jakarta – Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (Dirjen PK) Prima Astera memaparkan syarat-syarat Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah pada acara virtual tentang Pinjaman PEN untuk Pemerintah Daerah (Pemda), Jumat, (7/8) di Provinsi DKI Jakarta.

Pertama, daerah tersebut merupakan daerah terdampak Covid-19.

Kedua, daerah tersebut memiliki program ekonomi daerah yang sejalan dengan PEN Nasional.

“Persyaratan pinjaman daerah yang pertama adalah daerah tersebut harus merupakan daerah yang terdampak Covid-19. Kedua memiliki program atau kegiatan Pemulihan Ekonomi Daerah yang mendukung program PEN Nasional yang secara garis besar dibagi 3 bagian yaitu kesehatan, jaring pengaman sosial atau bansos, ketiga untuk mendukung bangkitnya perekonomian,” jelasnya.

Ketiga, jumlah sisa pinjaman ditambah dengan jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.

“Ini sebenarnya ketentuan umum yang berlaku untuk semua pinjaman daerah, ada treshold 75%,” tegasnya.

Keempat, daerah harus memenuhi rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman daerah paling sedikit sebesar 2,5%.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Satgas Covid-19 – Kemenristek BRIN Kembangkan Health Passport Guna Pelacakan Pasien Covid-19

Oleh

Fakta News
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito

Jakarta – Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset Inovasi Nasional (Kemenristek BRIN) sedang mengembangkan Paspor Kesehatan atau Health Passport yang akan membantu pelacakan pasien Covid-19 di Indonesia secara lebih efektif.

Program itu bentuk kolaborasi yang baik antara Satgas Penanganan Covid-19 dan Kemenristek BRIN. Hal itu disampaikan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito, dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Kamis (24/9/2020).

Tentang perkembangan pemeriksaan pasien Covid-19, jumlah pemeriksaan per orang di Indonesia terus meningkat. Sesuai target WHO, testing minimal 1:1000 penduduk per minggu. Indonesia sudah berhasil mencapai 62% dan menuju 267.000 orang per minggunya.

“Testing bukan upaya yang mudah terima untuk Indonesia sebagai negara besar. Kami masih terkendala dengan keterbatasan jumlah tenaga kesehatan dan jumlah masyarakat yang cukup banyak untuk dilakukan tes,” ungkapnya.

Pemerintah saat ini masih berupaya menentukan harga terendah testing PCR agar bisa terjangkau masyarakat. Satgas Penanganan Covid-19 mendorong kolaborasi antara pemerintah dan swasta termasuk masyarakat untuk meningkatkan jumlah pemeriksaan sehingga bisa mencapai target sesuai yang direkomendasikan WHO.

“Pemerintah pusat dan daerah sudah berupaya mengadakan reagen dan mengefektifkan jumlah laboratorium yang ada sebagai pemeriksa dan pada saat ini sudah mencapai lebih dari 300 laboratorium yang ada dan kami mohon agar laboratorium dapat meminimalkan sampel dan mempercepat pengiriman data agar mengefektifkan testing yang ada,” ungkapnya.

Ia juga menghimbau masyarakat untuk mengoptimalkan program pemerintah 3T yaitu testing, tracing dan treatment. Masyarakat dapat berkontribusi dengan melaporkan kasus Covid-19 di sekitarnya.

“Jangan dijauhi. Bantu untuk laporkan ke Puskesmas/Dinkes setempat agar segera ditangani. Jika merasa mengalami gejala Covid-19 segera hubungi dokter dan inisiatif untuk melakukan test,” tutupnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Airlangga Optimis Ekonomi Indonesia Miliki Daya Tahan Hadapi Dampak Pandemi Covid-19

Oleh

Fakta News
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ekonomi Indonesia masih memiliki daya tahan dalam menghadapi dampak ekonomi dari pandemi Covid-19. Ini tercermin dengan adanya sinyal positif di beberapa indikator, adanya strategi pemulihan ekonomi nasional, serta fasilitas dan insentif.

Hal tersebut disampaikan Airlangga dalam Virtual Business Dialogue dengan dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Komite Singapura bertajuk Special Economic Zones (SEZs): Indonesia New World Economic Paradigm, Kamis (24/9/2020).

Ia menjelaskan, pandemi Covid-19 telah membuat banyak negara mengalami resesi, termasuk Indonesia. Pada kuartal II-2020, Indonesia mengalami kontraksi sebesar 5,32 persen (yoy), namun perekonomian Indonesia mulai menunjukkan sinyal perbaikan di awal kuartal III-2020.

Dalam rangka upaya mitigasi pandemi Covid-19, pemerintah pun telah memformulasikan langkah akselerasi pemulihan ekonomi melalui adaptasi paradigma ekonomi baru.

“Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia berencana menganggarkan Rp 695,2 triliun untuk penanganan Covid-19 yang dialokasikan pada 6 sektor vital, salah satunya yaitu stimulus sektor bisnis melalui insentif pajak,” kata Airlangga.

Menurut Airlangga, pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia melalui penetapan Omnibus Law Cipta Kerja. Selain itu, juga berkomitmen untuk mendorong pembangunan infrastruktur terutama Proyek Strategis Nasional (PSN).

Saat ini, Indonesia memiliki 15 KEK yang beroperasi yang terbuka untuk investasi pada industri manufaktur, pariwisata dan sektor lainnya. Potensi investasi ini terbuka untuk tenant, pengembang maupun penyedia infrastruktur.

“Pemerintah akan memberikan KEK fasilitas dan insentif khusus, baik fiskal maupun non-fiskal,” kata dia.

Pada 10 Juli 2020, Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus telah menyetujui pembentukan dua KEK baru di Batam, yaitu Nongsa Digital Park (NDP) dan Batam Aero Technic (BAT). KEK NDP akan berfokus pada industri digital dan pariwisata, sementara KEK BAT akan berfokus pada industri Maintenance, Repair, Overhaul (MRO) pesawat terbang.

Pembentukan dua KEK di Batam telah sesuai dengan masterplan pengembangan Batam yaitu pengembangan industri digital dan kreatif serta industri kedirgantaraan. Pembentukan keduanya juga akan terus didorong untuk menangkap peluang investasi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional.

“Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk membuat KEK sebagai destinasi terbaik investasi dalam paradigma baru ekonomi global,” tutup Airlangga.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dapat Nomor Urut 1, Muhamad-Saraswati Mantap Jadi Juara Satu Pilkada Tangsel

Oleh

Fakta News

Tangerang Selatan – Penentuan nomor urut tiga pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Pilkada Kota Tangerang Selatan (Tangsel) 2020 telah selesai dilakukan di Swiss Belhotel, Tangerang, Kamis (24/9). Masing-masing pasangan calon pun siap untuk bertempur memperebutkan kursi nomor satu dan dua di Pemkot Tangsel.

Di mana pasangan Muhamad-Rahayu Saraswati mendapatkan nomor urut 1, Siti Nur Azizah-Ruhamaben mendapatkan nomor urut 2, dan Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan mendapatkan nomor urut 3 sesuai pilihan masing-masing.

Pasangan calon Muhamad – Rahayu Saraswati Djojohadikusumo berharap nomor urut satu yang didapatkan dari hasil pengundian berubah jadi juara satu di Pilkada Tangerang Selatan (Tangsel) 2020.

Calon Wakil wali kota Tangsel Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (Sara) mengaku bersyukur mendapatkan nomor urut satu pada Pilkada Tangsel yang digelar 9 Desember mendatang. Dia mengaku semakin mantap untuk berusaha memenang Pilkada Tangsel 2020 dan menjadi wali kota dan wakil wali kota periode mendatang.

“Dapat nomor satu bersyukur sekali, kita (semakin) mantap,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (24/9/2020).

Keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto itu berharap agar hasil akhir Pilkada Tangsel 2020 nanti sama dengan nomor urut satu yang didapatkan saat pengundian.

“Mudah-mudahan sesuai dengan hasil akhir nanti, kami sebagai Nomor satu. Juara satu,” kata dia.

Muhamad-Sara telah ditetapkan sebagai pasangan calon yang akan berlaga pada Pilkada Tangsel 2020.

Pasangan yang diusulkan oleh PDI-Perjuangan, Gerindra, PSI, PAN dan Hanura ini mendapat nomor urut satu berdasarkan hasil pengundian. Mereka akan bersaing dengan pasangan Siti Nur Azizah Ma’ruf – Ruhamaben dan Benyamin Davnie – Pilar Saga Ichsan.

Pilkada Tangsel 2020 semula akan digelar pada September ini. Masa penetapan nama calon sebelumnya akan dilakukan pada 8 Juli 2020. Namun, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 mengatur penundaan pemungutan suara Pilkada 2020 dari September menjadi 9 Desember 2020.

Baca Selengkapnya