38 Kepala Daerah Nyatakan Komitmen Bangun Mal Pelayanan Publik
Jakarta – Sebanyak 38 bupati dan wali kota menandatangani komitmen pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP), Selasa (02/03/2021), di Jakarta. Penandatanganan ini menjadi komitmen awal dibangunnya MPP di masing-masing daerah, yang akan mempermudah perizinan masyarakat dan meningkatkan ekonomi nasional.
Penandatanganan ini disaksikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly.
Daerah-daerah tersebut adalah Kabupaten Langkat, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tebo, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Lebong, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bogor, Kabupaten Subang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Sanggau.
Kemudian Kabupaten Bulungan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Blora, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Gowa, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Bombana, Kabupaten Konawe, Kabupaten Halmahera Selatan, dan Kota Pariaman.
Selanjutnya Kota Jambi, Kota Pangkal Pinang, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan, Kota Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kota Banjarbaru, Kota Singkawang, Kota Palangkaraya, Kota Malang, Kota Yogyakarta, dan Kota Magelang.
Menteri PANRB mengatakan, dengan berdirinya MPP di kabupaten dan kota ini, masyarakat tidak perlu repot mengurus banyak hal. Hal administrasi hingga perizinan berusaha, bisa dilakukan dalam satu tempat.
“Melalui MPP yang telah dipersiapkan, setidaknya harus mampu mendukung kegiatan pemerintah dari fungsi ekonomi, terutama mempermudah dan mempercepat setiap izin, khususnya izin-izin usaha untuk menggerakkan ekonomi nasional,” tegas Tjahjo.
Pembangunan MPP merupakan salah satu strategi Pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Pengelolaan MPP dilakukan secara terpadu dan terintegrasi untuk menyediakan layanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman bagi masyarakat.
Lebih jauh Tjahjo menekankan, pembentukan MPP di daerah memerlukan komitmen yang kuat, dimulai dari gubernur, bupati, maupun wali kota. Komitmen para pimpinan daerah menjadi kunci keberhasilan dalam menghadirkan MPP yang manfaatnya dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.
“Pada hari ini kami membangun komitmen Bapak/Ibu sekalian untuk mempercepat proses pelayanan publik yang diharapkan oleh seluruh masyarakat. Kami mendorong kecepatan aparatur Pemerintah dalam memberikan layanan yang terbaik,” ujarnya.
Di sisi lain, tahun 2021 adalah momentum untuk bangkit dari krisis. Dengan perubahan sistem birokrasi dan pelayanan publik, Pemerintah Indonesia bisa menjawab tantangan global, serta bertransformasi menuju negara maju.
Dalam kesempatan itu, Menteri PANRB meminta instansi pemerintah untuk melakukan reformasi digital dengan membangun jaringan yang terkoneksi dan terintegrasi. Pola kerja pelayanan pemerintah harus segera beradaptasi dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi.
Sementara itu, Menkumham Yasonna Laoly mengatakan dukungannya atas pembangunan MPP. Pelayanan publik imbuhnya, sangat mendapat perhatian dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
“MPP menjadi hal yang sangat penting dilakukan untuk mempermudah pelayanan publik dalam masyarakat,” ujar Yasonna.
Dalam acara penandatanganan komitmen tersebut, sejumlah kepala daerah juga menyatakan antusiasmenya terhadap rencana pembangunan MPP di wilayah masing-masing yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah dalam melayani publik.
“MPP ini sebenarnya miniatur pemerintahan yang akan tercermin bagaimana kita melayani publik dengan sangat baik,” ujar Bupati Karanganyar Juliyatmono.
Juliyatmono berharap MPP yang akan didirikan di kabupaten berjuluk Bumi Intanpari itu mampu memberikan kenyamanan bagi masyarakat. MPP tersebut akan mengusung konsep modern, terbuka, dan sesuai dengan kebutuhan zaman.
“Kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Karanganyar,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Juliyatmono juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk senantiasa berupaya melakukan perbaikan berkelanjutan. Ditambahkannya, berbagai manfaat akan terwujud lewat MPP, seperti kesempatan berinvestasi dan kemudahan berusaha.
“Silakan berinvestasi. Anda akan mendapat informasi yang akurat dan akan kami layani secara administratif. Anda akan punya kepastian hukum untuk berusaha,” tuturnya.
Senada dengan Juliyatmono, Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Achmad Tarmizi menjelaskan bahwa kehadiran MPP memberikan dampak positif di tengah masyarakat. MPP ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berinvestasi serta mengurus pelayanan publik lainnya.
Achmad mengungkapkan, Kabupaten OKU menargetkan pembangunan MPP di daerahnya rampung pada tahun 2021-2022. Pembangunan ini, imbuhnya, merupakan jawaban atas permasalahan pelayanan di Kabupaten OKU, yaitu pelayanan publik yang tidak terpadu.
“Masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat, mudah, dan akurat, ketiga kebutuhan tersebut dapat dicapai sekaligus melalui MPP,” ujarnya.
Achmad menilai, adanya berbagai pilihan pelayanan yang berlokasi di satu tempat akan memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai dokumen, seperti dokumen kependudukan, perizinan, perpajakan, dan lain-lain.
“Dengan berdirinya MPP, masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkannya semaksimal mungkin supaya dapat terlaksana layanan publik yang baik,” tandas Achmad.
Sebagai informasi, saat ini telah diresmikan 35 MPP di Indonesia dengan karakterisktik sesuai dengan daerah masing-masing dari segi pengintegrasian layanan, pengintegrasian sistem, maupun sarana prasarana yang dimiliki.
Badung – Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman berharap BUMN Pariwisata dan Aviasi mampu hasilkan keuntungan bagi negara. Sebab, BUMN tersebut telah memperoleh suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang nilainya cukup besar.
“Komisi VI sudah mendukung upaya peningkatan kinerja BUMN Pariwisata dan Aviasi antara lain melalui persetujuan PMN. Sudah seharusnya ada perbaikan fasilitas dan layanan yang mereka hadirkan setelah memperoleh suntikan dana pemerintah melalui PMN agar bisa menghasilkan keuntungan untuk negara,” jelas Mahfudz di sela-sela kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (22/4/2024).
Politisi PKS ini mengimbuhkan BUMN Pariwisata sudah semestinya berorientasi profit (mengejar keuntungan) agar mampu berkontribusi pada pemasukan negara. Negara seperti Jepang, Malaysia saat ini sangat serius mengelola industri pariwisatanya. Bagaimana Jepang berusaha memanjakan para wisatawan yang berkunjung ke negaranya agar tiap tahun semakin bertambah.
“Malaysia juga melakukan semacam rekayasa engineering, misalnya sekolah di sana lebih murah, biaya berobat general check up di sana juga lebih murah sehingga orang tertarik ke sana. Kalau orang sudah ke sana walau tujuannya berobat, sekolah itu kan nantinya butuh menginap, belanja dan akan meningkatkan penerimaan devisa negara tersebut,” tukasnya.
Legislator asal Dapil Jawa Barat VI meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok ini menilai bahwa BUMN Pariwisata dan Aviasi perlu melakukan upaya dan terobosan yang luar biasa dan menarik, apalagi Bali sudah menjadi tujuan wisata utama masyarakat dunia. Tinggal variabel masalahnya yang perlu diperhatikan misalnya infrastruktur, daya dukung ekosistem pariwisata harus dikelola dengan baik.
“Seperti di Bali ini kurang fasilitas kendaraan umum, apakah ini bagian dari produk kebijakan daerah. Betapapun itu kendaraan umum menurut saya diperlukan untuk masyarakat Bali termasuk wisatawan juga,” katanya.
Masalah lainnya, menumpuknya wisatawan di Bali seharusnya bisa diarahkan ke Nusa Tenggara Barat, ada Lombok, Senggigi, dimana daya dukung kultural dan kebijakan pemerintah daerahnya perlu ada paradigma baru di sana. Perlu juga edukasi kepada masyarakat agar dapat ramah dengan wisatawan yang datang dari berbagai mancanegara.
“Paket wisata yang menawarkan destinasi alternatif selain Bali menurut saya sangat baik dan perlu dilakukan agar wisatawan mancanegara mengenal lebih banyak daerah di Indonesia. Sama halnya saat kita keluar negeri juga ditawarkan paket kunjungan ke berbagai destinasi,” tutupnya.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mempertanyakan proyek dari Bank Dunia (World Bank/WB) terkait sustainable development alias pembangunan berkelanjutan. Dimana program itu bertujuan membantu negara-negara berkembang agar bergerak menciptakan masa depan yang berkelanjutan (sustainable future).
“Apa proyek dari World Bank terkait sustainable development untuk membantu negara-negara yang berkembang mencapai sustainable future. Misalnya, bantuan apa yang diberikan untuk negara berkembang agar bisa bersama-sama negara maju menyelesaikan isu besar perubahan iklim,” ujar Roro dalam pertemuan Global Young MP Initiative dengan WB & International Monetary Fund (IMF) seperti keterangan tertulisnya yang diperoleh Parlementaria, Rabu (24/4/2024).
Politisi Fraksi Partai Golkar ini menilai forum bersama WB dan IMF ini menjadi salah satu kesematan untuk mempelajari inovasi, temuan dan solusi terkait lingkungan hijau yang bisa diterapkan di Indonesia. Bahkan, terkait bantuan pembiayaan terhadap Indonesia. Hal ini akan menjadi afirmasi positif untuk membantu mempersiapkan generasi mendatang menuju pekerjaan yang lebih ramah lingkungan dalam perspektif ekonomi hijau.
Acara tersebut mengusung tema “Planting Seeds of Growth: Creating green jobs for young people and the planet”. Dengan menghadirkan anggota parlemen muda dunia untuk terlibat dengan pimpinan World Bank serta para pemimpin dunia mengenai masa depan lapangan pekerjaan dari perspektif ekonomi hijau untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat dunia.
Berbekal pengalamannya menjadi aktivis lingkungan dan anggota Komisi VII DPR RI, ia juga menjabat sebagai panitia pengarah mewakili Regional Pasifik dan Asia Timur dalam Global Young MP Initiative. Dyah Roro Esti banyak membicarakan hal-hal yang telah ia lakukan di DPR RI terkait isu iklim dan lingkungan. Ia juga menekankan posisi DPR RI sebagai pendorong dari pemerintah dan organisasi dunia seperti Bank Dunia.
Ia juga sangat mengapresiasi kegiatan tersebut karena selain mempersiapkan transisi energi untuk kebaikan dunia secara umum, di sisi lain juga dipersiapkan sumber daya manusianya terkait lapangan pekerjaan. Karena ia menyadari bahwa kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor hijau muncul atas adanya kesadaran dunia akan permasalahan iklim.
BERITA
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Jakarta – Rektor ITS ke-7, Prof. Ir. Soegiono memberikan pesan, kesan sekaligus wejangan kepada peserta yang hadir dalam Halal Bihalal Relawan dan Aktivis Kemanusiaan ITS 1445 H. Ia mendorong mahasiswa menjadi relawan dan aktivis yang bergerak tanpa pamrih, berjuang demi kemanusiaan.
Rektor yang memimpin ITS periode 1995-2003 ini menceritakan bagaimana dinamika dan kiprah mahasisiwa ITS saat reformasi. Bagaimana para pimpinan dan aktivis mahasiswa benar-benar menjalankan peran dan fungsinya dalam mengkiritisi kondisi yang ada.
Acara tersebut diinisiasi oleh Pengurus Pusat IKA ITS melalui Kompartemen Kebencanaan berkolaboraksi dengan Task Force Kemanusiaan Kantin ITS (TFKK ITS) dan berbagai elemen kerelawan, berlangsung di Posko Kebencanaan IKA ITS, Jl. Teknik Mesin No.1 Kampus ITS Sukolilo Surabaya. (20/4/2024).
Panitia memilih quote Albert Einstein sebagai tema acara, yakni “Kita tidak boleh putus asa terhadap kemanusiaan, karena kita sendiri adalah manusia”. Berbagai elemen alumni, aktivis dan relawan mahasiswa, diantaranya dari KK IKA ITS, TFKK ITS, Komunitas Kantin ITS, ITS 93, BEM ITS, BEM FTI SPK, Himadata, Hima Planologi, HMKTI FV, Sekolah Rakyat Kejawan, E-Bio dan Keluarga Besar ITS lainnya menghadiri acara tersebut.
“Masing-masing jaman punya masanya dan tiap masa mempunyai tantangan yang berbeda. Selain dibekali kemampuan akademik dari ITS, setidaknya ada tiga poin penting yang harus dimiliki mahasiswa untuk bisa memiliki nilai lebih dibandingkan yang lainnya. Tiga point itu yakni percaya diri, komunikasi dan kompetensi,” pesan Prof. Soegiono.
Sebagai anak yang dididik oleh Ibu yang luhur ITS dalam kawah candradimuka kampus perjuangan, mahasiswa harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi untuk siap menghadapi segala tantangan. Kemampuan komunikasi sebagai kunci menjaga dan menguatkan hubungan baik (relationship) juga harus diasah disertai kompetensi masing-masing sehingga profesionalisme bisa dkedepankan oleh para mahasiswa dalam kiprahnya disetiap wahana yang ada.
“ITS seharusnya mendukung mahasiswanya untuk melakukan kegiatan atau gerakan-gerakan non-akademis, sebagai pengamalan dari tri dharma perguruan tinggi. Ini sangat penting untuk eksistensi ITS sebagai kampus perjuangan, terhadap masyarakat dan Indonesia. Apapun kondisinya, mahasiswa tetap harus berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, tidak perlu takut untuk itu walaupun pada kondisi yang benar-benar kritis,” pungkas Prof. Soegiono.
Dr. Eng. Yeyes Mulyadi, S.T., M.Sc. selaku Ketua Posko Kebencanaan IKA ITS menyatakan bahwa hubungan alumni dan ITS sudah sangat cair dan harus terus dijaga serta dikembangkan. Melalui beragam kegiatan kerelawanan yang melibatkan mahasiswa dari berbagai unsur lembaga kemahasiswaan, telah banyak memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta berperan dalam pendidikan dan pembinaan karakter mahasiswa. Kegiatan kerelawanan berhubungan dengan banyak pihak dan stakeholder, termasuk juga penyandang dana. Masyarakat juga sangat butuh peran ITS dalam penanggulangan kebencanaan.
“Saat Erupsi Semeru (Desember 2021) Tim Kebencanaan IKA ITS turun. Relawan mahasiswa dan dosen turun. Para pakar juga berperan melakukan mitigasi dan assesmen. Relawan juga memasang Early Warning System (EWS) di Kawasan Rawan Bencana (KRB) Semeru. ITS yang paling keren. Analisisnya keren, hingga sampai ke Wantimpres. Sebagai pintu masuk, kerelawanan sangat penting dalam membantu memberikan Solusi masyarakat dalam menghadapi bencana. Untuk itu kegiatan kerelawanan tolong disupport besar-besaran,” pungkas Yeyes, yang saat ini juga menjabat sebagai Kepa Subdirektorat Pengembangan Kemahasiswaan Ditmawa ITS.
Ketua TFKK ITS, Radian Jadid mengapresiasi kerelawanan mahasiswa saat ini. Para relawan dan aktivis kemanusiaan yang hadir pada acara ini adalah mereka yang memiliki modal dan kecakapan lebih dibandingkan mahasiwa pada umumnya. Jiwa sosial, krerelawanan dan nilai-nilai kemanusiaan yang dimiliki para relawan merupakan modal yang signifikan yang menjadi keunggulan dan pembeda dengan mahasiswa lainnya. Ditambah dengan nilai dan semangat dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai kampus perjuangan maka tepatlah ajang Halal Bihalal Relawan dan Aktivis Kemanusiaan ini dijadikan sebagai momentum konsolidasi dan transfer nilai guna menyiapkan generasi tangguh yang bisa memberikan kemanfaatan bagi lingkungan dan sesama.
“Melalui kegiatan berbasis kerelawanaan dan kemanusiaan, diharapkan mahasiswa dapat menghadapi situasi dan tantangan jaman, menguatkan nilai-nilai kampus sebagai role model civil society. Kesadaran akan peran dan fungsi mahasiswa serta kepercayaan diri sebagai bagian dari kampus perjuangan yang secara historis selalu mewarnai sejarah perubahan dan riak-riak perkembangan kebangsaan, dapat terus dibangun dan dikuatkan. Pola interaksi alumni dan mahasiswa yang selama ini telah dilakukan melalui bidang kemanusiaan dan kebencanaan sangat tepat dan strategis. Untuk itu dibutuhkan dukungan dan komitmen bersama agar aktifitas dan ikhtiar kita selama ini dalam mewarnai zaman, menghubungkan dan menumbuh-kembangkan generasi penerus ITS dengan nilai-nilai kebaikan, kepedulian serta tanggung jawab akademisi terhadap perkembangan bangsa dapat terus terjaga,” tutup Jadid yang saat ini juga menjadi Ketua Harian ITS 93.
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
Dyah Roro Pertanyakan Bantuan Bank Dunia Bagi Negara Berkembang terkait Perubahan Iklim
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Hindari Politik Transaksional, Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka
Sisir Kembali Belanja Tidak Prioritas Antisipasi Selamatkan Perekonomian Indonesia
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Sinergi PLN dan Antam Diperlukan Guna Penuhi Kebutuhan Listrik Smelter di Halmahera Timur
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Gus Muhaimin: Segala Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan Harus Dilawan
