19 Daerah Jateng Nol Kasus, Ganjar: Jangan Merasa Bebas, Terus Perketat Prokes dan Percepat Vaksinasi
Semarang – Kondisi penanganan pandemi di Jawa Tengah terus menunjukkan hasil positif. Hingga pekan ke-43, jumlah sebaran kasus baru Covid-19 di Jateng terus mengalami penurunan. Bahkan pada 31 Oktober kemarin, ada 19 daerah di Jateng yang mencatatkan nol kasus penularan.
Kesembilan belas daerah dengan nol kasus itu yakni Kabupaten Semarang Wonosobo, Temanggung, Tegal, Sragen, Rembang, Pemalang, Pekalongan, Kudus, Karanganyar, Grobogan, Demak, Boyolali, Banjarnegara, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Magelang.
Sementara daerah lain yang ada kasusnya di antaranya Cilacap dan Banyumas masing-masing 13 kasus, Kota Semarang dan Klaten lima kasus, Pati tiga kasus, Wonogiri, Purbalingga, Kendal dan Blora (masing-masing dua kasus). Selain itu ada juga yang hanya satu kasus, yakni Sukoharjo, Purworejo, Kabupaten Magelang, Kebumen, Jepara, Brebes dan Batang.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menegaskan, pandemi di Jateng memang membaik. Namun, dia meminta semua tidak euforia dan merasa bahwa mereka sudah bebas dari penyakit.
“Memang ada beberapa daerah yang pada 31 Oktober lalu tercatat nol kasus baru. Tapi jangan kemudian teman-teman merasa wah tempatku sudah nol, kita sudah bebas sebebas-bebasnya. Enggak. Kecuali tempat itu adalah satu pulau sendiri,” kata Ganjar usai memimpin rapat penanganan Covid-19 di kantornya, Senin (1/11/2021).
Menurut Ganjar, meski nol kasus namun tidak menutup kemungkinan adanya penularan. Sebab, masih banyak orang keluar masuk dari berbagai daerah dan berseliweran di sana.
Karenanya, Ganjar meminta semua bupati/ wali kota mengebut vaksinasi sampai akhir Desember nanti. Sambil menunggu itu, prokes harus tetap diketatkan meskipun daerah itu nol kasus.
“Makanya saya meminta pada bupati/wali kota tetap waspada dengan tetap disiplin protokol kesehatan. Sampai Desember kita kebut vaksin, masker tidak boleh dicopot, semua tempat publik yang ada harus prokes, dan Satpol PP bersama TNI/Polri harus tetep jalan untuk patroli. Edukasi harus terus dilakukan sambil menunggu vaksin selesai,” tegasnya.
Terkait soal vaksin, Ganjar mengatakan stok vaksin untuk Jateng memang saat ini cukup banyak. Namun ada kendala yakni vaksin Pfizer yang dikirim ke Jateng tidak dilengkapi dengan alat suntikannya.
“Makanya kami komunikasi terus ke Menkes agar segera dikirim suntikannya. Sebab banyak kabupaten/ kota yang semangat, apalagi mereka yang penduduknya besar-besar seperti Brebes, Grobogan, Banyumas, dan Cilacap,” katanya.
Selain itu, dalam rapat tersebut juga menemukan fakta jika ada salah satu daerah yang tidak mau menerima vaksin Jhonson n Jhonson. Padahal, stok vaksin itu sudah terlanjur dikirim dari pusat.
“Wonogiri tadi bilang ndak mau vaksin Jhonson n Jhonson, padahal sudah dikirim. Ya sudah, kita pindahkan ke daerah lain yang mau. Yang begini-begini sebenarnya tidak terjadi jika vaksin diberikan ke kami, bukan langsung ke daerah. Dulu sudah saya bilang, boleh nggak kita yang bagi sendiri vaksinnya, sesuai pada daerah yang memang membutuhkan,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekda Jateng, Sumarno dalam paparannya mengatakan, kondisi penanganan Covid-19 di Jateng memang sudah membaik. Pada 31 Oktober lalu, penambahan kasus baru hanya 54 orang.
“Positivity rate di Jateng saat ini juga tinggal 0,70 persen saja. Hal ini membuat banyak ICU dan tempat isolasi, baik di rumah sakit maupun isolasi terpusat, yang kosong. Hingga saat ini, BOR ICU di Jateng hanya 5,57 persen, dan BOR isolasi hanya 1,95 persen,” ucapnya.
Terkait capaian vaksinasi, Sumarno mengatakan jika vaksinasi di Jateng sudah terus meningkat. Untuk vaksinasi dosis pertama di Jateng sudah mencapai 60,16 persen, dosis kedua 34,33 persen dan dosis ketiga untuk tenaga kesehatan sejumlah 93,58 persen.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
