Connect with us

13 Pelabuhan Sudah Menerapkan Inaportnet

Sistem pelayanan pelabuhan berbasis internet(foto : kargoku.id)

Jakarta – Dengan diterapkannya layanan kapal dan barang berbasis online Inaportnet untuk Pelabuhan Pontianak (Kalimsntan Barat), Palembang (Sumatera Selatan) dan Telik Bayur (Sumatera Barat), maka hingga kini sudah 13 pelabuhan menerapkan Iportnet. Menurut Sekjen Kementerian Perhubungan Sugihardjo, pada 10 Oktober 2017,

Kemenhub juga bakal menerapkan Inaportnet di Pelabuhan Sorong (Papua Barat), Gresik (Jawa Timur), dan Banten secara serentak.
Artinya sampai 10 Oktober nanti, bakal ada 16 pelabuhan yang menerapkan layanan tersebut. Sugihardjo mengatakan, Indonesia sebagai negara maritim harus memiliki sistem pelayaran yang efisien. Karena itu, penerapan Inaportnet yang bisa mempercepat pelayanan kapal menjadi keharusan.

“Dengan begitu, dapat meningkatkan daya saing pelabuhan di Indonesia,” jelas Sugihardjo saat meresmikan go live Inaportnet di Command Center Kementerian Perhubungan di Jakarta pada Selasa (3/10/2017).

Sebagai informasi, Inaportnet merupakan sistem informasi layanan tunggal secara elektronik berbasis Internet untuk mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhanan yang standar dalam melayani kapal dan barang dari seluruh instansi terkait atau pemangku kepentingan di pelabuhan, termasuk sistem layanan badan usaha pelabuhan.

Plt. Dirjen Perhubungan Laut Bay M. Hasani mengatakan, Inaportnet menggabungkan beragam layanan dalam satu wadah sehingga bisa diproses secara singkat. “Secara sistem, dalam 30 menit sampai 1 jam itu semua unit kerja bisa merespon, jadi paling tidak dalam satu jam (permohonan layanan) bisa diapprove,” tuturnya.

Bay mengatakan, aktivitas kapal mulai dari permohonan kedatangan kapal, kapal masuk, bongkat muat, hingga kapal keluar meninggalkan pelabuhan dapat dilakukan secara online di pelabuhan yang sudah menerapkan Inaportnet.

Beberapa layanan yang bisa dilayani lewat Inaportnet, antara lain Surat Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK), Surat Persetujuan Kapal Masuk (SPKM), dan Pemberitahuan Rencana Kegiatan Bongkar Muat (PRKBM).

Selain itu, Inaportnet juga bisa memproses dokumen Perencanaan dan Penetapan Penyandaran Kapal (PPPK), Laporan Pemberitahuan Pemasukan/Pengeluaran Barang (LAB), Pemberitahuan Kapal Keluar (LK3), dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

Di samping itu, Inaportnet juga menggabungkan beberapa layanan antara lain Sistem Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Laut (Simlala), Sistem Kapal Online, Aplikasi Sertifikasi Pelaut, Sistem Informasi Kepelabuhanan, dan Sistem yang ada pada BUP.

M Riz

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Jaksa Agung Tegaskan Tak Segan Cabut Izin Perusahaan Terlibat Karhutla

Oleh

Fakta News
Jaksa Agung HM Prasetyo

Jakarta – Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan, pihaknya sudah menerima 166 berkas perkara tersangka kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Prasetyo mengatakan, dari 166 berkas tersebut, 7 di antaranya berkas tersangka korporasi.

“Sejauh ini yang sudah kita terima ada 166 berkas perkara di antaranya itu ya ada perorangan, ada juga korporasi, korporasi ada 7 ya,” kata Prasetyo di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (20/9/2019).

Ia pun mengaku sudah memerintahkan personel kejaksaan di daerah terjadinya karhutla untuk memberi perhatian khusus dalam menangani kasus ini.

Terkait tersangka dari pihak perusahaan, Prasetyo pun menegaskan bahwa ia tidak akan segan-segan untuk menuntut pencabutan izin perusahaan.

“Kalau memang terbukti betul mereka menjadi salah satu faktor penyebab terbakarnya hutan ini, ya kita tentunya tidak segan-segan untuk menuntut hukuman tambahan yaitu pencabutan izin dari perkebunan-perkebunan selama ini,” ujar dia.

Jika dibutuhkan, ia pun mengaku akan menurunkan jaksa dari Kejagung untuk membantu penanganan perkara di daerah terjadinya karhutla.

Sementara itu, polisi mengaku telah menetapkan 249 orang dan enam perusahaan sebagai tersangka karhutla di Sumatera dan Kalimantan, per Jumat hari ini.

Pada Rabu (18/9/2019), jumlah tersangka karhutla 230 orang dan lima perusahaan.

Kelima perusahaan itu yakni PT Sumber Sawit Sejahtera (SSS) sebagai tersangka karhutla di Riau, PT Bumi Hijau Lestari (BHL), PT Palmindo Gemilang Kencana, PT Surya Agro Palma (SAP), dan PT Sepanjang Inti Surya Usaha (SISU).

Mengenai satu perusahan lainnya, Polri belum mengungkapkannya.

Perusahaan-perusahaan itu ditetapkan sebagai tersangka karena diduga lalai mencegah terjadinya kebakaran di lahan mereka.

Baca Juga: 

 

Yuch

Baca Selengkapnya

BERITA

Jadi Anggota DPR, Presiden Jokowi Juga Bakal Tunjuk Plt Pengganti Yasonna dan Puan

Oleh

Fakta News
Menteri Sekretaris Negara Pratikno

Bogor – Presiden Joko Widodo akan menunjuk pelaksana tugas untuk menggantikan dua menterinya yang akan dilantik sebagai anggota DPR pada 1 Oktober mendatang.

“Kurang lebih sikap Pak Presiden mengangkat plt untuk beberapa jabatan menteri yang kosong, kan tidak banyak,” kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana Bogor, Jumat (2/9/2019).

Dua menteri Jokowi yang akan dilantik sebagai anggota DPR yakni Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Keduanya berasal dari PDI-P.

Plt yang menggantikan keduanya akan mengisi kekosongan sampai masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla berakhir pada 20 Oktober.

“1 oktober dilantik, nanti masih ada waktu 20 hari lagi (untuk Plt bekerja),” kata Pratikno.

Dalam kesempatan itu, Pratikno juga mengumumkan Presiden telah menunjuk Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri untuk menjadi Plt Menteri Pemuda dan Olahraga.

Hanif menggantikan rekan separtainya Imam Nahrawi yang mengundurkan diri karena menjadi tersangka KPK. 

Baca Juga: 

 

Yuch

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi Angkat Hanif Dhakiri sebagai Plt. Menpora

Oleh

Fakta News
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno

Jakarta – Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) soal pemberhentian Imam Nahrawi dari jabatannya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Selanjutnya, untuk mengisi kekosongan posisi tersebut Presiden juga mengangkat Hanif Dhakiri selaku pelaksana tugas Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

Demikian disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno, dalam keterangannya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 20 September 2019.

“Tadi Bapak Presiden sudah menandatangani Keppres pemberhentian Saudara Imam Nahrawi sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga dan mengangkat Saudara Hanif Dhakiri sebagai Plt. Menteri Pemuda dan Olahraga,” ujarnya.

Selama kurang lebih satu bulan ke depan Hanif Dhakiri akan menjalankan tugas-tugas Menpora sekaligus tetap menjalankan tugasnya sebagai Menteri Ketenagakerjaan.

“Jadi Pak Hanif Dhakiri untuk sementara merangkap dalam sebulan terakhir ini, selain sebagai Menteri Tenaga Kerja dan juga sebagai Plt. Menteri Pemuda dan Olahraga,” tutur Mensesneg.

Sebelumnya, surat pengunduran diri Menpora telah diterima Presiden Joko Widodo dalam pertemuannya langsung dengan Imam Nahrawi pada Kamis, 19 September 2019. Saat itu, Presiden juga mengingatkan para pejabat negara untuk tunduk para peraturan perundang-undangan dan berhati-hati dalam menggunakan anggaran.

“Semuanya hati-hati menggunakan anggaran, menggunakan APBN. Karena semuanya akan diperiksa kepatuhannya pada perundang-undangan oleh BPK. Kalau ada penyelewengan misalnya, ya itu urusannya bisa dengan aparat penegak hukum,” ucap Presiden.

Baca Juga: 

 

Yuch

Baca Selengkapnya