12 Pelajar NTT Menjadi Gubernur Sehari
Kupang – Sebuah program inspiratif dilakukan Pemerintah Provinsi Usa Tenggara Timur (NTT) bersama Plan Internasional Indonesia. Sebanyak 12 pelajar dari sejumlah daerah di provinsi tersebut mendapat kesempatan menjadi pemimpin dalam program “Sehari Menjadi Gubernur NTT”.
Pelajar yang beruntung itu berasal sejumlah Kabupaten seperti Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Nagekeo, Sikka, dan Lembata. Mereka dipusatkan di Kantor Gubernur NTT, Jl El Tari, Kota Kupang, per hari ini, Selasa (3/10).
Isni Ahmad, Manager Komunikasi Plan International Indonesia, mengatakan kegiatan ini menjadi momentum berharga bagi anak-anak yang berusia 14-19 tahun. Dengan program ini, diharapkan bisa membentuk karakter dan jiwa kepemimpinan, terutama kaum perempuan.
“Ini menunjukkan komitmen semua pihak dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan anak perempuan,” kata Isni.
Ya, dalam kegiatan itu selama sehari penuh itu, anak-anak yang dilibatkan memang terdiri dari 11 perempuan dan 1 laki-laki. Mereka pun berperan dan melaksanakan rapat pimpinan Pemerintah Provinsi NTT layaknya Pemerintahan sesungguhnya.
“Mereka membahas topik khusus terkait pencegahan perkawinan usia anak, yang menurut mereka masih menjadi persoalan di NTT,” kata Isni kembali.
Adapun peserta yang mengisi peran sebagai Gubernur NTT adalah Sarah Wilhelmina Lenggu. Sementara rekan-rekannya yang lain mengambil peran sebagai pimpinan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan topik rapat tersebut.
“Mereka mendapat kesempatan menjadi pemimpin, ada yang berperan jadi Gubernur, kemudian Kepala OPD seperti Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPS, dan lainnya,” katanya.
Kegiatan ini, lanjut Isni, diadakan untuk kedua kalinya dalam rangka menyambut hari Hak Anak Perempuan Internasional (International Day of the Girl) pada 11 Oktober 2017 mendatang. Kegiatan ini juga sudah menjadi bagian dari konsentrasi Plan Internasional sebagai organisasi hak anak & kemanusiaan dan merupakan agenda tetap organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Provinsi NTT, kata Isni, menjadi daerah pertama yang mengawali kegiatan tersebut dari sekitar 70-an negara basis kegiatan Plan Internasional di berbagai belahan dunia yang akan melakukan kegiatan serupa. “Fokus kami pada program-program yang relevan yang mencakup perluasan akses anak perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta pencegahan pernikahan usia anak,” katanya.
Sarah yang merupakan pelajar SMA dari Kabupaten Timor Tengah Selatan pun mengaku sangat senang mendapt kesempatan menjadi berperan menjadi orang nomor satu di NTT itu meskipun hanya sehari.
“Sebelumnya saya tidak ada bayangan sama sekali bisa berperan seolah-olah menjadi Gubernur NTT meskipun hanya sehari,” katanya. Menurutnya, kesempatan itu merupakan hal yang istimewa bagi dirinya dan rekan-rekan pelajar lainnya dalam membentuk dan mengasah jiwa kepemimpinan generasi muda.
Bagaimana tidak, Sarah sebelum memimpin rapat, pun beraktivitas layaknya Gubernur NTT. Ia melakukan kegiatan di ruang kerjanya seperti memeriksa dan menyelesaikan sejumlah dokumen. Selanjutnya, ia menuju ruang rapat gubernur untuk menggelar rapat pembahasan terkait pencegahan perkawinan usia anak bersama rekan-rekannya berperan menjadi pimpinan sejumlah organisasi perangkat daerah terkait di lingkup provinsi.
Novianto
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
