Presiden Jokowi: Ekspor dan Investasi, Kunci Pertumbuhan Ekonomi Negara
Jakarta – Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kunci pertumbuhan ekonomi nasional terletak pada nilai ekspor dan investasi. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat memberikan pengarahan kepada para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota seluruh Indonesia, di Istana Negara, pada Selasa, 24 Oktober 2017.
“Saya titip kepada semua kunci pertumbuhan ekonomi negara kita bukan di APBN. APBN hanya stimulasi. Kuncinya hanya dua, pertama ekspor, kedua investasi,” ujar Presiden.
Apalagi menurut Presiden, nilai ekspor Indonesia saat ini sudah sangat baik dilihat dari banyaknya komoditas Tanah Air yang diminati negara-negara baru sehingga ikut mendorong meningkatnya nilai ekspor dalam negeri.
“Kopi naik 20 persen, kelapa sekarang baru laku di Eropa dan Amerika Serikat. Kegemaran mereka minum kelapa fresh. Ini kesempatan bagi daerah untuk menanam ini. Pala, rempah-rempah baru ramai-ramainya. Ini kesempatan kita. Sagu, ini di Papua permintaannya banyak. Hal-hal seperti ini kepala daerah harus mengerti ada peluang karena ini bisa mendongkrak perekonomian di daerah,” ungkapnya.
Selain itu di bidang investasi, Presiden mengimbau agar daerah dapat memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada industri manufaktur. Mengingat industri tersebut diyakini Presiden dapat membuka banyak lapangan pekerjaan.
“Izin langsung beri jangan berbelit-belit terutama untuk industri manufaktur. Jangan lagi ada perizinan sampai minggu, bulan, apalagi tahun. Malu kita! Karena masyarakat terutama umur produktif butuh pekerjaan,” ucap Presiden.
Presiden pun menyatakan tak segan untuk mendatangi daerah yang masih mempersulit urusan perizinan. Tentunya setelah mendapatkan laporan terkait lamanya pengurusan izin investasi.
“Awal tahun depan akan punya single submission izin dari pusat sampai daerah mana yang cepat lambat ketahuan. Kita ini persaingan global sudah gila-gilaan. Inovasi teknologi gila-gilaan kalau tidak ada terobosan ditinggal kita,” ungkapnya.
Di samping itu, Presiden juga mengingatkan para kepala daerah untuk tidak takut dalam mengelola anggaran. Karena pemerintah akan segera mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membangun sistem e-planning, e-budgeting, dan e-performance. Diharapkan sistem tersebut dapat meminimalisir tindak korupsi.
“Sistem itu akan menghilangkan OTT (Operasi Tangkap Tangan) tadi. Kalau ini berjalan tidak ada yang namanya OTT. Tapi hati-hati, saya titip jangan ada yang main-main lagi masalah uang. Apalagi APBD. Saya tidak bisa bilang jangan kepada KPK. Saya bantu hanya ini, membangun sistem ini,” terang Presiden.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga berpesan kepada kepala daerah untuk terus berinovasi dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerahnya masing-masing. Utamanya kesejahteraan para petani yang harus terus ditingkatkan.
“Saya titip petani kita sejahtera tapi kalau pola lama kita pakai sampai kapanpun petani tidak bisa sejahtera. Harus ada konsep baru,” kata Presiden.
Salah satunya adalah dengan mengelompokan dan mengkorporasikan petani dalam skala besar sehingga tercipta skala ekonomi yang besar pula.
Sedangkan terkait pembangunan sumber daya manusia, Presiden menyatakan agar pendidikan sekolah kejuruan di daerah dapat disesuaikan dengan potensi daerahnya masing-masing.
Apalagi persaingan global saat ini membutuhkan sumber daya manusia yang mampu berkompetisi dan yang bisa mendorong mewujudkan hal tersebut adalah Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
“Yang berkaitan sekolah vokasi, pelatihan vokasi, disesuaikan dengan kebutuhan daerah,” ujar Presiden.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
