Connect with us
Resmikan Pabrik Polietilena di Cilegon

Presiden Jokowi Berharap Indonesia Tak Lagi Impor Petrokimia

“Kita tahu semuanya PT Chandra Asri ini adalah pionir industri petrokimia yang ada di Tanah Air. Oleh karena impor kita di bidang petrokimia masih besar, kita harapkan bahwa investasi penanaman modal yang terus menerus di bidang ini harus terus kita berikan ruang agar nantinya yang namanya impor bahan-bahan petrokimia itu betul-betul setop dan kita justru bisa mengekspornya,” ujar Presiden saat memberikan sambutan.

Presiden mengapresiasi investasi yang dilakukan untuk pembangunan pabrik baru tersebut yang hasil produksinya dapat dijadikan produk substitusi impor. Sebagaimana diketahui, impor minyak dan gas serta petrokimia untuk kebutuhan industri nasional masih terlampau besar sehingga memberatkan neraca perdagangan.

“Salah satu masalah besar yang dihadapi oleh negara kita ini adalah defisit transaksi berjalan, juga yang namanya defisit perdagangan. Karena barang-barang yang kita produksi di dalam negeri bahan bakunya kebanyakan masih impor. Termasuk di dalamnya adalah yang paling besar adalah petrokimia dan juga yang namanya impor minyak dan gas,” ucapnya.

Presiden mengungkap, berdasarkan data yang diterima, kebutuhan domestik polietilena sebagai bahan baku industri mencapai 2,3 juta ton per tahun. Sementara kapasitas produksi nasional untuk bahan baku tersebut baru mencapai 780 ribu ton.

“Artinya kita masih impor 1,52 juta ton. Jangan berikan dong peluang-peluang seperti ini ke negara lain. Kalau kita bisa membuat sendiri kenapa harus impor?” kata Presiden.

Pembangunan pabrik baru polietilena tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi di dalam negeri sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada impor komoditas tersebut. Kepala Negara berharap bahwa di masa mendatang industri nasional mampu memproduksi sendiri seluruh bahan-bahan petrokimia sehingga mampu memenuhi kebutuhan industri dalam negeri dan bahkan melakukan ekspor ke negara lainnya.

“Pembangunan pabrik baru polietilena PT Chandra Asri Petrochemical merupakan langkah konkret. Seperti ini yang diperlukan oleh negara kita, bukan wacana-wacana,” tuturnya.

Lebih jauh, investasi yang dilakukan oleh industri juga dipandang akan berdampak pada pembukaan lapangan kerja yang besar sehingga dapat menyerap tenaga-tenaga kerja yang berada di sekitar wilayah industri atau pabrik-pabrik yang didirikan.

“Inilah pentingnya kenapa saya selalu menyampaikan penanaman modal dan investasi. Larinya ke mana sih? Pembukaan lapangan kerja yang sebesar-besarnya yang akan membantu dan berkontribusi dalam menggerakkan roda ekonomi, tidak hanya di Cilegon dan Banten saja, tetapi juga perekonomian nasional kita,” kata Presiden.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Chandra Asri Petrochemical Erwin Ciputra dalam laporannya mengatakan, pabrik baru berkapasitas 400 ribu ton per tahun tersebut dibangun dengan nilai investasi sebesar USD380 juta. Pabrik baru tersebut menjadikan kapasitas produksi perusahaan meningkat menjadi 736 ribu ton per tahun.

Hasil produksi pabrik tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri nasional sebagai produk substitusi impor mengingat hingga saat ini sejumlah produk petrokimia masih harus diimpor untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Kami berterima kasih atas dukungan pemerintah selama ini melalui insentif pajak dan tax holiday yang sangat berguna dalam mendatangkan investasi,” ucap Erwin.

Ke depannya, Erwin melanjutkan, pihaknya akan kembali berinvestasi untuk mengembangkan kompleks pabrik petrokimia kedua mereka dengan nilai investasi berkisar antara Rp60 triliun hingga Rp80 triliun yang diperkirakan akan selesai dalam waktu empat tahun.

“Kami berharap agar kompleks petrokimia Chandra Asri dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap produk impor dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo berharap agar investasi yang akan kembali dilakukan tersebut dapat segera meningkatkan kapasitas produksi dan mengurangi ketergantungan impor petrokimia sehingga beban defisit negara menjadi berkurang. Bahkan, Kepala Negara berharap agar penyelesaian pengembangan kompleks baru tersebut dapat diselesaikan lebih cepat dari target semula.

“Segera selesaikan pabriknya. Kalau bisa jangan sampai empat tahun, dua tahun selesai. Dikebut,” kata Presiden.

Mendampingi Presiden dalam acara peresmian tersebut di antaranya ialah Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dua Staf Khusus Presiden Billy Mambrasar dan Adamas Belva Syah Devara, serta Gubernur Banten Wahidin Halim.

 

Ping

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

CPNS Setjen DPR RI 2023 Harus Jadi Motor Penggerak Organisasi Parlemen Modern

Oleh

Fakta News
CPNS Setjen DPR RI 2023 Harus Jadi Motor Penggerak Organisasi Parlemen Modern
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar foto bersama usai membuka Orientasi CPNS Setjen DPR RI, di Ruang Abdul Muis DPR RI, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024). Foto : DPR RI

Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengingatkan kepada 97 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Tahun 2023 tentang adanya berbagai tantangan sebagai abdi negara ke depannya. Para CPNS di Setjen DPR RI ini, tegasnya, harus menjadi motor penggerak bagi organisasi parlemen modern.

”Jadi mereka tentu harus bisa menjadi bagian dari motor-motor penggerak organisasi untuk mempercepat proses mematangkan Parlemen Modern. Sehingga organisasi ini akan menjadi terlihat berlari lebih cepat untuk perubahan-perubahan dalam kerangka reformasi birokrasi,” ujar Indra saat membuka Orientasi CPNS Setjen DPR RI, di Ruang Abdul Muis DPR RI, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).

Para CPNS Setjen DPR RI yang sebagian besar merupakan generasi milenial dan generasi z, diharapkan dapat mengikuti flow kerja dan membantu percepatan-percepatan kerja di Setjen DPR RI. Diketahui, total ada 35.869 pelamar dari seluruh Indonesia yang mengikuti tes CPNS Setjen DPR RI tahun 2023, dan diperoleh 97 CPNS yang kemudian sudah mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP).

”Tentu kerja-kerja digital itu mereka perlu tunjukkan untuk membantu percepatan-percepatan dalam penuntasan pekerjaan. Saya kira cara-cara manual itu perlu lama-lama dihapus, supaya waktu kita akan bisa lebih banyak mengerjakan pada hal-hal yang lebih strategis,” terangnya.

Para CPNS ini juga diharapkan, tambah Indra, dapat memberikan layanan terbaiknya kepada anggota DPR, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan pada formasinya masing-masing. Sebab, menurut Indra, para CPNS yang diterima ini separuh lebih berkualifikasi S2 dan alumni perguruan tinggi dari luar negeri.

“Sehingga saya berharap dan berpikir ke depan organisasi Sekretariat Jenderal ini harus lebih benar-benar modern lagi dan bisa memberikan, yang paling penting bisa memberikan layanan kepada anggota dewan atau pimpinan dewan untuk menunjukkan kinerjanya kepada publik, kepada masyarakat,” sambungnya.

Lebih lanjut, Indra mengingatkan agar CPNS menjalani masa percobaan selama satu tahun dengan sebaik-baiknya. Tahapan ini, menurutnya, penting untuk menciptakan pribadi ASN yang unggul dan bertanggung jawab dengan berpegang pada nilai dasar yaitu Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (AKHLAK).

“Maka mereka karena mereka ini CPNS akan dievaluasi setahun ke depan. Untuk itu dalam setahun ke depan mereka sudah saya ingatkan untuk menunjukkan dedikasinya, menunjukkan loyalitasnya, menunjukkan kemampuannya, menunjukkan kapasitasnya, untuk bisa mendorong organisasi menjadi lebih baik,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Komisi II Serap Aspirasi dan Evaluasi Pemilu 2024 Di Bali

Oleh

Fakta News
Komisi II Serap Aspirasi dan Evaluasi Pemilu 2024 Di Bali
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung melakukan pertemuan dengan Pj Gubernur Bali yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali dan jajarannya, Ketua KPU Provinsi Bali dan Ketua Bawaslu Provinsi Bali, Senin (6/5/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Bali. Kunjungan kali ini ingin menyerap aspirasi dan evaluasi pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, sekaligus persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

“Serap aspirasi ini sekaligus untuk menggali situasi di daerah agar nantinya DPR dapat menyempurnakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Rencana mengevaluasi Undang-Undang Pemilu tersebut lahir setelah munculnya beberapa pernyataan yang mengarahkan agar sistem pemilu di Indonesia disempurnakan,” ungkap Politisi Partai Golkar ini usai melakukan pertemuan dengan Pj Gubernur Bali yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali dan jajarannya, Ketua KPU Provinsi Bali dan Ketua Bawaslu Provinsi Bali, Senin (6/5/2024).
Menurut Doli, pihaknya harus menyempurnakan lagi sistem pemilu ke depan. Ada beberapa pernyataan, pertama, putusan Mahkamah Konstitusi yang meminta pembuat undang-undang harus melakukan revisi Undang-Undang Pemilu sebelum 2029. Selanjutnya pertimbangan merevisi UU Pemilu berangkat dari pidato Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono yang mengatakan demokrasi Indonesia mahal dan melelahkan.
“Lalu, putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilihan presiden, di mana ada tiga hakim yang menyarankan melakukan penyempurnaan terhadap sistem pemilu kita. Jadi, artinya peristiwa itu sudah mewakili semua elemen bahwa kita harus melakukan penyempurnaan sistem pemilu,” tandas Legislator Dapil Sumatera Utara III tersebut.
Di Bali, Ahmad Doli dan rombongan Komisi II DPR mendapat penjelasan bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 di Bali berjalan baik. Dalam upaya menjaring masalah kepemiluan di daerah, Komisi II DPR RI justru mendapat catatan positif di Bali karena pelaksanaan Pemilu 2024 di Pulau Dewata berjalan lancar.
“Hingga akhir pemilu bergulir, tidak ada sengketa di Bali yang sampai ke Mahkamah Konstitusi sehingga saat ini calon kepala daerah yang akan ikut Pilkada 2024 sudah dapat memetakan koalisi. Bahkan, tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 di Bali mencapai 83,34 persen. Ini jadi catatan penting, artinya komunikasi yang dibangun penyelenggara dan kontestan cukup baik, bisa diselesaikan di tempat,” katanya.
Hal yang bisa dipetik rombongan Komisi II DPR RI adalah evaluasi upaya peningkatan performa penyelenggara pemilu dengan mendukung kerja mereka, seperti pemberian jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menyampaikan laporan bahwa tidak ada permasalahan besar saat pelaksanaan Pemilu 2024 di Pulau Dewata.
Namun, beberapa hal yang dapat menjadi evaluasi tentang pemilu adalah kejadian seperti ASN yang kedapatan tidak netral, perusakan alat peraga kampanye, serta pemungutan suara ulang di dua kabupaten. Dalam kunjungan kerja ini, Komisi II DPR RI membagi rombongan di tiga lokasi untuk mendengar aspirasi. Selain Bali, anggota Komisi II DPR juga menjaring aspirasi dari masyarakat di Kepulauan Riau dan Sumatera Selatan.
Baca Selengkapnya

BERITA

Dede Yusuf: Penyaluran KIP Kuliah Perlu Pembaruan Verifikasi untuk Hindari Salah Sasaran

Oleh

Fakta News
Dede Yusuf: Penyaluran KIP Kuliah Perlu Pembaruan Verifikasi untuk Hindari Salah Sasaran
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi saat memimpin kunjungan kerja di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (6/5/2024). Foto : DPR RI

Medan – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyoroti masih terjadinya penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang kurang tepat sasaran. Menurutnya pentingnya pembaruan dalam sistem verifikasi yang melibatkan kerja sama antara pemerintah dan universitas.

“Verifikator KIP Kuliah adalah pemerintah bersama dengan kampusnya. Jika terjadi salah sasaran, ini berarti harus dipertanyakan apakah kampus tidak melakukan fungsi reviewing para penerima KIP ini setiap tahun,” ujar Dede Yusuf, di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (6/5/2024).

Menurutnya, dinamika ekonomi penerima bisa berubah secara signifikan, misalnya ada yang orang tuanya mendadak menjadi pengusaha besar atau mahasiswa tersebut berhasil sebagai Youtuber atau selebritas media sosial dengan penghasilan yang cukup besar.

“Ketika sudah mampu, seharusnya mereka tidak lagi menerima KIP Kuliah. dan kampus serta Kementerian Pendidikan adalah yang tahu kondisi ini melalui review tahunan. Peninjauan penerima KIP tidak hanya harus berdasarkan prestasi akademik seperti nilai IPK saja, tetapi juga kondisi ekonomi mahasiswa tersebut.

Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menunjukkan bahwa program KIP Kuliah diharapkan mendukung lebih dari 200.000 mahasiswa setiap tahunnya. Namun, masih terdapat laporan-laporan yang menunjukkan bahwa ada penerima yang kondisi ekonominya telah berubah namun masih menerima bantuan.

Lebih lanjut, Dede Yusuf tegaskan bahwa ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk peningkatan dan pembaruan dalam sistem verifikasi dan peninjauan ulang penerima KIP Kuliah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program ini tepat sasaran dan hanya membantu mahasiswa yang memang membutuhkan dukungan finansial untuk pendidikan mereka.

Baca Selengkapnya