Rajawali Kepret : “Pemerintahan Pak Jokowi Sudah Oke, Tapi Its Not Enough”
Jakarta – Pemerintahan kabinet kerja di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK), Pada 20 Oktober 2017, tepat berusia tiga tahun. Banyak capaian dan masih banyak juga pekerjaan yang belum diselesaikan. Seperti dikutip dari video mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli, dalam tayangan itu RR begitu panggilan akrab untu Rizal Ramli, angkat bicara terkait dengan kinerja 3 tahun Jokowi-JK.
Video berdurasi 11 menit 30 detik ini, memuat paparan dari pria yang dikenal dengan sebutan ‘Rajawali Ngepret’ tersebut. “Untuk mencapai ekonomi di atas 6%, Presiden Jokowi harus keluar dari kebijakan pengetatan. Tempuh strategi growth, seperti pariwisata,” kata Rizal, Jakarta, Sabtu (21/10/2017).
Para pembantu Presiden Jokowi-Wapres JK di kabinet kerja, menurut Rizal, masih belum berani dan belum bisa menjelaskan secara detil mengenai kondisi perekonomian nasional secara luas, sebab hingga saat ini orang nomor satu di Indonesia masih saja suka menceritakan teknis perekonomian kepada masyarakat.
Dalam video itu, juga muncul kutipan ucapan Rizal Ramli yang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi memimpin Indonesia dalam kondisi yang tidak beruntung. “Ketika di awal pemerintahannya Pak Jokowi memang kurang beruntung ada 3 defisit: transaksi berjalan, pembayaran dan anggaran,” ungkap dia.
Ketiga defisit ini, menurut Rizal merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya lantaran tidak begitu mengurusi soal makro ekonomi. Sehingga butuh waktu yang lama untuk mengembalikan kondisi tersebut menjadi positif.
Terkait prestasi, Rizal memastikan, dirinya tidak bisa memungkiri bahwa pembangunan infrastruktur yang dibangun kabinet kerja bukan hisapan jempol saja.
“Kalau ditanya prestasinya apa, tentu infrastruktur tidak bisa dibantah, jaman Pak Jokowi bangun infrastruktur di banyak tempat terutama di luar Jawa dengan biaya rata-rata setengah dari pemerintah sebelumnya,” jelas Rizal.
“Nah, memang kalau infrastruktur di luar Pulau Jawa manfaatnya ekonomisnya 5-10 tahun yang akan datang, kalau di Jawa langsung terasa, ya tapi itu choice, Pak Jokowi ingin mengurangi gap Jawa dan out Jawa, karena supaya jangan Java sentris terus puluhan tahun, pindah ke Indonesia sentris itu saya angkat tangan, salut, dia komit soal itu,” sambung Rizal.
Kendati begitu, Rizal mengakui, bahwa anggaran infrastruktur menjadi yang terbesar kedua setelah pendidikan. Pemerintah juga dinilai jangan terlalu mengandalkan APBN dalam merealisasikan banyak pembangunan infrastruktur.
Menurut Rizal, APBN juga dirancang dengan prioritas anggaran adalah pembayaran pokok dan bunga utang yang diumumkan dalam sisi pembiayaan. Sehingga, pembangunan infrastruktur juga mau tidak mau harus melibatkan swasta dengan skema-skema yang sudah ada saat ini.
Rizal menceritakan, dalam mencari modal untuk membangun infrastruktur, selagi ia menjabat sebagai Menko Kemaritiman pernah mengusulkan agar perusahaan plat merah melakukan revaluasi aset, namun tidak dimanfaatkan oleh perusahaan BUMN tersebut.
“Hanya 16 BUMN yang ikut, aset naik hampir Rp 800 triliun, pajaknya nambah Rp 32 triliun, itu hanya 16 BUMN, kalau all out BUMN lakukan aset bisa nambah Rp 2.500 triliun, cuma menterinya saya enggak jelas sibuk apaan itu menteri BUMN, faktanya BUMN merugi semua yang gede-gede,” ungkap Rizal.
Di tengah gencarnya membangun infrastruktur, pemerintahan kabinet kerja juga harus menyadari bahwa pembebasan lahan masih menjadi kendala utama, namun dirinya menyarankan, agar masalah pembebasan lahan harus dilakukan pemerintah.
“Mau enggak mau pemerintah harus ambil dulu pembebasan tanah, kasih sama rakyat bukan ganti rugi tapi ganti untung tambahin premium di atas harga pasar 10-15%, kemudian jual kepada investor 150% investor enggak ada masalah, karena ongkos pembebasan tanah itu, hanya 6% dari rata-rata projek yang besar-besar, paling naik jadi 7% enggak ada masalah tapi begitu bangun mereka bisa langsung bangun proyeknya, jadi harus ada cara berfikir yang terobosan, enggak bisa hanya gradual-gradual, masalah kita ini sudah kompleks,” papar Rizal.
Di Desa Banyak Uang
Selanjutnya, prestasi yang tidak bisa dibantah oleh Rizal Ramli, adalah mengenai program pemberian sertifikat gratis kepada masyarakat. Menurut dia, program tersebut memberikan hak kepada masyarakat atas kepemilikan tanah.
” Prestasi yang lain, dana desa walaupun UU jaman SBY tapi diimplementasikan jaman Pak Jokowi sehingga di desa banyak uang, walau awal banyak masalah tapi ini harus bisa diberesin dan bisa diberesin,” ungkap Rizal.
Meski demikian, Rizal meminta kepada para jajaran menteri kabinet kerja, untuk bisa menyampaikan kondisi perekonomian Indonesia secara transparan dan tidak ada satupun yang ditutupi. Seperti halnya persoalan daya beli.
Menurut Rizal, soal fenomena daya beli para pembantu Presiden Jokowi tidak bisa menjelaskan secara faktual terkait dengan kondisi daya beli turun atau tidak.
“Presiden juga di sidang kabinet tidak memberikan penjelasan yang benar, termasuk presiden juga diberi informasi bahwa daya beli tidak turun, yang dijelaskan adalah memang betul terjadi transisi dari bisnis offline ke online tapi total itu masih 3% memang tinggi dari base yang rendah, tidak bisa menjelaskan ritel market hanya dengan offline, memang dari nol itu tumbuhnya tinggi banget, kenyataan yang riil daya beli betul-betul turun, saya bicara dengan kalangan bisnis, rakyat biasa, lho kok presiden bisa dilaporin daya beli enggak turun, nah informasi yang enggak bener ini lebih berbahaya dari masalahnya sendiri,” tutur Rizal.
Kendati demikian, lanjut Rizal, transparansi dan jujur menjadi kunci pemerintahan kebinet kerja menjalankan sisa waktu 2 tahun memimpin Indonesia.
“Secara umum pemerintahan Pak Jokowi sudah oke, tapi its not enough, negara lain 5% negara majukan 3%, jadi kita mesti tumbuh lebih tinggi tapi tidak bisa menggantungkan diri hanya sekadar APBN, perlu inovasi di dalam instrumen keuangan dan lain-lain, kedua upaya mengurangi utang karena selama ini fokusnya hanya bayar utang gitu lho, banyak cara kok, jangan kreditur dijadikan prioritas rakyat kita dibiarkan, ini dua tahun lalu waktunya pendek,” ungkapnya.
“Jadi kerja, kerja, kerja itu penting, tapi strategi dan kerja cerdas tak kalah pentingnya,” pungkas sang Rajawali Kepret.
M Riz
Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11 persen pada Triwulan I-2024 (year on year/YoY). Banyak pihak yang mensinyalir bahwa capaian tersebut tak lepas dari momentum penyelenggaraan pesta demokrasi yang disusul dengan peningkatan konsumsi saat Ramadan tiba.
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan pertumbuhan ekonomi tak hanya hadir saat dua momentum tersebut. Menurutnya, bahkan liburan seperti long weekend pun bisa ikut mengakselerasi perputaran ekonomi lantaran meningkatnya konsumsi masyarakat pada waktu tersebut.
“Bahkan masyarakat Indonesia sekarang itu liburan panjang pun itu menjadi salah satu sarana masyarakat untuk melakukan upaya konsumsi. Nah inilah yang menjadi daya tarik ekonomi Indonesia,” kata Misbakhun saat ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta beberapa saat lalu.
Politisi Fraksi Partai Golkar ini optimis apabila ekonomi terus menggeliat dengan tren pertumbuhan yang positif maka maka ekonomi Indonesia akan semakin kuat. Hal ini juga memberikan timbal balik bagi pergerakan UMKM di tanah air.
“Kalau ekonomi terus menggeliat, pertumbuhannya baik tentu saya yakin ke depan ekonomi Indonesia akan semakin kuat. Karena apa? UMKM nya hidup! Konsumsi itu sebetulnya menghidupkan UMKM, menghidupkan produk-produk yang selama ini menjadi penopang kebutuhan sehari-hari masyarakat. Konsumsi rumah tangga itu kan ada di sana,” jelasnya.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu lantas juga menyinggung upaya pemerintah dalam memperkuat UMKM seperti program-program pembiayaan yang tengah digelontorkan. Ia mengungkapkan bahwa UMKM juga memberikan sumbangsih bagi peningkatan daya beli masyarakat.
“Upaya pemerintah untuk memberikan penguatan kepada UMKM dalam bentuk KUR, subsidi KUR, kemudian fasilitas-fasilitas pembiayaan kredit mikro dan ultra mikro dan sebagainya Itu salah satu penopang. Salah satu penopang yang memberikan penguatan terhadap konsumsi. Karena apa UMKM kita itu salah satu penyerap dan memberikan sumbangsih terhadap apa? orang mempunyai daya beli,” tuturnya.
Meski begitu, Misbakhun mengingatkan bahwa tetap diperlukan sektor produksi untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan jangan sampai terjadi PHK. Menutup pernyataannya Misbakhun juga mengingatkan bahwa dalam sebuah sistem ekonomi ada sektor yang mengalami kontraksi dan ada juga sektor yang mengalami pertumbuhan.
Jakarta – Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah berniat mengecilkan peran pers. Menurut Meutya, hubungan Komisi I DPR dengan Dewan Pers selalu sinergis dan saling melengkapi. Bahkan, ia menyebut bahwa keberlangsungan media yang sehat adalah hal yang penting. Hal tersebut ia sampakan menyusul ramainya jagad media terkait sejumlah pasal dalam draf revisi UU Penyiaran.
“Tidak ada dan tidak pernah ada semangat ataupun niatan dari Komisi I untuk mengecilkan peran Pers. Hubungan selama ini dengan mitra Komisi I yaitu Dewan Pers sejak Prof Bagir, Prof Nuh, dan Alm Prof Azyumardi adalah hubungan yang sinergis dan saling melengkapi termasuk dalam lahirnya Publisher Rights,” ujar Meutya, melalui keterangan tertulis kepada media, di Jakarta, Kamis (16/5/2024).
Politisi Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan bahwa saat ini belum ada naskah revisi UU Penyiaran yang resmi. Sehingga, yang saat ini beredar di masyarakat kemungkinan adalah draf RUU dalam beberapa versi. Maka dari itu ia menyebut, RUU ini masih sangat dinamis. Dia mengakui bahwa penulisan draf tersebut belum sempurna dan cenderung multitafsir. Oleh karena itu, Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik.
“Tahapan draf revisi UU penyiaran saat ini masih di Badan Legislasi, yang artinya belum ada pembahasan dengan pemerintah. Komisi I membuka ruang seluas-luasnya untuk berbagai masukan dari masyarakat dan akan diumumkan ke publik secara resmi,” imbuh Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Meutya lalu menuturkan, Komisi I DPR telah menggelar rapat internal pada Rabu, 15 Mei 2024. Hasil dari rapat tersebut menyepakati bahwa Panja Penyiaran DPR akan mempelajari lagi masukan dari masyarakat terkait revisi UU Penyiaran. Komisi I berkomitmen untuk terus membuka ruang luas bagi berbagai masukan, mendukung diskusi dan diskursus untuk revisi UU penyiaran sebagai bahan masukan.
Diketahui, revisi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran saat ini memang menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Banyak pihak yang khawatir revisi ini akan mengancam kebebasan jurnalis dan ruang digital. Draf revisi UU Penyiaran tertanggal 27 Mei 2024 yang berisikan 14 BAB dan total 149 pasal, mendapat sorotan khusus pada beberapa pasal yang dianggap bermasalah.
Pasal 8A huruf q dan Pasal 50 B Ayat 2 huruf c, misalnya, dikritik karena dinilai berpotensi mengancam kebebasan pers. Pasal 8A huruf q memberikan kewenangan kepada Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran, yang selama ini merupakan tugas Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Pers.
Medan – Bandara Internasional Kualanamu, Medan, Sumatera Utara, menjadi salah satu bandara yang melayani penerbangan teknikal landing untuk pemberangkatan haji tahun 2024. Sebanyak 204 penerbangan diketahui akan menjalani technical landing pada pemberangkatan haji tahun ini untuk mengisi bahan bakar di bandara tersebut.
Menjadi bandara yang melayani technical landing, membuat Medan memiliki tanggung jawab lebih terhadap jemaah haji asal Indonesia. Melihat pengalaman pemberangkatan haji tahun lalu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menjelaskan ada beberapa kejadian ketika pemberhentian pesawat di Kualanamu yang perlu menjadi perhatian. Misalnya, adanya jemaah haji yang mengalami sakit saat transit di Kualanamu.
Hingga kini, lanjut Marwan, masih belum ada standar operasional yang jelas dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga perlu diatur lebih lanjut dengan pengalokasian anggaran yang jelas hingga pihak mana yang harus menangani permasalahan tersebut.
“Ketika technical landing berada di Kualanamu, ada jamaah yang sakit, ada jamaah yang harus turun, itu anggarannya tidak ada disini. Maka siapa yang menanggulangi ini? Itu ya tadi laporan ketika itu ditangani (maskapai) Garuda, dia lah yang menanggung biayanya mengantar ke rumah sakit, pengobatan. Ketika itu ditangani oleh Kemenag, Kemenag yang akan menanggung nanti akan ditagih. Menurut kami menagih ini tidak mudah,” jelasnya kepada Parlementaria, di Medan, Sumatera Utara, Kamis (16/5/2024).
Untuk itu, Politisi Fraksi PKB ini mengatakan nantinya akan membahas lebih lanjut bagaimana penanganan permasalahan tersebut dalam rapat kerja di Komisi VIII. “Kedepan kami akan bicarakan di Komisi VIII supaya itu disiapkan anggaran di sini, supaya tidak terjadi tolak menolak nanti Pak Ramlan sebagai UPT di sini ya jauh jauh dari situasi itu supaya mengambil tanggung jawab. Nah ini jangan terjadi seperti itu. Ya nanti akan bicarakan di komisi VIII,” lanjutnya.
Misbakhun: Konsumsi Dalam Negeri Penopang Terbesar Pertumbuhan Triwulan I-2024
Komisi I Tegaskan Hubungan dengan Dewas Pers Selalu Sinergis
Perlu Anggaran Khusus Bagi Embarkasi Haji Medan untuk Layani Jemaah Haji Saat Transit
Masih Perlu Kajian Mendalam Terapkan Kenaikan PPN Jadi 12 Persen di 2025
Jadi Tuan Rumah WWF 2024, DPR bersama IPU Kolaborasi Akan Bahas Krisis Air Dunia di Bali
Forum WWF 2024 Diharapkan Turunkan Konflik Air di Seluruh Dunia
Fikri Faqih Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Tur Belajar
Tak Hanya Kriteria Fisik, Penerapan KRIS Harus Pastikan Ketersediaan Tenaga Kesehatan dan Obat
“Alokasi Anggaran Pendidikan di APBN Cukup Besar, Kenapa Biaya Kuliah Malah Meroket?”
