Fase Pembangunan Kawasan, Presiden Jokowi Resmikan Pengoperasian KEK Mandalika
Lombok Tengah – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang berada di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, resmi dioperasikan. Peresmian yang dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya hari ini tersebut sekaligus menandai dimulainya fase pembangunan kawasan yang sebenarnya sudah 29 tahun tersebut direncanakan.
Mengutip laman Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, KEK Mandalika sebelumnya telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 pada tanggal 30 Juni 2014. Pengembangan KEK Mandalika difokuskan untuk kegiatan pariwisata dan memajukan perekonomian Nusa Tenggara Barat (NTB).
Dalam praktiknya, pembangunan kawasan Mandalika ini bukan tanpa kendala. Hal ini diceritakan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada Jumat, 20 Oktober 2017.
“Bicara Mandalika, ini sudah hampir 29 tahun kita kerjakan. Urusannya tidak selesai-selesai. Karena apa? Pembebasan lahan. Sehingga mengurangi kepercayaan investasi untuk masuk ke sini,” ujar Presiden.
Saat berkunjung ke kawasan tersebut pada April 2015 silam, Presiden menanyakan langsung kepada gubernur dan bupati mengenai permasalahan yang terjadi sehingga pembangunan di sana tidak berjalan. Presiden berujar bahwa dirinya akan selalu mengejar terus segala permasalahan hingga ditemukan jawaban dan solusinya.
“Apakah tanahnya terlalu mahal? Atau apakah masyarakat tidak mendukung? Ternyata masyarakat mendukung dan harga tanahnya juga wajar. Lalu Apa? Kalau ada masalah pasti saya kejar terus. Ternyata hanya selembar kertas, payung hukum, yang namanya Inpres untuk pembebasan lahan,” ucapnya.
Ketiadaan payung hukum tersebut mengakibatkan jajaran pemerintahan di daerah tidak berani untuk mengambil keputusan. Bergerak cepat, Presiden pun saat itu segera mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) yang mengatur tentang pembebasan lahan.
“Kita rapat sekali, keluar Inpres, setelah itu tidak ada dua bulan alhamdulillah pembebasan lahan lancar semuanya. Kalau Bapak/Ibu dan saudara semua bekerja tidak detail dan tidak menyampaikan masalahnya kepada pimpinan-pimpinan yang ada, ya tidak akan selesai. Saya kalau tidak ke sini, ya tidak mengerti,” tuturnya.
Oleh karenanya, setelah hambatan tersebut berhasil dicarikan jalan keluarnya, maka tidak ada alasan lagi untuk tidak mengembangkan kawasan khusus ini. KEK Mandalika yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional ini nantinya diharapkan dapat berdampak langsung kepada masyarakat sekitar dan memajukan perekonomian daerah.
“Ada yang bisa berjualan cendera mata, buka restoran, buka homestay, dan kita hitung nanti bisa ada rekrutmen karyawan kurang lebih 58 ribu. Investasi yang sekarang berjalan ada 8 investor hotel senilai Rp13 triliun dan kita harapkan nanti bisa berlipat tiga kali sehingga kawasan ini akan berkembang dan masyarakat akan mendapatkan manfaatnya,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Pesan Presiden untuk Pembangunan KEK Mandalika
Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan dalam peresmikan pengoperasian Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika (Biro Pers Setpres)
Saat meresmikan beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Presiden Joko Widodo menitipkan pesan kepada jajaran di bawahnya untuk mendukung keberlangsungan pembangunan KEK ini.
“Pertama, ini kepada Pak Gubernur, Bupati, dan mungkin bisa dibantu pangdam dan danrem, hijaukan kawasan yang ada di sana. Ditanami biar hijau dan tambah cantik. Kawasan-kawasan yang kurang vegetasi ditanami. Ajak provinsi, kabupaten, dan pangdam, untuk ikut bersama-sama. Tanaman mau minta berapa ratus ribu atau juta saya kirim,” tegas Presiden di Pantai Kuta, Pulau Lombok, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat 20 Oktober 2017.
Ia kemudian juga menginstruksikan PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku BUMN pengembang dan pengelola kawasan Mandalika untuk menata kawasan ini dengan baik. Salah satu di antaranya ialah mempersiapkan area khusus bagi pengunjung yang ingin membeli cendera mata khas kawasan itu.
“Jangan masyarakat diminta membuat sendiri-sendiri sehingga kawasan menjadi tidak tertata. Siapkan lahan untuk kawasan cendera mata biar masyarakat ikut menikmati kawasan ini. Bangun dan tata yang baik,” kata Presiden.
Selain itu, Presiden juga mengingatkan untuk membangun kawasan dengan memunculkan kearifan lokal yang menjadi kekuatan kawasan tersebut. NTB sendiri disebut Presiden memiliki kekuatan arsitektur yang unik yang dapat memberi kesan tersendiri bagi para pengunjung.
“Harus ada pembedanya dengan Bali dan kawasan wisata yang lain. Di NTB ini memiliki kekuatan arsitektur yang baik, baik rumah-rumah suku Sasak dan lainnya. Kekuatan karakter harus dimunculkan. Jangan nanti di sini yang banyak malah rumah model Spanyol,” ucapnya.
Adapun yang paling penting, Presiden Joko Widodo memperingatkan para investor untuk menaati aturan main yang akan ditetapkan. Siapa pun yang tidak segera melakukan konstruksi pembangunan setelah kontrak diterima, maka pencabutan kontrak kerja menjadi konsekuensinya.
“Yang tanda tangan kontrak tolong diberikan klausul bahwa enam bulan ini harus dimulai. Jangan hanya dapat kontrak dapat lahan sekian hektare kemudian didiamkan. Kalau sudah selesai seperti ini yang antre (investasi) banyak,” tegasnya.
Perhatian yang sangat besar ditunjukkan Presiden Joko Widodo terhadap pengembangan KEK Mandalika ini. Saat mendapatkan kehormatan untuk menjadi pembicara utama dalam forum bisnis yang digelar di Hotel Shangri-La Jing’an, Shanghai, pada September 2016 lalu misalnya, dirinya sudah memulai untuk memperkenalkan KEK Mandalika kepada dunia luar.
Saat itu ia berujar masih sangat banyak keindahan alam Indonesia yang belum diketahui masyarakat internasional. Presiden menyebut bahwa Indonesia tidak hanya memiliki Bali, namun juga Mandalika di Lombok salah satunya. Hal yang sama juga disampaikan Presiden dalam lawatannya ke Hong Kong pada Mei 2017 lalu.
Kepada jajarannya pun, Presiden juga sejak lama mewanti-wanti agar pengembangan KEK Mandalika betul-betul dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar, utamanya bagi sektor UMKM di Lombok. Hal itu ia tegaskan saat memimpin rapat terbatas mengenai Proyek Strategis Nasional di Nusa Tenggara Barat pada Februari 2017.
“Saya minta agar dalam pengembangan sektor pariwisata di kawasan Mandalika ini betul-betul memperhatikan dampaknya bagi ekonomi rakyat, terutama sektor UMKM,” ucapnya.
Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Gubenur Nusa Tenggara Barat M Zainul Majdi.
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Kemenangan Timnas U-23 Harus Jadi Momentum Mengembangkan Infrastruktur Olahraga di Tanah Air
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
