Sebut Kabinet Sudah Bekerja Keras, Presiden Jokowi: Mohon Maaf, Sering Saya Ganggu Tengah Malam
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wakil Presiden dan seluruh menteri Kabinet Kerja, yang telah bersama-sama dengannya, bekerja keras untuk negara atas amanah yang diberikan kepada dirinya selaku Presiden dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 2014-2019.
“Juga para Menko, para menteri, para kepala badan, Pak Ka BIN, Pak Kapolri, Pak Panglima, Jaksa Agung yang juga telah bekerja bersama-sama dengan kita. Mohon maaf mungkin dalam 5 tahun ini kita baru bertemu. Biasanya tiap kita bertemu isinya kalau enggak ratas, rapat, rapat paripurna,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Silaturahmi Presiden RI dengan Wakil Presiden RI dan Para Menteri Kabinet Kerja, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/10) siang.
Presiden juga menyampaikan permohonan maafnya karena sering mengganggu para menteri Kabinet Kerja tengah malam.
“Saya kira saya tidak 1-2 kali telepon tengah malam ke Pak Tito (Kapolri, red), telepon tengah malam ke Panglima TNI, ke Ka BIN, atau ke menteri. Bu Menteri Keuangan mungkin tengah malam pernah saya telepon, Bu Menteri Retno Marsudi tengah malam pernah saya telepon, Pak Basuki juga sama,” ucap Presiden Jokowi.
Menurut Presiden, itulah gangguan-gangguan yang sering harus dilakukannya karena negara ini memerlukan kerja semuanya. Bahkan, lanjut Presiden, terakhir kemarin dirinya terpaksa harus melompat perintah langsung ke Danko Marinir, perintah langsung ke KSAD tengah malam.
“Ya memang karena keperluannya sangat mendesak sehingga hal-hal seperti itu harus saya kerjakan,” ujar Presiden Jokowi.
Presiden juga menyampaikan, dirinya telah memanggil Direktur Utama (Dirut) sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tanpa harus memberitahu Menteri BUMN, atau memanggil Dirjen tanpa memberitahu menteri.
“Ya memang karena sangat mendesak informasi dan data yang saya inginkan, malam-malam entah pagi-pagi Subuh, karena memang kita diberi tanggung jawab untuk mengelola 267 juta jiwa yang ada di negera kita Indonesia,” terang Presiden.
Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi mengaku sangat berterima kasih kepada Wakil Presiden, dan meminta maaf kepada menteri Kabinet Kerja apabila dalam pergaulan sehari-hari, dalam memberikan perintah, dalam berinteraksi dengan mereka sekalian ada yang kurang berkenan.
“Saya adalah manusia biasa yang penuh dengan kekhilafan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan ketidaktahuan sehingga banyak hal yang mungkin dalam kita berinteraksi bergaul dalam 5 tahun ini ada hal-hal yang kurang berkenan,” pungkas Presiden Jokowi.
Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua DPR RI Puan Maharani yang sebelumnya menjabat sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), anggota DPR RI Yasonna H. Laoly yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM, menteri Kabinet Kerja, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) A.M. Fachir, Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BKPM Thomas Lembong, Kepala BEKRAF Triawan Munaf, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.
Yuch
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
