Indonesia-Qatar Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Infrastruktur dan Pariwisata
Jakarta – Presiden Joko Widodo pada Rabu, 18 Oktober 2017, menerima kunjungan kenegaraan Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Di luar area, tampak sejumlah pelajar SD dan SMP asal Kota Bogor berjejer untuk menyambut kedatangan Emir. Masing-masing pelajar membawa bendera Indonesia dan Qatar di tangannya untuk dikibar-kibarkan saat iringan kendaraan tamu negara melewati mereka.
Tepat pukul 10.30 WIB, rombongan Emir Qatar memasuki area Istana Kepresidenan Bogor. Ketibaan Emir Qatar di Istana disambut dengan pasukan nusantara, korps musik, dan pasukan berkuda oleh Paspampres. Presiden Joko Widodo kemudian menjemput Emir Qatar menuju pintu kendaraannya setelah merapat di pelataran Istana Bogor.
Penyambutan kenegaraan digelar setelahnya. Lagu kebangsaan kedua negara diperdengarkan dengan diikuti oleh dentuman meriam sebanyak 21 kali menandai dimulainya rangkaian penyambutan.
Penyambutan Emir Qatar ini menjadi lebih istimewa dengan dilakukannya penanaman pohon bersama antara Presiden Joko Widodo dengan Syeikh Tamim di taman Istana Bogor. Keduanya diketahui menanam pohon eboni atau juga dikenal dengan sebutan kayu hitam Sulawesi.
Kunjungan ini merupakan yang pertama kalinya bagi Syeikh Tamim yang bertepatan pula dengan 41 tahun terjalinnya hubungan diplomatik kedua negara. Dalam kesempatan ini, ia datang ke Indonesia dengan membawa delegasi bisnis yang sangat besar.
“Saya tadi telah membahas upaya memperkuat kerja sama di bidang infrastruktur dan turisme. Kami telah bersepakat untuk segera menindaklanjuti apa yang kita bicarakan tadi di dalam pertemuan bilateral,” ujar Presiden Joko Widodo dalam pernyataan pers bersama.
Saat ini, Qatar diketahui tengah menanamkan investasinya di Indonesia. Di antaranya adalah untuk pembangunan PLTGU Sumbagut 134 senilai USD1 miliar dengan PT Pembangkit Jawa-Bali. Presiden berharap agar Qatar dapat lebih banyak lagi berinvestasi di Indonesia.
“Indonesia akan terus mengajak Qatar untuk berinvestasi, mengundang Qatar untuk meningkatkan investasinya di Indonesia,” kata Presiden.
Kedua negara dalam pertemuan kali ini menyepakati sekaligus menandatangani nota kesepahaman. Presiden Joko Widodo bersama dengan Syeikh Tamim turut menyaksikan penandatanganan tersebut.
“Seperti yang telah kita saksikan tadi, telah dilakukan penandatanganan lima nota kesepahaman di bidang pembentukan sidang komisi bersama, transportasi udara, pendidikan, pemuda dan olahraga, serta kesehatan,” Presiden menerangkan.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Emir Qatar memiliki harapan yang sama akan peningkatan kerja sama kedua negara di masa mendatang. Qatar sendiri memandang Indonesia sebagai negara yang sangat penting bagi dunia Islam. Untuk itu, pihaknya melakukan pembicaraan mengenai isu-isu terkini dalam dunia Islam dalam kesempatan tersebut.
“Kami berbicara tentang isu Rakhine State dan perlunya solusi. Qatar juga akan berperan dan memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan serta meminta pemerintah Myanmar menyelesaikan persoalan ini dengan baik,” ujar Syeikh Tamim.
Selain itu, Emir Qatar juga menjelaskan kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan aksi blokade yang menimpa negara Teluk tersebut beberapa waktu lalu. Kepada Presiden, Qatar menyatakan bahwa pihaknya siap melakukan dialog dan mencari solusi bersama dengan negara-negara Teluk lainnya untuk mengatasi persoalan ini.
“Kami menyampaikan bahwa Qatar sangat siap dan bersedia untuk melakukan pembahasan dan mencari solusi damai atas krisis ini. Untuk itu, Qatar terbuka untuk membuka ruang negosiasi bersama dengan seluruh pihak dan khususnya untuk memberikan penghormatan terhadap kedaulatan semua negara,” ucapnya.
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Kemenangan Timnas U-23 Harus Jadi Momentum Mengembangkan Infrastruktur Olahraga di Tanah Air
